Ditemukan 641 data
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 413/B/PK/PJK/2017Penyertaan Modal Negara (PMN) sehingga masih merupakanAset Milik Negara;Bahwa karena merupakan PMN yang masih merupakan milikNegara sebagaimana diatur dalam Angka 5, 72 dan 73 PSAP(Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) Nomor 7sebagai lampiran IX Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 24 tahun 2005 mengenai Penghentian dan Pelepasan(Retirement And Disposal) maka untuk melepas danmenghentikan sebuah asset Negara juga harus mengacupada Standar Akutansi Pemerintahan
1.ALFONSUS YEMPORI
2.SIMON PETRUS FENANLAMPIR
Tergugat:
1.PT. Sinar Sama Sejati
2.Kepala Desa Ilngei LAURENSUS SERMATAN
119 — 23
mengaturmengenai tuntutan provisional hanya secara sekilas dan tersirat, namun Pasal53 RV, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1965 dan Nomor 16Tahun 1969 maupun Yurisprudensi telah mengakui keberadaan tuntutanprovisionil dan menjadi acuan di dalam memutus atas tuntutan provisionil ;Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN smlMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Putusan Provisi atauprovisionale beschikking yakni keputusan yang bersifat sementara atau interimaward temporary disposal
43 — 15
Barito Permai(TERGUGAT 1) akan memberikan disposal di bawah 1 KM untukmenutupi kelebihan jarak hasil Over Buden di atas 1.6 KM tersebut,apabila Pihak PT. Barito Permai (TERGUGAT I) tidak memberikanPutusan Perkara No. 48/Pdt.G/2013/PN.PkpHalaman 3 dari 59 disposal selama yang ditentukan di atas maka Pihak PT.
11 — 7
(tiga juta rupiah) perbulanhingga anak dewasa.DALAM PROVISI.Bahwa, selama perkara ini diperiksa dan sebelum adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap, guna menopang biaya hidup Penggugat Rekonpensi makaPenggugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untukmengeluarkan penetapan sementara (provisionele beschikking/ temporary disposal)yaitu : Untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya nafkah PenggugatRekonpensi beserta anakanak sebesar Rp.2.500.000.
120 — 18
permohonan bantuan keterangan ahli dariKepolisian Resort Melawi No: B/657/VII/2014/Res Mlw, tanggal 14 Juli2014;Bahwa saksi menerangkan bisa memberikan keterangan karena saksibekerja di Satuan Brimob Polda Kalbar sebagai Panit 1 Subdit 2Jibom Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Kalbar yangmembidangi masalah bahan peledak;Bahwa ahli menerangkan keahlian saksi adalah mengawasi danmenangani segala hal yang berkaitan dengan teror bom, penjinakanbom, penelitian dan penguraian bom, dan melakukan pemusnahanatau disposal
64 — 12
Menyatakan bahwa sita jaminan terhadap tanah objek perkara a quoadalah kuat, sah dan berharga yang harus dipatuhi oleh semua pihak;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Provisi tersebut Majelis Hakimberpendapat syarat dari suatu gugatan Provisi adalah hal yang sangatmendesak untuk segera diputuskan oleh Hakim yang tidak menyangkut pokokperkara ;Menimbang, bahwa putusan Provisi diatur dalam pasal 191 Rbg disebutjuga Provisionale bischiking yakni Keputusan yang bersifat sementara atauInterine award (Temporari disposal
70 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
dibatalkan;Yang dipermasalahkan dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasiadalah mengenai akses jalan yang ditutup karena Tergugat I/Pemohon Kasasi Imembuat batu miring di atas tanah milik Tergugat I/Pemohon Kasasi I yangmenurut Penggugat/Termohon Kasasi jalan akses keluar masuk ke dalam rumahPenggugat/Turut Termohon Kasasi tersebut harus dikembalikan sepertisediakala;Mengenai putusan provisi diatur dalam Pasal 180 HIR/191 Rbg, dimana putusanprovisi bersifat sementara atau interim award (Temporary disposal
MISNO BUDI WASITO
Tergugat:
PT. ADIRA FINANCE CABANG KOTA JAMBI
50 — 20
., dalam bukunyaHukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika, 2004, hal. 884, bahwa putusanProvisi diatur dalam Pasal 191 Rbg / 180 HIR disebut juga Provisionelebeschikking, yakni keputusan yang bersifat sementara atau interim award(temporary disposal) yang berisi tindakan sementara menunggu Ssampai putusanakhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.
146 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Inco Tbk tersebut pembiayaannya dilakukan dengan carapenjualan Ore Nikel Kadar Rendah (LGS) yang merupakan sisaatau disposal produksi dari perikatan kerja sama antara PT. IncoTbk selaku pemasok nikel kadar 2% NI ke atas dengan PT. AnekaHal. 49 dari 79 hal. Put. No. 775 K/PID.SUS/2014Tambang (PT. Antam) di Pomalaa Kabupaten Kolaka dan yangberhasil terjual adalah sebanyak 191.642 MT seharga USD $10/MT oleh PT. Kolaka Mining International (PT. KMl) ;Bahwa di dalam pelaksanaan program CSR PT.
Inco Tbk tersebut pembiayaannya dilakukan dengancara penjualan Ore Nikel Kadar Rendah (LGS) yangmerupakan sisa atau disposal produksi dari perikatan kerjasama antara PT. Inco Tbk selaku pemasok nikel kadar 2% NIke atas dengan PT. Aneka Tambang (PT. Antam) diPomalaa Kabupaten Kolaka dan yang berhasil terjual adalahsebanyak 191.642 MT seharga USD $ 10/MT oleh PT.Kolaka Mining International (PT. KMl) ;Bahwa di dalam pelaksanaan program CSR PT.
Bahwa obyek jual beli adalah Ore Nikel, sisa/disposal milikPT. Inco Tbk, apabila dijualkan oleh Bupati Kolaka kepadapihak PT.
182 — 132
Bahwa Te (peledakan) diperlukan untuk memecahkan atau menghancurkantanah ker bat sehingga memudartkart FERGEGAT data mretakukarpekerfaan penggalian,pemuatan, dan pengangkutan overburden ataupun interburden dari lokasi/Pit ke Disposal ; 29. Bahwa namun demikian pekerjaan blasting (peledakan) yang dilakukan oleh PTInspektindo Media Tama (PT.
selain pekerjaan perbaikan dan peningkatan jalan hauling dan jembatansebagaimana diuraikan di atas, untuk pelaksanaan pekerjaan pada Pit R92 dan Pit R91 diperlukan blasting(peledakan) dikarenakan lokasi/lahannya berupa tanah keras dan batubatu besar;Bahwa blasting (peledakan) diperlukan untuk memecahkan atau menghancurkantanah keras dan batubatu tersebut, sehingga memudahkan TERGUGAT dalam melakukan pekerjaanpenggalian, pemuatan, dan pengangkutan overburden ataupun interburden dari lokasi/Pit ke Disposal
;li) Pemindahan tanah dari PIT dengan pemuatan, pengangkutan, pembuangan di DISPOSAL atautempat yang telah ditentukan dandiberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) HARIsebelumnya oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA . ;iii) Penggalian, pemuatan, pengangkutan dan pembuangan lapisan tanah tertutup baik berupaOVERBURDEN ataupun INTERBURDEN dari PIT ke DISPOSALiv) Penyebaran tanah di DISPOSAL. ;v) Penerangan dalam PIT. ;vi) Perawatan JALAN TAMBANG. ;d.
137 — 39
yang berperkara tidakmengajukan apaapa lagi dan mohon putusan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu yang telah terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara perkara inidianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidakterpisahkan ;TENTANG HUKUMNYA DALAM PROVISI : Menimbang, menurut ketentuan Pasal 180,HIR, Pasal 191 Rbg PutusanProvisi (Provisionele beschikking) adalah keputusan yang bersifat sementara atau17interim award (temporary disposal
74 — 29
Gugatan dalam angka9 , menyatakan bahwa karena terdapat dugaan yang beralasan dimana para Tergugatsementara berusaha mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas obyeksengketa, maka Penggugat mohon diletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek sengketadengan suatu Putusan Provisi ;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Penggugat tersebut, berdasarkanketentuan pasal 191 Rbg, putusan provisi atau provisionele beschikking yakni keputusanyang bersifat sementara atau interim award temporary disposal
140 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengertian Paja"sebagaimana dimaksud dalam P3B terdapat dalamCommentary UN maupun Commentary OECD Model yangmenyatakan bahwa "The term paid has a very wide meaning,since the concept of payment means the fulfillment of theHalaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 1218/B/PK/PJK/2017obligation to put funds at the disposal of creditor in the mannerrequired by contract or by custom".
20 — 3
diakomodasi dalam praktek peradilan.Pasal 283 RV mengatur bahwa pemeriksaan gugatan provisi dilakukan secarakilat(expedited procedure), sehngga dengan adanya gugatan provisi semestinya hakimsecepatnya menjatuhkan putusan sela menjawab gugatan provisi Akan tetapi pasal 285RV juga memungkinkan untuk menunda putusan provisi dengan syarat tidakmenimbulkan kerugian yang besar atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki.Menimbang, bahwa putusan provisional adalah putusan yang bersifat sementara(temporary disposal
ENMAR
Tergugat:
YULIZAR
80 — 46
Yahya Harahap, SH dalam bukunya HukumAcara Perdata, penerbit Sinar Grafika, hal. 884, menjelaskan putusan provisi( provisionale beschikking ) yakni Keputusan yang bersifat sementara atauinterim award ( temporary disposal ) yang berisi tindakan sementara menunggusampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatunkan.
215 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
Capital Sekurities Nomor : 125/DIR/ECap/V/06tanggal 20 April 2006 perihal Disposal Of PT. Kaltim Prima Coal209. Surat dari PT. Capital Sekurities Nomor : tanggal 1 Juni 2006perihal Proposal sebagai Konsultan Penjualan.210. Surat dari PERTIWI & Co Nomor : 003/PNC/LapKTE/X/09tanggal 23 Oktober 2009 perihal laporan Pengerjaan Kasus.211. Surat dari Bank IFI No.59 /DIR/III/2009 tanggal 11 Maret 2009perihal Penawaran Investasi pada Bank IFI212, Surat dari Bank IFI No.
Capital Sekurities Nomor : 125/DIR/ECap/V/06 tanggal 20 April 2006 perihal Disposal Of PT. KaltimPrima Coal216. Surat dari PT. Capital Sekurities Nomor : tanggal 1 Juni2006 perihal Proposal sebagai Konsultan Penjualan.217. Surat dari PERTIWI & Co Nomor : 003/PNC/LapKTE/X/09tanggal 23 Oktober 2009 perihal laporan Pengerjaan Kasus.218. Surat dari Bank IFI No.59 /DIR/III/2009 tanggal 11 Maret2009 perihal Penawaran Investasi pada Bank IFI219. Surat dari Bank IFI No.
Term Of reference Pemilihan Konsultan Penjualan(Disposal Advisor) atas saham yang dimiliki oleh PT.Kutai Timur Energi pada PT. Kaltim Prima Coal.211. Surat dari PT. Invesindo Nusantara SekuritasNomor : 0083/FIIB/INS/AJS/IV06 tanggal 19 AprilHal. 217 Dari 207 Hal.Put.No.1649 K/Pid.Sus/20122182006 perihal Perkenalan PT. Investindo NusantaraSekuritas.212. Surat dari PT.
Capital Sekurities Nomor : 125/DIR/ECap/V/06 tanggal 20 April 2006 perihal Disposal OfPT. Kaltim Prima Coal.216. Surat dari PT. Capital Sekurities Nomor : tanggal 1Juni 2006 perihal Proposal sebagai KonsultanPenjualan.217. Surat dari PERTIWI & Co Nomor : 003/PNC/LapKTE/X/09 tanggal 23 Oktober 2009 perihal LaporanPengerjaan Kasus.218. Surat dari Bank IFI No.59 /DIR/III/2009 tanggal 11Maret 2009 perihal Penawaran Investasi pada BankIF I.219. Surat dari Bank IFI No.
69 — 20
kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkaraaquo untuk memerintahkan agar Tergugat secara menjauhkan diridari segala bentuk perbuatan hukum atas tanah dan bangunan yangmenjadi objek perkara dalam gugatan aquo, termasuk melakukanpelelangan atau penjualan maupun kegiatan pengalihan hak lainnyaatas objek tersebut kepada pihak siapapun juga, sampai adanyaputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.hakekat dari putusan provisi adalah keputusan yang bersifatsementara atau interim award (temporary disposal
Ny. NGOEI A LAN
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bintan Pratama
2.Menteri Keuangan Republik Indonesia
120 — 86
., dalam bukunyaHukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,(Jakarta: Sinar Grafika, 2007),halaman884 menyatakan:4) Putusan ProvisiDiatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG.Disebut juga provisionelebeschikking, yakni keputusan yang bersifat sementara atau interimaward (temporary disposal) yang berisi tindakan sementara menunggusampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhnkan.Dengandemikian, putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara
Yahya Harahap, S.H., dalam bukunyaHukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,(Jakarta: Sinar Grafika, 2007),halaman884 menyatakan:Diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG.Disebut juga provisionelebeschikking, yakni keputusan yang bersifat sementara atau interim award(temporary disposal) yang berisi tindakan sementara menunggu sampailputusan akhir mengenai pokok perkara dijatunkan.Dengan demikian, putusanprovisi tidak boleh mengenai pokok perkara
48 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
438.414.020,00 tersebut PemohonBanding lakukan koreksi beda waktu Negatif di SPT Tahunan PPh Badan 2008.Oleh karena itu Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa Pajaksebesar Rp 438.414.020,00 yang seharusnya tidak ada koreksi;Koreksi Biaya Extra Ordinary Rp 202.813.900,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa Pajak, karenabiaya ini merupakan kerugian yang terjadi karena pelepasan kendaraanoperasional perusahaan, yang merupakan selisih nilai buku dan hargapelepasan/disposal
70 — 12
., dalam bukunyaHukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika, 2004, hal. 884, bahwa putusanProvisi diatur dalam Pasal 180 HIR disebut juga Provisionele beschikking, yaknikeputusan yang bersifat sementara atau interim award (temporary disposal) yangberisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokokperkara dijatuhnkan.