Ditemukan 11446 data
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasiona Nusa Tenggara Barat
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional
Turut Tergugat:
1.Ketua DPRD. Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat
119 — 42
NAJAMUDDIN MOESTAFA
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasiona Nusa Tenggara Barat
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional
Turut Tergugat:
1.Ketua DPRD. Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tergugat:
1.DPN/DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP)
2.DPP/DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP) PROVINSI. KALIMANTAN - BARAT
3.DPK/DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP) KAYONG UTARA, PROVINSI. KALIMANTAN - BARAT
Turut Tergugat:
1.KETUA DPRD KABUPATEN. KAYONG UTARA, PROVINSI. KALIMANTAN - BARAT
2.MUHAMMAD YUSUF
119 — 28
KETUT SEKAWAN
Tergugat:
1.DPN/DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP)
2.DPP/DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP) PROVINSI. KALIMANTAN - BARAT
3.DPK/DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP) KAYONG UTARA, PROVINSI. KALIMANTAN - BARAT
Turut Tergugat:
1.KETUA DPRD KABUPATEN. KAYONG UTARA, PROVINSI. KALIMANTAN - BARAT
2.MUHAMMAD YUSUF
SAHRIL ELMI
Tergugat:
DEWAN PENGGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
237 — 47
Penggugat:
SAHRIL ELMI
Tergugat:
DEWAN PENGGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Sri Masri Sumuri
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan
155 — 19
Penggugat:
Sri Masri Sumuri
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI GORONTALO
2.Ir. H. ANAS JUSUF, M.Si selaku KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI GORONTALO
Turut Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN POHUWATO
128 — 71
,
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI GORONTALO
2.Ir. H. ANAS JUSUF, M.Si selaku KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI GORONTALO
Turut Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN POHUWATO
206 — 38
RHONNY SAPULETTE
Tergugat:
1.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
2.Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA)
3.Drs.SISWADI Ketua Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA) /sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku,
4.ACHMAD OHORELLA , S.IP
77 — 0
Penggugat:
RHONNY SAPULETTE
Tergugat:
1.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
2.Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA)
3.Drs.SISWADI Ketua Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA) /sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku,
4.ACHMAD OHORELLA , S.IP
RISMAWATI SIMARMATA
Tergugat:
1.MEGAWATI SOEKARNO PUTRI
2.YASONNA LAOLY
3.RAPIDIN SIMBOLON
4.RAMLAN SILALAHI
114 — 0
85 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
EFFENDY CHOIRIE vs DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
dan bahkan menurutpemberitaan media cetak/elektronik, Tergugat malahmengadu kepada partai lain;Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 32 UU No. 2Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15Januari 2011 menyatakan:1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan olehinternal partai politik sebagaimana diaturdidalam AD ART;2 Penyelesaian perselisihan internal partai politiksebagaimana dimaksud pada ayat dilakukanoleh mahkamah partai politik
atau sebutan lainyang dibentuk oleh partai politik;3 Susunan mahkamah partai atau sebutan lainsebagaimana dimaksud pada ayat 2disampaikan oleh pimpinan partai politikkepada Kementerian;4 Penyelesaian perselisihan internal partai politiksebagaimana dimaksud ayat 2 harusdiselesaikan paling lambat 60 (enam puluh)hari;Hal. 15 dari 38 hal.
Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART;2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik;3 Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud padaayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;4 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(2
sebagaianggota partai yang dilanjutkan dengan usulan PAW sudah benar atau tidak?
terlebihdahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Bahwa, terhadap perkara tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politiksebagaimana tercantum dalam putusan Nomor ...... tanggal .....
171 — 39
B DONNY KURNIAWAN
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan (DPK PKP)
2.Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan (DPP PKP)
3.Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP)
81 — 31
Penggugat:
B DONNY KURNIAWAN
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan (DPK PKP)
2.Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan (DPP PKP)
3.Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP)
435 — 341
PARTAI ISLAM DAMAI AMAN (IDAMAN) ; KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
internal partai dan keluar partai,Pasal 14 ayat (4) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnyaseharihari Ketua Umum dibantu oleh WakilWakil Ketua Umum,Sekretaris Jenderal, WakilWakil Sekretaris Jenderal, BendaharaUmum, WakilWakil Bendahara Umum, BadanBadan, DepartemenDepartemen dan Sayap Partai, Tugas Sekretaris Jenderal disebutkanpada Pasal 15 ayat (2) yakni bertanggung jawab dalam menjalankanadministrasi partai.
dari tidak lulusnyapenelitian administrasi sebagai partai calon peserta pemilu makagugurlah kesempatan partai Idaman untuk mengikuti pemilihan umumsebagai partai politik peserta pemilu.7.
Politik tingkat kKecamatan (sejumlahkekurangan tingkat kecamatan di Sipol sudah diperbaiki ketikaperbaikan pasca putusan Bawaslu;salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tentang:1) Pengurus Partai Politik tingkat pusaty;2) Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan3) Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota;4) surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politiktingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;5) salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politiktingkat
Partai Politik tingkat kabupaten/kota;rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota (SoftcopySipol dan Hardcopy);surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tandagambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;salinan AD dan ART Partai Politik;Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.16.10. nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemiludengan ukuran
Kabupaten berasal dariDPC Partai Garuda Kabupaten Sleman;4) Di Kabupaten Bone Bolango, Tidak ada Pengurus Kecamatan, SuratPernyataan Status Kantor Tetap Partai Garuda Kabupaten berasal dariDPC Partai Garuda Kabupaten Sleman;5) Di Kabupaten Pohuwato, Tidak ada Pengurus Kecamatan, SuratPernyataan Status Kantor Tetap Partai Garuda Kabupaten berasal dariDPC Partai Garuda Kabupaten Sleman;6) Di Kabupaten Gorontalo Utara, Tidak ada Pengurus Kecamatan, SuratPernyataan Status Kantor Tetap Partai Garuda
Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM
Turut Tergugat:
1.Dewan Kehormatan Partai Nasdem (DKPN) Provinsi Sumatera Utara
2.dr. Mustafa Kamil Adam
3.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
4.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara
46 — 38
., M.H
Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM
Turut Tergugat:
1.Dewan Kehormatan Partai Nasdem (DKPN) Provinsi Sumatera Utara
2.dr. Mustafa Kamil Adam
3.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
4.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara
IPA SUKA
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA)
2.DEWAN PINPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) NUSA TENGGARA BARAT
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT ( DPP) PARTAI PERINDO ( PERSATUAN INDONESIA)
Turut Tergugat:
ZULKIFLI MAMAN
47 — 25
Penggugat:
IPA SUKA
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA)
2.DEWAN PINPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) NUSA TENGGARA BARAT
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT ( DPP) PARTAI PERINDO ( PERSATUAN INDONESIA)
Turut Tergugat:
ZULKIFLI MAMAN
2.Ketua DPRD Kabupaten Banjar
3.Ketua KPU Kabupaten Banjar
235 — 6
Ketua Umum DPP Partai NasDem, Cq. Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Kalimantan Selatan, Cq.Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Banjar
2.Ketua DPRD Kabupaten Banjar
3.Ketua KPU Kabupaten Banjar
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS KABUPATEN PIDIE JAYA PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK)
2.DEWAN PENGURUS PROPINSI ACEH PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK)
3.DEWAN PENGURUS NASIONAL PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK)
160 — 31
SYAHRUL NURFA, SH
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS KABUPATEN PIDIE JAYA PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK)
2.DEWAN PENGURUS PROPINSI ACEH PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK)
3.DEWAN PENGURUS NASIONAL PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK)
Eril Anwar
Tergugat:
1.DPC Partai Gerindra Bukittinggi
2.DPD Partai Gerindra Sumatera Barat
3.DPP Partai Gerindra
91 — 46
Penggugat:
Eril Anwar
Tergugat:
1.DPC Partai Gerindra Bukittinggi
2.DPD Partai Gerindra Sumatera Barat
3.DPP Partai Gerindra
SUHERMAN
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Nusa Tenggara Barat
3.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Lombok Barat
55 — 30
Penggugat:
SUHERMAN
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Nusa Tenggara Barat
3.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Lombok Barat
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Daerah Aceh
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Daerah Aceh
3.Ataillah
Turut Tergugat:
1.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupate Bireuen
2.Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen
3.Bupati Kabupaten Bireuen
4.Gubernur Aceh
71 — 54
Isa
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Daerah Aceh
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Daerah Aceh
3.Ataillah
Turut Tergugat:
1.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupate Bireuen
2.Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen
3.Bupati Kabupaten Bireuen
4.Gubernur Aceh
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh
2.Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Majelis Tuha Peut Mahkamah Partai Aceh
3.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya
5.Pj. Bupati Aceh Jaya
6.Pj. Gubernur Aceh
7.Muhammad Diah, SE.
Turut Tergugat:
Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Jaya
235 — 20
Irwansyah
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh
2.Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Majelis Tuha Peut Mahkamah Partai Aceh
3.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya
5.Pj. Bupati Aceh Jaya
6.Pj. Gubernur Aceh
7.Muhammad Diah, SE.
Turut Tergugat:
Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Jaya