PUTUSANNomor 2268/Padt.G/2019/PA.MksSes DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mallawa, 25 Oktober 1967, agamaIslam, pekerjaan Retail, Pendidikan Strata I, tempatkediaman di Kelurahan Maccini Gusung, KecamatanMakassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatandalam hal ini memberikan

,Advokat yang berkantor di Jalan Teuku Umar 12 Nomor: 44, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, KotaMakassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan suratkuasa khusus tanggal sebagai Penggugat,melawanTERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Bone, 11 September 1968, agamaIslam, pekerjaan Retail, Pendidikan Strata I, tempatkediaman di Kelurahan Dukuh, Kecamatan Cikupa,Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dalam hal inimemberikan kuasa kepada Muhammad Yahya Rasyid,S.H.., M.H.., Dan Rekan, Advokat yang berkantor

;Termohon Keberatan Secara Sewenangwenang dan SubjektifMenentukan Retail Service Activities CostSebesar 40%.

FormulaBiaya Aktivasi Layanan Retail (Retail Services Activity Cost) diaturberdasarkan pasal 9 ayat (8) PM 09/2008 yang menyatakan sebagaiberikut:Formula perhitungan biaya aktivitas layanan retail sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan formula perhitunganbiaya aktivasi layanan retail yang digunakan dalam menyediakanlayanan jasa teleponi dasar dan atau layanan fasilitas tambahanHal.27 dari 328 Hal. Put.No.03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst.SMS.

;Berdasarkan ketentuan di atas, maka besaran Retail ServiceActivitiesCosthanya akan dapat diketahui setelah diketahui besarnyabiaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan layanan SMS,termasuk namun tidak terbatas pada biaya investasi dan biayapromosi. Pemerintah sama sekali tidak mengatur mengenai besaranRetail Service Activities Cost ;Berkaitan dengan ini, BRT dengan tegas menyatakan bahwa RetailService Activities Costadalah sesuatu yang tidak dapat diatur.

DalamBerita Acara Pemeriksaan Lanjutan tanggal 5 Mei 2008, HeryNugroho, S.E, M.Si menyatakan :Common cost dan retail activity cost bukanlah sesuatu yang bisadiatur. Kalaupun nanti diatur, maka pengaturannya bukan padavolumenya, namun kemampuan operator untuk melakukan separateaccounting. Tidak perlu ada 2 pembukuan, namun secara sistemakutansi bisa dipisah sehingga mencegah terjadinya bundling produkoleh operator.

;Pada kenyataannya, Termohon Keberatan tanpa didukung oleh datadata dan faktafakta yang relevan dan akurat telah secara sewenangwenang dan subjektif menetapkan besaran Retail Service ActivitiesCostsebesar 40% (empat puluh persen). Tindakan TermohonKeberatan ini sama sekali tidak dapat dibenarkanmenurut hukumkarena:a. Termohon Keberatan secara sewenangwenang dan subjektifmenetapkan Profit Keuntungan Sebesar 10%.

SusPHI/2016/PN.Mdn11.12.13.14.menolak perintah atasan, dan sering meninggalkan tempat kerja tanpamemberitahu atasannya;Bahwa atasan Tergugat yakni Retail Banking Area Manager (RB AreaManager) telah berkalikali melakukan pembinaan kepada Tergugat namunkinerja Tergugat tidak juga menunjukkan perbaikan yakni : pada bulan Maret 2015 dilakukan coaching & counseling, Tergugatdiminta untuk membuat laporan aktivitas harian, namun tidak jugadilaksanakan sehingga Tergugat diberi Surat Peringatan Ke Satu (SP1

Ref. 112/SKHR/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 Perihal :Mutasi Saudara sebagai Relationship Manager Retail LendingCabang Medan Pemuda, yang ditujukan kepada Sdr. Rusli PjsBusiness Manager Cabang Pembantu Medan Asia;A. Form Penilaian Kinerja Karyawan periode 1 Januari s/d 31Desember 2015, yang telah ditandatangani oleh Tergugattertanggal 21 April 2015 dengan hasil penilaian akhir : 0,00;B.

Slip Gaji bulan April 2016,Job Description/Uraian Pekerjaan Sdr Rusli (Tergugat) sebagaiRelationship Manager Retail Lending;A. Berita Acara Coaching & Counseling yang dilakukan olehRetail Banking Area Manager selaku atasan kepada Tergugatpada tanggal 19 Maret 2015 di PT. Bank QNB Indonesiakantor Cabang Medan Pemuda, Berita Acara telahditandatangani oleh Tergugat;B.

Bank QNB Kesawan Tbk tanggal 20Maret 2014, yang ditandatangani oleh Bapak WindiartonoTabingin selaku Retail Banking Director perihal BonusPrestasi 2013 dan Penyesuaian Gaji 2014 kepada saudaraRusll.;D. Fotocopy Surat PT. QNB Kesawan Tbk tanggal 28 Januari2013 yang ditandatangani oleh bapak Azhar Abdul Wahabselaku Direktur kepada Saudara Fusii,;E.

Business Manager CabangPembantu Medan Asia menjadi Relationship Manager Retail Lending pada PT.Bank QNB Kesawan Tbk cabang pemuda Medan terhitung tanggal 05 Mei 2014sedangkan Surat Peringatan Ketiga (SP3) sesuai dengan bukti P13 pada tanggal15 Juli 2014 Tergugat adalah sebagai Relationship Manager Retail Lending, makamajelis berpendapat dalil bantahan Tergugat tersebut tidak beralasan hukumkarena bukti T7 dan bukti P13 tidak mengandung kekeliruan tentang jabatanTergugat,;Menimbang, bahwa terhitung

Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;Bahwa Penggugat dalam Repliknya mengajukan eksepsi yang padapokoknya mendalilkan bahwa jawaban Tergugat mengalami cacat hukumkarena Kuasa Tergugat bukanlah seseorang yang berprofesi sebagai advokat,dan atau bertentangan dengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat, hal ini karena kuasa Tergugat adalah: Ragil Pamungkas, berprofesisebagai Retail Collection Officer pada PT. Bank Syariah Mandiri AreaYogyakarta, dan M.

sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwajawaban Tergugat mengalami cacat hukum karena Kuasa Tergugat bukanlahseseorang yang berprofesi sebagai advokat, dan atau bertentangan denganUndangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hal ini karena kuasaTergugat adalah: Ragil Pamungkas, berprofesi sebagai Retail

Bank Syariah Mandiri nomor 20/167KUA/DIR tanggal 24September 2018 memberi Kuasa kepada Irfan Lesmana dengan jabatan GroupHead, yang selanjutnya Irfan Lesmana dengan jabatan Group Headmemberikan Surat Kuasa Khusus nomor 21/006KUA/LGG tanggal 7 Februari2019 kepada 11 orang Karyawan PT Bank Syariah Mandiri yang diantaranyaRagil Pamungkas, selaku Retail Collection Officer pada PT. Bank Syariahmandiri Area Yogjakarta dan M. Sultan Arif Pandame Harahap, selaku AccountMaintenance Staff pada PT.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang PembantuBanjarnegara, baik secara bersamasama atau sendirisendiri khusus untukdan atas nama dan atau mewakili Pemberi Kuasa sebagai Tergugat dalamperkara Nomor 2196/Pdt.G/2018/PA.Wsb tanggal 29 November 2018 diPengadilan Agama Wonosobo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut MajelisHakim berpendapat bahwa Ragil Pamungkas, selaku Retail Collection OfficerHalaman 26 dari 31 putusan Nomorpada PT. Bank Syariah mandiri Area Yogjakarta dan M.

Bank Syariah MandiriKantor Cabang Pembantu Banjarnegara, telah sah menurut hukum mewakillTergugat dan oleh karenanya Surat Jawaban, dan juga duplik yang ditandatangani oleh keduanya dan tindakan hukum yang dilakukan keduanya dalamperkara a quo adalah sah menurut hukum mewakili Tergugat di depan sidangPengadilan Agama Wonosobo, oleh karenanya eksepsi Penggugat tentangJawaban Tergugat cacat hukum karena kuasa Tergugat yang bernama RagilPamungkas, selaku Retail Collection Officer pada PT.

telah dilakukan pemeriksaanoleh Majelis;bahwa oleh karena sengketa Dasar Pengenaan Pajak PPN ini mengikuti hasilpemeriksaan Majelis atas koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan tahun 2008, makaMajelis berpendapat dasardasar pertimbangan Majelis di Putusan PPh Badantersebut, juga diterapbkan dalam sengketa ini;bahwa dalam pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis atas sengketa koreksiperedaran usaha di PPh Badan, Majelis berpendapat penjualan yang dilakukan olehPemohon Banding kepada PT Kelab 21 Retail

Pasal 9 ayat (1)Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarifsebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak;bahwa Majelis berpendapat, karena penjualan oleh Pemohon Banding kepada PTKelab 21 merupakan penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi, makaDasar Pengenaan Pajak PPN adalah harga jual Pemohon Banding sebelumdikurangi margin kepada PT Kelab 21 Retail;Menimbangbahwa Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPNuntuk

sengketa Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai inimengikuti hasil pemeriksaan Majelis atas koreksi Peredaran Usaha di PajakPenghasilan Badan Tahun 2008, maka Majelis berpendapat dasardasarpertimbangan Majelis di Putusan Pajak Penghasilan Badan tersebut, juga diterapkandalam sengketa ini;bahwa dalam pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis atas sengketa KoreksiPeredaran Usaha di Pajak Penghasilan Badan, Majelis berpendapat penjualan yangdilakukan oleh Pemohon Banding kepada PT Kelab 21 Retail

Pasal 9 ayat (1) :Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarifsebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak;bahwa Majelis berpendapat, karena penjualan oleh Pemohon Banding kepada PTKelab 21 merupakan penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi, makaDasar Pengenaan Pajak PPN adalah harga jual Pemohon Banding sebelumdikurangi margin kepada PT Kelab 21 Retail;bahwa Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPNuntuk Masa Pajak

BANK MANDIRI (Persero) Tbk Regional Retail Collection & Recovery Region I
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negera Dan Lelang (KPKNL)
3.Indra Gunawan

Syeni Ismail memilikihubungan hukum dalam bentuk Perjanjian Kredit dengan PT Bank NegaraIndonesia (Persero) Tbk Consumer & Retail Loan Center Manado bukandengan BNI Kantor Cabang Manado. Bahwa BNI Kantor Cabang Manadoberbeda struktur organisasinya dengan BNI Consumer & Retail Loan CenterManado, dimana pemimpin kantornya berbeda.

Bahwa telah jelas dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding/TermohonKasasi tertanggal 18 Juni 2015 dihubungkan dengan bukti T.l 1 dan T.I2berupa struktur organisasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tok KantorCabang Manado dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Consumerand Retail Loan Center Manado adalah berbeda. Penggugat/Terbanding/Halaman 10 dari 24 hal. Put.

Nomor 71 K/Pdt/2017Termohon Kasasi pun telah secara nyata mengakui perbedaan tersebutmelalui surat menyurat yang dibuat oleh Penggugat/Terbanding/TermohonKasasi yang ditujukan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) TbkConsumer and Retail Loan Center Manado terkait klaim asuransi Alm.

SyeniIsmail;Bahwa kekeliruan pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi menarikpihak tidak dapat dibenarkan dan seharusnya dipertimbangkan oleh MajelisHakim sebab sejak awal Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi terikatpada hubungan hukum yang jelas melalui Perjanjian Kredit dengan PT BankNegara Indonesia (Persero) Tok Consumer and Retail Loan Center Manadodan hal tersebut tidak dapat dibantah kebenarannya hanya dengan didasaripada pertimbangan Judex Facti mengenai masyarakat/ nasabah yang tidakmembedakan

tentang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Consumerand Retail Loan Center Manado dengan PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk Kantor Cabang Manado;Putusan Judex Facti Tidak Cukup Mempertimbangkan Alat Bukti Dan HasilPersidangan Putusan MARI Nomor 3832 K/Pdt/1985 tanggal 18 Pebruari 1987;4.

RETAIL KITA INDONESIA wolayah NTT dari tanggal 18 Oktober 2022 s/d tanggal 16 Juni 2023 ;

KITA RETAIL INDONESIA wilayah NTT Nomor : SO.2023.06.06502 tanggal 26 Januari 2023 ;

Indomarco Prismatama Palembang adalah perusahaan yangbergerak dibidang Retail Minimarket.Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Indomarco Prismatama Palembangsejak tanggal 20 Juli 2013 selaku Merchandiser;Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Kepala Toko di IndomaretPangeran Ayin 2 pada PT.

Indomarco Prismatama Palembang adalah perusahaan yangbergerak dibidang Retail Minimarket.Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.B/2017/PN SkyBahwa Terdakwa bekerja pada PT. Indomarco Prismatama Palembangsejak tanggal 20 Juli 2013 selaku Merchandiser;Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Kepala Toko di IndomaretPangeran Ayin 2 pada PT.

retail niendcngiti keterangall petm.41.0n.Teta menteriks,a alat hukti.fflT( PERKARANYAMeninthang, boirwa pemohon teah rnengajukan pem)ohonan yang terdaftar diKepaniteraan PenQadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor117/Pdt.P/2013/PA.Wsp tanggor 13 A gustus 24113 S&nail mengemuhakart afasanalasan pada pok Alva sebagai herikuiBahwa pernohon mernpunyai anak kandung perernpuan bernama Nurul Hidayahinti Jahir pada tang42al 17 September /99R ( urnur 14 Tabun 1 hulan) diMadekkang, berd'asark

PERTAMINA (Persero) sebagai AsistenAdministrasi penjualan Fuel Retail Marketing Upms VI, yang tugasnya antara lainpelaporan realisasi penjualan BBM melalui lembaga penyalur seperti SPBU, APMSaBahwa riwayat pendidikan Ahli (Saksi) adalah sebagai berikut : e SD di Pontianak tamat tahun 1976; e SMP diPontianak tamat tahun 1979; e SLTA di Pontianak tamat tahun 1982; e Akademi Minyak dan Gas Bumi, lulus tahun 1990 di Cepu; e Strata!

Prasarana Maritim dan Kebandaran di Pontianak hingga tahun 2002; e = Assisten Marked..../9Putusan NO. 285/Pid.B/2013/PN.1G.e Assisten Marked Corporate & Promosi di Balikpapan sampai dengan tahune Wira Penjualan Rayon VIII sampai dengan tahun 2007 di Pontianak; e Wira Penjualan Retail Rayon III Tarakan Kaltim sampai dengan Pebruari 2008; e Assisten Marketing Inteliien & Statistik di Pemasaran Industri & Marine diBalikpapan sampai dengan bulan Juli tahun 2008; e Sales Representative Retail Rayon VI

Penjualan Fuel Retail Marketing di Balikpapan, TMT 01 Oktober2012 sampai dengan sekarang; Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti yang terdapatdalam Bab Pasal 1 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun2013 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM)adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, sesuai PeraturanPresiden Nomor: 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan pendistribusian jenis BBMtertentu yang dikategorikan sebagai

Penggugat:
1.Wisnu Askari Marantika
2.Astiarani Karina
3.Aswindra Lemna Kusuma
Tergugat:
3.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Retail Collection & Recovery Group, Regional Retail Collection & Recovery Jakarta Thamrin
4.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II
5.PT Infra Solusindo
6.Notaris Suroyo Mulyo, SH
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Tangerang Selatan

Medan Yaohan Sentosa (Incasu Tergugat ) merupakanperusahaan yang bergerak dibidang retail barang (swalayan), yangdidirikan dan dipimpin oleh Tergugat Il (shareholder) berdasarkan aktependirian Nomor : AHUAH.01.030929841, tahun 2015, sebagaimanatelah diumumkan oleh Direktorat Jendral AHU, Kementrian Hukum danHak Asasi Manusia. === 22275 222 22= ===1.2.Bahwa Penggugat merupakan pekerja di PT.

Medan Yaohan Santosa adalah Perusahaan yang merupakan subjekhukum (badan hukum) yang didirikan sesuai dengan Perundangundangan yangberlaku ;Bahwa benar Perusahaan Tergugat bergerak di bidang Retail barang(Swalayan) dan sudah berdiri beberapa puluh tahun dan benar Penggugatdahulu adalah karyawan/pekerja dari Tergugat dengan upah pokok terakhirsebesar Rp.2.199.960, (dua juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribuSembilan ratus enam puluh rupiah) ;Bahwa tidak benar PT.

aquo menghadirkan saksi 3(tiga) orang yakni Jenny Sinaga, Tetti Susana Lubis dan Nelly Karya Bhakti,dibawah sumpah menurut agama dan keyakinan masingmasing menerangkansebagai berikut:1.Saksi Jenny Sinaga, menerangkan:Bahwa saksi mengenal Penggugat dan mengenal Tergugat karena saksi danPenggugat pernah sama sama bekerja pada Tergugat;Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi sebab Perusahaan tutup pada tanggal11 Mei 2015;Bahwa Penggugat bekerja diatas 10 tahun dan perusahaan tergugatbergerak di bidang retail

merupakan Perusahaanyang bergerak dibidang retail barang (swalayan) yang didirikan dan dipimpinoleh Tergugat Il (shareholder) berdasarkan akte pendirian Nomor : AHUAH.01.030929841, tahun 2015.;. Bahwa Penggugat merupakan pekerja PT.Medan Yaohan Sentosa, diangkatsejak tanggal 01 Mei 1988 dengan posisi jabatan terakhir sebagai SalesPromotion Girl (SPG) di Macan Yaohan Medan Mall dengan upah pokokterakhir sebesar Rp. 2.199.960, dan Rp.10.000, upah Jabatan, upahseluruhnya Rp. 2.209.960,.

Bahwa benar Perusahaan Tergugat bergerak dibidang Retail barang(Swalayan) dan sudah berdiri beberapa puluh tahun dan Penggugat pernahbekerja pada Tergugat dengan upah pokok terakhir sebesar Rp.2.199.960.;2.

yang terdiri dari campuran produk alami), tidakdirinci atau termasuk pos lainnya;bahwa berdasarkan Explanatory Notes to The HS, heading 38.24 disebutkan sebagaiberikut:"Heading 38.24 includes the following goods which are not to be classified in anyother heading of the Nomenclature:f) Cultured crystals (other than optical elements) weigheing not less than 2.5 geach, of magnesium oxide or of the halides of the alkali or alkalineearth metals;Fuse oil; Dippel's oil;Ink removers put up in packings for retail

sale;Stencil correctors and other correcting fluids put up in packings for retail sale; andCeramic firing testers, fusible (for example, Seger cones).bahwa berdasarkan uraian jenis barang menurut TOP Product Guide dari OkunoAuromex bahwa, TMP Chemical Nickel A, TMP Chemical Nickel B merupakan :Chemical for Plating Plastics", serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan FisikBarang oleh Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta, yaitu bahwa: TMPChemical Nickel A, TMP Chemical Nickel B merupakan

telah dilakukan pemeriksaanoleh Majelis;bahwa oleh karena sengketa Dasar Pengenaan Pajak PPN ini mengikuti hasilpemeriksaan Majelis atas koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan tahun 2008, makaMajelis berpendapat dasardasar pertimbangan Majelis di Putusan PPh Badantersebut, juga diterapbkan dalam sengketa ini;bahwa dalam pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis atas sengketa koreksiperedaran usaha di PPh Badan, Majelis berpendapat penjualan yang dilakukan olehPemohon Banding kepada PT Kelab 21 Retail

Pasal 9 ayat (1)Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarifsebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak;bahwa Majelis berpendapat, karena penjualan oleh Pemohon Banding kepada PTKelab 21 merupakan penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi, makaDasar Pengenaan Pajak PPN adalah harga jual Pemohon Banding sebelumdikurangi margin kepada PT Kelab 21 Retail;Menimbangbahwa Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPNuntuk

Telkomsel sejak sekitar akhir tahun2014, sedangkan untuk perdana kartu AS sudah dipasarkan oleh PT.Telkomsel sejak tahun 2004,Untuk harga penjulan kartu perdana Simpati 4G yang dilakukan oleh PT.Telkomsel Bandung Timur sebagai berikut :e (satu) pcs kartu perdana Simpati 4G dijual seharga Rp. 3000, (tiga ribueorupiah) harga distributor, dan apabila sudah sampai ke outlet retail hargapenjulan bisa mencapai harga Rp. 10.000, sampai Rp. 20.000, namunharga distributor akan berupah apabila sudah dilengkapi

(satu) pcs kartu perdana AS dijual seharga Rp. 5000, (lima) hargadistributor, dan apabila sudah sampai ke outlet retail harga penjulan bisamencapai harga Rp.7.000, sampai dengan Rp. 10.000, untuk kartuperdana AS tidak memiliki fasilitas internet yang disediakan olehdistributor.Bahwa pihak distributor resmi melakukan penjualan kartu perdana simpati4G dengan fasilitas internet :e Untuk fasilitas internet resmi dengan paket internet 2 GB distributormenjual dengan kisaran harga Rp. 83.000,(delapan puluh

tiga riburupiah) baik dijual ke Outlet retail maupun konsumen konsumenlangsung.e Untuk fasilitas internet resmi dengan paket internet 3,5 GB distributormenjual dengan kisaran harga Rp. 153.000,(seratus lima puluh tiga riburupiah) baik dijual ke Outlet retail maupun konsumen konsumenlangsung.e Untuk fasilitas internet resmi dengan paket internet 4 GB distributormenjual dengan kisaran harga Rp. 80.500,(delapan puluh ribu limaratus rupiah) baik dijual ke Outlet retail maupun konsumen konsumenlangsung

(harga fasilitas internet 4 GB lebih murah karenakanpertimbangkan sistem pemasaran).Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 1381/Pid.B/2015/PN.Bdge Untuk harga jual ketiga paket tersebut dijual oleh pihak outlet retail kekonsumen langsung dengan harga tambahan sekitar Rp. 5000, sampaidengan Rp. 10.000,e Bahwa untuk membedakan kartu perdana yang memiliki fasilitasinternet dan tidaknya biasanya pihak distributor resmi menempelkanstiker di cover pack kartu perdana yang berisikan informasi mengenaifasilitas

adalah dengan dipecahnya Departemen Building TenancyManagement (BTM) menjadi 3 (tiga) departemen yaitu (i) BuildingFacilities Management, (ii) Housekeeping, dan (iii) Tenant RelationManagement, di mana struktur organisasi sebagaimana dimaksud barudisahkan oleh pengurus pada bulan Mei 2008;memperkenalkan konsep tagihan Invoice dan Debit Note, di manaInvoice merupakan tagihan yang memiliki unsur Pajak Pertambahan Nilai(PPN) sedangkan Debit Note adalah tagihan yang tidak ada unsur PPNnya untuk tenant retail

;membuat database retail sehingga dapat diketahui total tagihan perbulannya;mengarahkan dan memerintahkan bagian retail untuk rnernbuat laporanhutang (aging schedule) sehingga akan terlihat berapa besar hutangmaupun piutang yang dimiliki;mengurus masalah perpajakan;membereskan permasalahan tagihan ganda dengan PLN;membuat perhitungan Sinking Fund;meningkatkan pendapatan retail;mengurus perpanjangan Izin Kelayakan Menggunakan Bangunan (IKMB)tahun 2009;menaikkan gaji para karyawan termasuk pula gaji

CERMANTO SILABAN vs PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk, Cq PT BANKMANDIRI (Persero) REGIONAL RETAIL COLLECTION& RECOVERY REGIONAL I SUMUT Cq. PT BANKMANDIRI (Persero) Tbk KCP PEMATANG SIANTARSUTOMO, dkk

Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor :SKEP.2637/Dir Jaringan, Retail dan SDM/0817 tanggal 15 Agustus2017 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sebagai KaryawanPerusahaan Karena Pelanggaran Tata Tertib dan Displin Kerja,kepada PENGGUGAT (TI5);c,2. Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor :SKEP.2636/Dir Jaringan, Retail dan SDM/0817 tanggal 15 Agustus2017 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sebagai KaryawanHalaman 23 dari 63 hal.

Bukti P5 SK PHK Nomor 2637/DIR JARINGAN RETAIL DANSDM/0817 atas Nama Penggugat6. Bukti P6 SK PHK Nomor 2636/DIR JARINGAN RETAIL DANSDM/0817 atas Nama Penggugat ll7. Bukti P7 Surat Nomor 113/HNRLAW/VIII/2017 tentangPengaduan Pelanggran HAM8. Bukti P8 Surat Nomor 121/HNRLAW/IX/2017 tentangPengaduan Pelanggaran HAM serta Audensi9. Bukti P93 Bukti Foto Pertemuan di Kantor Staff Presiden RI10.

Direksi Nomor SKEP 2637/Dir Jaringan,Retail dan SDM/0817, tanggal 15 Agustus 2017tentang Pemutusan Hubungn Kerja sebagai KaryawanPerusahaan karena pelanggaran Tata Tertib danDisiplin Kerjaan PENGGUGAT I.Surat Kep. Direksi Nomor SKEP 2636/Dir Jaringan,Retail dan SDM/0817, tanggal 15 Agustus 2017Halaman 42 dari 63 hal.

dan grade 7 bagi Penggugat Il;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum diatas maka Majelisberkesimpulan bahwa Surat Keputusan PHK Para Penggugat dengan nomor :SK.2636/DIR Jaringan Retail dan SDM/0817 dan Surat Keputusan Direksi PT PosIndonesia (Persero) nomor : SK.2637/DIR Jaringan Retail dan SDM/0817 tertanggal 15Agustus 2017 , dibuat dan ditandangani oleh pejabat yang tidak berwenangmenerbitkan dan menetapkan surat keputusan PHK, karena bukan dibuat danditangangani oleh Deputi Umum

dan SDM/0817 dan Surat Keputusan Direksi PT PosIndonesia (Persero) nomor : SK.2637/DIR Jaringan Retail dan SDM/0817 tertanggal 15Agustus 2017 belum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisinanhubungan industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 151 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka menurut MajelisPemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat pada 21 Agustus 2017 harusHalaman 57 dari 63 hal.