salinan Keputusan yangdibanding ;Bahwa selain dari persyaratan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadapbesarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabilajumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) ;Bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor KEP871/WPJ.07/BD.06/2008 tanggal 27 Juni 2008 yang berisi tentang Penolakan PermohonanKeberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor 00183/207/04/057

Dengan demikian pengajuanSurat Banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh UndangUndang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu 3 bulan sejakditerimanya Surat Keputusan yang diajukan banding dan dilakukan sesuaiketentuan yang berlaku ;Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh jumlah pajak yangterutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa Pajak Februaridan Keputusan Terbanding Nomor KEP871/WP/07/BD.05/

Jumlah yang masih harus dibayar 116.393.070,00 tanggal 2 Agustus 2007 melaluiBahwa pada tanggal 29 Oktober 2007, Pemohon Banding mengajukanpermohonan keberatan atas SKPKB PPN Nomor 00183/207/04/057/07surat Nomor 0O66/PT.JICM/FN/X/2007tanggal 29 Oktober 2007 kepada KPP PMA IV dengan jumlah pajakterutang menurut Pemohon Banding adalah Nihil ;Hal. 5 dari 30 hal. Put.

Pada kenyataannya permohonan restitusi PPNyang juga meliputi kelebihan pajak Masa Pajak Februari 2004diselesaikan melewati jangka waktu 12 bulan sejak surat permohonanditerima, ditandai dengan terbitnya SKPKB PPN Nomor 00183/207/04/057/07tanggal 2 Agustus 2007. Sebagai bahan pertimbangan Majelis, perlu PemohonHal. 9 dari 30 hal. Put.

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwapenerbitan SKPKBPPN Nomor 00183/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus2007 tersebutseharusnya batal demi hukum karena diterbitkanmelebihi jangkawaktu yang telah ditetapbkan dalam Pasal 17BUndangUndang KUPmaupun Keputusan Terbanding Nomor KEP160/PJ./2001 tanggal 19Februari 2001 ;2.

anak Pemohon bernama Viktoriaman Telaumbanua yang menimbulkanadanya perbedaan Penulisan Tempat Lahir anak Pemohon sendiri yangberhubungan dengan suratsurat anak Pemohon yakni di Surat Kartu KeluargaNo. 1204010801080004; di Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1278LT211120120023, dimana Tempat Lahir anak Pemohon sendiri tertulis Hiligara;Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PN Gst3)4)))6)7)8)9)Bahwa selanjutnya di ljazan Sekolah Dasar No DN07 Dd 0192419; di SuratKeterangan Baptis Nomor : 057

yang berkaitan dengansuratSsurat anak Pemohon;Bahwa untuk memberikan koreksi (perbaikan) dalam identitas knususnya TempatLahir anak pemohon tersebut serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yangbenar (sah/legal), maka tentunya secara yuridis diperlukan PenetapanPengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwa TempatLahir anak pemohon yang sebenarnya dan sah adalah di Onowaembo, sepertiyang tertulis di ljazan Sekolah Dasar No DN07 Dd 0192419; di Surat KeteranganBaptis Nomor : 057

demikian untuk memberikan perbaikan tersebut, maka tentunyasecara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi danlegalisasi formal sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan;Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon untuk menetapkan tempat kelahiranPemohon adalah di Onowaembo, seperti yang tertulis di Ijazan Sekolah DasarNo DN07 Dd 0192419; di Surat Keterangan Baptis Nomor : 057

Menetapkan tempat kelahiran anak Pemohon adalah di Onowaembo, sepertiyang tertulis di ljazah Sekolah Dasar No DN07 Dd 0192419; di SuratKeterangan Baptis Nomor : 057/J.HD/R.49/20182.

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278LT211120120023 atas namaViktoriaman Telaumbanua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 21 November 2012,selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;3, Fotocopy Surat Keterangan Babtis Nomor 057/J.HD/R.49/2018 atas namaViktoriaman Telaumbanua yang dikeluarkan oleh Gereja BNKP Desa HiliduhoTanoseo pada tanggal 7 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;4.

IV, Semayap, Kotabaru, Kalimantan Selatan72117, dahulu TERGUGAT sekarang PEMBANDINGMelawan:1 dari 4 halaman Penetapan nomor 25/Pdt.G/2014/PTA.BjmTERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaandagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu,dahulu PENGGUGAT sekarang TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuatdalam putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 057/Pdt.G/2014/PA.Blcn, tanggal 23 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlahRp.391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu puriah) ;Membaca akta permohonan banding nomor : 057/Pdt.G/2014/PA.BIcn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin, yangmenyatakan bahwa pada hari Senen tanggal 30 Juni 2014 Tergugat telahmengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agamatersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihaklawan pada tanggal 1 Juli 2014 ;Membaca akta permohonan pencabutan banding

yang dibuat olehPanitera Pengadilan Agama Batulicin nomor : 057/Pdt.G/2014/PA.Blcn,yang menyatakan bahwa pada hari Kamis 04 September 2014, Tergugat/Pembanding telah mengajukan surat permohonan untuk mencabutpermohonan banding yang semula diajukan, dengan melampirkan suratpermohonan yang bersangkutan dalam akta ini ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding tersebut olehKetua Pengadilan Tinggi Agama telah ditunjuk susunan Majelis Hakim yangdiberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal Kampung Gelelungi, KecamatanPegasing, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebutPemohon II;Mahkamah Syariyah tersebut;Telah membaca suratsurat dalam perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksisaksi dipersidangan;TENTANG DUDUKPERKARANYAMenimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan ItsbatNikah dengan suratnya tertanggal 14 Februari 2013 yang terdaftar di KepaniteraanMahkamah Syariyah Takengon dibawah Register Nomor : 057

Bahwa dalam pelaksaan nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalahSenang Kamaruddin/Abang kandung dari Pemohon II, dengan mahar berupa5 gram mas, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernamaKamaluddin R dan Suparman di depan Qadhi Abdullah K;Penetapan No. 057/Pdt.P/2013/MSTkn. Halaman 1 dari 7 halaman3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudahmempunyai empat orang orang anak yang bernama :1. Danu Nopebri, lahir 16 Nopember 1998;2.

pernikahan Pemohon I denganPemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Senang, saksisaksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Suparman, Qadhi nikahnya adalah Tgk.Abdullah K, sedangkan maharnya berupa emas seberat 5 (lima) gram; Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah danhubungan susuan atau sebabsebab lain yang menjadi halangan nikah ; Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon II dan sejakmenikah hingga sekarang tidak pernah bercerai ;Penetapan No. 057

Sutisna Bin linPenetapan No. 057/Pdt.P/2013/MSTkn.

M.H.Panitera Pengganti,ttd.SUKNA, S.Ag.Penetapan No. 057/Pdt.P/2013/MSTkn. Halaman 7 dari 7 halamanPerincian Biaya :1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya Proses Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan Rp. 50.000,4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,5. Biaya Meterai Rp. 6.000.Jumlah Rp.141.000, (Seratus empat puluh satu ribu rupiah)Untuk salinan yang sama bunyinyaPanitera Mahkamah Syariyah TakengonSalman AK, SH

Dengandemikian pengajuan Surat Banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan olehUndangUndang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulansejak diterimanya Surat Keputusan yang diajukan banding dan dilakukan sesuaiketentuan yang berlaku ;Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh jumlah pajak yangterutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa Pajak Meidan Keputusan Terbanding Nomor KEP992/WPJ.07/BD.05

/2008 tanggal 15 Juli 2008sebagaimana disyaratkan oleh UndangUndang Pengadilan Pajak ;Bahwa dengan memperhatikan halhal tersebut di atas, maka pengajuanSurat Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP992/WPJ.07/BD. 05/2008tanggal 15 Juli 2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan PemohonBanding atas SKPKB PPN Nomor 00180/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untukMasa Pajak Mei 2004, dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yangtelah disyaratkan oleh UndangUndang, khususnya

No. 449/B/PK/PJK/2010menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankanSKPKB PPN Nomor 00180/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.

Pada kenyataannya, permohonanrestitusi PPN, yang juga meliputi kelebihan pajak Masa Pajak Mei 2004 diselesaikanmelewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, ditandaidengan terbitnya SKPKB PPN Nomor 00180/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.Sebagai bahan pertimbangan Majelis, perlu Pemohon Banding informasikan bahwaseluruh ketetapan PPN tahun pajak 2004, termasuk SKPKB PPN Nomor/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa Pajak Mei2004 yang Pemohon Banding persengketakan

/07 tanggal 2Agustus 2007 dan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2004 Nomor 00476/407/04/057/07 tanggal 2Agustus 2007 atas nama PT Java International CigarManufacturing, NPWP : 02.026.457.8057.000, tidakHal. 15 dari 29 hal.

ACHOI saksi danrekan tim lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap sdr.ACHOI sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di halaman Pekong Jalan K.STubun Gunung Roban RT/RW 057/012 Kelurahan Roban, KecamatanSingkawang Tengah, Kota Singkawang dan yang kedua di rumah sdr.ACHOI yang beralamat di jalan R.A Kartini Gg.Durian RT/RW 013/005,Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, KotaSingkawang;Bahwa pada saat penggeledahan terhadap sdr. ACHOI!

APIN.Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wibsaksi dan rekan tim lainya mendapat informasi bahwa Di halaman PekongJalan K.S Tubun Gunung Roban RT/RW 057/012 Kelurahan Roban,Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, akan berlangsungtransaksi narkotika jenis sabu antara Sdr.

ACHOI saksitangkap pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib dihalaman Pekong Jalan K.S Tubun Gunung Roban RT/RW 057/012Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota SingkawangHalaman 13 dari 43 Putusan Nomor :150/Pid.Sus/2021/PN.Skwsedangkan sdr.

Putusan Nomor 48/B/PK/Pjk/2019Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak;Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei2013 Nomor 00118/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 sehinggaperhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp0,00, atauex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksadan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat

Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116531.99/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP02331/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00118/107/13/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02331/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 16 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor00118/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak Mei 2013yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 116531.99/2013/PP,atas nama PT Cheil Jedang Superfeed, NPWP01.071.778.3057.000, beralamat di Menara Jamsostek

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor : KEP02331/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16Agustus 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor:00118/107/13/057

Putusan Nomor 48/B/PK/Pjk/2019Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor:00118/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak Mei 2013 olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari 2014, Nomor 00327/107/14/057/16, tanggal 10 Juni 2016,sehingga perhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP =Rp0O,00,atau ex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangmemeriksa dan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain,maka mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal

Pengadilan Pajak NomorPUT116944.99/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya gugatan Penggugat atas penerbitanKeputusan Tergugat Nomor KEP02528/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 8September 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00327/107/14/057

Putusan Nomor 108/B/PK/Pjk/2019dan Jasa Nomor 00327/107/14/057/16 tanggal 10 Juni 2016 MasaPajak Januari 2014 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor116942.99/2013/PP, atas nama PT Cheil Jedang Superfeed,NPWP 01.071.778.3057.000, beralamat di Menara JamsostekLantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 38, MampangPrapatan, Jakarta Selatan, 12710, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02528/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 8September 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00327/107/14/057

a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02528/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 8 September 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00327/107/14/057

Putusan Nomor 16/B/PK/Pjk/2019Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak;Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakApril 2014 Nomor 00326/107/14/057/16 tanggal 10 Juni 2016 sehinggaperhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp0,00, atauex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksadan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116841.99/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP02402/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00326/107/14/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02402/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 24 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena PermohonanWajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak Nomor 00326/107/14/057/16tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak April 2014 yang terdaftar dalamberkas sengketa Nomor 116841.99/2014/PP, atas nama PT CheilJedang Superfeed, NPWP 01.071.778.3057.000, beralamat diMenara Jamsostek Lantai 21

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor : KEP02402/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24Agustus 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00326/107/14/057

Putusan Nomor 16/B/PK/Pjk/2019Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00326/107/14/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak April 2014 olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan

Putusan Nomor 903/B/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa seharusnyaTerbanding dapat mempertimbangkan alasanalasan Pemohon Banding,dengan demikian Keputusan Terbanding Nomor KEP2084/WPJ.07/2014,tanggal 12 Agustus 2014, yang merupakan penetapan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2012 Nomor 00097/407/12/057

tanggal 16 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT085001.16/2012/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP2084/ WPJ.07/2014,tanggal 12 Agustus 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2012 Nomor 00097/407/12/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP2084/WPJ.07/2014, tanggal 12 Agustus2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Mei 2012 Nomor 00097/407/12/057/13, tanggal 20 Mei2013, atas nama PT Essentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP01.000.643.5057.000, beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor1620, Berbek Sidoarjo, terkait sengketa a quo adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor00097/407/12/057/13 tanggal 20 Mei 2013, atas nama PTEssentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000,beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor 1620, BerbekHalaman 6 dari 11 halaman.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2084/WPJ.07/2014 tanggal 12 Agustus2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor00097/407/12/057

Agus Maulana NIP. 19740817 199402 1 001;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor:057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan JenisHukuman Disiplin Atas Nama M.

Menyatakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat)Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 adalah Keputusansah dan benar serta harus dilaksanakan oleh Penggugat maupun masingmasing pihak.c.

Menyatakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat)Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 adalah keputusan sahdan benar serta harus dilaksanakan oleh Penggugat maupun masingmasing pihak ;3.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian( BAPEK ) Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 TentangPerubahan Jenis Hukuman Disiplin atas nama M Agus MaulanaNIP.19740817199402 1 O01 dari Pemberhentian Tidak dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan sendiri sebagai Pegawai NegeriSipil ;3.

Memerintahkan kepada Tergugat ( BAPEK ) untuk mencabut SuratKeputusan Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 TentangPerubahan Jenis Hukuman Disiplin atas nama M. Agus Maulana NIP.19740817199402 1 001 dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan sendiri sebagai Pegawai NegeriSipil ;4.

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110944.15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon' Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01661/KEB/WPJ.07/2016,tanggal 6 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor00076/406/13/057

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Nomor 00076/406/13/057/15, tanggal 11 September 2015,untuk Tahun Pajak 2013 yang diterbitkan oleh Termohon PeninjauanKembali merupakan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar karenatidak sesual dengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, sehinggaseharusnya dibatalkan;Halaman 3 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 2898/B/PK/Pjk/20205.Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 01661/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 6 Desember 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2013 Nomor 00076/406/13/057/15, tanggal 11 September2015, yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakankeputusan yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum dantidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku

, sehingga seharusnya dibatalkan;Menyatakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110944.15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019, yangdimohonkan peninjauan kembali adalah batal: Mengadili sendiri:1.Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Nomor 000/6/406/13/057/15, tanggal 11September 2015, Tahun Pajak 2013:Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01661/KEB/WPJ.07/2016,tanggal 6 Desember 2016, tentang Keberatan

Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013Nomor 00076/406/13/057/15, tanggal 11 September 2015;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110944.15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019,sehingga perhitungan Penghasilan Netto (Rugi) adalah sebesar(Rp69.245.893.110,00) dan jumlah Pajak Yang Lebih Dibayar untukTahun Pajak 2013 adalah Rp1.969.756.000,00 dengan perhitungansebagai berikut:Halaman 4 dari 10 halaman.

No. 057 /Pdt.G/2013/PA.Wt..7.Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suamiistri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo;Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukanhubungan suami isteri (ba'da dukhul ), tetapi belum di karuniai anak;Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukundan baik, akan tetapi sejak Januari 2011 antara Pemohon dengan Termohon seringmuncul perselisihan

No. 057 /Pdt.G/2013/PA.Wt..Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yangmenikah pada tanggal 20 Juni 2006 dan saksi hadir dalam acarapernikahannya;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidupbersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tuaPemohon;Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohonbaik, tetapi sejak tahun 2011 mulai ada masalah disebabkanTermohon mandul, padahal sudah diperiksakan ke dokter;Bahwa saksi belum pernah melihat secara langsung Pemohondan Termohon bertengkar

No. 057 /Pdt.G/2013/PA.Wt..Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wates;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pulamengirimkan wakilnya ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukandisebabkan oleh halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpahadirnya Termohon;Menimbang

No. 057 /Pdt.G/2013/PA.Wt..Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Mengingat segala dalil syari dan pasalpasal dari perundangundangan yangbersangkutan;MENGADILI1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmidan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untukmenjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan AgamaWates

No. 057 /Pdt.G/2013/PA.Wt..SUHARTADTI, SH.

Bahwa tidak seharusnya terdapat koreksi atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp20.258.336.969,00, sehinggaKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02134/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, yang merupakanpenetapan Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2015, Nomor 00039/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, dimohonkanPemohon Banding untuk dapat dibatalkan, dengan rincian perhitunganpajak berdasarkan

tanggal 14 Oktober 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008090.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02134/KEB/WPJ.07/2019,tanggal 7 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2015, Nomor 00039/207/15/057

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02134/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2015, Nomor 00039/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atasnama PT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalah telahHalaman 4 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2015,Nomor 00039/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atas namaPT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP02134/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2015,Nomor 00039/207/15/057

Membatalkandan mencabut Keputusan Terbanding NomorKEP00193/KEB/WPJ.07/2017 tertanggal 21 Februari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Nomor 00085/406/13/057/15 tertanggal 24 November 2015Tahun Pajak 2013 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun suratsuratlainnya Keputusan Terbanding NomorKEP00193/KEB/ WP4J.07/2017 tertanggal 21 Februari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Nomor 00085/406/13

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112982.15/2013/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00193/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00085/406/13/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00193/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Februari 2017,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00085/406/13/057/15 tanggal 24 November 2015, atas nama PT CargillIndonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Selatan DKI Jakarta, terkaitHalaman 4 dari 9 halaman.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00085/406/13/057/15tanggal 24 November 2015, atas nama PT Cargill Indonesia,NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT 010, RW 009,Tanah Abang, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terkait sengketa a quoadalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00193/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Februari 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00085/406/13/057

KEP951/WPUJ.07/BD.05/2008 tanggal 8Juli 2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan PemohonBanding atas SKPKB PPN Nomor 00174/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007untuk Masa Pajak November 2004, Pemohon Banding telah mengajukan satuSurat Banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajakatas Satu Surat Keputusan Terbanding sebagaimana tersebut di atas padatanggal 5 September 2008.

S1093/WP/07/BD.05/2008 tanggal 12 Juni 2008 iniPemohon Banding telah menyampaikan Surat Tanggapan Hasil PenelitianKeberatan No. 34/PTJICM/FN/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 ;bahwa selanjutnya, Pihak Terbanding menerbitkan Surat Keputusan No.KEP951/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 8 Juli 2008 yang pada dasarnyamenolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankanSKPKB PPN No. 00174/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007. SuratKeputusan Terbanding No.

Pada kenyataannya, permohonan restitusi PPN, yang juga meliputikelebihan pajak Masa Pajak November 2004 diselesaikan melewati jangkawaktu 12 bulan sejak surat permohonan diterima, ditandai dengan terbitnyaSKPKB PPN Nomor : 00174/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.

Sebagaibahan pertimbangan Majelis, perlu Pemohon Banding informasikan bahwaseluruh ketetapan PPN tahun pajak 2004, termasuk SKPKB PPN Nomor :00174/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa Pajak November2004 yang Pemohon Banding persengketakan dalam banding ini merupakanproduk dari 1 (Satu) pemeriksaan pajak yang didasarkan pada 1 (satu) SP3yaitu Surat No.

S643/WPJ.07/BD.04/2006 tanggal 5 Juli 2006, padadasarnya tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga tidak dapatdijadikan acuan dalam melakukan koreksi atas penyerahan ekspor yangPemohon Banding lakukan ;Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas, Pemohon Banding berpendapatbahwa bila ditinaau dari aspek formal, SKPKB PPN Nomor00174/207/04/057/07 diterbitkan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan,Hal. 14 dari 30 hal. Put.

Maret 2007 No.00235/207/07/057/09 tanggal 6 Mei 2009;Bahwa Surat Keberatan tersebut diajukan terhadap satu Surat Ketetapan yaituSKPKB PPN Masa Pajak Maret s.d.

Maret 2007, tetapi terdapat kekeliruan penulisan dalam Nomor SKPKB yaituNomor : 00235/207/06/057/09 tanggal 6 Mei 2009 yang seharusnya Nomor :00235/207/07/057/09 tanggal 6 Mei 2009;Bahwa Surat Keberatan Tergugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 25 UU KUPbaik ketentuan ayat (1), ketentuan ayat (2) dan ketentuan ayat (3).

Put. 25790/PP/M.III/99/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut :Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: S00227/WPJ.07/KP.0503/09 tanggal O5 Agustus 2009 PerihalPemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas SuratPenggugat Nomor: 071/KOBY/YY/VII/09 tanggal 28 Juli 2009 Perihal PermohonanKeberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Maret s.d Maret 2007 No. 00235/207/06/057/09tanggal 06 Mei 2009 atas nama

KEP875/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Juni2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan Pemohon Banding atas2SKPKB PPN No. 00162/207/05/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk masa pajak Mei2005, Pemohon Banding telah mengajukan satu Surat Banding secara tertulis dalamBahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak atas Satu Surat Keputusan Terbandingsebagaimana tersebut diatas pada tanggal 5 September 2008.

KEP875 WPJ.07 BD.05 2008 tanggal 2 Juni 2008 yangberisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPNNo. 00162/207/05/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk masa pajak Mei 2005,dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan olehUndangundang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) UndangUndang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1),(2), Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4)UndangUndang Pengadilan Pajak.

KEP875/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Juni 2008 yang pada dasarnya menolak permohonankeberatan Pemohon Banding dan mempertahankan SKPKB PPNNo.00162/207/05/057/07 tanggal 2 Agustus 2007. Surat Keputusan Terbanding No.KEP875/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Juni 2008 tersebut Pemohon Banding terimapada tanggal 2 Juli 2008. Adapun ringkasan Keputusan Terbanding No.

Sesuai dengan Pasal17B UU KUP, Surat Ketetapan Pajak seharusnya diterbitkan paling lambat 12 bulansejak surat permohonan diterima, atau paling lambat diterbitkan tanggal 19 Juli 2007.Pada kenyataannya, permohonan restitusi PPN, yang juga meliputi kelebihan pajak masapajak Mei 2005 diselesaikan melewati jangka waktu 12 bulan sejak surat permohonanditerima, ditandai dengan terbitnya SKPKB PPN No. 00162/207/05/057/07 tanggal 2Agustus 2007.

Sebagai bahan pertimbangan Majelis, perlu Pemohon Bandinginformasikan bahwa seluruh ketetapan PPN tahun pajak 2005, termasuk SKPKB PPNNo. 00162/207/05/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk masa pajak Mei 2005 yangPemohon Banding persengketakan dalam banding ini merupakan produk dari 1 (satu)pemeriksaan pajak yang didasarkan pada (satu) SP3 yaitu Surat No.

Bahwa penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan NegeriJakarta Pusat, sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat danTergugat dalam Pasal 5 ayat 2 Perjanjian Pelatihnan Training no.057/PPKLGR/05.2011 0)n2 ann nnn nnn nnn nnn nnn ann nn nennenenannnenannensnnnmenes"Apabila mufakat tidak tercapai dalam waktu 45 (empat puluh lima) harikalender sejak dimulainya musyawarah, Para Pihak akan menyelesaikansegala dan setiap perselisihan serta perbedaan pendapat yang timbulmelalui Pengadilan Negeri

Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitasSumber daya Manusia dan mengembangkan kompetensi Tergugatsebagai Pilot Areal Manuring maka Penggugat dan Tergugat sepakatuntuk mengadakan perjanjian pelatinan training yang pada tanggal 3 Mei2010, penggugat dan tergugat menyepakati Perjanjian Pelatinan Trainingno.057/PPKC1110) 970) 0 a7.

MENYATAKAN Perjanjian Pelatinan Training no.057/PPKLCR/05.2010, adalah sah menurutII. MENYATAKAN Tergugat telah melakukan wanprestasiterhadapPenggugat; 2222222 252 222Il. MENGHUKUM Tergugat untuk membayar gantikerugian kepada Penggugat sebesar Rp.Hal. 7 dari 26 hal. Put. No.174/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST.3.318.680.000. (Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan BelasJuta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);IV.

Bahwa Tergugat mengalami Shock dan Trauma untuk kembaliterbang sebagai Agricultural Pilot untuk kegiatan pemupukan udara setelahterjadi kecelakaan yang menimpa almarhum.Capt.M.Adipura pada tanggal11saatMei hari Sabtu Pukul 11.30 WIB, di daerah Mesuji , Lampung , padamenjalankan tugas pemupukan udara ; (P3);5Bahwa pada saat disepakati nya Perjanjian Pelatihan Training tersebutNo 057/PPKLCR/05.2010.

Sinar Mas Super Air)dengan Tergugat (Muhammad Taufiq Dinansyah) yang dituangkan dalamperjanjian pelatinan training Nomor 057/PPKLCR/05.2010 tanggal 3 MeiBahwa perjanjian tersebut ditanda tangani oleh Aan Subrata dan BoediUtomo yang masingmasing bertindak sebagai direktur PT.

Putusan Nomor 1034/B/PK/Pjk/2020PPh Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/206/09/057/15 tanggal 19 Maret2015.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT106963. 15/2009/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 30 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00831/KEB/

WPJ.07/2016 tanggal 14Juni 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/057/15tanggal 19 Maret 2015, atas nama: PT Cargill Indonesia, NPWP:01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.26 Suite 26.01,Jalan Jend.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00831/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 14 Juni 2016tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor:00001/206/09/057/15 tanggal 19 Maret 2015, atas nama: PT CargillIndonesia, NPWP: 01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46Kota BNI Lt.26 Suite 26.01, Jalan Jend.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/057/15tanggal 19 Maret 2015, atas nama: PT Cargill Indonesia, NPWP:01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.26 SuiteHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1034/B/PK/Pjk/202026.01, Jalan Jend.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00831/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 14Juni 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/057