Ditemukan 4574 data
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Syafii, Komplek PertokoanKebon Dalem Blok C Nomor 5, Purwokerto Lor, Purwokerto, JawaTengah;adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnnya permohonan gugatan Penggugat dan
FORA NOENOEHITOE,SH
Terdakwa:
ARNOLDUS JANSEN GALIH WIBISONO als GALIH
45 — 10
sematamata bukan merupakanpembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwamenyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadianggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan halhalyang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, makaMajelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhihukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;Manimbang, bahwa mengajukan barang bukti seluruhnnya
RIZAL DJAMALUDDIN, SH
Terdakwa:
WAHIDIN ALIAS WAHID BIN SAID
95 — 20
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masingmasingselama 3 (Tahun), dikurangkan seluruhnnya dengan masa penahanan yang telahdijalani oleh terdakwa;3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;4. Menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) bilah parang dirampas untukdimusnahkan;5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);6.
ANISAH MUNTHE
Tergugat:
Bupati Pakpak Bharat
97 — 54
tersebut ditujukan kepada PNS yang akan pensiun, hal mana isiselengkapnya dari ketentuan tersebut mengatur bahwa PNS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) apabila meninggal dunia sebelum ada putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan denganhormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan. ( Vide bukti T4, T5)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnnya
Zulhelmi, SH
Terdakwa:
ERYANTO BIN MIDI
17 — 3
Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama4 (empat) Tahun penjara dikurangi seluruhnnya selama Terdakwa beradadalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan3.
Terbanding/Penggugat : H.MAMAT RAHMAT
Turut Terbanding/Tergugat II : MUHAMMAD DALWAN GINTING, SH (NOTARIS/PPAT)
Turut Terbanding/Tergugat III : NY. SUAWARSIH
99 — 46
Bahwa atas dasar dalildalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat , padaGugatan Rekonpensi a quo, memohon agar Majelis Hakim YangMulia, memutus dan menetapkan serta Menerima GugatanRekonpensi Tergugat I, seluruhnnya dan dapat dijalankan terlebihdahulu walaupun ada upaya hukum lainnya seperti, banding sertaKasasi;PRIMERHalaman 26 dari 33 halaman, Pts.No.188/PDT/2017/PT.BDG.DALAM EKSEPSI1.Menerima Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA1.4.Menyatakan Gugatan Penggugat gugur, karena Penggugat
15 — 8
Tergugat Rekonvensi tidak mau kembali lagi kepada PenggugatRekonvensi bahkan sekarang bermaksud menceraikan PenggugatRekonvensi;Halaman 31 dari 39 hal. putusan Nomor 2100/Padt.G/2017/PA.Mks4. bahwa Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetappada yang mempunyai penghasilan tetap kurang lebin Rp. 5.000.000,00(lima juta rupiah) setiap bulan;Menimbang bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (madhiah)selama pisah tempat tinggal kurang lebih 38 bulan senilai Rp 3.000.000,00setiap bulan atau seluruhnnya
56 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sidiq Yunus denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnnya dengantahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintahsupaya Terdakwa ditahan ;3. Membebani Terdakwa untuk membayar sisa uang pengganti sebesarRp. 90.367.000, (sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh riburupiah), apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yangHal. 15 dari 32 hal. Put.
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kebumen
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto
Terbanding/Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kebumen,
Terbanding/Turut Tergugat : Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta Cq Kantor Wilayah Cabang Purwokerto
67 — 52
Nasabah(debitur) tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkanperjanjian utangpiutang tersebut, oleh pihak pertama in casu debitur, pihakkedua in casu kreditur selaku Pemegang hak Tanggungan PeringkatHalaman 21 dari 32 halaman putusan nomor 85/Pdt/2021/PT SMGPertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangandan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebin dahulu dari pihakpertama :a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek haktanggungan baik seluruhnnya
90 — 27
nomor 117/PDT.G/2003/PN.MDO. yo.PutusanPengadilan Tinggi Manado nomor 34/Pdt/2005/PT.MDO. yo PutusanMahkamah Agung nomor 2477 K/PDT/2005;Menimbang bahwa karena perkara aquo telah dinyatakan telahdinyatakan nebis in idem maka tidaklah diperlukan mempertimbangkan petitumpetitum gugatan Penggugat secara satupersatu dan petitum gugatanPenggugat tersebut pada pokoknya haruslah dinyatakan ditolak untukseluruhnya ;39Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo telahdinyatakan ditolak untuk seluruhnnya
61 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor Put.58511/PP/M.11IB/11/2014 Tanggal 16 Desember 2014 yangmenyatakan:** Mengabulkan seluruhnnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP560/WPJ.19/BD.05/2011tanggal 28 Juni 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak April sampaidengan Desember 2008 Nomor 00001/202/08/092/10 tanggal 4 Juni2010, atas nama: PT.
25 — 4
terhadap unsurunsur yang terkandung dalampasalpasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatudihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaandi persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1menunjukkan, bahwa setidaknya sejak bulan Mei tahun 2015 antaraPemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman dan selamaberpisah tempat kediaman, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagihidup rukun sebagai suami istri, yang seluruhnnya
59 — 27
Menolak Eksepsi Para Pembanding untuk seluruhnnya;DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak permohonan Memori Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;2.
KARTINA, SH
Terdakwa:
1.MUH. IQBAL SETIAWAN Alias WAWAN Bin MUH.KABIL
2.AHMAD BIN TAKKA
27 — 27
LAB :2700/NNF/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 dengan hasil pemeriksaan:e Barang bukti dengan nomor barang bukti 6427//2019/NNF berupa 1(satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening denganberat netto seluruhnnya 0,0025 gram setelah dilakukan pemeriksaansecara laboratoris kriminalistik habis untuk pemeriksaan benarmengandung metamfetamina; Barang bukti dengan nomor barang bukti 6428/2019/NNF berupa 1(satu) paket plastik kosong bekas pakai benar mengandungmetamfetamina; Barang bukti dengan
85 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
memperoleh tanah tersebut dari orangorangatau pihakpihak yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkankeberadaannya, dan Penggugat memperoleh hak atas tanah yangdiakui sebagai milik Penggugat dari orang yang berbeda denganpinak Tergugat memperoleh hak atas tanah tersebut jadi jelas tidakada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehinggagugatan Penggugat salah atau error in persona karena nya MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah seharusnyamenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnnya
95 — 101
tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk) terdekatBahwa Surat Pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK;e) Bahwa dalam Undangundang Nomor: 30 tahun 1999 TentangArbitrase, Keputusan mencantumkan Irahlrah Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaSehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSKberwenang mutlak menangani perkara ini.TENTANG POKOK PERKARABahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnnya
PT. ANUGERAH SAMUDERA HINDIA
Tergugat:
FUJIADIN,
301 — 127
perjanjian Khususnyaangka 3, dalam Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dalamkaitan Surat Gugatan Penggugat Point 17, akan tetapi Pihak KetigaHalaman 14 dari 34 Putusan Perdata Nomor 201/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt( Buyer /Pembeli ) memang tidak memberi tanggapan atas penawaranPenggugat dan sudah dijawab oleh Tergugat melalui surat elektronik;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Tergugat mohon agarPengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut :1.Menolak gugatan Penggugat seluruhnnya
1.MUCHAMMAD FAHMI ROSADI, SH
2.BANGGA PRAHARA, SH
Terdakwa:
Yuliardi alias Yuli
174 — 71
danditambah lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) totalnyasejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);e Saksi Damianus Wesa alias Denis menyerahkan uang yang pertamasejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan ditambah lagi sejumlahRp2.000.000,00 (dua juta rupiah), totalnya sejumlah Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah).Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ende Saksi Albertus Resi alias Albert alias Boi menyerahkan uang sejumlahRp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), total seluruhnnya
1.TASMI BINTI MADPALIL
2.SUTARJO
3.ADE SLAMET
Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT KABUPATEN PANGANDARAN
132 — 57
DALAM POKOKPERIKARIA, jsccccn:encosexessnessreonanssmnanosnassmeceeeneneseenos1) Menolak gugatan para Penggugat seluruhnnya dan atau setidaktidaknya dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;2) Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yangtimbul dalam perkara inl ;Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat menyampaikanRepliknya tertanggal 27 Nopember 2017 yang pada pokoknya Para Penggugatmenyatakan tetap pada dalildalil gugatannya yang isi selengkapnya sebagaimanatercantum
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebesar Rp2.128.784.000,00 tidak tepat karenatidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga atas sengketa koreksi obyekPPh Pasal 26 sebesar Rp2.128.784.000,00 diajukan PeninjauanKembali ke Mahkamah Agung;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnnya