Ditemukan 3588 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permohonanan permohonan permohoanan permohonnan permoohonan permohonanã permohonann perrmohonan
Penelusuran terkait : Perkara permohonana 2017 Perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Ade suherman abdurrahman Burhana mandawing Yoppy o.d. nesimnasi S.h.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-05-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 22-02-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 442/Pdt.P/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Nopember 2018 — 1.M. RIDZI FIRDAUS AZIS 2.DINA DIANA, SP, MSi, 3.ANNISA NUR FITRIANI 4.Ir. RUDI SUBIYAKTO, MM 5.VIRLA NOVITA DEWI 6.ACHMAD SULTHONI 7.Ir. ASRUL MASIR HARAHAP, M.Pd 8.Ir. NUGROHO SATRIO SEMEDI 9.Ir. TONIH USMANA, M.Si 10.RAFIKA PRIMADESTI lawan 1.PT. PUSPENG AGRIBISNIS CONSULTANTS PT. PPA CONSULTANTS 2.YUNUS 3.AJI ERLANGGA
478 — 372
  • PPA Consultants)" dalam Permohonana quo adalah:"tidak cermat, tidak teliti, membingungkan, tidak jelas, kabur(obscuure libeels) dan menyebabkan terjadinya "Error inPersona";ll. Permohonan A Quo Adalah Obscuure Libeels Dengan MenempatkanPerseroan Sebagai Termohon Bahwa Para Pemohon telah menempatkan "PT. PUSPENGAGRIBISNIS CONSULTANTS (PT. PPA CONSULTANTS)" atausetidaktidaknya yang dimaksud oleh Para Pemohon adalah "PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/HUM/2020
Tanggal 24 Februari 2020 — MIFTA ADITIA WULANDARI, DK VS MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REFORMASI BIROKRASI RI (MENPAN RB);
397 — 308 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2 P/HUM/2020kedudukan hukum (legal standing) untuk mempersoalkan objek permohonana quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;Bahwa Pasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundangundangandi bawah undangundang hanya dapat dilakukan oleh pihak yangmenganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 14-03-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 P/HUM/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — PT. BERKAT BUMI PERSADA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
98 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Olehkarenanya Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya, danpermohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon PT BERKAT BUMIPERSADA tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiildari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untukmembayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonana quo tidak perlu dipertimbangkan lagi;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 30-04-2013 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/2013
Tanggal 7 Januari 2015 — SABRAWIJAYA., DKK; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM;
66 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 32 P/HUM/2013Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3April 2013 berikut Lampirannya vide MODEL BB5 yang menjadi obyek permohonana quo dinyatakan bertentangan dengan perundangundangan yang lebih tinggi yaitu:1Pasal 51 ayat (1) huruf k dan n, Pasal 51 ayat (2) huruf h,Pasal 52 dan Pasal 53 UndangUndang Nomor 8 Tahun2012 tentang Pemilihann umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Putus : 29-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2015
Tanggal 29 Mei 2015 — KESUMA HADI BROTO, ST., VS MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
410 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor. 15 P/HUM/2015membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonana quo tidak perlu dipertimbangkan lagi;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang HakUji Materiil, serta peraturan perundangundangan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 19-05-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 240/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 22 Juli 2021 — Pemohon:
PT. ASSIAN FOOD INDONESIA
Termohon:
1.FRANKY TJAHYADIKARTA
2.OKIE REHARDI LUKITA
349 — 118
  • Dengan demikian, sudah selayaknyaYang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili PERMOHONANA QUO DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYADINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIETONVANKELIJKVERKLAARD).5.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 553/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 17 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : Dian Hartini
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Persero Tbk Kantor Cabang Subang
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan Republik Indonesia Qq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwakarta,
Terbanding/Tergugat III : Budi Rahayu Diwakili Oleh : Takdir Triwulansyah SH
39 — 14
  • Surat Tugas : 751/WKN.08/KNL.04/2018 tanggal 25 Oktober 2018, telahdilakukan penjualan lelang atas permohonan Leo Andries, Area RecoveryHalaman 22 dari 47 Putusan Nomor: 553/PDT/2019/PT.BDG.Manager Bank BTPN~ dengan = nomor surat permohonanA.0028/SPLEHT/BTPNAREA BT/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018, dengan nomorsurat penetapan lelang : S1135/WKN.08/KNL.04/2018 tanggal 05 September2018, jenis lelang eksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan, namapejabat penjual : Leo Andries, selaku Area Recovery Manager
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 17-02-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 07-04-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.PBR
Tanggal 18 Maret 2021 — Pemohon:
1.Wira Indrajaya
2.Riza Fardiansyah
3.Yurika Listya Dewi
4.Nila Ayu Deliana Fitri
5.Boy Surya Gautama
Termohon:
Lurah Muarafajar Timur
187 — 150
  • Akantetapi kKemudian Termohon telan merusak keteraturan, keserasiandan keseimbangan tersebut dengan tidak menetapkan keputusanterhadap Objek permohonana quo, yang mana tindakan Termohonyang tidak menetapkan keputusan terhadap Objek permohonanaquo telah menyebabkan kerugian terhadap Para Pemohon;Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor : 3/P/FP/2021/PTUNPBR10.
Pengadilan PT AMBON Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 23-06-2014 — Upload : 26-02-2015
Putusan PT AMBON Nomor 21/PID/2014/PT.AMB
Tanggal 23 Juni 2014 — DIAN RUMUY Alias CI
116 — 41
  • KESIMPULAN DAN PERMOHONANA. KesimpulanDari berbagai penjelasan sebagaimana dikemukakan diatasdapatlah disimpulkan sebagai berikut:1) Majelis Hakim Aquo telah keliru dalam menyusun danmenyampaiakan pertimbangan putusan karena hanyadidasari pada satu alat bukti yakni keterangan Saksi LADJEMI alias LA Ali alias Djemi. Untuk itu. Terdakwadinyatakan tidak terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan.Hal 48 dari 56 Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 20-10-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — HARTONO SOHOR VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
95 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena peraturan yang digugat mengatur materi yang samadengan peraturan yang telah diputusan dalam Putusan Nomor 73 P/HUM/2013,maka gugatan a quo harus dinyatakan nebis in idem dan oleh karenanya harusdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiildari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untukmembayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonana quo tidak perlu dipertimbangkan lagi;Memperhatikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-09-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2665 K/Pdt/2015
Tanggal 7 September 2016 — DARMAWAN SELAMAT, DKK VS Pemerintah Republik Indonesia qq Menteri Dalam Negeri qq Gubernur Provinsi Banten qq Walikota Tangerang Selatan qq Ketua Tim Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Fly Over Gaplek
98 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Hukum PermohonanA.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 21-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 P/HUM/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — dr. GANIS IRAWAN VS PRESIDEN RI;
208 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakanperaturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1) huruf e UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan, sehingga Mahkamah Agung berwenanguntuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkanapakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyaikedudukan hukum (/ega/ standing) untuk mempersoalkan objek permohonana
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 09-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 9/P/FP/2020/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2020 — Pemohon:
PT. Era Millenium Abadi
Termohon:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua
289 — 387
  • Ratulangi Nomor 32, Jayapura, ProvinsiPapua yang berada pada wilayah hukum Provinsi Papua, maka sesualketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 8 Tahun 2017 juncto Pasal 2 ayat(3) Keppres Nomor 16 Tahun 1993 tersebut di atas, Pengadilan Tata UsahaNegara Jayapura berwenang secara relatif untuk memeriksa Permohonan aquo;Menimbang, berdasarkan seluruh uraian diatas maka Pengadilanberkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang secaraabsolut dan relatif untuk memeriksa, memutus, dan memeriksa Permohonana
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 10-12-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 37/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 13 Januari 2021 — Pemohon:
PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
105 — 64
  • Pertimbangan hukum mengenai pokok permohonan.Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 8 Tahun 2017,maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokokpermohonan a quo, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspeksubstansi;Menimbang, bahwa apakah Termohon dalam perkara permohonana quo, memiliki kKewenangan untuk menerbitkan keputusan dan/ataumelalukan tindakan yang dimohonkan?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-05-2011 — Upload : 06-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 K/Pdt/2012
Tanggal 30 Mei 2011 — PT. BANK MUTIARA Tbk. PUSAT JAKARTA (dahulu bernama PT. BANK CENTURY Tbk), Cq. PT. BANK MUTIARA Tbk, WILAYAH IV SURABAYA, Cq. PT. BANK MUTIARA. CABANG AHMAD YANI MAKASSAR vs. AMIRUDDIN RUSTAN
46 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGGUGAT MENCAMPUR ADUKKAN TUNTUTAN/PETTTUM DALAMPOKOK PERKARA SEDANGKAN SECARA ~HUKUM TUNTUTAN/PETTTUM DALAM PROVISI DENGAN TUNTUTAN/PETTTUM DALAMPOKOK PERKARA ADALAH BERBEDA:Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan Dalam Provisi dengan permohonana sebagai berikut:"memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membuka/mencabut blokirrekening milik Penggugat sesuai Surat Pencabutan Blokir RekeningNo. 41000000292788101 tanggal 9 April 2009 dan Surat Perintah PembukaanPemblokiran Harta Kekayaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 23-01-2013 — Putus : 07-02-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 P/HUM/2013
Tanggal 7 Februari 2014 — SEVIANE HENDRIK TIIP, SH VS DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TANGGAPAN/BANTAHAN TERHADAP POKOK PERMOHONANA. Penyelenggaraan Pendidikan TinggiDalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakanbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan tinggi diharapkan mampumenjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraanumat manusia. Pada tataran praktis bangsa Indonesia tidak lepas daripersaingan antar bangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa lain di lainpihak.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-04-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 1 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
M. ZAKI TAMRIN Bin MUHAMMAD BEDUL
19 — 8
  • Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah).Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan terdakwa sendiridipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkanputusan yang seringanringannya dengan alasan terdakwa menyesal danmengakui atas perbuatannya;Menimbang bahwa atas permohonana terdakwa tersebut, dalam hal iniJaksa Penunutut Umum menyatakan tetap pada tuntutnnya semula;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telahdihadapkan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 03-08-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Tte
Tanggal 24 Agustus 2020 — Pemohon: LADAIYONO alias LADAYONO Termohon: KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA
327 — 162
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam PermohonanA Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut:e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sahHalaman 9 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Pra
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 18-07-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 P/HUM/2018
Tanggal 20 September 2018 — PROF. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, SH.,M.Hum., DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
679 — 1181 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 31 ayat (2)UU No. 3 Tahun 2009 mengenai kedudukan hukum (/ega/ standing) sertadikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Para Pemohon, menurutMahkamah Agung, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legalstanding) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil a quo:Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenangmengadili permohonan keberatan hak uji materiil a quo dan Para Pemohonmemiliki kedudukan hukum (/egal/ standing) untuk mengajukan permohonana
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 05-03-2019 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN SAMARINDA Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Smr
Tanggal 11 Juli 2018 — MUHAMMAD NURKHOLIS MAJID (Penggugat) Melawan PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk (Tergugat I) RUDDYANTHO TANTRY, SH (tergugat II) Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN di Jakarta (tergugat III) Kantor Pertanahan Kota Samarinda (tergugat IV) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda (Tergugat V) Otoritas Jasa Keuangan (Tergugat VI)
221 — 51
  • Fotocopy sesuai aslinya Surat permohonana lelang eksekusi keKPKNL No. 1050/SAM/EXT tanggal 25 Juli 2017 (diberi tanda TI13) ;14. Fotocopy sesuai aslinya Surat Penetapan Lelang No. s592/WKN.13/KNL.02/2017 tanggal 03 Agustus 2017 (diberi tanda TI14) ;15. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan lelang No.1147/SAM/EXT/17 Tanggal 07 Agustus 2017 (diberi tanda TI15) ;16. Fotocopy sesuai aslinya Pengumuman lelang pertama berupaselebaran pada tanggal 08 Agustus 2017 (diberi tanda TI16) ;17.