187/G/2014/PTUN-JKT

PUTUSANNOMOR: 187/G/2014/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padaPeradilan tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkanPutusan dengan pertimbanganpertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : 22220 n0n ooM. SARDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepolisian R.. (POLRI),Tempat Tinggal Komp.

Tegar Marpaung, SH., Jabatan : Staff SubditPPGRN Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan;Semuanya Warganegara Indonesia, memilih alamatdan berkedudukan di Jalan Pattimura No. 20, KebayoranBaru, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :Hal 1 dari 54 hal Putusan Nomor: 187/G/2014/PTUNJKT.HK.01.19cb/1486, tanggal 19 September 2014.Selanjutnya disebut sebagai ..................6 TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara

Jakarta Nomor: 187/PENDIS/2014 / PTUN JKTtanggal 10 September 2014 tentang lolos dismissal; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 187/PENMH/2014/PTUN JKT.

,tanggal 10 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakimyang Memeriksa Perkara tersebut; Telah membaca Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor :187/G/2014/ PTUNJKT, tertanggal 10 September 2014; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :187/PENPP/2014/ PTUNJKT, tertanggal 10 September 2014,tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :187/PENHS/2014/ PTUNJKT, tertanggal 24 September 2014,tentang Penetapan Hari Persidangan; Telah mendengarkan

Keterangan Ahli pihak Tergugatdipersidangan: one nen nnn non nae nen nee nen Telah mendengarkan keteranganketerangan Para PihakGIPEISIDGNQAMN ~~~~~nn= nnn nnn nnn nm tn nr nennnennnnnencnn Telah membaca berita acara persidangan yang bersangkutan dalamperkara iN; 222 sean en nn ee ener nnn en enn n nnn n eneHal 2 dari 54 hal Putusan Nomor: 187/G/2014/PTUNJKT.

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 187/Pdt.G/2020/PA Blcn, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

187/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 187/Pdt.G/2014/MS.Ttn dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Tapaktuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 187/Pdt.G/2014/MS.Ttn dariPenggugat;2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Tapaktuan untuk mencatat pencabutanperkara tersebut dalam register perkara;3.

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor : 187/Pdt.G/2017/PA.Sbs tanggal 24 Februari 2017 ;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara.

3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah)

187/Pdt.G/2017/PA.Sbs

PUTUSANNomor 187/Pdt.G/2017/PA.Sbsesr sl Goss all xu,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili pada tingkatpertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atasperkara cerai gugat yang diajukan oleh:Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Xxxxxxx,Kabupaten Sambas, sebagai Penggugat,melawanTergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanHonorer

Putusan No. 187/Pdt.G/2017/PA.Sbs6.

Putusan No. 187/Pdt.G/2017/PA.SbsBerdasarkan alasan atau dalildalil di atas, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Sambas Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksadan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadapPenggugat (Penggugat).3.

Putusan No. 187/Pdt.G/2017/PA.SbsMengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILI1. Membatalkan perkara Nomor : 187/Pdt.G/2017/PA.Sbs tanggal 24 Februari2017.2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara.3.

Putusan No. 187/Pdt.G/2017/PA.SbsKetua MajH. Ahmad 1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,3. Biaya Panggilan : Rp 610.000,4. Biaya Redaksi :Rp 5.000,5. Biaya Meterai : Rp 6.000,Jumlah : Rp 701.000, Hal. 8 dari 8. Putusan No. 187/Pdt.G/2017/PA.Sbs

Memerintahkan kepada Penggugat» untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :187/G/2011/PTUNJKT tanggal 17 Januari 2012; 3.

Berkas perkara Nomor : 187/G/2011/PTUNJKT beserta suratsuratlainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor : 187/G/2011/PTUNJKT tanggal 17Januari 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILIDALAM EKSEPSI ;Menolak eksepsi TerguQat; 22022 en ence nnn nnne neeDALAM POKOK PERKARA ;1.

: 187/G/2011/PTUNJKT tanggal 30 Januari 2012 dan permohonanbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan BandingHal.3 dari 9 hal.

No. 78/B/2012/PT.TUN.JKTNomor : 187/G/2011/PTUNJKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 06 Pebruari 2012; Bahwa Penggugat/Pembanding/Terbanding menyerahkanMemori Banding tertanggal 13 Maret 2012 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Maret 2012, danMemori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan danPenyerahan Memori Banding Nomor : 187/G/

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atasperkara Nomor : 187/G/2011/PTUNJKT tanggal 11 Juni 2011. Denganmenghilangkan point 4 yang menyatakan : Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Ir.

BAIDURI GT.32 No.187/QQd; 1 (satu) Unit GPS warna hitam merek Garmin model GPS 128; 1 (satu) Unit antena GPS warna putih merek Garmin GA38;1 (satu) unit Kompas tanpa merek berwarna hijau;Uang sejumlah 2.000 (dua ribu) Bath (mata uang Thailand) dengan rincian (seribu)Bath sebanyak 2 (dua) lembar;(Dirampas untuk Negara)1.499 (seribu empat ratus sembilan puluh sembilan) karung @ 20 (dua puluh) kilogram bawang merah;1(satu) lembar label kemasan bawang merah warna putih bertuliskan DIMPORT

Pelabuhan KLS III IDI;1 (satu) lembar Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 nomor : PK.002/8/I/UPP-IDI/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang ditebitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KLS III IDI ; 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara nomor : PKK.001/7/I/UPP-IDI/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KLS III IDI;1 (satu lembar) Surat Ukur Sementara nomor : 187

BAIDURIGT.32 No.187/QQdadalah SaudaraM. SAAT BIN ARIPIN;Bahwa oleh karena Saudara M. SAAT BIN ARIPINadalah nakhoda kapal KM.BAIDURI GT.32 No.187/QQd, maka SaudaraM. SAAT BIN ARIPIN dapat dikatakansebagai pengangkut karena Saudara M.

BAIDURI GT.32 No.187/QQd Saudara M.

BAIDURI GT.32 No.187/QQd tidak pernah melaporkanrencana kedatangan kapal KM.

Baiduri GT. 32 No. 187/QQd bersamasama dengan Saksi RUD!

Baiduri GT. 32 No.187/QQd, berupa :e 1 (satu) unit KM. BAIDURI GT.32 No.187/QQd;1.499 (seribu empat ratus sembilan puluh sembilan) karung @ 20 (dua puluh)kilogram bawang merah;e 1(satu) lembar label kKemasan bawang merah warna putih bertuliskan DIMPORTOLEH/IMPORTED BY : CHANG SHENG HAU SDN. BHD.

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 187/Pdt.P/2019/MS.Tkn. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

187/Pdt.P/2019/MS.Tkn

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Kwd. dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

187/Pdt.G/2023/PA.Kwd

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat di bawah nomor 187/Pdt.G/2019/PA.JP.tanggal 30 Januari 2019;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.056.000,- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

187/Pdt.G/2019/PA.JP

No.187/Pdt.G/2019/PA.JP1.

No.187/Pdt.G/2019/PA.JP16.

(Mediator non Hakim) untuk melakukan mediasi;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dilakukanoleh Mediator tanggal 28 Februari 2019 dalam perkara 187/Pdt.G/2019/PA.JP.bahwa mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil (gagal);Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan para Penggugat tertanggal29 Januari 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dibawah No. 187/Pdt.G/2019/PA.JP. yang isinya tetap dipertahankannya;;Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan

No.187/Pdt.G/2019/PA.JPMenimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Maret 2019 Penggugatmenyatakan mencabut surat gugatannya untuk melengkapi alasan gugatan yangterdaftar dalam register No. 187/Pdt.G/2019/PA.JP. tanggal 30 Januari 2019;Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut diajukan olehPenggugat dan diterima pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebelumperkaranya diputus, sehingga pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangandengan ketentuan Pasal 56 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 Jo.

No.187/Pdt.G/2019/PA.JP Redaksi >: Rp 5.000,00 Meterai : Rp 6.000,00Jumlah : Rp 1.056.000,00Untuk salinan yang sama bunyinyaPengadilan Agama Jakarta PusatPanitera,Pahrurrozi, S.H., M.H.Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.187/Pdt.G/2019/PA.JP

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 187/Pdt.G/2017/PA.Plp. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

187/Pdt.G/2017/PA.Plp

PENETAPANNomor 187/Pdt.G/2017/PA.PlpZo MN EVe5 %ayaaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunanPegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Luwu,selanjutnya disebut Pemohon;melawan,TERMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanpensiunan

Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KabupatenLuwu, selanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15Maret 2017 telah mengajukan permohonan talak yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan registerNomor 187/Pdt.G/2017/PA.Plp. dengan dalildalil sebagai berikut:1.

No. 187/Pdt.G/2017/PA.PlpPrimer:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkantalak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidangPengadilan Agama Palopo;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untukmenyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;4.

No. 187/Pdt.G/2017/PA.Plpmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengandidampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Juita, sebagai PaniteraPengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.Hakim Anggota, Ketua Majelis,Ttd TtdNoor Ahmad Rosyidah, S.HI. Tommi, S.HI.Hakim Anggota,TtdHapsah, S.Ag.,M.H. Panitera Pengganti,TtdDra.

No. 187/Pdt.G/2017/PA.Plp

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/29/V/2009 tertanggal 29 Agustus 2002 yang benar adalah ABDUL HALIM BIN RIDWAN, tempat tanggal lahir tertulis: Jember, 01 Februari 1981;

3. Menetapkan nama Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/29/V/2009 tertanggal 29 Agustus 2002 yang benar adalah ENDANG BINTI ZAINULLAH, tempat tanggal lahir : Jember,

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 187/Pdt.P/2019/PA. Sj. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

187/Pdt.P/2019/PA.Sj

PENETAPANNomor 187/Pdt.P/2019/PA.SjDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapandalam perkara Dispensasi Kawin sebagai berikut :Eee, tempat tanggal lahir, Sinjai 20 Juni 1989 (umur 30tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan TingkatAtas, pekerjaan petani, tempat kediaman di DusunKarampuang, Desa Boto Lempangan, Kecamatan SinjaiBarat, Kabupaten Sinjai, selanjutnya

disebut sebagaiPemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari suratsurat perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannyatertanggal 1 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Sinjai, Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Sj, telah mengajukanpermohonan Dispensasi kawin dengan dalildalil sebagai berikut :1.

Penetapan No. 187/Pat.P/2019/PA.Sjdicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah seperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon secara lisandi depan persidangan tanggal 9 Oktober 2019 yang pada pokoknyaPemohon hendak mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalamregister perkara Pengadilan Agama Sinjai Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.

Penetapan No. 187/Pat.P/2019/PA.Sj2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhnkan dalam rapat permusyawaratanMajelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019Miladiah. bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hyjriah.

Penetapan No. 187/Pat.P/2019/PA.SjPerincian Biaya Perkara :1. Pendaftaran :Rp 30.000,002. Proses: Rp 50.000,003: Panggilan : Rp.250.000,004. PNBP :Rp 10.000,005. Meterai :Rp 6.000,006. Redaksi :Rp 10.000,00Jumlah Rp 356.000,00(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No. 187/Pat.P/2019/PA.Sj

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 187/Pdt.G/2020/ PA.Tlm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

187/Pdt.G/2020/PA.Tlm

No 187/Pdt.G/2020/PA.Tlm1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah padahari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 M. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, KabupatenBoalemo, Provinsi Gorontalo Nomor 0120/23/VI/2013 pada tanggal 24 Juni2013;2.

No 187/Pdt.G/2020/PA.Tlm7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:Primer:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadapPenggugat (Penggugat);3.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.TIm dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

No 187/Pdt.G/2020/PA.Tlm1442 H. Oleh Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. sebagai Ketua,didampingi oleh Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. dan Rendra Widyakso, S.H masingmasing sebagai Anggota, dibantu Muslih Tetenaung, S.H.I.

No 187/Pdt.G/2020/PA.TlmHal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 187/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Menyatakan perkara nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Sry, dicabut;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

187/Pdt.G/2023/PA.Sry

M E N G A D I L I- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 187/Pdt.G/2011/PA. Bpp., tanggal 25 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1432 Hijriah;- Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

., tanggal 07 Juli 2011 Masehi,bertepatan dengan tanggal O05 Syaban 1432 Hijriah yangamarnya berbunyi sebagai berikut: Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan olehTermohon/Pembanding dapat diterima;SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN AKHIR Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Balikpapan untukmembuka kembali persidangan perkara Nomor:187/Pdt.G/2011/PA.Bpp., yang dimohonkan banding gunamemenuhi maksud putusan sela ini ; Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi AgamaSamarinda atau Pejabat

selesai pemeriksaan tambahan seperti dimaksud diatas, berkas perkara (bundel A) beserta berita acarapemeriksaan tambahan segera dikirim kembali' ke PengadilanTinggi Agama Samarinda; Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akandiperhitungkan bersama sama dalam putusan akhir;Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Agama Balikpapan bahwaTermohon/Pembanding pada tanggal 28 April 2011 telahmengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan AgamaBalikpapan Nomor: 187

Pembandingdimana masing masing pihak sudah tidak biasa lagi menjalankankewajibannya sebagai suami istri yang berarti bahwa sudahtidak bisa lagi ditegakkan hukumhukum Allah dalam rumahtangga tersebut, sepanjang yang menyangkut hukum hukumkerumah tanggaan, maka perceraian dalam keadaan seperti inidiperbolehkan sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allahsurat al Baqorah ayat 229;Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan AgamaBalikpapan Nomor: 187

inidiajukan oleh Termohon/Pembanding, sesuai dengan pasal 89ayat (1) Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 3tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor: 50Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankankepada Termohon/Pembanding ;Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan hukum danperaturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkaraini;MENGADILI Menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor:187

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Mrd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muaradua untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 420000,00 ( empat ratus dua puluhribu rupiah);

187/Pdt.G/2021/PA.Mrd

PENETAPANNomor 187/Pdt.G/2021/PA.MrdDEMI KEADILAN BERDASARKANSia 3KETUHANAN) Axe VAD Yom YANG MAHA ESAe L of as = eee *Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:es, Uur 31 tahun, agama Islam, pekerjaanXXXX XXXXXXX, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxXXXXXX, XXXXXXXXXX X, XXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX, SebagaiPenggugat

/Pdt.G/2021/PA.Mrd tanggal 19 Mei 2021dengan dalildalil sebagai berikut:fi, Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yangmelangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2019 di Halaman 1 dari 6 halamanPenetapan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.MrdKABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN dan dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XxXxXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX SeSual kutipan Akta nikah Nomor:237/36/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019;2.

Menyatakan perkara nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Mrd dicabut;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 420.000,00(empat ratus dua puluh ribu rupiah);Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis padahari Rabu tanggal 09 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muaradua yang terdiri dariDarda Aristo, S.H.I., M.H.

,sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;; Halaman 5 dari 6 halamanPenetapan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.MrdHakim Anggota, Ketua Majelis,Yudi Hermawan, S.H. Darda Aristo, S.H.I.,M.H.Hakim Anggota,Asad Fuadi, LCPanitera Pengganti,Fakhrul Jamil, S.H.Perincian biaya :1. Biaya PNBP Rp 60.000,002 Biaya Proses Rp 50.000,003.

Biaya Panggilan Rp 300.000,004 Biaya Meterai Rp 10.000,00Jumlah Rp 420.000,00(empat ratus dua puluh ribu rupiah) Halaman 6 dari 6 halamanPenetapan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Mrd

SEMA Nomor2 Tahun 19971) ;Bahwa faktafakta yang demikian, membuktikan Tergugat telahmelakukan pelanggaran terhadap Pasal 53 ayat (2) huruf (a)UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu dengan diterbitkannyaSertipikat Hak Milik Nomor 187 seluas + 21.445 M2 Desa Karimunjawa,Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, atas nama Khaerun(Obyek sengketa) ;Bahwa karena ternyata penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 187 yangditerbitkan pada tanggal 07 Januari 1987 atas nama Khaerun (Objeksengketa) seluas + 21.445

Bahwa seharusnya Para Penggugat telah mengetahui karena terbitnyasertifikat 187 tersebut jauh lebih dulu dari pada Para Penggugatmenempati tanah tersebut.

Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikanadanya warkah penerbitan SHM No. 187 an.

Obyek sengketa lahir/diterbitkan dalam waktu 15 hari, dan tidak adapengumuman,;Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 187 seluas + 21.445 M2 atasnama Khaerun yang terletak di Desa Karimunjawa Kecamatan KarimunjawaKabupaten Jepara, tercatat pengukuran obyek sengketa berdasarkanGambar Situasi Nomor : 2691/1986 dilakukan pada tertanggal 22 Desember1986, sedangkan penerbitan SHM No. 187 an.

Khaerun tertanggal 7 Januari1987, artinya sertifikat tersebut lahir dalam waktu 15 hari sejak diukur;Hal ini membuktikan bahwa dalam penerbitan SHM No. 187 an.Khaeruntersebut tidak ada pengumuman, dan dipersidangan juga tidakditunjukkan/tidak ada bukti adanya pengumuman, jadi penerbitan SHM No.187 an.

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Dmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

187/Pdt.G/2024/PA.Dmk

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Srog dicabut;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

187/Pdt.G/2020/PA.Srog

Bahwa Pemohon Dan Termohon adalah suami istri sah yangmelangsungkan perkawinan di Salawati berdasarkan kutipan akta nikahyang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan SalawatiHim. 1 dari 8 him.Put.No.187/Pdt.G/2020/PA.SrogKabupaten Sorong tertanggal 26 november 2004 dengan nomor465/015/X1/2004;2.

Bahwa sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon selaku kepalakeluarga, Termohon sering marahmarah di saat keluarga Pemohon maubertemu dengan Pemohon dan bahkan Termohon sendiri pun tidak maumelayani keluarga Pemohon dan Pemohon tidak tau apa akibat dari sikapTermohon tesebut;Him. 2 dari 8 him.Put.No.187/Pdt.G/2020/PA.Srog8.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo.Kompilasi Hukum Islam pasal 116Him. 3 dari 8 him.Put.No.187/Pdt.G/2020/PA.SrogBahwa, berdasarkan dalildalil tersebut, Pemohon mohon kepadaPengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:PRIMER1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2. Menjatuhkan Talak satu raj i kepada Termohon ;3.

Menyatakan perkara Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Srog dicabut;3.

Hamzah, S.H.Him. 7 dari 8 him.Put.No.187/Pdt.G/2020/PA.SrogRincian biaya perkara: Pendaftaran : Rp 30.000,00 Proses : Rp 50.000,00 Panggilan : Rp 100.000,00 PNBP :Rp 10.000,00 Redaksi :Rp 10.000,00 Meterai : Rp 6.000,00Jumlah : Rp 206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah)Him. 8 dari 8 him.Put.No.187/Pdt.G/2020/PA.Srog