Ditemukan 5521 data
MIFTAHUL FITHRI FERDIANSYAH
Termohon:
Kapolri cq.Kapolda Jawa Timur cq.Kapolres Malang Kota cq Kapolsek Kedungkandang
127 — 37
Pemohon:
MIFTAHUL FITHRI FERDIANSYAH
Termohon:
Kapolri cq.Kapolda Jawa Timur cq.Kapolres Malang Kota cq Kapolsek KedungkandangBahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab UndangundangHukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorangyang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan buktipermulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana; Selanjutnya dalamPasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana DiLingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009)disebutkan bahwa : Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan olehpenyidik
Menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan, Surat Perintah PenyidikanNomor SP.Sidik/03/II/RES.1.6/2021/Reskrim tanggal 19 maret 2021 adalahTidak Sah Secara Hukum karena melanggar ketentuan Putusan MahkamahHalaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN MIgKonstitusi No. 21/PUUXII/2014 dan UU No 8 Tahun 1981 Tentang HukumAcara Pidana serta Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019;3.
tindakan hukum lainnya mulaitahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan perkara pidanasebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor: LPB/31/II/RES.1.6/2021/Reskrim/PolrestaMalangKota/SPKT Polsek Kedungkandangtanggal 17 Februari 2021 tentang dugaan terjadinya tindak pidanapenganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPadalah benar dan sudah prosedural sesuai ketentuan dalam KUHAP,Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 21/PUUXII/2014tanggal 28 April 2015, Peraturan Kapolri
Menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan, Surat Perintah PenyidikanNomor SP.Sidik/03/III/RES.1.6/2021/Reskrim tanggal 19 maret 2021 adalahTidak Sah Secara Hukum karena melanggar ketentuan Putusan MahkamahKonstitusi No. 21/PUUXII/2014 dan UU No 8 Tahun 1981 Tentang HukumAcara Pidana serta Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019;3. Memerintahkan kepada Kejaksaan Negeri Malang agar segeramengeluarkan/Membebaskan Pemohon atas nama Miftahul FithriFerdiansyah dari Lapas/Rutan kelas Malang;4.
1.Alen Baikole
2.Samuel
Termohon:
Kapolri cq Kapolda Malut cq Kapolres Haltim
50 — 18
Pemohon:
1.Alen Baikole
2.Samuel
Termohon:
Kapolri cq Kapolda Malut cq Kapolres Haltim
VIVI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA METRO JAYA Cq KAPOLRES JAKBAR Cq KAPOLSEK KEBON JERUK
35 — 28
Pemohon:
VIVI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA METRO JAYA Cq KAPOLRES JAKBAR Cq KAPOLSEK KEBON JERUK
92 — 18
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SUMUT Cq. DITRESKRIMUM POLDA SUMUT
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTA MEDAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SUNGGAL
63 — 89
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTA MEDAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SUNGGAL
SAMUEL JOSEP MAROMON
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) KALTIM
123 — 26
Pemohon:
SAMUEL JOSEP MAROMON
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) KALTIM
Aditya Putra Pamungkas
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia Cq KAPOLRI Cq Kapolda JATIM Cq Kapolres Ngawi
14 — 9
Pemohon:
Aditya Putra Pamungkas
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia Cq KAPOLRI Cq Kapolda JATIM Cq Kapolres Ngawi
14 — 11
KAPOLRI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
AKBAR
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. PENYIDIK SAT NARKOBA POLRESTABES MAKASSAR
73 — 34
Pemohon:
AKBAR
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. PENYIDIK SAT NARKOBA POLRESTABES MAKASSAR
Termohon:
KAPOLRI CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
38 — 22
Termohon:
KAPOLRI CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
Gempar Suharto
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
46 — 6
Pemohon:
Gempar Suharto
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
FRANSISKUS BATE
Termohon:
PEMERINTAH RI cq KAPOLRI cq KAPOLDA NTT cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR NGADA
23 — 0
Pemohon:
FRANSISKUS BATE
Termohon:
PEMERINTAH RI cq KAPOLRI cq KAPOLDA NTT cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR NGADA
RATNA JUWITA
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Ditreskrimm Polda Sumse
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
3.Pemerintah RI Cq Jaksa Agung RI Cq Kejati Sumsel
18 — 0
Pemohon:
RATNA JUWITA
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Ditreskrimm Polda Sumse
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
3.Pemerintah RI Cq Jaksa Agung RI Cq Kejati Sumsel
FADLINA RAYA LUBIS
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
8 — 2
Pemohon:
FADLINA RAYA LUBIS
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
I Ketut Suardita Alias Toyik
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali Cq. Dirpolair Polda Bali
71 — 28
Pemohon:
I Ketut Suardita Alias Toyik
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali Cq. Dirpolair Polda BaliBahwa atas kejadian ini, Pemohon sangat dirugikan baik moriil ataupunmateriil.TENTANG HUKUMNYABahwa berdasarkan uraian diatas dan dikaitkan dengan aturan didalam HukumAcara Pidana dan peraturan terkait lainnya, jelaslah Termohon telah melakukanmal Prosedur terkait tata cara penggeledahan rumah sebagaimana diatur dalamKitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri yangberakibat proses penyitaan, penangkapan, penetapan tersangka danpenahanannya menjadi tidak sah.I.
Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah memasukidan / atau menggeledah, harus dibuat berita acara dan turunannyadisampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah / tempat lainnyayang bersangkutan.Jadi jika mengacu pada KUHAP dan Peraturan Kapolri, jelas Termohon telahmelakukan pelanggaran hukum yang berakibat tindakan penggeledahantersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah.ll.
Tanggal 25 September 2018.Laporan Model A berdasarkan pasal 6 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 tahun2009 adalah laporan yang dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui adanyatindak pidana.
SULFIKAR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA Cq. KEPOLISIAN RESOR KRIMINAL KOTA TARAKAN
16 — 12
Pemohon:
SULFIKAR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA Cq. KEPOLISIAN RESOR KRIMINAL KOTA TARAKAN
19 — 8
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR
JOSEP LIPRIATNA
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA METRO JAYA Cq KAPOLRES METRO JAKARTA BARAT
35 — 2
Pemohon:
JOSEP LIPRIATNA
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA METRO JAYA Cq KAPOLRES METRO JAKARTA BARAT
84 — 45
C.Q KAPOLRI C.Q KAPOLRES NUNUKAN
Anak Agung Ayu Sri Wahyuni
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali Cq. Kapolres Badung
132 — 71
Pemohon:
Anak Agung Ayu Sri Wahyuni
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali Cq. Kapolres BadungSelanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUUX1I/2014, tertanggal 28 April 2015, penetapan Tersangka masuk dalam objekPraperadilan ditambah lagi tindakan Penggeledahan dan Penyitaan jugamasuk dalam objek praperadilan; Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah prosedural dan sesuai denganketentuan peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana, dengan
maka setiap warga negara baikpelapor atau Terlapor/Tersangka memiliki persamaan hak didepan hukum yangharus dilindungi dan wajib pula mematuhi hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk dipanggil, diperiksa sampai denganditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup dalam suatuproses penyidikan perkara pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku, yakniUU RI Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri
dokumen menunjukan sikap perilaku Pemohon tidak mentaati ketentandalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, terbukti proses penyidikan yangdilakukan oleh Termohon sebagaimana laporan Polisi Nomor: LPB/76/III/Bali/Res Badung tanggal 21 Maret 2017 adalah profesional,prosedural, transparan, akuntabel dan berdasarkan hukum sebagaimanadiatur dalam UndangUndang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU RINomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia danPeraturan Kapolri