Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/SETJEN/KUM .1/10/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu Yang Berasal Dan Hutan Alam.c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.85 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 11/2016Tentang Pengangkutan Hasil Hutan kayu Budidaya Yang Berasal dariHutan Hak.d.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang PengangkutanHasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 dan Pasal 11, surat keterangan sahnya hasil hutanatau dokumen yang harus dimiliki atau dilengkapi oleh setiap orangyang mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan yang berasaldari hutan Alam dari satu tempat ketempat lain adalah:a. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).b.

Nota Angkutan.Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.85/ MENLHK / SETJEN / KUM.1 /11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan kayu Budidaya YangBerasal dari Hutan Hak, Dokumen yang harus dimiliki atau dilengkapiadalah Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan;Bahwa Ahli menerangkan, jika berasal dan kawasan hutanberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P. 66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019tentang Penatausahaan Hasil

Dapat ahli jelaskan juga, jika hasil hutanberasal dari hutan hak berdasarkan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.85 = /MENLHK/SETJEN / KUM.1 /11/2016 Pasal 4 (1) Pengangkutan hasilhutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapi denganNota Angkutan dan (2) Pengangkutan lanjutan hasil hutan kayuHalaman 9 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Dumbudidaya yang berasal dari hutan hak berupa kayu bulat dan atauolahan rakyat dilengkapi Nota Angkutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke KUHP.2.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Barangsiapa;2. Tanpa hak dengan sengaja memperniagakan, menyimpan ataumemiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungiatau barangbarang yang dibuat dari bagianbagian satwa tersebutatau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia;3.

Selanjutnya berdasarkan surat tugasyang dikeluarkan dari Kepala Balai PPHLHK wilayah Sumatera Nomor:ST.2194/BPPHLHKS/SW.2/Kum/12/ 2019 tanggal 4 Desember 2019, saksiAbdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra bersama dengan beberapa PolisiKehutanan pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2019, sekira pukul 06.00 Wibmendatangi rumah M. Yusuf yang berada di teluk Binjai Teluk, Kec. TelukMeranti, Kabupaten Pelalawan;Menimbang, bahwa setelah berada dirumah sdr. M.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi Jo.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor. 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Sortimen kayu gergaji adalah sebanyak 70 Keping sama dengan 5,6130M3 dengan jenis Durian (termasuk kelompok jenis Meranti) Bahwa kayu durian merupakan jenis kayu yang untuk penatausahaan kayujenis kayu durian yang berasal dari hutan hak dengan mengacu pada PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.48/Menlhk/Sekjen/Kum.1/8/2017 tentang perubahan atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.85/Menlhk/Sekjen/Kum.11/2016 tentang pengangkutan

Bahwa kayu pulai merupakan jenis kayu yang untuk penatausahaan kayujenis kayu pulai baik dari hutan hak maupun hutan alam mengacu padaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.60/Menlhk/Sekjen/Kum.1/2016 tentang perubahan atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.

P.85/Menlhk/Sekjen/Kum.11/2016 tentangpengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak (Pasal 4Ayat (3)) disebutkan bahwa penggunaan nota angkutan hanya untuk kayubudidaya di hutan hak dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupasertifikat atau bukti penguasaan lain yang diakui Kementerian Agraria dan tataHalaman 12 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus /2018/PN.Mrbruang.

Petugas Kepolisian, dan karenaTerdakwa tidak memiliki dokumen terkait ijin dari pihak yang berwenangterkait dengan burng Kasuari tersebut, Terdakwa kemudian dibawa keKantor Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut Bahwa adapun 1 (satu) ekor burung Kasuari Gelambir Ganda (CasuariusCasuarius) yang Terdakwa bawa tersebut adalah jenis satwa yang dilindungisebagaimana terdaftar dalam nomor urut 280 Lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM

Burung betina serupadengan burung jantan, dan biasanya berukuran lebih besar dan lebihdominan;Bahwa burung kasuari merupakan jenis satwa yang dilindungi dengandasar hukum UU no. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan danSatwa, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.p.106/Menlhk/ Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.P20/Menhlk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwayang dilindungi;Halaman 6 dari 13 Putusan

Burung betina serupadengan burung jantan, dan biasanya berukuran lebih besar dan lebihdominan;Bahwa burung kasuari merupakan jenis satwa yang dilindungi dengandasar hukum UU no. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan danSatwa, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.p.106/Menlhk/ Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.P20/Menhlk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwayang dilindungi;Bahwa tujuan dari Konservasi

Dorolanda dilakukandilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa1 (Satu) ekor Burung Kasuari Glambir Ganda (Casuari Casuari);Menimbang bahwa 1 (satu) ekor burung Kasuari Gelambir Ganda(Casuarius Casuarius) yang Terdakwa bawa tersebut adalah jenis satwa yangdilindungi sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 280 Lampiran PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan danSatwa yang Dilindungi

Indonesia Nomor : P.42/Menlhk Setjen/2015 tentang penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.60/Menlhk Setjen/kum1/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42/Menlhk Setjen/2015tentang penata usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam danPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.85/Menlhk Setjen/Kum

.1/11/2016 tentang Hasil Hutan KayuBudidaya yang berasal dari Hutan Hak serta Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.48/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2017 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dariHutan Hak yang mengatur bahwa : Setiap pengangkutan,penguasaan, ataupemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama sama dengandokumen

Indonesia Nomor : P.43/ Menlhk Setjen/ 2015 tentang penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.60/ Menlhk Setjen/kum1/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/ Menlhk Setjen/2015tentang penata usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam danPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.85/Menlhk Setjen/Kum

Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.60/Menlhk Halaman 4 dari halaman 14 Putusan Nomor 36/PID.BLH/2020/PT PBRSetjen/kum1/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk Setjen/2015tentang penata usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam danPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.85/Menlhk Setjen/Kum

.1/11/2016 tentang Hasil Hutan KayuBudidaya yang berasal dari Hutan Hak serta Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak yangmengatur bahwa : Setiap pengangkutan,penguasaan, atau pemilikan hasilhutan kayu wajib dilengkapi bersama sama dengan dokumen

Indonesia Nomor : P.43/Menlhk Setjen/2015 tentang penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.60/Menlhk Setjen/kum1/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk Setjen/2015tentang penata usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam danPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.85/Menlhk Setjen/Kum

.1/11/2016 tentang Hasil Hutan KayuBudidaya yang berasal dari Hutan Hak serta Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 8/2017 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.85/Menlhk Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Hasil Hutan Kayu BudidayaHalaman 7 dari halaman 14 Putusan Nomor 36/PID.BLH/2020/PT PBRyang berasal dari Hutan Hak yang mengatur bahwa : Setiappengangkutan,penguasaan, atau pemilikan

Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II pada hari Jumat, tanggal empat belas bulan Oktober TahunDua ribu sebelas (14102011) dengan bentuk perjanjian tertulis berupaPerjanjian Kredit Nomor : 45/PK/KUM/IDK/X/11 tanggal 14102011.2. Bahwa Tergugat dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagaipinjaman / kredit dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000, (Dua ratus jutarupiah).3.

Bahwa Tergugat dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7ayat (2) Pernjanjian Kredit Nomor : 45/PK/KUM/IDK/X/2011 tanggal 14102011.7. Bahwa Tergugat dan Tergugat II tidak membayar angsuranpinjaman sampai dengan hari ini. Sehingga pinjaman Tergugatmenunggak sebesar Rp. 210.400.000 (Dua ratus sepuluh juta empatratus ribu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.8.

Copy dari Asli Perjanjian Kredit Nomor : 45/PK/KUM/IDK/X/11tanggal 14102011Keterangan singkat Bukti :Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugatdengan Tergugat dan Tergugat II dengan syarat syarat dan ketentuanyang diatur, antara lain sebagai berikut :a) Tergugat dan Tergugat Il mengakui menerima uang sebagaipinjaman / kredit dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratusjuta rupiah).b) Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalamjangka waktu 12 (dua belas) bulan

Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat danTergugat dan Tergugat Il perjanjian kredit nomor45/PK/KUM/IDK/X/11 pada tanggal 14 Oktober 2011 yaitu berupa 3 unitmobil untuk sebagai jaminan/ agunan yaitu untuk menjaminpinjamannya Tergugat dan Tergugat II memberikan agunan berupa 3buah kendaraan dengan identitas sebagai berikut : NO BPKB : 675686 6755788 6764631 Merk : Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Colt Nomor Polisi > H 9308 FF H 9235 KC K 9379KA Model : Truck Truck Truck Tahun Pembuatan

Namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapaiperdamaian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan suratsurat bukti telah dicocokan dengan aslinyadan bermaterai cukup berupa :Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Kin10.11.12.13.141516.17.18.Fotocopy Perjanjian Kredit, Nomor : 45/PK/KUM/IDK/X/11, tertanggal14 Oktober 2011, diberi tanda P.1;Fotocopy dari fotocopy Kartu.

. : 188.45/13/KUM/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Batola No. : 188.45/01/KUM/2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kab. Batola TA 2010 tanggal 18 Januari 2011.2 Copy Keputusan Bupati Barito Kuala No. : 188.45/329/KUM/2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kab.

. : 188.45/329/KUM/2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kab. Batola TA 2013 tanggal 31 Desember 2012.4 Copy Keputusan Bupati Barito Kuala No. : 188.45/5/KUM/2014 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kab.

Pembukuan BPKAD tanggal 31 Juni 2014.22 Keputusan Bupati Batola No.: 188.45/64/KUM/2011 tentang Penetapan Dana Bergulir Tanpa Bunga APBD TA 2011 untuk Pengadaan Pupuk Bersubsidi Kepada Petani tanggal 11 Pebruari 2011.23 Keputusan Bupati Batola No.: 188.45/87/KUM/2012 tentang Penetapan Dana Bergulir Tanpa Bunga APBD TA 2012 untuk Pengadaan Pupuk Bersubsidi Kepada Petani tanggal 17 Pebruari 2012.24 Keputusan Bupati Batola No.: 188.45/27/KUM/2013 tentang Penetapan Pinjaman Dana Tanpa Bunga untuk

. : 188.45/13/KUM/2011 tentangPerubahan Atas Keputusan Bupati Batola No. : 188.45/01/KUM/2011tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran diLingkungan Pemerintah Kab. Batola TA 2010 tanggal 18 Januari 2011.2 Copy Keputusan Bupati Barito Kuala No. : 188.45/329/KUM/2011 tentangPenunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran diLingkungan Pemerintah Kab.

. : 188.45/329/KUM/2012 tentangPenunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran diLingkungan Pemerintah Kab. Batola TA 2013 tanggal 31 Desember 2012.4 Copy Keputusan Bupati Barito Kuala No. : 188.45/5/KUM/2014 tentangPenunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran diLingkungan Pemerintah Kab.

Pembukuan BPKAD tanggal 31 Juni 2014.22 Keputusan Bupati Batola No.: 188.45/64/KUM/2011 tentang PenetapanDana Bergulir Tanoa Bunga APBD TA 2011 untuk Pengadaan PupukBersubsidi Kepada Petani tanggal 11 Pebruari 2011.23 Keputusan Bupati Batola No.: 188.45/87/KUM/2012 tentang PenetapanDana Bergulir Tanpa Bunga APBD TA 2012 untuk Pengadaan PupukBersubsidi Kepada Petani tanggal 17 Pebruari 2012.24 Keputusan Bupati Batola No.: 188.45/27/KUM/2013 tentang PenetapanPinjaman Dana Tanpa Bunga untuk Pengadaan

Menetapkan barang bukti berupa :1 Copy Keputusan Bupati Barito Kuala No. : 188.45/13/KUM/2011 tentangPerubahan Atas Keputusan Bupati Batola No. : 188.45/01/KUM/2011tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran diLingkungan Pemerintah Kab. Batola TA 2010 tanggal 18 Januari 2011.2 Copy Keputusan Bupati Barito Kuala No. : 188.45/329/KUM/2011 tentangPenunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran diLingkungan Pemerintah Kab.

., M.Si, jabatan Kepala Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183.1/01632/KUM, tanggal 16 Oktober 2018 dan Dr.

., kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 183.1/01633/KUM tanggal 16 Oktober2018 serta Ade Adhyaksa, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183.1/01634/SKK/KUM/2018 selanjutnya memberikanKuasa Substitusi kepada Bambang Eko Mintardjo, S.H.

hutan kayu berupa kayu olahan; Bahwa selain itu. menurut Permen LH dan Kehutanan NomorP.85/MenlhkSetjen/Kum.1/11/2016 Jo.

Permen LH dan Kehutanan Nomor :P.48/MenlhkSetjen/Kum.1/8/2017 tanggal 9 Agustus 2017 Pasal 4 ayat (1)menyebutkan : Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal darihutan hak dilengkapi dengan nota angkutan.

Permen LH dan Kehutanan Nomor :P.60/MenlhkSetjen/Kum.1/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan PermenLH dan Kehutanan Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pasal 10ayat (1) menyebutkan : Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasilhutan kayu wajib dilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Permen LH dan Kehutanan Nomor : P.85/MenlhkSetjen/Kum.1/11/2016 Jo.

Permen LH dan Kehutanan Nomor : P.48/MenlhkSetjen/Kum.1/8/2017 tanggal 9 Agustus 2017 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan :Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapidengan nota angkutan.

KUM / / 2002 tanggal 31Januari 2002 tentang Petunjuk Teknis Proyek PengembanganUsaha Kecil Dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur KeuanganKSP/ USP Koperasi dari Kompensasi Dana Subsidi BBMtahun 2002 ;.

KUM / II / 2003 tanggal 23Januari 2003 tentang Petunjuk Teknis Program Dana BergulirPengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui PerkuatanStruktur Keuangan KSP / USP Koperasi ;. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil DanMenengah RI Nomor : 08 / KEP / M. KUM / II / 2004 tanggal 3Februari 2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri NegaraKoperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor : 23/ KEP/ M.

KUM / II / 2003 tanggal 23 Januari 2003tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Pengembangan UsahaKecil Dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP / USPKoperasi ;Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan MenengahRI Nomor : 08 / KEP / M. KUM / II / 2004 tanggal 3 Februari 2003tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan UsahaKecil Dan Menengah RI Nomor : 23 / KEP / M.

KUM / II / 2003 tentangTeknis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil Dan MikroMelalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP / USPKoperas'i ;Surat dari Koperasi Karya Bersama Nomor : 03 / KopKrb / PomXI!

KUM / Il / 2003 tanggal 23Januari 2003 tentang Petunjuk Teknis Program Dana BergulirPengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui PerkuatanStruktur Keuangan KSP / USP Koperasi ;Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil DanMenengah RI Nomor : 08 / KEP / M. KUM / Il / 2004 tanggal 3Februari 2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri NegaraKoperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor : 23 / KEP /M.

(Convention on International Trade inEndangered Species of Wild Flora and Fauna) menyatakan bahwa semuajenis Penyu laut telah dimasukan ke dalam Appendix yang artinya segalabentuk perdagangan internasional untuk semua jenis Penyu di larang.Banda Konservasi Dunia IUCN memasukan Penyu Lekang/Ridel(Lepidochelys Olivacea) ke dalam daftar spesies yang Rentan (Vulnerable);Bahwa selanjutnya berdasarkan Lampiran Peraturan menteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaHalaman 5 dari 24Pidana Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN OlmYang Dilindungi menunjukan bahwa Penyu Lekang/Ridel (LepidochelysOlivacea) pada Nomor 703 termasuk jenis Satwa yang dilindungi;Bahwa berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 25 Mei2019 yang dibuat oleh Ditpolairud Polda NTT, barang bukti berupa 38 (tigapuluh delapan) butir telur

Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi menunjukan bahwa PenyuLekang/Ridel (Lepidochelys Olivacea) pada Nomor 703 termasuk jenisSatwa yang dilindungi.3.

Banda Konservasi Dunia IUCN memasukanPenyu Lekang/Ridel (Lepidochelys Olivacea) ke dalam daftar spesiesyang Rentan (Vulnerable) dan berdasarkan Lampiran Peraturan menteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danHalaman 20 dari 24Pidana Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN OlmSatwa Yang Dilindungi menunjukan bahwa Penyu Lekang

/Ridel(Lepidochelys Olivacea) pada Nomor 703 termasuk jenis Satwa yangdilindungji;Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Para Terdakwa telahmenangkap hewan jenis Penyu Lekang/Ridel (Lepidochelys Olivacea)yang berdasarkan Lampiran Peraturan menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi menunjukan

P.48/MenLHK/ Setjen/Kum.1/8/2017tentang Perubahan atas PermenLHK No.

P.48/MenLHK/ Setjen/Kum.1/8/2017 tentangPerubahan atas PermenLHK No. P.85/MenLHK/Setjen/Kum. 1/11/2016tentang Pengangkutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, Pasal10 (2) bahwa dalam hal pengangkutan hasil hutan hak tidak dilengkapidokumen Nota Angkutan, maka terhadap hasil hutan tersebut dilakukanpelacakan terhadap kebenaran atau asal usul hasil hutan hak.

P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 Pasal 4 (1) bahwaPengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hakdilengkapi dengan Nota Angkutan. (2) Pengangkutan lanjutan hasil hutan kayubudidaya yang berasal dari hutan hak berupa kayu bulat dan atau olahan rakyatdilengkapi Nota Angkutan Lanjutan. Selanjutnya sebagaimana PermenLHKNo. P.48/MenLHK/ Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Perubahan atas PermenLHKNo.

P.85/MenLHK/Setjen/Kum. 1/11/2016 tentang Pengangkutan KayuBudidaya yang berasal dari Hutan Hak, Pasal 10 (2) bahwa dalam halHalaman 29 dari 32 Putusan Nomor 509/Pid.B/LH/2020/PN Bywpengangkutan hasil hutan hak tidak dilengkapi dokumen Nota Angkutan, makaterhadap hasil hutan tersebut dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atauasal usul hasil hutan hak.

P.48/MenLHK/Setjen/Kum. 1/8/2017 tentang Perubahan atas PermenLHK No.P.85/MenLHkK/Setjen/Kum. 1/11/2016 tentang Pengangkutan Kayu Budidayayang berasal dari Hutan Hak dan Pasal 191 ayat (2) Undangundang No. 8tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Segala Peraturanperaturan lainyang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Badari bin Ngatiman tersebut diatas, terbuktimelakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindakpidana;2.

yang sedang melakukan patrol rutinyakni Saksi Bowo Suryono dan Saksi Kartono, Petugas lalu melakukan interogasiuntuk mempertanyakan administrasi kelengkapan membawahasil hutanselanjutnya Terdakwa mengakui bahwa kayukayu yang diangkutnya tersebutmemang diambil dari dalam kawasan hutan dan tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Nota Angkutan, Nota Perusahaan,Surat Angkutan Lelang (SAL) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/ MENLHK/ SETJEN/ KUM

yang sedang melakukan patrol rutinyakni Saksi Bowo Suryono dan Saksi Kartono, Petugas lalu melakukan interogasiuntuk mempertanyakan administrasi kelengkapan membawa hasil hutanselanjutnya Terdakwa mengakui bahwa kayukayu yang diangkutnya tersebutmemang diambil dari dalam kawasan hutan dan tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Nota Angkutan, Nota Perusahaan,Surat Angkutan Lelang (SAL) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/ MENLHK/ SETJEN/ KUM

yang sedang melakukan patrol rutin yakni Saksi Bowo Suryono danSaksi Kartono, Petugas lalu melakukan interogasi untuk mempertanyakanadministrasi kelengkapan membawa hasil hutan selanjutnya Terdakwamengakui bahwa kayukayu yang diangkutnya tersebut memang diambil daridalam kawasan hutan dan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan (SKSHH), Nota Angkutan, Nota Perusahaan, Surat AngkutanLelang (SAL) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.66/ MENLHK/ SETJEN/ KUM

, bahwa adapun dokumen yang diperlukan berdasarkan PermenLHK No: P.43/menlthksetjen/2015 adalah :Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHkK).Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B.LH/2021/PN NikPEN.2.4Nota Angkutan.Nota Perusahaan.Surat angkut lelang (SAL) .Berdasarkan Permen LHK No: P.42 / MenihkSetjen / 2015 adalah :Surat keterangan Sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK).Nota Angkutan.Nota Perusahaan.Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.85/MENLHK/ SETJEN/ KUM

.1/ 11/ 2016 sebagaimana telah diubah denganP.48/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2017 adalah :Nota Angkutan.Nota Angkutan Lanjutan.Nota Perusahaan.Sedangkan yang berhak mengeluarkan dokumen yang menyertai hasil hutan adalah:SKSHHK adalah Tenaga Teknis PHPL dari Perum Perhutani/ Perusahaan.Nota Perusahaan adalah Perusahaan Industri Pengolahan Kayu.Nota Angkutan adalah pemilik hutan hak.Nota Angkutan Lanjutan adalah Perusahaan/ Penampung kayu bulat.Surat Angkutan Lelang adalah Pengawas Tenaga Teknis PHPL dari

AnangBakhranie sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala BiroKesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Selatan danSurat Keputusan Nomor : 188.44/0172/KUM/2010 tanggal 15 April2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor : 188.44/07/KUM/2009 tentangPenunjukan Sdr. Drs.

Anang Bakhranie sebagai Kuasa PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja PerangkatDaerah di Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra).Surat Keputusan Nomor : 188.44/0299/KUM/2010 tanggal 15 April2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan GubernurHalaman 9 dari 83 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2014./PN.BJMKalimantan Selatan Nomor : 188.44/09/KUM/2009 tentangPenunjukan Sdr.

Surat Keputusan Nomor : 188.44/0299/KUM/2010 tanggal 15 April2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor : 188.44/09/KUM/2009 tentangPenunjukan Sdr.

(melanggar Pasal 4 Pergub Nomor 40 Tahun 2009 danKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.46/071/KUM/2009).Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2014./PN.BJM2.

(melanggar Pasal 4 Pergub Nomor 40 Tahun 2009 danKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.46/071/KUM/2009).2.

dengan nomor :729, 792 x5 x6, 882, 828, 047, 042, 989 x1, 860, 608, 08, 60 x2, 4260, 9228x1x2x2, 809, 819, 820, x3x4, 829, 849, x2x2, petak (9) 50 rb, 933, 831, 71, x1,17, 13 x2, 31 x3, 4096 x3, 096 x3, 130 x3, 230 x3, 30 x5, 96 x5, 3020, 020, 20,02, 230, 30, 203, 03, 209, 09, 244, 44, 214, 14, 241, 41, 260, 60, 206, 06, 290,90 x2, 348, 48, 498, 98, 34, 39, 93, 43, 84, 89, 24, 29, 48 x5; pada kotak pesanmasuk atas nama JU dengan nomor : 947, 17, 18, 663, 679, 860, 882, 608, 828x1, 47 x2; atas nama KUM

dengan nomor :729, 792 x5 x6, 882, 828, 047, 042, 989 x1, 860, 608, 08, 60 x2, 4260, 9228X1x2x2, 809, 819, 820, x8x4, 829, 849, x2x2, petak (9) 50 rb, 933, 831, 71, x1,17, 13 x2, 31 x3, 4096 x3, 096 x3, 130 x3, 230 x3, 30 x5, 96 x5, 3020, 020, 20,02, 230, 30, 203, 03, 209, 09, 244, 44, 214, 14, 241, 41, 260, 60, 206, 06, 290,90 x2, 348, 48, 498, 98, 34, 39, 93, 43, 84, 89, 24, 29, 48 x5; pada kotak pesanmasuk atas nama JU dengan nomor : 947, 17, 18, 663, 679, 860, 882, 608, 828x1, 47 x2; atas nama KUM

x1,860, 608, 08, 60 x2, 4260, 9228 x1x2x2, 809, 819, 820, x3x4, 829, 849,x2x2, petak (9) 50 rb, 933, 831, 71, x1, 17, 13 x2, 31 x8, 4096 x3, 096 x3,130 x3, 230 x3, 30 x5, 96 x5, 3020, 020, 20, 02, 230, 30, 203, 03, 209,09, 244, 44, 214, 14, 241, 41, 260, 60, 206, 06, 290, 90 x2, 348, 48, 498,Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 60 /Pid.B/2015/PNPMS.98, 34, 39, 93, 48, 84, 89, 24, 29, 48 x5; pada kotak pesan masuk atasnama JU dengan nomor : 947, 17, 18, 663, 679, 860, 882, 608, 828 x1,47 x2; atas nama KUM

nama BJ dengan nomor : 48 x6, 84 x5,68 x5, 52 x5; atas nama CEMO dengan nomor : 63, 68, 93, 98, 273, 73xd, 04, 84 x10; atas nama JALU dengan nomor : 614, 14, 641, 41, 34, 43,56, 65, 644, 44, 3020, 020, 20, 02, 630, 30, 03, 603 x2; atas nama THdengan nomor : 729, 792, x5 x6; atas nama JU dengan nomor : 882, 828,047, 042, 989 x1, 860, 608, 08, 60 x2; atas nama JALU dengan nomor :3020, 020, 20, 02, 230, 30, 203, 03, 209, 09, 244, 44, 214, 14, 241, 41,260, 60, 206, 06, 290, 90 dikali 2 Bls; atas nama KUM

Ika Hikmawati Salamahyang merupakan Debitur Bank Mandiri Cabang Depok Radar Auri denganPerjanjian Kredit (PK) KUM Nomor : MBD/DRA/0063/KUM/2013 padatanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 75.000.000, (Tujuh Puluh LimaJuta Rupiah) dengan penambahan limit kredit (Top Up) menjadi sebesarHalaman 2Putusan Perdamian Nomor : 231/ Pdt.Plw/2018/PNDpkRp.100.000.000, (seratus juta rupisah) sesuai addendum nomorNo.MBD/DRA/0072/KUM/2015 tanggal 30 Juni 2015..

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan (Verstek);
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 460/PK-MK-KUM/BSS/III/2017 Tanggal 30 Maret 2017 jo.

Adendum Perubahan Perjanjian tentang Restrukturisasi Perjanjian Kredit Nomor 460.1/PK-MK-KUM/BSS/VII/2018 Tanggal 30 Juli 2018 adalah sah dan mengikat secara hukum;

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dengan lampirannyapada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I.nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangperubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan R.I. nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi pada nomorurut 74 (tujuh puluh empat) dengan nama ilmiah NICTYCEBUSJAVANICUS.Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/

tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tidakdibenarkan seseorang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan,memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yangdilindungi dalam keadaan hidup termasuk daging hewan kukang; Bahwa Hewan Kukang merupakan hewan yang dilindungiberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dengan lampirannya padaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. nomor :P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM

.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yangdilindungi pada nomor urut 74 (tujuh puluh empat) dengan nama ilmiahNICTYCEBUS JAVANICUS.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/

dalam keadaan hidup termasuk daging hewan kukang; Bahwa Hewan Kukang merupakan hewan yang dilindungi berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dengan lampirannya pada Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi padanomor urut 74

disebut UKLUPL, adalah pengelolaan danpemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampakpenting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi prosespengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatandan Ahli menjelaskan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) PP No. 27 tahun2012 tentang Izin Lingkungan menyebutkan bahwa: Setiap Usaha dan/atauKegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKLUPL wajib memiliki IzinLingkungan. dan disebutkan pada Permen LHK No.P.38/MENLHK/SETJEN/KUM

P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib MemilikiAMDAL menyebutkan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinyaberada di dalam kawasan lindung meliputi jenis rencana Usaha dan/atauKegiatan yang diizinkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan.Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN SnbSelama persyaratan sesuai pasal 4 ayat (1) dan (2) PP No. 27 Tahun 2012tentang Izin Lingkungan terpenuhi yaitu rencana usaha dan/atau kegiatanmasih

baru (PIPIB).Untuk pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan dapat dilaksanakanselama pemrakarsa kegiatan dapat memenuhi segala persyaratan yangdiatur dalam ketentuan perundangundangan.Bahwa Ahli menjelaskan syaratsyarat sebelum izin lingkungan dikeluarkan,Pemrakarsa atau Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyusundokumen lingkungan (AMDAL atau UKLUPL) sesuai dengan besaranrencana usaha dan kegiatan sebagaimana diatur pada Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.38/MENLHK/SETJEN/KUM

Bahwa dalam hal kewajiban penyusunan dokumen AMDAL atau UKL UPLterhadap CV HORIZONTAL tidak dapat ditentukan karena ahli tidakdiberikan informasi Skala/Besaran Kegiatan sebagaimana disebutkan padaPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usahadan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai DampakLingkungan Hidup, Lampiran angka IV, Lampiran II dan Lampiran Ill.

Abhi menerangkan bahwa dalam Permen LHK No.P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usahadan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL. Lampiran I.