Dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanHalaman 25 Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUNMDN.jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/ atau pidana umum.b.

Bahwa tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime dengandemikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harusdilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukankhususnya dalam hal ini Aparatur Sipil Negara untuk memberikan efekjera.b.

Memberhentikan tidak dengan hormat Aparatur Sipil Negara yangmelakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusanpengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuaidengan ketentuan yang berlaku.Bahwa dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018tentang PelaksanaanPemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan TindakPidana Korupsi tertanggal 18 September 2018 yang isinya : Dalam rangkamewujudkan penyelenggaraan

Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan btersebut di atas kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi selambatlambatnya tanggal 30 November 2018.Untuk Gubernur dan Bupati/ Walikota, agar menyampaikan tembusankepada Menteri Dalam Negeri.10.

Sipil Negara (ASN),maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan upaya administratifadalah peraturan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur SipilNegara;Menimbang, bahwa terhadap Upaya Keberatan/ Administratif knususnya untukPegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam ketentuan Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam Bab XiIllPenyelesaian Sengketa Pasal 129 yang berbunyi sebagai berikut:(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan

Bahwa benar Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara yang mengajukangugatan kepada Tergugat sebagai dampak dari diberhentikannnya Penggugatsebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana tertuang didalam GugatanPeradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan denganregister perkara nomor : 170/G/2019/PTUNMdn tertanggal 17 Mei 2019 dandiperbaiki formal tanggal 12 Juni 2019 ;3.

Fotokopi Kutipan dari facebook Meriyeta Soruh Tentang Pengabulan Gugatanterhadap sebelas (11) orang Aparatur sipil Negara KabupatenManggarai TiMUr ..........2..::cece eee eee cee eee see eee eeeeeeeeeeeeeees (BUkti P24);25. Fotokopi Isi Rekaman Vidio Player Pernyataan Pelaksana Tugas (PLT)Gubernur Propinsi Bengkulu Pasca menemui Kepala BKN TentangBanyaknya Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan karena divonisbersalah melakukan tindak pidana korupsSi.....................(Bukti P25);26.

tersebut;Menimbang, bahwa adapun mengenai penyelesaian sengketa Aparatur SipilNegara melalui Upaya Administratif menurut ketentuan Pasal 129 adalah UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa;(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri darikeberatan dan banding administratif.(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertuliskepada atasan pejabat yang

Sipil Negara adalah tindak pidanakhusus yang terkait dengan jabatan seseorang sebagai Aparatur Sipil Negara/PNS,seperti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang denganmemanfaatkan jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara/PNS;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti telan melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana telah diputuskan melalui Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 12/Pid.SusHalaman 42 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUNMDNTPK/2016/PN.Mdn

tanggal 21 Juni 2016 (Vide Bukti P10) yang telah berkekutanhukum tetap, maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah terbukti melakukantindak pidana khusus yang terkait dengan jabatannya sebagai Aparatur SipilNegara/PNS sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga secara subtansikeputusan Tergugugat menerbitkan objek sengketa telah tepat dan berdasarkanhukum;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, makadalil

Penggugat mendalilkan yang menjadi objeksengketa tidak jelas dan tidak sesuai dengan Pasal 248 ayat (2) dan Pasal249 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negarayang berbunyi: Pasal 248 ayat (2): PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahunberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikansebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan.

,merupakan surat keputusan yang cacat hukum dan/atau tidak berdasar hukum, sehingga haruslah di batalkan demi hukum ;Bahwa terkait pokok perkara, telah bertentangan dengan ketentuan dalampasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangmenyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ;a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;b.

Bahwa atas hal tersebut, Tergugat menerbitkan objek sengketa dengandasar peraturan perundangundangan sebagai berikut : Pasal 87 Ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ; Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;9.

Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan asas kepastianhukum karena telah mengikuti ketentuan UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil.

Yang menerangkanKPK mendorong kepada Kepala Daerah yang PimpinanInstansi untuk segera memberhentikan Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang terbukti bersalah melakukan korupsi, denganberpegang pada Surat Keputusan Bersama (SKB) MenteriDalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawian Negara(BKN) Nomor : 182/6597/SJ.

;Bahwa Para Penggugat adalan Pegawai Negeri Sipil (PNS).Aparatur SipilNegara (ASN) pada Pemkab.

Bahwa dan bukan hanya itu saja, Tergugat telah melanggar Pasalpasal dalamPeraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana yang telah kamikemukakan di atas, Tergugat juga melanggar Pasal 116 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.Hal mana dalam Pasal 116 ayat 1 Undangundang Republik Indonesia No. 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut berbunyi yaltu :1) Pejabat Pembina kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggiselama 2 (dua

Pelaksanaan penataan tersebut, dilaksanakan sesuai denganrekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara yang meliputi :1) Meninjau kembali terhadap 2 (dua) Keputusan Plt.

Pelaksanaan penataan tersebut, dilaksanakan sesuai denganRekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara yang meliputi :1) Meninjau kembali 2 (dua) Keputusan Plt.

Pelaksanaan penataan tersebut, dilaksanakan sesuai denganrekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara yang meliputi :Halaman 72 dari 112 halaman Putusan Nomor : 55/G/2017/PTUN.BDG.1) Meninjau kembali terhadap 2 (dua) Keputusan Plt.

(1): Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melaluiupaya administratif.

Bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaratidak mengatur tentang pendelegasian untuk menetapkan pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian PNS tetapi hanya mengatur tentangpendelegasian untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentianpejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi;Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapatmendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan

Jergugat dalammenerbitkan obyek sengketa yang pada konsideran menimbangnyamenggunakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta ketentuan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PegawaiNegeri Sipil yang menurut Penggugat bahwa tindakan Tergugat tidak tepat;29.

Oleh sebab itu, Tergugat menggunakan Undang UndangNo. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipili Negara sebagai dasar hukum dalammenerbitkan obyek sengketa;e Bahwa, secara substantive materi muatan Undang Undang Nomor 8 Tahun1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaiamana diubah dengan UndangUndang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, dan UndangUndang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipili Negara, telah mengatur secarapositif pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti

(foto kopi sesuai foto kopi)Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/6867/SJ.Tanggal 10 September 2018 Tentang Penegakkan HukumTerhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak PidanaKorupsi.

.;12. 1(satu) Bundel Copy Legalisir Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/717/PDH Desa/XXXV/2015 Tanggal 18 Desember 2015 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintahan Desa (Pengadaan Bahan kain pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD).13. 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Dokumen Serah Terima Barang Pengadaan pakaian dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan BPD Kab OKU TA. 2015 yang di dalamnya terdiri dari surat-surat : Copy Legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan dalam

Penerimaan barang Nomor : 027/720/Panriksa/XXXV/2015 tanggal 21 Desember 2015.; 10.Copy Legalisir Surat Prihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dalam rangka Serah terima Barang Nomor : 027/719/PDH Desa/XXXV/2015 tanggal 21 Desember 2015 11.Copy Legalisir Surat Prihal Pemeriksaan dan Serah terima hasil pekerjaan pengadaan barang Nomor : 027/718/PDH Desa/XXXV/2015 tanggal 21 Desember 2015;14. 1 (satu) bundel Copy Legalisir Dokumen Pencairan dana dalam kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur

0042/SPP-GU/NIHIL/1.22.01/2015 Tahun 2015 Tanggal 28 Desember 2015.; Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 0042/SPP-GU/NIHIL/1.22.01/2015 Tahun 2015 Tanggal 28 Desember 2015.; Copy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0042/SPM-GU/NIHIL/ 1.22.01 /2015 Tanggal 28 Desember 2015.; Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala BPMPD Kab OKU Nomor : 410/948/KPTS/XXXV/2015 Tentang Penetapan Nama-nama aparatur

pemerintah Desa Penerima Bahan kain dan uang ahit Pakaian Dinas Dalam Kab.OKU Tanggl 23-Desember 2016.; Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D) Nomor : 3109/SP2D-GU NIHIL/141.300.0001 Tanggal 28 Desember 2015.;17. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Surat Pernyataan dari CV Tembulun SS Junyor tanggal 11 Desember 2015 tentang Kesanggupan Melaksanakan pekerjaan pengadaan Pakaian dinas Aparatur Pemerintahan desa Kab OKU Tahun 2015.;18. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Surat dari

Satu bundel Fotocofy legalisir berkas SUMMARY REPORT Kode Lelang 919401 dengan Nama Kegiatan Lelang pengadaan pakaian dinas aparatur pemerintah desa.;36. Satu bundel Fotocofy legalisir berkas proses pelelangan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang, yang didalamnya terdapat surat-surat berupa; Fotocofy legalisir Surat dari Kabag Perlengkapan Selaku Kepala ULP Nomor : 027/65/ULP/XI/2015, tanggal 13 November 2015.

Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala BPMPD Kab OKUNomor : 410/948/KPTS/XXXV/2015 Tentang Penetapan Namanama aparatur pemerintah Desa Penerima Bahan kain dan uangahit Pakaian Dinas Dalam Kab.OKU Tanggl 23Desember 2016.

ESPARIZA Binti ROZALI, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini danketerangan saksi dalam Berita Acara di penyidikan adalah benar;Bahwa benar pada Satker BPMPD Kabupaten OKU terdapat kegiatanpengadaan bahan pakaian dinas aparatur pemerintahan desa padaBPMPD Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2015;Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu PengadaanPakaian Dinas Aparatur Pemerintahan Desa;Bahwa Jabatan struktural saksi

pada tahun 2013 adalah staf BidangUsaha Ekonomi Masyarakat BPMPD Kabupaten OKU, dan JabatanFungsional saksi adalah sebagai Bendahara Pengeluaran PembantuPengadaan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintahan Desa;Bahwa anggaran pengadaan belanja langsung kegiatan PengadaanPakaian Dinas Aparatur Pemerintah Desa dan untuk pengadaan BahanKain adalah sebesar Rp. 603.160.000, (enam ratus tiga juta seratusenam puluh ribu rupiah);Bahwa upah jahit kegiatan pengadaan bahan pakaian dinas aparaturpemerintahan desa

ALNI, SE Bin YABANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, danketerangan saksidalam BAP penyidikan adalah benar;Bahwa benar pada SKPD BPMPD terdapat kegiatan PengadaanBahan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintahan Desa pada BPMPDKabupaten OKU Tahun Anggaran 2015;Bahwa saksi menjabat sebagai KASUBID Penata Usahaan BidangPembedaharaan BPKAD Kabupaten OKU;Bahwa Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintahan Desa diBadan Pemberdayaan

Kholik, S,Pd., MM tidak termasuk dalam kepanitianPengadaan Pakaian dinas Aparatur Pemerintahan Desa tahun 2015;Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 98.000.000, (sembilan puluhdelapan juta rupiah) sebagai dana Administrasi proyek PengadaanPakaian Dinas Aparatur Pemrintahan Desa yang diambil dari DanaGanti Uang BPMPD Kabupaten OKU;Bahwa penggunaan atas uang sebesar Rp. 98.000.000,00 (sembilanpuluh delapan juta rupiah) tersebut hingga saat ini belum dibuatkanSurat Pertanggungjawabannya, dan uang tersebut

atau merugikan salah satu pasangancalon, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa Terdakwa adalah seorang ASN (Aparatur Sipil Negara)berdasarkan SK Gubernur Kalsel Nomor 823.4/24/Si.2BKD/2012 dan SKBupati Kotabaru Nomor 821/071BKD/2014, Kabupaten Kotabaru.

Menurut Pasal1 angka 1 UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negarayang disebut dengan Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagiPengawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah denganPerjanjian Kinerja yang bekerja pada instansi pemerintah.Dengan demikian, maka ASN disini terdiri dari 2 (dua) Jenisyaitu PNS (adalah warga negara Indonesia yang memenuhisyarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetapoleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatanpemerintahan (Pasal 1 angka 3 UU No

Unsur setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desaatau sebutan lain/ Lurah;2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;Ad. 1.

Reso Sukamto yang pada permulaan sidangTerdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalamsurat dakwaan yaitu dengan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan bahwa Pegawai Aparatur SipilHalaman 17 dari 22 hal Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktb.Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjiankerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian

Reso Sukamtoyang didakwa melakukantindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap pejabat negara,pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah telahterpenuhi;Ad. 2.

Bahwa Usulan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Guru (PPJG) beberapa GuruPegawai Negeri Sipil ditolak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKIJakarta dengan alasan tidak memenuhi syarat dalam Pasal 32 Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;j. Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiNomor 16 Tahun 2009, Pasal 32 ayat (1) huruf c : usia paling tinggi 50 tahun;k.

BuktiP9 :Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009,tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya (fotokopi darifotokopi);10. Bukti P10 : Surat Edaran Kepala Badan Kepagawaian Negara Nomor : K.2630/V.11/99, tanggal O02 Januari 2015, perihal Pengangkatan,Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Pegawai Negeri SipilDari Jabatan Fungsional (fotokopi dari fotokopi);11.

Guru Muda:1.0 oe dst:Qe ee eec cc eteceeeeeeees dst:C. cewasssxcvmmennas: dst:OG. eee eee eeeeee dst;Selanjutnya dalam Bab IX Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 diatursebagai berikut:Pasal 30 ayat (1):Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Guruharus memenuhi syarat sebagai berikut:a.

tidak bertentangan dan atau telah sesuai Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009tersebut, khususnya dalam Pasal 30 ayat (1), tidak dapat diberlakukan terhadappemberhentian Penggugat sebagai Guru karena dari awal pengangkatannyaHalaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor :224/G/2015/PTUNJKT.bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;Menimbang

/Ruang IVasampai dengan Pengatur Tingat Golongan/Ruang IV/d sebelum dan atau pada saatditetapbkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Nomor 16 Tahun 2009, telah menjabat sebagai Guru.

Bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap PNS yang telah terbukti dantelah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang BerkekuatanHukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan namunbelum diberhentikan dari PNS, maka Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala BadanKepegawaian Negara menetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur

Bahwa tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime dengandemikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harusdilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukankhususnya dalam hal ini Aparatur Sipil Negara untuk memberikan efek jera.b. Memberhentikan tidak dengan hormat Aparatur Sipil Negara yangmelakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusanpengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai denganketentuan yang berlaku.9.

Bahwa dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang PelaksanaanPemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak PidanaKorupsi tertanggal 18 September 2018 yang isinya : Dalam rangkamewujudkan penyelenggaraan birokrasi yang bersin dan bebas dari korupsi,kolusi, dan nepotisme, diminta kepada para Pejabat Pembina Kepegawaiandan Pejabat yang Berwenang agar memperhatikan ketentuanketentuansebagai berikut :a.

Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan btersebut di atas kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi selambatlambatnya tanggal 30 November 2018. UntukGubernur dan Bupati/ Walikota, agar menyampaikan tembusan kepadaMenteri Dalam Negeri.10.

Sipil Negara(ASN), maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan upayaadministratif adalah peraturan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil atauAparatur Sipil Negara;Menimbang, bahwa terhadap Upaya Keberatan/Administratif knususnya untukPegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam ketentuan Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam Bab XIIIPenyelesaian Sengketa Pasal 129 yang berbunyi sebagai berikut :(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan

M E N G A D I L I;

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Efni,S.Spd Bin Saidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan

Unsur selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah;3. Unsur membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu pasangan calon;Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN PinMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:1.

Unsurselaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / LurahMenimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yaituPejabat Negara, Pejabat Daerah, Anggota TNI/ Polri, Pejabat Aparatur SipilNegara, Kepala Desa, atau sebutan lain /Lurah dan sub unsur tersebutHalaman 14 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Pinbersifat alternative artinya jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur initerbukti secara sah dan meyakinkan

UndangUndang mengenai Aparatur Sipil Negaramenyebutkan : Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang mendudukiJabatan Fungsional pada instansi pemerintah;Menimbang, selanjutnya apakah Terdakwa termasuk sebagai PejabatAparatur Sipil Negara sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 12 UU no 5 tahun2014 yaitu UndangUndang mengenai Aparatur Sipil Negara tersebut ?

FathulAkbar lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Panswaslu setempat;Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN PinBahwa terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara yang berporofesisebagai guru yang diangkat menjadi PNS sejak tahun 1984 dan kemudianmenjabat sebagai kepala sekolan Sekolah Dasar Negeri 3 Kabupaten Pinrangbedsarkan SK Bupati Kabupaten Pinrang sejak tahun 2012;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakimberpendapat Terdakwa sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara telah

mengetahulbahwa sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara Terdakwa tidak bolehmenunjukkan dukungan kepada salah satu calon Bupati dan Wakil BupatiPinrang karena Terdakwa diwajibkan untuk bersikap netral;Menimbang, bahwa ketika Terdakwa telah mengetahui bahwa sebagaiPejabat Aparatur Sipil Negara Terdakwa tidak boleh menunjukkan dukungankepada salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dan harus menjaganetralitas seharusnya seharusnya Terdakwa tidak mengirimkan pesan yangbersifat mengajak orang