., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum Il, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.Dadang Gandhi, S.H., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum Ill, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.Mulyanto, S.H., pekerjaan Kepala Subbagian Bantuan

Putusan Nomor 440 K/TUN/20133. lriyanto Nainggolan, S.H., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum Il, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.4.

., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum Ill, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.5. Mulyanto, S.H., pekerjaan Kepala Subbagian Bantuan Hukum ,Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat diJalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.6.

dalam Golongan Nomor urut 10 Lampiran Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksa LaboratorisBNN di Jakarta Nomor 533 H /VII/2016 /BALAI LAB NARKOBA tertanggal31 Agustus 2016 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan olehDwi Handayani S,si.M.Si NIP.197912222006042012 selaku Kepala SubBagian

tetrahydrocannabinolterdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandungMetamfetamina terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUndang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sesuai dengan Berita acara Pemeriksa Laboratoris BNN diJakarta No. 533H /VII/V2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 31 Agustus2016 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh DwiHandayani, S,Si.M.Si, NIP.197912202006042012 selaku Kepala SubBagian

,M.H, Kepala SubbagianPertimbangan dan Dokumentasi Hukum;3.Eko Setyo Budi, S.H, Staf Subbagian Bantuan danPenyuluhan Hukum;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamatJalan dr.

Masa TB S2 dihitung sebagai masa kerja untuk masa ikatan dinas DIV STIS. vide Memorandum Kepala Subbagian Kesejahteraan danDisiplin Pegawai BPS tertanggal 9 Januari 2014 perihal PermohonanPenetapan Jumlah TGR a.n. Dani Kartika;e. Perhitungan mulai menjalani masa lkatan dinas kedua Pasca S2 ataukewajiban kerja Penggugat Pasca S2 tersebut, dihitung mulai sejakHalaman 13 dari 64 Halaman Putusan Nomor :204/G/2016/PTUNJKT.tanggal 1 Desember 2010;f.

Kepala Pusdiklat BPS, (fotokopisesuai dengan asili);Memorandum Kepala Subbagian Kesejahteraan DanDisiplin Pegawai BPS tertanggal 9 Januari 2014,(fotokopi dari fotokopi);Lampiran Matriks Masa Kerja Dinas an.

SAKSI: ARTUTI KUSUMANINGRUM, S.E;Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : Bahwa Saksi adalah fungsional pada Subbagian Tata Usaha Umum padaPusdiklat Badan Pusat Statistik; Bahwa Saksi menerangkan pegawai yang akan melaksanakan tugasbelajar wajib menandatangani perjanjian tugas belajar; Bahwa Saksi menerangkan pegawai yang melaksanakan tugas belajardengan biaya dari sponsor dianggap mendapatkan biaya dari Negara (buktiT10); Bahwa Saksi menerangkan jika Penggugat tidak menjalani masa ikatandinas

,P.Si;Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : Bahwa Saksi adalah Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai BPS; Bahwa Saksi menerangkan Penggugat datang ke Biro Kepegawaian BPSdengan tujuan untuk mengundurkan diri, Karena Penggugat masih memilikimasa ikatan dinas maka Biro Kepegawaian berkoordinasi dengan BiroKeuangan untuk mengetahui nilai TGR; Bahwa Saksi menerangkan Penggugat ingin pengunduran dirinya diprosessecara cepat karena ingin segera masuk ke Otoritas Jasa Keuangan (OJk);Halaman

., Kepala Subbagian Bantuan Hukum I, Bagian BantuanHukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, KementerianPendidikan dan Kebudayaan;Muhammad Ravii, SH.

., Kepala Subbagian Bantuan Hukum I, BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Polaris Siregar, SH.,.MH., Kepala Subbagian Bantuan Hukum II, BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Dyah Kisworini, SH., Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Didit Junaedi, SH., Staf pada Bagian Bantuan Hukum

Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Djakarta padatanggal 21 April 1966 ;: Photo copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No.4895/FAA/50 atas nama WEN NIO, yang dikeluarkan oleh CamatTangerang, tertanggal 22 Mei 1980 ;: Photo copy Kartu Keluarga No. 3172011202097045 atas nama KepalaKeluarga : JO FAN SUN yang keluarkan oleh Lurah Tangerang,tertanggal 26 Maret 2013 ;: Photo copy Surat Kenal Lahir No. 1723/Pm.04/043.2/1980 atas namaLOA ONG NIO dan KWEE TJU KUP, yang dikeluarkan oleh Kepala SubBagian

Dapat dikatakan sebagai pemeriksaan jilidIll yang merupakan pemeriksaan berkelanjutan atas dugaanpelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat secaraDOQUNTUN. ...... cece eeceeceeeceeeeceeeeaeeeeeeeeecaaaaaeeeeeesaaaeeeeeaaaeeeeeeeeaaaaeeesTerhadap pernyataan Penggugat dalam gugatan subbagian C point 4, kalimat ...namun Penggugat telah disanksitanpa klarifikasi dan konfrontasi uranpun tulisan,... dalil tersebuttidak berdasar.

Bahwa pernyataan Penggugat dalam gugatannya subbagian C point 5, Tergugat tanggapi, adalah tidak benarkalau Penggugat tidak diberitahu perihal pelanggarandisiplin yang disangkakan kepadanya, justru hal sebaliknyayang terjadi, sebagaimana dalam Berita AcaraPemeriksaan tanggal 30 September 2011 yang Penggugattandatangani di setiap halamannya. Pada pertanyaannomor 2, yakni apakah Saudara mengerti mengapaSaudara diperiksa?

Pemeriksaan terhadap Penggugat sudahdilakukan berdasarkan dan mekanisme yang berlaku.Masalah Penggugat mengenal atau tidak dengan pihakpihak yang dipanggil oleh Tim Pemeriksa bukan masalahyang penting dalam pengungkapan perkara Penggugat.Bahkan bunyi SMS yang dikutip olen Penggugat pada subbagian C point 8 menunjukkan keakraban antaraPenggugat dengan Saudara. Nini dan bukan sekedarkenal.

Bahwa terhadap Pernyataan Penggugat dalam subbagian C point 14, Tergugat tanggapi, perihal kebenaranPenggugat pernah menyuruh/meminta peserta PLPG untukmenemui Penggugat di luar tempat PLPG akan Tergugatbuktikan di persidangan perkara a14. Bahwa terhadap Pernyataan Penggugat dalam subbagian C point 15, Tergugat tanggapi bahwa Sadr Dr. SalehHaji, M.Pd dan Drs. M.

Selama belum ada Putusan Hakim yangmenyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat, salah, maka berlaku asas asas praduga keabsahan(PrACSUMPTIO IUSTAC CAUSA)........ccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeaaaeeeeeseeeesBahwa terhadap pernyataan Penggugat dalam subbagian C point 24, terkait point 23, Tergugat tegaskan,bahwa Tergugat tidak pernah memberi sanksi pelanggarandisiplin kepada Penggugat.

., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;Dewi Sri, S.H, Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;PANGIHUTAN SIAGIAN, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IlIC pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ; KINGSOSPOL SIREGAR, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIID pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ; SUHARNO, S.E., M.Si, Kepala Subbag Tata Laksana pada Direktorat JenderalPerbendaharaan ; IWAN SUTIAJI,

,M.H.Jabatan : Kepala Subbagian BantuanHukum Bagian HukumSekretariat DaerahKabupaten Sleman.3. Nama : Hendra Adi Riyanto,S.H.,M.H.Jabatan : Kepala Subbagian PeraturanHalaman 1 dari 43 Halaman Perkara Nomor 1/G/KI/2019Perundangundangan BagianHukum Sekretariat DaerahKabupaten Sleman.4. Nama : Aris Juni Kurniawan, S.H.Jabatan : Staf Subbagian BantuanHukum Bagian HukumSekretariat DaerahKabupaten Sleman.5.

Nama : Andre Veriangga, S.H.Jabatan : Staf Subbagian BantuanHukum Bagian HukumSekretariat DaerahKabupaten Sleman.6. Nama : Drs. SiswantaJabatan : Kepala Seksi Pemerintahan,Desa WedomartaniKesemuanya kewarganegaraan Indonesia,Nomor 15 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Pemerintah Kabupaten Sleman,beralamat kantor di Jalan Parasamya, Beran,Tridadi, Sleman.

Putusan No.185/G/2010/PTUN.JKT.mengambil sumpah jabatan dan melantik Penggugatdari jabatan semula yaitu) Kepala Subbagian Umummenjadi Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan SupervisiLPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung denganpangkat Penata Tingkat I, golongan Ill/dberdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor : 11376/F/Kep/KP/2010,tanggal 19 Juli 2010 yang ditandatangani olehTergugat atas nama Tergugat Il ; .

di Subbagian Umum atau Seksi masing masingkepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan atassepengetahuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yangpada rentang waktu itu dijabat oleh Penggugatberdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor : 749/A.A3/KU/2009,tanggal 20 Februari 2009, dan untukPenerbit/Penanda Tangan SPM dijabat oleh EnangAhmadi, S.Pd, M.Pd Kepala Seksi Pemetaan Mutu danSupervisi (PMS).

Selain sebagai KPA, Penggugatjuga memfokuskan diri dalam pelaksanaan kegiatanyang menjadi tanggung jawab Penggugat sebagaiKepala Subbagian Umum.

Sebagai Kepala Subbagian Umum/ Pejabat Penanda Tangan SPM,Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untukmenaati segala peraturan perundang undangan ' danperaturan kedinasan yang berlaku terutama dalampengelolaan anggaran keuangan.

MPd,tertanggal 13 Januari 2009 dantertanggal 13 Januari 2010, (foto copydari foto copy) ;Surat Pernyataan dari saudara KokoHarmoko, S.E., Staf Subbagian Umum(selaku Bendahara Pengeluaran TahunAnggaran 2009), tertanggal 18 Januari2010, (foto copy sesual denganaslinya) ; Bukti Surat Setoran Bukan Pajak(SSBP) Nomor : 001/F24/V1/2010, tanggal01 Juni 2010, (foto copy dari foto copy)Surat dari Wks.

., Jabatan Kepala Subbagian BantuanHukum , Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemdiknas;IRIYANTO NAINGGOLAN, S.H., Jabatan KepalaSubbagian Bantuan Hukum Il, Biro Hukum dan OrganisasiSetjen Kemdiknas;DADANG GANDHI, S.H., Jabatan Kepala SubbagianBantuan Hukum Ill, Biro Hukum dan Organisasi SetjenKemdiknas;MUHAMMAD RAVII, S.H., M.M., Jabatan Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SetjenKemdiknas;AHMAD MUDZAFFAR, S.H., Jabatan Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,

/Kepala SubBagian Kepegawaian dan Keuangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan,sehingga sesuai Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 bahwagugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;2.

., Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumHal. 1 dari 8 hal. Put.

,Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Subdit BantuanHukum, ODirektorat Peraturan Perpajakan5 Nama: Muhamad Kurniawan,Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Subdit BantuanHukum, ODirektorat Peraturan Perpajakan6 Nama: Lestari,Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan,Kantor Wilayah DJP Jawa BaratJabatan :Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, KPPPratama Cikarang Utara;8 Nama: Rinaldi Turnip,Jabatan :Penilai PBB Muda, KPP Pratama CikarangJabatan :Penilai PBB Muda, KPP Pratama Cikarang10

MASURI;

FIF GROUP;

., tanggal 22 September 2014,tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; 6 Permohonan Pencabutan gugatan Para Penggugat tertanggal 03 Nopember 2014 ;Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonanpencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 03 Nopember 2014 yang diterima melalui SubBagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 04 Nopember 2014 ;Halaman 3 dari 5 Halaman No. 73/G/2014/PTUN.Mks.Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam persidangan tanggal 05 Nopember

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum I A pada Bagian Bantuan Hukum I, BiroBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.LIMAR MARPAUNG, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum IB. pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum,Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan.RIZAL ALPIANI, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum IC. pada Bagian Bantuan Hukum J, Biro Bantuan HukumSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.HASYA ILMA ADHANA, S.H., jabatan Kepala Sub BagianBantuan

NamaETIKPRASODJO,SH j swan NIP19690706 199803 Pangkat/Gol JabatanKepala SubBagian BantuanHukum padaBagian HukumSetda KabupatenBanyumas ; 3. NamaARIF ROHMAN,SH 5 220222002= NIP19750531 200903 Pangkat/Gol Jabatan Kepala Sub Bagian PeraturanPerundangundangan padaBagian HukumSetda KabupatenBanyumas ; 4. NamaENY SRIYANI,SH; NIP Pangkat/Gol JabatanStaf pada BagianHukum SetdaKabupatenBanyumas ; 5.

NENO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Kupangberalamat di Jl. Sk Lerik Nomor 1,Kecamatan Kelapa Lima, KotaKUP ANG ; nnn nn nnn nn nnn nn nn nee nn ee nnn ee ne nn cee ne ee nnn cnnYANDRIS D. RADJA, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Staf Bagianhukum Setda Kota Kupang beralamat di JI.

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Biro Hukum DepartemenPerdagangan. 4. SUHENDRO, S.E., Jabatan Kepala Sub BagianPelanggaran Transaksi I, Biro Hukum DepartemenPerdagangan. 5. TENGKU BAYU NASRUL SJAH, S.H.LL.M.,jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan PerundangUndangan, Biro Hukum DepartemenPerdagangan. 0n nn nnnnn aneHim. 1 dari 7 him. Put. No.219/B/2009/PT.TUN.JKT.6. NAUFI AHMAD NAUFAL, S.H.M.H., Staf BiroHukum Departemen Perdagangan.7.

;Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan;TH STV OIG, BH) pn n nanan nnn nnn nnerPelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan danKepatuhan Internal Kanwi DJP Jawa Tengah Il;Tri S@tyONO, SH. ; nn2 ne nae nnn en nnn nnn nee nee nnnPelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan danKepatuhan Internal Kanwi DJP Jawa Tengah Il;Putusan Nomor 166/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 3Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan memilih alamat padaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah Il, JalanM.T.

FARIKH, SH, MM, Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Lamongan;8.MOHAMMAD DWI KORIANTO, SH, CN, Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada bagian hukum SetdaKabupaten Lamongan;JOKO NURSIYANTO, SH, MH, Kepala Sub BagianDokumentasi dan Informasi hukum pada Bagian HukumSetda Kabupaten Lamongan;MATALI, SH, Kepala Sub bagian Perundangundanganpada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan; NIKMAH, SH, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padabagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan;Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan