Ditemukan 126119 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pendidikan penidikan penyediaan pendididkan penyarikan
Penelusuran terkait : Penghentian penyidikan Mengahalangi penyidikan Teknik penyidikan tppu Sah atau tidaknya penyidikan Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 16-08-2021 — Putus : 07-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 7 September 2021 — Pemohon:
AHMAD DIPODITIRO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA SELATAN, cq. KASAT RESKRIM POLRES METRO JAKARTA SELATAN
156 — 86
  • Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan;b.
    Bahwa atas rekomendasi dari hasil gelar Perkara selanjutnyaTERMOHON menerbitkan admistrasi Penyidikan berupa :20. Bahwa atas rekomendasi dari hasil gelar Perkara selanjutnyaTERMOHON menerbitkan admistrasi Penyidikan berupa :e SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN Nomor :SPPP /43/XII/RES.1.24/2020/Restro Jaksel tanggal 31Desember 2020 yang di tanda tangani oleh KEPALAKEPOLISIAN RESORT JAKSEL KOMISARIS BESAR POLISIBUDI SARTONO. S.I.K,.
    (Bukti T34) dan (BUKTI T35)Dengan demikian Proses Penyelidikan dan Penyidikan danpenghentian Penyidikan yang dilakukan TERMOHON terhadapkasus LP / 1583/ K/VIII/2018/PMJ/Res Jaksel tanggal 28Agustus 2018 atas nama Pelapor ASFA DAFY BYA.
    . maupun Pekap O06 Tahun2019 Tentang managemen Penyidikan Tindak Pidana danperaturan lainnya.ll.
    penghentian Penyidikan kepada pelapor, JPU, dantersangka atau penasihat hukumnya.(4) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusanpraperadilan dan/atau ditemukan bukti baru, penyidik harus melanjutkanpenyidikan kembali dengan menerbitkan surat ketetapan pencabutanpenghentian penyidikan dan surat perintah penyidikan lanjutan.Menimbang, bahwa kemudian Peraturan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, Pasal 30 menyebutkan sebagaiberikut:(1) Penghentian penyidikan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 23-08-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 01-10-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 83/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 29 September 2021 — Pemohon:
1.Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI
2.Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia LPHI
Termohon:
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Indonesia
32 — 0
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 14-03-2018 — Putus : 06-04-2018 — Upload : 25-07-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN Pbr
Tanggal 6 April 2018 — Pemohon:
NOV IRWAN
Termohon:
Polresta Pekanbaru
29 — 2
  • Menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah secara hukum.

    • Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon.

Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 01-11-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 27-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 107/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Nopember 2021 — Pemohon:
YOULA F.F.N. RARUNG
Termohon:
Ditreskrimum Polda Metro Jaya
11 — 3
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 08-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 28-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 95/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Nopember 2021 — Pemohon:
Guntoro
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia
17 — 2
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 18-01-2021 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Jmb
Tanggal 8 Februari 2021 — Pemohon:
SUYANTO
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA JAMBI CQ. DIRESKRIMUM POLDA JAMBI
40 — 14

  • MENGADILI :

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
    2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/39.C/IX/RES.1.11/2020 Ditreskrimum tanggal 10 September 2020 yang diterbitkan oleh Termohon tidak sah ;
    3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B38/II/2020/Jambi/SPKT B tanggal 14 Februari 2020;
    4. Membebankan biaya kepada negara
    dan Penetapan Tersangkadengan Surat Penetapan Nomor : S.Tap/45/VIII/Res.1.1I/2020, tanggal 10Agustus 2020Bahwa dengan telah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan berartibahwa Termohon sudah menemukan telah terjadinya tindak pidana,sehingga Termohon melanjutkannya prosesnya menjadi Penyidikan.3.
    cukup Bukti, seharusnya Termohon tetapmelanjutkan penyidikan dan melimpahkan berkas perkaranya ke penuntutumum, bukan malah menghentikan penyidikan dengan alasa tidak cukupbukti.4.
    Pembina fungsi pengawasan Penyidikan diemban olehBiro Wassidik Bareskrim Polri yang salah satu tugas pokoknyaadalah menyelenggarakan gelar perkara terhadap kasus yangsedang dilakukan penyidikan oleh penyidik Polri, melaksanakanmonitoring, pengawasan, memberikan saran dan evaluasi prosespenyidikan.
    Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik /39.b/IX/Res.1.11/ 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020. Diberi tanda T22;23. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan NomorS.Tap/39.c/IX/RES.1.11/ 2020/ Ditreskrimum, tanggal 10 September 2020.Diberi tanda T2324. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan NomorSPPP/27.b/IX/ RES.1.11. / 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020.Diberi tanda T24;25.
    Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik /39.b/IX/Res.1.11/ 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020. (bukti T22);23. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan NomorS.Tap/39.c/IX/RES.1.11/ 2020/ Ditreskrimum, tanggal 10 September 2020.(bukti T23)24. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan NomorSPPP/27.b/IX/ RES.1.11. / 2020 /Ditreskrimum tanggal 10 September 2020.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 06-09-2022 — Putus : 04-10-2022 — Upload : 04-10-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Brt
Tanggal 4 Oktober 2022 — Pemohon:
1.SUPRIHATIN
2.MEYTA SETYAWATI SUKAMTO
3.CHRISTIAN PRIAMBADA
Termohon:
PEMERINTAH NEGARA KESATUAN R.I Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA METRO JAYA Cq POLRES METRO JAKARTA BARAT
17 — 2
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 15-12-2022 — Putus : 02-01-2023 — Upload : 05-01-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 31/Pid.Pra/2022/PN Mks
Tanggal 2 Januari 2023 — Pemohon:
HJ. KASMAWATI BINTI H. MUHAMMADIAH
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KEPALA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SULSEL
46 — 17
  • Muhammad Amir Jo Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/73/XII/ RES.1.24/2022/Ditreskrimum, tanggal 14 September 2022 adalah sah menurut hukum;
  • Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan sebesar Nihil;
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus
Register : 04-03-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Rgt
Tanggal 19 Maret 2019 — Pemohon:
BONAR SITINJAK
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu Cq Kasat Reskrim Polres Inhu
45 — 15

  • MENGADILI

    1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/28/IX/2018/Reskrim, tanggal 10 September 2018 syah secara hukum
    3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil;
    Bahwa atas Laporan Pemohon termohon telah melakukan Penyidkan dengansurat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/80/VIII/Reskrim tanggal 22 Agustus2017, dan atas Penyidikan laporan Pemohon, pihak Termohon telah melakukanPenghentian Penyidikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidkan No.SPPP/28/IX/2018/Reskrim, tanggal 10 September 2018 ;3.
    Bahwa TERMOHON telah melakukan Penghentian Penyidikan terhadapPerkara yang dilaporkan oleh PEMOHON sudah sesuai dengan ketentuanpasal (Pasal 109 KUHAP).Poin 4 TERMOHON menjelaskan sebagai berikut :a. Bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON atasdasar Laporan PEMOHON, telah diberitahukan kepada Kepala KejaksaanNegeri Indragiri Hulu.b. Penghentian Penyidikan tersebut TERMOHON juga telah memberitahukankepada PEMOHON;c.
    pada tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik,karenanya, setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak Penyidik secararesmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).Bahwa dalam pelaksanaannya, sering terjadi adanya pemberitahuandimulainya penyidikan yang berlarutlarut tanpa penyelesaian, sehinggamengakibatkan ketidakjelasan, terkait dengan apakah proses penyidikan terhadapsuatu perkara pidana ini dihentikan atau sebenarnya, berkasnya sudah diserahkanke
    rumusanyang jelas mengenai pemberitahuan perkembangan penyidikan, yang dilakukandengan Penyidik memberitahukan tentang perkembangan penyidikan kepadaPenuntut Umum, atau Penuntut Umum minta penjelasan kepada penyidik atasperkembangan penyidikan.Bahwa sebagaimana diketahui, bahwa dalam KUHAPidana belum adaketentuan yang memuat tentang definisi penghentian penyidikan.
    Penyidikan Tindak Pidana, dan kesimpulan gelar perkara dapat ditingkatkan ke proses Penyidikan;Menimbang, bahwa setelah proses penyelidikan dapat ditingkat menjadiproses penyidikan, Termohon untuk kepentingan penyidikan tindak pidana yangdilaporkan oleh Pemohon mengeluarkan Surat Perintan Penyidikan denganNomor : SP.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 11-07-2022 — Putus : 04-08-2022 — Upload : 04-08-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 59/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 4 Agustus 2022 — Pemohon:
PT Bank Mandiri Persero Tbk
Termohon:
DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI
32 — 13
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 153/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 3 Desember 2018 — Pemohon:
Desyana,SH.MH,dkk
Termohon:
Bareskrim Polri Cq Direktorat Tindak Pidana Korupsi
132 — 83
  • bidang penyelidikan dan penyidikan tindakpidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturanperundangundangan lainnya.
    SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/27/II/2016/Dit.Reskrim Um,tanggal 5 Februari 2016, TERMOHON PRAPERADILAN telahmelakukan tindakan penyidikan terhadap berdasarkan Laporan PolisiNo.: LP/226/II/2015/Bareskrim, tanggal 24 Februari 2015 atas atasdugaan tindak pidana korupsi pada kegiatanimplementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada KemenkumhamRI T.A 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atauPasal 3 dan Pasal 23 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana
    Batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya SuratPerintah Penyidikan meliputi:a. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sullit.b. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit.c. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang.d. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah10.11.Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Denny Indrayana adalahterlapor atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatanimplementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada KemenkumhamRI T.A 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
    , karenafaktanya proses penyidikan atas perkara aquo masih berjalan.2.
    Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohontelah melakukan penghentian penyidikan karena tidak dilimpahkannyaperkara aquo ke Pengadilan adalah dalil yang sama sekali tidakberalasan. Perlu Termohon kemukakan pada persidangan ini bahwapenyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum olehkarenanya proses penyidikan tidaklah bisa dianggap remeh dan mudahserta tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 28-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Tpg
Tanggal 14 Oktober 2019 — Pemohon:
1.BOYAMIN Bin SAIMAN
2.KOMARYONO, SH
Termohon:
1.Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
2.Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
3.Kepala Badan pemeriksa Keuangan Perwakilan Prov. Kepulauan Riau
4.Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Prov. Kepri
185 — 731
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 11-05-2022 — Putus : 13-06-2022 — Upload : 20-06-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Utr
Tanggal 13 Juni 2022 — Pemohon:
MARIA CHRISTIANTY
Termohon:
SUBNIT III RESKRIM POLSEK METRO PENJARINGAN
23 — 12

  • M E N G A D I L I :

    1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
    2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Dik.34/IV/RES 1.11./2022/ Sek.Penj, Tanggal 16 April 2022 terhadap Laporan Polisi No: 396/180/K/IV/2021/Sek.Penj Tanggal 26 April 2021 atas Nama PELAPOR MARIA CHRISTIANTY dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan No: B/1169/IV/ RES.1.11/ 2022/Sek.penj tanggal 16 April 2022 Rujukan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus
Register : 30-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 12/Pid.Pra/2019/PN Tng
Tanggal 20 Mei 2019 — Pemohon:
SAHARA IMANUDDIN
Termohon:
KAPOLRES TANGERANG SELATAN
103 — 78
  • oleh karena pokok permasalahan didalam permohonanaquo adalah tentang Penghentian Penyelidikan , maka terlebin dahulu Hakim akanmengutip pengertian penyelidikan sebagaimana yang dicantumkan didalam UUNo.8 tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dalam Bab tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 yang berbunyi :Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari danmenemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana gunamenentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
    Penyelidikannya ,Termohon melakukan GelarPerkara dan masingmasing personil yang bertugas melaksanakan PenyelidikanSesuai dengan Surat Tugas dan Surat Perintahn Penyelidikan , memberikanPendapat/Saran atas hasil Penyelidikannya (bukti T32 sampai T34), danberdasarkan hasil gelar perkara tersebut , dari Hasil penyelidikan yang telahdilakukan, disimpulkan terhadap tindak pidana Memasuki pekarangan orang laintanpa jjin yang berhak yang dilaporkan Sahara Imanuddin (i.c Pemohon ) tidakdapat dipakai ke tingkat penyidikan
    dalam salah satu babnya yaitu BAB X Bagian Kesatu mengaturmengenai Praperadilan, sebagaimana sudah diatur secara limitative dalam pasal77 huruf a KUHAP ;Bahwa dalam pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan :Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa danmemutus menurut cara yang diatur dalam undangundang ini tentang :a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan ataspermintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasatersangka;b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
    , sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP yaitu tentang :a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikanatau penghentian penuntutan;b) Ganti kerugian atau rehabilitasi yang berhubungan dengan penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan;Praperadilan berdasarkan penjelasan diatas hanyalah menguji dan menilaitentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukanpenyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatanpenangkapan, penahanan, penghentian penyidikan
    Penyelidikan yang ditetapkan termohon telah disampaikan kepadaPemohon sesuai dengan bukti P6 dan sesuai juga denagn bukti T39 ;Menimbang bahwa oleh karena apa yang menjadi objek Pra Peradilantersebut sudah ditentukan secara terbatas sesuai denganPasal 77 KUHAP, makatidak ada alasan bagi Hakim untuk menafsirkannya karena sudah jelasaturannya ; Bahwa jika menurut Termohon tidak ditemukan adanya peristiwapidana berdasarkan hasil penyelidikannya, maka tidak ada alasan untukmelanjutkan pemeriksaan ketingkat penyidikan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 30-11-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 19-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 90/Pid.Pra/2017/PN Mdn
Tanggal 31 Januari 2018 — Pemohon:
JULINA
Termohon:
1.KAPOLRI cq KAPOLDASU
2.KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KAPOLRESTABES MEDAN
3.KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KAPOLRESTABES MEDAN cq KASAT RESKRIM POLRESTA MEDAN
4.KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KAPOLRESTABES MEDAN cq KASAT RESKRIM POLRESTA MEDAN cq KAPOLSEK MEDAN BARU
5.KANIT RESKRIM POLSEK MEDAN BARU
6.PENYIDIK PEMBANTU PADA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN BARU an BRIPKA SRI STINA DEWI SH
1 — 0
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 25-06-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 23 Juli 2018 — Pemohon:
HANDAJA DHARMAHUTAMA
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN RI CQ KAPOLDA RI CQ KEPALA POLRES METRO JAKARTA PUSAT
2.PEMERINTAH R.I Cq KEJAKSAAN AGUNG R.I
165 — 185

  • - Menolak eksepsi Termohon II;

    Dalam Pokok Perkara

    1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebahagian;
    2. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Nomor S.Tap/60/S.7/II/2018/Restro JP tanggal 5 Februari 2018 tentang Penghentian Penyidikan
    Alexis Soesty Astoeti Soedibjo, OSU adalah tidak sah secara hukum;
  • Memerintahkan Termohon I untuk mencabut Surat Ketetapan Nomor S.Tap/60/S.7/II/2018/Restro JP tanggal 5 Februari 2018 tentang Penghentian Penyidikan atas Tersangka Sr.
    Alexis Soesty Astoeti Soedibjo, OSU;
  • Memerintahkan Termohon I menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan terhadap Laporan Polisi No. 025/K/I/2012/Res.JP tertanggal 07 Januari 2012 dan Laporan Polisi No. 161.A/A/V/2013/Restro.JP tertanggal 28 Mei 2013;
  • Menghukum Termohon I untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;
  • Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
    • Bahwa berdasarkan Laporan polisi tersebut selanjutnya Termohon menerbitkan administrasi penyelidikan dan Penyidikan (vide pasal 1butir 2 dan butir 5 KOHAP) sebagai berikut:2.1 Surat Perintah Tugas;2.2 Surat Perintah Penyidikan;.
    Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Pendapatan tersebut selanjutnyaTermohon menerbitkan administrasi Penyidikan (vide pasal 1 butir 2dan butir 5 KUHAP) sebagai berikut:5.1 Surat Perintah Tugas;5.2 Surat Perintah Penyidikan;5.3 Surat perintah dimulainya Penyidikan kepada KepalaKejaksaan Tinggi DKI Jakarta;6.
    Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas/3231/C.12/VIII/2017/Res JP,tanggal 22 Agustus 2017, diberi tanda T 8 d; Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.P Sidik/227/S.6/II/2015/Res JPtanggal 4 Februari 2015, diberi tanda T 9 a; Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.P Sidik/609/S.6/IV/2015/Res JPtanggal 20 April 2015, diberi tanda T 9 b; Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.P Sidik/1370/S.6/VII/2015/Res JPtanggal 27 Juli 2015, diberi tanda T 9c; Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.P Sidik/1509/S.6/VIII/2015
    , diberi tanda T 36;Surat Perintah Penghentian Penyidikan, diberi tanda T 37;Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, diberi tanda T 38;Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kepala KejaksaanNegeri Jakpus, diberi tanda T 39;Perjanjian Kerjasama antara Perkumpulan Strada dengan PT.
    Hasil Penyidikan No.
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Pidana Khusus
Register : 18-01-2024 — Putus : 27-02-2024 — Upload : 15-03-2024
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pbu
Tanggal 27 Februari 2024 — Pemohon:
RUDI RUSMADI Bin DJOHAN FANDIL
Termohon:
Kepala Kepolisian R.I. Cq. KAPOLDA Kalimantan Tengah Cq. KAPOLRES Kotawaringin Barat
12 — 10
  • S.Tap/06/XI/2023/Satreskrim, Tanggal November 2023 Tentang Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor. LP/B/342/XII/2022/SPKT/POLRES.KOBAR/POLDA.KALTENG Tanggal 08 Desember 2022 juncto Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor.
    B/06/XI/RES.1.9/2023/ Satreskrim, tanggal 27 November 2023 yang diterbitkan Termohon tidak sah;
  • Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan Penyidikan Perkara Tindak Pidana atas nama Para Tersangka Sdr.SAMSU AZHAR, Sdr.RAMLAN dan Sdr.SAFRUDIN berdasarkan Laporan Polisi Nomor. LP/B/342/XII/2022/SPKT.SATRESKRIM/POLRES.KOBAR/POLDA.KALTENG tanggal 08 Desember 2022;
  • Menghukum Temohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Khusus
Register : 27-07-2022 — Putus : 16-08-2022 — Upload : 29-08-2022
Putusan PN SANGGAU Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Sag
Tanggal 16 Agustus 2022 — Pemohon:
SANTI AN NISAA
Termohon:
PEMERINTAH RI Cq. KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALBAR Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SANGGAU
28 — 3

  • MENGADILI :

    1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP/SP3) Nomor : SPPP/3/VI/2022/Reskrim tertanggal 06 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum;
    3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan perkara yang dilaporkan oleh Pemohon dengan Laporan Polisi Nomor : LP. B / 287 / X / 2021 / SPKT.
Pengadilan PN LIMBOTO Pidana Khusus
Register : 25-06-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 09-04-2020
Putusan PN LIMBOTO Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Lbo
Tanggal 10 Juli 2019 — Pemohon:
DEDY DAUNA
Termohon:
Pemerintah RI cq Kapolisian RI Cq Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Limboto
100 — 58
  • Bahwa yang menjadi dasar penghentian penyidikan tersebut karenaberdasarkan hasil penyidikan perkara ini tidak cukup bukti atauperistiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau karena halhalyang sebagaimana diatur dalam UndangUndang berdasarkan :a. Surat Ketetapan Kapolres Gorontalo NomorS.Tap/128/V1/2019/Reskrim tanggal 12 juni 2019;b. Surat Perintah Penghentian Penyidikan NomorSP.Sidik/104.b/VI/2019/Reskrim tanggal 12 juni 2019Il. PEMBAHASAN HUKUM1.
    Sementara proses penyidikan esensinyaberbeda, proses penyidikan dalam perbawaslu pasal 1 angka 27 adalahfilosofinya untuk mencari dan mengumpulkan bukti.
    Sementara proses penyidikan esensinyaberbeda, proses penyidikan dalam perbawaslu pasal 1 angka 27 adalahHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Lbofilosofinya untuk mencari dan mengumpulkan bukti.
    Kalau tidakdisebutkan berlaku semi hukum acara pidana kewenangan SP3, SP3 itumerupakan monopoli dari penyidikan tapi pembahasannya dibahas secarabersama maka dia bisa menjadi objek praperadilan sebagaimana pasal 77.SP3 itu bahasa penghentian penyidikan tidak dikenal dalam perbawasluadapun syaratsyarat SP3 pun tidak disebutkan sehingga dia mengacu kehukum acara pidana bahwa ketika tidak ditemukan cukup bukti peristiwapidana dihentikan demi hukum di penyidikan tapi penghentian penyidikan ituharus melibatkan
    Sah atautidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaandemi tegaknya hukum dan keadilan; c.
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Khusus
Register : 25-04-2024 — Putus : 30-05-2024 — Upload : 06-06-2024
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bek
Tanggal 30 Mei 2024 — Pemohon:
SARPANI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR BENGKAYANG cq SATLANTAS POLRES BENGKAYANG.
17 — 7

  • DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/02/III/YAN.3.4./2024/Satlantas tanggal 8 Maret 2024 dinyatakan tidak sah;
    3. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SPPP/01/IV/YAN.3.4./2024/LL tanggal 5 April 2024 dinyatakan tidak sah;
    4. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan Perkara dugaan tindak pidana sesuai