Ditemukan 5414 data
132 — 42
Jalan Tol Lingkarluar Jakarta Nomor : 888/KPTS-JLJ/XI/2015 tentang Kompensasi Bulanan Bagi 317 (Tiga Ratus Tujuh Belas) Karyawan Tetap Dengan Jabatan Pengumpul Tol dan Perubahan Pertama Keputusan Direksi PT. Jalan Tol Lingkarluar Jakarta Nomor : 888/KPTS-JLJ/XI/2015 tentang Kompensasi Bulanan Bagi 317 (Tiga Ratus Tujuh Belas) Karyawan Tetap Dengan Jabatan Pengumpul Tol, antara Penggugat Rekonpensi dengan masing-masing Para Tergugat Rekonpensi;3.
JALAN TOL LINGKARLUAR JAKARTA;
118 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
JALAN TOL SEKSI EMPAT;;
54 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA
JALAN TOL LINGKARLUAR JAKARTA, berkedudukandi Jalan Plaza Tol Jati Asih, Jalan Raya Komsen WibawaMukti No. 4, Bekasi;Hal. 4 dari 23 hal. Put.
Jalan Tol Lingkarluar Jakarta (bukti P7);17.Bahwa Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Bekasi mengeluarkanAnjuran No.567/2613/TKT.2/X1/2008 tetangal 14 November 2008, yangpetikan Anjurannya sebagai berikut (bukti P8) :MENGANJURKAN :1. Agar PT. Jalan Tol Lingkarluar Jakarta mempekerjakan kembali Sadr.Arief Mansyah Mardan, dkk (48 orang);2. Agar PT.
Jalan Tol Lingkarluar Jakarta membayar upah pekerja Sdr.Arief Mansyah Mardan, dkk (48 orang) bulan; kekurangan bulan Julidan bulan Agustus, September, Oktober 2008 sebesar 100%;3. Agar Sdr. Arief Mansyah Mardan, dkk (48 orang) segera melapor kePT. Jalan Tol Lingkarluar Jakarta untuk siap bekerja kembali palinglambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak Anjuran ini diterima;4.
Jalan Tol Lingkarluar Jakartasebagaimana dinyatakan dalam Surat Gugatan pada, halaman ke6 butirke sebagai berikut :"Bahwa Penggugat pada awalnya mereka direkrut oleh KoperasiKaryawan PT. Jalan Tol Lingkarluar Jakarta dst ..." (garis bawah olehTergugat);Berdasarkan fakta hukum ini, sekali lagi terbukti Penggugat bukanlahpekerja Tergugat. Dengan perkataan lain hubungan hukum yang terjadiadalah antara Penggugat dengan Koperasi PT. Jalan Tol LingkarluarJakarta;9.
Jalan Tol Lingkarluar Jakarta. Padahalmerupakan fakta, hukum yang tidak terbantahkan hubungan hukum yangterbentuk adalah sebatas antara, Penggugat dengan Koperasi KaryawanPT.
156 — 621 — Berkekuatan Hukum Tetap
RODIH ALI, DKK VS PT JALAN TOL LINGKARLUAR JAKARTA
,dan kawankawan, Para Advokat, berkantor di Ruko GrandNaomi Jalan Raya Jati Mekar Nomor 25 Jati Asih, KotaBekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19Februari 2018:Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;LawanPT JALAN TOL LINGKARLUAR JAKARTA, berkedudukan diPlaza Tol Jatiasin, Jalan Wibawa Mukti Nomor 1 Jatiasih, KotaBekasi, Jawa Barat, diwakili oleh Ir.
Menyatakan Keputusan Direksi PT Jalan Tol Lingkar luar Jakarta Nomor888/KPTSJLJ/XI/2015 tentang Kompensasi Bulanan bagi 317 (tiga ratustujuh belas) karyawan tetap dengan jabatan Pengumpul Tol danPerubahan Pertama Keputusan Direksi PT Jalan Tol Lingkar luar JakartaNomor 888/KPTSJLJ/XI/2015 tentang Kompensasi Bulanan bagi 317(tiga ratus tujun belas) karyawan tetap dengan jabatan Pengumpul Tol,antara Penggugat Rekonvensi dengan masingmasing Para TergugatRekonvensi;3.
2015 tentang KonpensasiBulanan bagi 317 (tiga ratus tujun belas) Karyawan Tetap denganJabatan Pengepul Tol dan Perubahan Pertama Keputusan Direksi PTJalan Tol Lingkar luar Jakarta Nomor 888/KPTSJLJ/XI/2015 tentangKonpensasi Bulanan bagi 317 (Tiga ratus tujuh belas) Karyawan Tetapdengan Jabatan Pengepul Tol antara Termohon Kasasi/dahuluPenggugat dengan masingmasing Para Pemohon Kasasi/dahulu ParaTergugat Rekonvensi, karena tidak sesuai dengan isi ketentuan Pasal103 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Jalan
Tol Lingkar luar Jakartaperiode 20122014:Menyatakan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Rekonvensi telahmelakukan kekurangan pembayaran kepada masingmasing PemohonKasasi/dahulu Tergugat Rekonvensi, berupa Tunjangan Uang Makan,Tunjangan uang Transport dan Tunjangan Uang Operasional setiapbulannya terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2018;Menyatakan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Rekonvensi tidakmembayar hakhak kepada Pemohon' Kasasi/dahulu TergugatRekonvensi berupa Uang Jasa Produksi sebagaimana
dimaksud dalamisi ketentuan Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 Perjanjian KerjaBersama (PKB) PT Jalan Tol Lingkar luar Jakarta periode 20122014;Atau, Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkaraini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti memori kasasi tanggal 18 September 2018 sertakontra
648 — 232
PemohonGUNTUR RADITYA WARDHANALIE SUGIARTOTermohonKANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BATANG SEMARANG IISATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH I PENGADAAN TANAH JALAN TOL BATANG SEMARANG IIKANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK KJPP SIH WIRYADI PARTNER
Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I,cq. Pengadaan Tanah Jalan Tol Batang Semarang Il, Alamat : Jl.Srondol Indah V No. 3 SemarangDalam hal ini SUDIYONO, ST.MT , Jabatan PPK BatangSemarang Il,alamat JI. Srondol Indah V Nomor 3 Kota Semarang, memberi KuasaSubtitusi kepada SADIMAN, Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi JawaTengah selaku Jaksa Pengacara Negara, alamat Jalan PahlawanNomor 14 Semarang, memberikan Kuasa Khusus kepada:1.
Bahkan, dalam Pasal19 ayat (2) menyatakan Pengusahaan jalan tol meliputipendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi,pengoperasian, dan/atau pemeliharaan dapatdilaksanakan olehPemerintah dan/atau Badan Usaha, ini berarti pembangunanjalam tol adalah sebuah bisnis.Pasal 21 ayat (1) telah dengan jelas menyebutkanbahwaPengusahaan jalan tol olen Badan Usaha sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 meliputi:a. seluruh lingkup pengusahaan jalan tol yang layak secaraekonomidan finansial;b. pengoperasian
Tol Batang Semarang Il Seksi V di KotaSemarang, telah menetapkanKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SIHWIRYADI & Rekan sebagai penilai bidang tanah terkena pengadaantanah untuk pembangunan Tambahan Ruas Jalan Tol Batang Semarang Il Seksi V di Kota Semarang..Halaman 28 dari 70 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PN.Smg.7.
, yang terkena jalan tol hanya 1.579 m?,sehingga tersisa 10.866 m2. Dengan luas tapak/lantai dasar bangunanyang diizinkan seluas 7.088 m?
tol dalam SK Gubernur Jateng ;Bahwa saksi ikut dalam Konsultasi Publik sebanyak 10 15 kali dansudah tahu sebagian lokasi tanah akan kena proyek jalan tol, saksi sudahmelapor ke P.Guntur tapi tidak ditanggapi, katanya : ikuti saja prosesnya,sampai seterusnya tidak ada keberatan sehingga keluar bukti P34 danbukti P35 ternyata P.Guntur tidak sepakat atas nilai ganti ruginya ;Bahwa sebagai karyawan free lance dibagian opersional, saksi ikut aktifuntuk masalah tanah yang terkena jalan tol Semarang Batang
243 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
RUSLI, dk vs PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL SERPONG CINERE, dk
180 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO-BITUNG dan atau SEKRETARIS PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG, 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA tersebut;
KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALANTOL MANADO-BITUNG dan atau SEKRETARISPELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLMANADO BITUNG, DKVSDr. EDISON TATULUS SAB., MAP., M.Min., Ph.D
Memeriksa, mengadili sendiri, serta memutuskan: Menetapkan sah danberharga suratsurat yang diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Tanahterkait dengan ganti rugi tanah Pembangunan Jalan Tol ManadoBitungtermasuk didalamnya penetapan nilai ganti rugi tanah objek perkarakeberatan;5.
kontra memori kasasi tanggal 3 Januari 2018 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Negeri Bitung, salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa terlepas dari alasan kasasi, permohonan kasasi tersebutdapat dibenarkan, oleh karena permohonan keberatan yang diajukanPemohon Kasasi tidak menggugat pula instansi yang memerlukan tanah yaitupihak Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat c/q DirektoratJenderal Bina Marga c/q Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan
Tol Wilayah IIManadoBitung II, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Huruf b.2Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016, permohonan keberatanyang diajukan Pemohon Keberatan, kurang pihak yang digugat (p/unum litisconsortium), sehingga memenuhi syarat formil gugatan;Halaman 3 dari 5 hal.
Nomor 2156 K/Padt/2018Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: KETUA PELAKSANAPENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADOBITUNG dan atau SEKRETARISPELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG dankawan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor114/Pdt.G/2017/PN Bit. tanggal 20 Oktober 2017 selanjutnya MahkamahAgung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimanayang
KETUAPELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADOBITUNGdan atau SEKRETARIS PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALANTOL MANADO BITUNG, 2. BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI SULAWESI UTARA tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 114/Pdt.G/2017/PN Bit. tanggal 20 Oktober 2017;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan permohonan keberatan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);2.
BUDIARTO KARIM
Tergugat:
1.Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Medan Binjai
2.Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II
160 — 64
Penggugat:
BUDIARTO KARIM
Tergugat:
1.Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Medan Binjai
2.Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II
POPI DUMALANG
Tergugat:
1.PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG II
174 — 89
Penggugat:
POPI DUMALANG
Tergugat:
1.PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG IIPanitia Pelaksana PengadaanTanah Jalan Tol Manado Bitung, berkedudukan di Jalan 17 AgustusKota Manado, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Terini A.PWoruntu, A.Ptnh, Meidy J.
Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol ManadoBitung, berkedudukan di Kelurahan ManemboNembo Tengah,Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, dalam hal ini diwakilikuasanya bernama Fiani Handry Pailit,SH, Nehemia GeraldiKowaas,SH dan Trey Berhimpong,SH selaku PelaksanaAdministrasi Umum dan Asisten Ahli Hukum pada Satuan KerjaPengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah Il Pengadaan Tanah Jalan TolManado Bitung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei2021 nomor UM.01.03/015415/005 yang telah didaftar
Tol ManadoBitung di lokasitersebut dimulai pada tahun 2013 karena pada tahun 2013 saksipernah diminta pihak kelurahan untuk membantu memasang patokpatok di daerah yang akan dilewati Jalan tol, kemudian tahun 2015pihak Apraisal minta bantuan saksi untuk datang ke lokasi dansekitar tahun 2016 saat pembagunan jalan tol disitu saksi tidak kelokasi lagi; Bahwa seingat saksi di atas tanah sengketa waktu itu ada tanamanpisang dan ubi jalar; Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah tanah rata karenadiratakan
Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 358 Tahun 2018tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol MandoBitung(T.1);Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pat.G/2021/PN Bit2. Surat keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 289a Tahun 2020tentang penetapan kembali Lokasi Pembangunan Jalan Tol ManadoBitung (T.2);3. Laporan Penilaian Harga tanah dari KJPP Pungs Zulkarnain Danrekan terhadap tanah milik NIB 0023 atas nama Popi Dumalangtanggal 13 Desember 2018 (T.3);4.
Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 358 Tahun 2018tentang Penatapan Lokasi Permbangunan Jalan Tol ManadoBitung(T.T4);5. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 289a Tahun 2020tanggal 17 November 2020 tentang Penetapan Kembali LokasiPembangunan Jalan Tol ManadoBitung di Propinsi Sulawesi Utara(T.T5);6. Surat Direktorat Jenderal Bina Marga No.
164 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUPARLAN, dkk VS PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLBAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II, dkk
Bahwa Penggugat tidak bermaksud mempersulit pemerintah dalammemajukan daerah dengan membangun jalan tol yang akan berpotensibesar memajukan daerah yang dilewatinya termasuk Provinsi Lampung;.
Nomor 2447 K/Pdt/2017Keputusan Nomor 217/PJT/X1/2015 tentang Penetapan Besarnya Nilai GantiKerugian Terkena Jalan Tol Kampung Karang Endah Kecamatan TerbanggiBesar Kabupaten Lampung Tengah;16.
Tol Trans Sumatera (JTTS); 1.
Tol Kelurahan Indra PutraSubing, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah tidakmempunyai kekuatan hukum; Menghukum Tergugat untuk membayar ganti Kerugian tanah milikPenggugat yang terkena proyek Jalan Tol BakauheniTerbanggi Besar IIper bidang kepada:1.
BakauheniTerbanggi Besar Il Nomor 217/PJT/XI/2015 Tentang Penetapan Besarnya NilaiGanti Kerugian Terkena Jalan Tol Kampung Karang Endah KecamatanTerbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;Bahwa petitum Penggugat tersebut mengenai tidak mempunyai kekuatanhukum Keputusan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol BakauheniTerbanggi Besar II Nomor 217/PJT/XI/2015 Tentang Penetapan Besarnya NilaiGanti Kerugian Terkena Jalan Tol Kampung Karang Endah Kecamatan TerbanggiBesar Kabupaten Lampung Tengah bukan
84 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
PONIMAN, dkk VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL PEKANBARU-KANDIS DUMAI, dkk
Memerintahkan kepada Para Tergugat dan pihak terkait untukmenghentikan pekerjaan Pembangunan Jalan Tol DumaiPekanbarusampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiaphari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini;Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2413 K/Pdt/2019Primair:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.
295 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUWARDI VS PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PEKANBARU KANDIS DUMAI KELURAHAN BAGAN BESAR, dkk.
Indonesia dalam rangka kegiatan hulu migas, yang berpotensimenjadi perkara di pengadilan, sehingga ganti rugi untuk tanah a quoakan di konsinyasi di pengadilan, sedangkan ganti rugi lainnya untukPemohon Keberatan telah dihitung secara layak dan independen olehTermohon Kasasi III:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Suwarditersebut harus ditolak serta mengabulkan permohonan kasasi PemohonKasasi Il : Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan
Tol Pekanbaru Kandis DumaiKelurahan Bagan Besar tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi Ill dikabulkan dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah,Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2998 K/Pdt/2020maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun
2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SUWARDItersebut; Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II: PELAKSANAPENGADAAN TANAH JALAN TOL PEKANBARU KANDIS DUMAIKELURAHAN BAGAN BESAR tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor15/Pdt.G/2020/PN Dum, tanggal 28 Mei 2020;MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Terlawan dan III;DALAM POKOK
66 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
JONY DKK VS PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLBAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II , DKK
Tol BakauheniTerbanggi Besar II untuk KampungGunung Sugih.
Nilai/oesaran ganti kerugian atas tanah PARAPENGGUGAT yang terkena Pembebasan Jalan Tol Trans Sumateratersebut sesuai dengan RESUME PENILAIAN PENGADAAN TANAHPEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENITERBAGGI BESAR IIDESA GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH adalahsebagai berikut: NO NAMA LU HA SUB L H SUB TANAAS RG TOTA U A TOTA MTA A L A R L TUMBNA TAN TANA Ss G BANG ' UHH AH/ H B A UNANM? M? A BN AG NU GN UA NN/ AMi?
Tol Trans Sumatera (JTTS):Halaman 26 dari 52 hal.
Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti Kerugian tanah milikPARA PENGGUGAT yang terkena Proyek Jalan Tol BakauheniHalaman 29 dari 52 hal. Put.
Tol Trans Sumatera (JTTS).Menghukum TERGUGAT II untuk melakukan Penilaian Ulang.6.
660 — 170
putusannya adalah sebagai berikut :
- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;
- Menyatakan Penetapan Termohon tentang bentuk dan nilai besaran Ganti Kerugian terhadap tanah milik Pemohon yang terdampak proyek Pembangunan Jalan
tol Cileunyi Sumedang-Dawuan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
- Menghukum Termohon untuk membayar nilai ganti kerugian atas tanah milik Pemohon yang terletak di desa Cileunyi Wetan ,Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagaimana dalam daftar bidang kavling nomor 37 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 509 dan luas tanah terdampak 4.768 M2 ( meter persegi ) dengan harga per-meternya Rp. 12.500.000,- ( dua belas juta lima ratus ribu rupiah
Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan dan Jalan Tol Soreang,Pasir Koja
M e n g a d i l i :
229 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT JASA MARGA PENGELOLA JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO
103 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
AM, DKK VS PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLBAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II, DKK
Tol BakauheniTerbanggi Besar II untuk KampungGunung Sari.
Nilai/oesaran ganti kerugian atas tanah Penggugat yang terkenaPembebasan Jalan Tol Trans Sumatera sebagaimana tertera dalamResume Penilaian Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol BakauheniTerbanggi Besar li Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sugih KabupatenHalaman 28 dari 80 hal. Put.
tanah yagdijadikan proyek JTTS (Jalan Tol Trans Sumatera) BakauheniTerbanggiBesar Il, tanpa melalui musyawarah maka dalildalil jawaban turuttergugat juga tidak dapat dipertahankan dan haruslah dikesampingkan.
Pertimbangan di halaman 63:Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas bahwa proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS)Halaman 41 dari 80 hal. Put.
membayar ganti Kerugian tanah milikPENGGUGAT yang terkena Proyek Jalan Tol BakauheniTerbanggiBesar Il per bidang kepada:Halaman 42 dari 80 hal.
267 — 50
HUTAMA KARYA JALAN TOL
54 — 0
Memerintahkan Jurusita melalui Panitera Pengadilan Negeri Jantho melakukan panggilan kepada Pemohon dan Termohon dan memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli Banda Aceh sejumlah Rp. 695.384.978,- (Enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) di Pengadilan Negeri Jantho pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, Pukul 10.00 Wib;2.
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II VS Yusri
Samsuri Sidik
Tergugat:
1.Pemerintah RI cq Menteri PUPR cq PPT cq SKIPL Jalan tol Cisumdawu
2.Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan Jalan Tol Cileunyi-Dawuan
97 — 44
Menimbang bahwa setelah hakim meneliti dan mempelajari perkara a quo, ditemukan bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia C/q Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Panitia Pengadaan Tanah Cq Satuan kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan Jalan Tol Cileunyi, sedangkan yang dimaksud dengan panitia pengadaan tanah menurutPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2006
Penggugat:
Samsuri Sidik
Tergugat:
1.Pemerintah RI cq Menteri PUPR cq PPT cq SKIPL Jalan tol Cisumdawu
2.Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan Jalan Tol Cileunyi-Dawuan
Terbanding/Tergugat I : TIM PENGADAAN TANAH JALAN TOL GEMPOL PANDAAN DAN MALANG
Terbanding/Tergugat II : PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL GEMPOL PASURUAN
43 — 26
Pembanding/Penggugat : ASNAH Diwakili Oleh : BARIYOTO SH
Terbanding/Tergugat I : TIM PENGADAAN TANAH JALAN TOL GEMPOL PANDAAN DAN MALANG
Terbanding/Tergugat II : PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL GEMPOL PASURUAN., danBARIYOTO, S.H, Para Advokat Penasihat Hukum, beralamatkantor di Jodokan RW.05 Desa Cangkringmalang, KecamatanBeji Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal1 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT /PEMBANDING;MelawanPengadaan Tanah Jalan Tol GempolPandaan = danDirektorat Jenderal Bina Marga Kementerian PekerjaanUmum, beralamat di Jalan Anjasmoro No. 50 Turirejo,LawangMalang, semula disebut sebagai:.
TERGUGAT I:Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAJIH SUGIANTOdan RIKKY NAPITUPULU, PNS dan staf PPK PengadaanTanah Ruas Jalan Tol GempolPasuruan dan GempolPandaan berkantor di jalan Sultan Agung Nomor 22 kotaPasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April2016, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /TERBANDING;2.
Bahwa sekira antara tahun 2011 sampai pada tahun 2013 sebagian dariTANAH OBYEK SENGKETA tersebut diketahui akan dibebaskan untukkepentingan pembangunan Jalan Tol Gempol Pandaan di KabupatenPasuruan;3.
Tol Gempol Pandaan diKabupaten Pasuruan;4.
Bahwa Pelaksana Pengadaan Tanah (PPT) tidak menangani prosespengadaan tanah untuk jalan tol Gempol Pandaan dan datadata yangberkaitan dengan itu tidak diserahkan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T)kepada Pelaksana Pengadaan Tanah (PPT).