Ditemukan 138222 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : - adat Tanah adat Perkawinan adat
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 16-10-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 212/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 4 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : ABDUL ARIFIN
Terbanding/Tergugat I : KHARUDIN
Terbanding/Tergugat II : KASMIDAR
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA DESA PANGKALAN GONDAI
209 — 110
  • PUTUSANNOMOR 212/PDT/2019/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :ABDUL ARIFIN, Pemangku Adat Petalangan Bathin Hitam Sungai Medang,Kecamatan Pangkalan Kuras, beralamat di Dusun II Sei MedangRT 004 RW 004, Kelurahan Kesuma, Kecamatan PangkalanKuras, Provinsi Riau, Umur 56 Tahun, Agama Islam.Dalam hal
    Menyatakan Terbanding dan II telah melakukan perbuatan melawanhukum dengan menguasai, mengolah serta mengalih fungsikan objektanah Ulayat Batin Hitam Sungai Medang tanpa seijin Pemangku AdatBatin Hitam Sungai Medang maupun masyarakat Adat Batin HitamSungai Medang ;8. Menyatakan suratsurat yang timbul dari Terbanding dan Il atastanah dalam perkara aquo tersebut adalah cacat hukum ;9.
Pengadilan PN MUARA ENIM Perdata
Register : 29-03-2023 — Putus : 19-09-2023 — Upload : 09-10-2023
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mre
Tanggal 19 September 2023 — Penggugat:
UDE INDA YADI, S.H.
Tergugat:
1.PT. BUMI SAWINDO PERMAI
2.PT. BUKIT ASAM, TBK
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Muara Enim
96 — 36
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 01-03-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 16-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 19/PDT/2017/PT JAP
Tanggal 27 April 2017 — Pembanding/Tergugat I : Tuan Yosep Bahamba Diwakili Oleh : LA BAI, SH
Terbanding/Penggugat : Ny.Salbiah Rengen Diwakili Oleh : LA IRIANI, SH
Turut Terbanding/Tergugat II : Tua Moy Namudat
207 — 117
  • Menyatakan menurut hukum transaksi jual belli tanah adat dan suratpernyataan pelepasan hak atas tanah adat terhadap obyek sengketasebagaimana tersebut dalam posita gugatan ini point 3 (tiga) antaraTergugat dan Tergugat II adalah tidak sah;6.
    Dewantara;Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan dan RumahLambertus Paulus;Adalah sesungguhnya tanah adat obyek sengketa tersebut di atasadalah milik Penggugat Salbiah Rengen;. Bahwa benar secara diamdiam dan tanpa sepengetahuan Penggugat,tanah adat milik Penggugat Salbian Rengen tersebut Tergugat Ilmengakui telah keliru/salah menjualnya kepada Tergugat YosepSoleman Bahamba sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);.
    Bahwa atas penjualan tanah adat milik Penggugat Salbiah Rengentersebut, saya Tergugat II sempat menerbitkan surat pelepasan hak atastanah kepada Tergugat I, namun tidak sampai selesai di proses karenatelah dicegah oleh Penggugat Salbian Rengen, kemudian suratpelepasan hak atas tanah tersebut sekarang telah ditarik kembali olehsaya Tergugat Il;.
    Menyatakan sebidang tanah adat sebagaimana tersebut pada positagugatan ini point 3 (tiga) adalah milik nenek Penggugat (Sopian NumudatAlm.) yang diperoleh atas pemberian sepupunya Tanahwade Numudatadalah sah;3. Menyatakan menurut hukum Sopiah Numudat mempunyai ahli waris sah(cucu) sebagaimana tersebut pada posita gugatan ini point 6 (enam) adalahsah;4.
    Menyatakan menurut hukum transaksi jual beli tanan adat dan suratpernyataan pelepasan hak atas tanah adat terhadap obyek sengketaHalaman 17 dari 26 Putusan Nomor 19/PDT/2017./PT JAP.sebagaimana tersebut dalam posita gugatan ini point 3 (tiga) antaraTergugat dan Tergugat II adalah tidak sah;6.
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 06-06-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 28-05-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 53/PDT/2014/PT KDI
Tanggal 21 Juli 2014 — Pembanding/Penggugat : HASAN TOONDU, SH Diwakili Oleh : WENCESLAUS LA RANGKA, SH
Pembanding/Penggugat : Drs. SOFFIAN TOONDU Diwakili Oleh : WENCESLAUS LA RANGKA, SH
Terbanding/Tergugat : PT. SAMBAS MINERALS MINING
Terbanding/Tergugat : BUPATI KONAWE SELATAN
426 — 276
  • Hak Milik yang lahir dari Hukum Adat:Hak milik yang lahir karena hukum adat yang salah satunya berupatindakan Pembukaan Tanah terhadap tanah yang dikuasai langsungoleh Negara (vide Pasal 22 UUPA serta Penjelasannya), yang manasebelum maupun sejak berlakunya UUPA, Pembukaan Tanah masihdijadikan sebagai salah satu bentuk terjadinya hak atas tanahberdasarkan hukum adat; halmana untuk memberikan kepastianhukum tentang pembukaan tanah tersebut, sejak berlakunya UUPAkhususnya Pasal 1 ayat 4(Bukti tambahan
    tanah tersebut di atas, diterbitkanPeraturan Mendagri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan WewenangPemberian Hak Atas Tanah, yang isinya mengatur dan memberikanwewenang kepada Gubernur, Bupati/Walikota serta Camat dan KepalaDesa;Pemberian Hak Atas Tanah, atau dengan kata lain (timbulnya hak atastanah berdasarkan Penetapan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal22 ayat 2 UUPA yang wewenangnya diberikan kepada Gubernur); sertaPemberian Izin Membuka Tanah (timbulnya hak milik atas tanahberdasarkan hukum adat
    Bahwa Pemohon telah menguasai secara nyata dan teruS menerustanah tersebut selama 20 tahun berturutturut dengan itikad baik, tidakdipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat, memuat pulaketerangan bahwa pemohon bersedia di tuntut baik pidana maupunperdata jika memberikan keterangan palsu;Hal. 7 dari 32 hal. Putusan No. 53/Pdt/PT.SULTRA.b.
    Pemerintah tentang eksistensipenguasaan atas tanah yang dikuasai oleh leluhurPEMBANDING/PENGGUGAT (hak milik atasberdasarkan hukum adat atau yang sering disebuthakhak Indonesia atas tanah);v Adanya pengakuan pemerintah tentangkeberadaan ahli waris dari Kerajaan tersebutsebagai bukti adanya peralihan hak kepemilikanturuntemurun tersebut;Y Adanya tindak lanjut pemerintah melaluipengakuan hak ~= milik yang didapatkanberdasarkan hukum adat melalui pembukaantanah serta merekomendasikan Kepada AhliwarisRaja
    Bahwa hukum pertanahan Indonesia secara tegas mengakuiserta mengakomodir adanya suatu hak atas tanah yang timbulkarena hukum adat. Bahwa secara hukum Surat KeputusanBupati Kendari No. 477 Tahun 1999 (bukti P1) merupakan buktiotentik adanya suatu hak atas tanah yang didapatkanberdasarkan Hukum Adat, yang secara tegas diakui oleh UUPAsebagai suatu hak lama yang kemudian akan didaftarkan untukmemperoleh sertifikat hak milik atas tanah yang didasari olehkonversi hakhak lama.
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 09-05-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 09-08-2022
Putusan PT JAYAPURA Nomor 36/PDT/2017/PT JAP
Tanggal 7 Agustus 2017 — Pembanding/Tergugat I : H. ABDUL JALIL BAHALE Diwakili Oleh : H. ABDUL JALIL BAHALE
Terbanding/Penggugat I : AHMAD WIHEL
Terbanding/Penggugat II : ISMAIL WIHEL
Terbanding/Penggugat III : MOH. SALEH WIHEL
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. MISOOL ECO RESORT
Turut Terbanding/Tergugat III : YOSEPH PIETER IPSAN IE, SH
121 — 25
Pengadilan PN ATAMBUA Perdata
Register : 16-07-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN ATAMBUA Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Atb
Tanggal 16 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
369 — 321
  • Bahwa pada tanggal 17 September 2016, antara Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan perkawinan suami isteri secara adat bertempat di rumah bapakPETRUS MAU PELUN yang dikukuhkan secara adat oleh kedua suku besar yaitu :SUKU TAUM ABE dan SUKU UKA ;2.
    Menyatakan hukum bahwa perkawinan Adat antara Penggugat dan Tergugat yangtelah disepakati secara adat PUTUS dan Tergugat membayar Denda Adat sebesarRp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana kesepakatan adat yangtelah dibuat dan ditandatangani bersma oleh kedua suku yaitu : SUKU TAUM ABE(Suku Penggugat) dan SUKU UKA (Suku Tergugat) pada tanggal 17 Desember 2016;3.
    putus dan Tergugatmembayar denda adat sebesar Rp. 50.000.000.
    (Lima Puluh Juta ) sebagaimanakesepakatan adat yang telah dibuat dan ditandatangani bersama oleh kedua sukuyaitu Suku Taum Abe (Suku Penggugat) dan Suku Uka (Suku Tergugat) pada tanggal17 Desember 2016 ;Bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat keberatan, karena Pengadilan Negeritidak berwenang mengadili perceraian perkawinan secara adat, sebab pihak yangberwenang adalah para tetua adat ;Bahwa sampai detik ini, belum ada putusan oleh para tetua adat tentang perceraianadat antara Penggugat II dengan
    antaraPenggugat dan Tergugat yang telah disepakati secara adat PUTUS dan TergugatHalaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Atbmembayar Denda Adat sebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah)sebagaimana kesepakatan adat yang telah dibuat dan ditandatangani bersama olehkedua suku yaitu : SUKU TAUM ABE (Suku Penggugat) dan SUKU UKA (SukuTergugat) pada tanggal 17 Desember 2016 dari dalil tersebut Majelis Hakim menemukandalam Posita atau Fundamentum petendi, tidak menjelaskan
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 22-06-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 03-02-2022
Putusan PN SORONG Nomor 80/Pdt.Bth/2021/PN Son
Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat:
1.Piter Seme
2.Stepanus Soon
Tergugat:
1.Septerianus Sarim
2.Marsince sarim
3.Seblum sarim
4.Alvius sarim
333 — 74
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 06-12-2021 — Putus : 11-08-2022 — Upload : 27-10-2022
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 57/Pdt.G/2021/PN LBB
Tanggal 11 Agustus 2022 — Penggugat:
ISNALDI
Tergugat:
1.B Dt. TANMAJOLELO (Meninggal Dunia) Digantikan oleh APRIYANTO Dt. TANMAJOLELO
2.B Dt. MANGKUTO MARAJO (Meninggal Dunia) Digantikan oleh DARLIS Dt. MANGKUTO MARAJO
3.MR Dt. SATI (Meninggal Dunia) Digantikan oleh WAHYUDI Dt. SATI
4.M Dt. BANDARO (Meninggal dunia) Digantikan oleh YULMAIDI Dt. BANDARO
5.M Dt. BASA (Meninggal Dunia) Digantikan Oleh MHD. NUR Dt. BASA
6.B. Dt. INDOMARAJO (Meninggal Dunia) Digantikan oleh BASIR Dt. INDOMARAJO
7.M Dt. MAJOLELO BASA
8.B Dt. RANGKAYO KACIAK (Meninggal Dunia) Digantikan oleh FAJRI Dt. RANGKAYO KACIAK
9.SY Dt. MAJO KANDO
10.K Dt. SINARO (Meninggal dunia) Digantikan Oleh JON Dt. SINARO
11.Z Dt. BANSO DIRAJO (Meninggal Dunia) Digantikan oleh ALI AMRAN Dt. BANSO DIRAJO
12.M Dt. SINARO PANJANG (Meninggal Dunia) Digantikan Oleh YUIH Dt. SINARO PANJANG
13.SN Dt. MAJOLELO (Meninggal Dunia) Digantikan Oleh DARLIS Dt. MAJOLELO
14.Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri RI c/q Gubernur Sumatera Barat
222 — 0
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 12-11-2012 — Putus : 14-01-2013 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PADANG Nomor 173/PDT/2012/PT PDG
Tanggal 14 Januari 2013 — Pembanding/Penggugat : ZARKAWI RAJO BATUAH , Dkk. Diwakili Oleh : REYNALDI Z. ABRAHAM, SH
Terbanding/Tergugat : SYAFRI RAJO BUNGSU, Dkk. Diwakili Oleh : YUDHI IRFAN, SH
Terbanding/Tergugat : BAINAR, Dkk. Diwakili Oleh : YUDHI IRFAN, SH
178 — 116
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 17-10-2023 — Putus : 22-11-2023 — Upload : 22-11-2023
Putusan PT PADANG Nomor 248/PDT/2023/PT PDG
Tanggal 22 Nopember 2023 — Pembanding/Tergugat II : H. RUSDI SYAFRI Diwakili Oleh : YONNEFIT ALBASRI, SH
Terbanding/Penggugat I : Drs. H. IRFAN UMIR DT. MUSTAFA, MA
Terbanding/Penggugat II : AL BASRI DT. BAGINDO NAN GADANG
Terbanding/Penggugat III : H. NURIJAL DT. SINARO NAN KUNIANG
Terbanding/Penggugat IV : H. SURYADI ASMI DT. RAJO NANSATI, SE.
Terbanding/Penggugat V : H. ZUL ELFIAN DT. TIANSO, SH, MSi
Terbanding/Penggugat VI : TASMAN DT. TAMANGAGAR, SH, MH
Terbanding/Penggugat VII : Ir. SRI HAMDANI JASRAN DT. RKY BASA
Terbanding/Penggugat VIII : HARIS ALFAROBI DT. GADANG, ST
Terbanding/Penggugat IX : drh. ARMON DT. RAJO NAN GADANG
Terbanding/Penggugat X : EDIFAL DT. PALINDIH
Terbanding/Penggugat XI : Dr. ZULHELDI DT. SINARO SATI, MA
Terbanding/Penggugat XII : JUFRI DEVIS DT. TAN PATIH.
Terbanding/Penggugat XIII : YOSRI DT. TUMA ALAM
Terbanding/Penggugat XIV : Drs. IFWANDI SYAFEI DT. BANDARO ACEH
Terbanding/Penggugat XV : Drs. H. HASKA ETIKA DT. RKY SATI
Terbanding/Penggugat XVI : INDRA YOPI DT. BANDARO BASA
Terbanding/Penggugat XVII : H. MULYADI BADIAMIN
Terbanding/Turut Tergugat : DASRIZAL CHANDRA BAHAR
Turut Terbanding/Tergugat I : H. DANIL
Turut Terbanding/Tergugat III : RIDWAN HUSEIN
Turut Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kabupaten Solok
Turut Terbanding/Tergugat V : MAWARDI, SH, M.Hum
118 — 103
Pengadilan PN KOTOBARU Perdata
Register : 10-06-2022 — Putus : 07-03-2023 — Upload : 31-03-2023
Putusan PN KOTOBARU Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kbr
Tanggal 7 Maret 2023 — Penggugat:
1.EDIWIS RAF
2.NAZRIAL
3.SARTUNI
4.SUHARDIMAN
5.NASRULLAH
6.ZAINUL ABIDIN
Tergugat:
1.PT. SUPREME ENERGY MUARA LABOH
2.Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kakanwil ATR/BPN Provinsi Sumbar cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan
247 — 47
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata
Register : 03-02-2021 — Putus : 13-10-2021 — Upload : 27-10-2021
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sml
Tanggal 13 Oktober 2021 — Penggugat:
1.Adolop Ayes Lawanaman Batlayar
2.Ferdinan Batmanlusi
Tergugat:
Dominggus Kelbulan
Intervensi:
1.WELEM BATMETAM
2.DEMIANUS RANRATU
3.ISAK YARAN
4.ALEXANDER LAMERE
5.ARNOLIS RANGKOLY
6.GUSTAF LAMERE
7.MESAK TAKDARE
8.OTNIEL BATLOLONE
9.PETRUS H. MASKIKIT
10.ZAKARIAS BATLAYERI
11.FRITS BATLAYERI
12.JAKONIAS MANURI
396 — 5
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 22-11-2018 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Plw
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
ABDUL ARIFIN
Tergugat:
1.KHARUDIN
2.KASMIDAR
Turut Tergugat:
KEPALA DESA PANGKALAN GONDAI
634 — 458
  • BatinHitam Sungai Medang tertanggal 15 Juni 2011 M/bertepatan pada 13Radjab 1432 H vang dikukuhkan oleh Bupati Pelalawan.Bahwa Penggugat sebagai Batin Hitam Sungai Medang merupakanPemangku Adat yang memegang atau menguasai Tanah Ulayat yangtidak dapat mengalinkan atau melepaskan haknya kepada pihak lainkecuali telah ditentukan bersama berdasarkan musyawarahpersekutuan adat sesuai adat istiadat setempat, dan berdasarakanpasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor: 12 Tahun 1999Tentang Hak Tanah
    Bahwa dengan demikian berdasarakan pasal 4 Peraturan Daerah KabupatenKampar Nomor: 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat Tergugat danTergugat Il serta Turut Tergugat jelas jelas sangat bertentangan denganaturan yang berlaku yang tentunya haruslah dengan seizin Pemangku adatserta masyarakat adat bathin hitam setempat dan untuk itu sangat beralasanhukum dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehinggatelah merugikan Penggugat sebagai Pemangku adat yang mengwakilikepentingan masyarakat adat
    Bahwa lahan yang dikuasai dan dikelolah oleh Tergugat dan II dalamperkara aquo yang telah memiliki alas hak dimana pada dasarnya tidakseizin pemangkuh adat bathin hitam dan masyarakat adat bathin hitamsugai medang patut dinyatakan cacat hukum20.
    Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum ( Legal Standing)Mengajukan Gugatan A quoBahwa dalil Penggugat pada halaman 3 poin 10 dan 11 yangmenyebutkan bahwa Penggugat merupakan Pemangku Adat yangmana berdasarkan Warkah Pengukuhan Pemangku Adat PetalanganBatin Hitam Sungai Medang tertanggal 15 Juni 2011 M/Bertepatanpada 13 Radjab 1432 H ..... dst adalah dalil yang salah dan keliru, yangmana Penggugat tidak lagi sebagai Pemangku Adat Petalangan BatinHitam Sungai Medang sejak tanggal 01 Februari
    Terhadap dalil tersebut Penggugat telah membuktikan dengan buktisurat bertanda P1 berupa Warkah Pengukuhan Pemangku Adat PetalanganBatin Hitam Sungai Medang Kabupaten Pelalawan tertanggal 15 Juni 2011, yangdikukuhkan oleh Ketua Umum Lembaga Adat Petalangan Kabupaten Pelalawanyaitu Drs. M. Yunus Syam, yang disaksikan dan diketahui oleh Ketua UmumLembaga Adat Melayu Kabupaten Pelalawan yaitu Ir.
Pengadilan PN MASOHI Perdata
Register : 19-07-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msh
Tanggal 16 Desember 2019 — Penggugat: 1.Ferdinad Lunmisay, 2.Benoni Lunmisay Tergugat: 1.Badan Saniri Negeri Wotay, 2.Oryani Karesina, 3.Dominggus Purmiasa.
486 — 527
  • Masohi, tanggal 26 Agustus 2019 ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2019yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi padatanggal 19 Juli 2019 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msh, telahmengajukan gugatan sebagai berikut:1Bahwa Negeri Wotay adalah kesatuan masyarakat hukum adat
    sujektif dari Para Peggugat sebagai MatarumahparentaHalaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pat.G/2019/PN Msh10.11.12.13.14.Bahwa secara diamdiam Para Tergugat menetapkan Tergugat Il danTergugat Ill sebagai matarumah parenta Negeri Wotay tanpa menghargaiPara Penggugat sebagai marga Parenta di Negeri Wotay sehingga patutlahperbuatan Para Tergugat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum(PMh)Bahwa berdasarkan kewenangannya Tergugat dan Turut Tergugat yangmana harus melakukan penelusuran adat
    istiadat dan hukum adat di NegeriWotay berdasarkan profil matarumah/keturunan yang diajukan oleh semuamatarumah/keturunan sebagai matarumah/keturunan parentah, kemudianTergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan musyawarah denganmengundang para Tokoh Adat, Tokoh masyarakat dan Tokoh Agamasehingga pada akhirnya Tergugat dan Turut Tergugat menetapkanTergugat II dan Tergugat III sebagai matarumah Parenta adalah pelecehanterhadap adat istiadat di Negeri Wotay sehingga dapat disebut sebagaiPerbuatan
    Melawan Hukum(PMhH)Bahwa matarumah Para Penggugat merupakan matarumah parenta biladilihat dari simbol adat dan semua berkas sejarah asal usul pembentukanNegeri Wotay dan Hack Petuanan Mulamula semuanya telah diberikankepada Para Penggugat oleh Dinas Pendididikan dan Kebudayaan MuseumNegeri Provinsi Maluku Siwalima Ambon dengan surat keteranagan Nomor :436.1/63/MS/2016 yang ditandatangani oleh Dra.Y.E.Saya.M.Hum sebagaikepala MuseumBahwa Perbuatan Para Tergugat yang dengan sewenangwenang melangarhak
    subjektif Para Penggugat maka sepatutnya perbuatan Para Tergugatdapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH)Bahwa menurut Pasal 18B ayat(2) UndangUndang Dasar 1945 yangmenyatakan Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuanmasyarakat hukum adat beserta hakhak tradisonalnya sepanjang masihhidup dan sesuai dengan perkembagan masarakat dan prinsip NegaraKesatuan Repulik Indonesia yang diatur dalam UndagundangDALAM PROVISI1.
Pengadilan PN SOLOK Perdata
Register : 18-10-2022 — Putus : 30-08-2023 — Upload : 01-09-2023
Putusan PN SOLOK Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk
Tanggal 30 Agustus 2023 — Penggugat:
1.Drs. H. IRFAN UMIR DT. MUSTAFA, MA
2.AL BASRI DT. BAGINDO NAN GADANG
3.H. NURIJAL DT. SINARO NAN KUNIANG
4.H. SURYADI ASMI DT. RAJO NANSATI, SE.
5.H. ZUL ELFIAN DT. TIANSO, SH, MSi
6.TASMAN DT. TAMANGAGAR, SH, MH
7.Ir. SRI HAMDANI JASRAN DT. RKY BASA
8.HARIS ALFAROBI DT. GADANG, ST
9.drh. ARMON DT. RAJO NAN GADANG
10.EDIFAL DT. PALINDIH
11.Dr. ZULHELDI DT. SINARO SATI, MA
12.JUFRI DEVIS DT. TAN PATIH.
13.YOSRI DT. TUMA ALAM
14.Drs. IFWANDI SYAFEI DT. BANDARO ACEH
15.Drs. H. HASKA ETIKA DT. RKY SATI
16.INDRA YOPI DT. BANDARO BASA
17.H. MULYADI BADIAMIN
Tergugat:
1.H. DANIL
2.H. RUSDI SYAFRI
3.RIDWAN HUSEIN
4.Kantor Pertanahan Kabupaten Solok
5.MAWARDI, SH, M.Hum
Turut Tergugat:
DASRIZAL CHANDRA BAHAR
217 — 178
Pengadilan PT DENPASAR
Putus : 13-08-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 87/Pdt/2018/PT DPS
Tanggal 13 Agustus 2018 —
240 — 116
  • MadePugleg termasuk Pelawan dan Terlawan Ill dengan memikul/ melekat kewajibankewajiban ayahayahan yang ditetapkanoleh Desa Pakraman Kawan Br.Pule sebagai bentuk kewajibanindividu untuk melayani adat /Desa di Br.Pule;Bahwa keberadaan tanah PKD di Bali sebagai salah satu bentukhak Ulayat masih diakui oleh Hukum Agraria IndonesiaHal 5 dari 18 hal.
    Putusan Nomor 87/Padt/2018/PT DPSberdasarkan UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 yang sampaisaat ini dikuasai oleh Desa Pakraman ( dulu disebut Desa Adat )yang diperuntukan kepada warga (krama) nya untuk perumahanberdasarkan adanya suatu hak dan kewajiban antara wargadengan Desa pakraman yang diatur dengan Awig awig(peraturan adat yang dimiliki masingmasing Desa adat di Bali) ,termasuk Desa Pakraman Kawan dimana Pelawan dan Terlawanll beserta keluarga bertempat tinggal ;Bahwa tanah PKD /AYDS yang hingga
    saat ini ditempati olehPelawan dan Terlawan Il adalah milik Desa Pakraman Kawansebagai kesatuan masyarakat hukum adat Bali, penguasaansepenuhnya ada pada Desa Pakraman untuk diberikankepada warganya sebagai tempat tinggal / perumahandengan kewajiban memberikan ayahayahan (kewajiban adatDesa) kepada Desa pakraman dimana warga tersebutberlindung.
    Jadi yang bisa mencabut dan memberikanpenggunaan atau hak pakai atas tanah PKD kepada warganyaadalah Desa pakraman itu sendiri, karena Desa pakraman di Balimemiliki hak otonom sebagai kesatuan masyarakathukum adat.
    Putusan Nomor 87/Padt/2018/PT DPS Prajuru Banjar Adat Pule Desa Kawan akan memfasilitasimengundang para pihak yang bersengketa sesuai putusaneksekusi ; MUDP Propinsi Bali bersedia sebagai Mediator dari Para Pihakyang bersengketa ;7.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 01-07-2024 — Putus : 19-08-2024 — Upload : 28-08-2024
Putusan PT KUPANG Nomor 103/PDT/2024/PT KPG
Tanggal 19 Agustus 2024 — Pembanding/Penggugat I : Mansyur Ahmad
Pembanding/Penggugat II : Baktiar Botung Muda
Pembanding/Penggugat III : Darwis Dasi
Pembanding/Penggugat IV : Abd.Rahmad Ibrahim
Terbanding/Tergugat I : Maryanto Kore Mega
Terbanding/Tergugat II : Agustinus Koli Lamanepa
Terbanding/Tergugat III : Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata
20 — 22
  • /PN Lbt, tanggal 29 Mei 2024, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

  • Menolak eksepsi Terbanding III semula Tergugat III tersebut;

Dalam Pokok Perkara

  1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
  2. Menyatakan sah demi hukum, Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi adalah funsionaris adat
    : Kali Mati;

    Yang telah diterbitkan sertifikat hak milik oleh Terbanding III semula Tergugat III Konvensi dengan Nomor: 212, tanggal 15 Agustus 2018 dengan pemegang hak atas nama MARYANTO KORE MEGA (Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) adalah sah milik Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi selaku Fungsionaris Adat

Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 08-05-2023 — Putus : 20-06-2023 — Upload : 20-06-2023
Putusan PT PADANG Nomor 109/PDT/2023/PT PDG
Tanggal 20 Juni 2023 — Pembanding/Penggugat I : EDIWIS RAF Diwakili Oleh : SRIWANTO, SH
Pembanding/Penggugat II : NAZRIAL Diwakili Oleh : SRIWANTO, SH
Pembanding/Penggugat III : SARTUNI Diwakili Oleh : SRIWANTO, SH
Pembanding/Penggugat IV : SUHARDIMAN Diwakili Oleh : SRIWANTO, SH
Pembanding/Penggugat V : NASRULLAH Diwakili Oleh : SRIWANTO, SH
Pembanding/Penggugat VI : ZAINUL ABIDIN Diwakili Oleh : SRIWANTO, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. SUPREME ENERGY MUARA LABOH
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kakanwil ATR/BPN Provinsi Sumbar cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan
81 — 40
Pengadilan PN ATAMBUA Perdata
Register : 14-07-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PN ATAMBUA Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Atb
Tanggal 9 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
328 — 276
  • dapat dituntut secara adat kobalima sebagai berikut :a.
    Tate /Denda adat ; malu keluarga wanita :eSeSUang sebesar Rp.99.000.000.( Sembilan puluh Sembilan jutarupiah ).9 ( Sembilan ) lembar kain adat, dihargai dengan 1 ( satu ) lembarkain = Rp.1.000.000.(satu juta rupiah ) x 9 = Rp.9.000.000.
    Menghukum Penggugat , Penggugat II, Penggugat III maupun Turut Tergugatsecara tanggung renteng untuk membayar tuntutan adat Kobalima kepada paraPenggugat berupa :a.: Tate / Denda adat; malu wanita perawan yang telah dinikahi secaraadat.% Uang sebesar Rp.77.000.000. ( tujuh puluh tujuh juta rupiah ).*& 7 (tujuh ) lembar kain adat,dihargai dengan 1 ( satu ) lembar kain= Rp.1.000.000.(satu juta rupiah ) x 7 = Rp.7.000.000.
    sesuaihukum adat Kobalima yang berlaku.14.Bahwa penyelesaian adat berlangsung di kantor desa Sanleo, KecamatanMalaka Timur Kabupaten Malaka.15.Bahwa dalam urusan tersebut, sesuai dengan hukum adat Kobalima,Penggugat dalam Rekonpensi sebagai korban dan Tergugat dalamRekonpensi dengan lakilaki yang telah menghamilinya sebagai pelaku danmasingmasing akan menerima sanksi adat.16.Bahwa dalam urusan tersebut, Tergugat dalam Rekonpensi mengakui, benardirinya hamil diluar hubungan dengan Penggugat dalam
    Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi yang hami diluarhubungannya dengan Penggugat dalam Rekonpensi, yang mana telahmenjadi sebagai suamiistri dengan telah menikah secara adat menuruthukum adat Kobalima dan menolak mengungkapkan siapa mlakilaki yangbertanggungjawab untuk dikenai sanksi adat atas kehamilannya tersebutjuga menolak dikenai sanksi adat atas dirinya akibat perbuatannya tersebutadalah perbuatan yang melanggar tata susila dan normanorma hukumyang hidup ditengah pergaulan antar
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 28-11-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 162/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 18 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat II : YOHANES ATOK, SH
Terbanding/Tergugat IV : FANUS BAU
Terbanding/Tergugat II : ANDREAS ASA
Terbanding/Tergugat III : MAN DAHU
Terbanding/Tergugat I : FIDELIS KALI
Turut Terbanding/Penggugat III : MARIA LIUK
Turut Terbanding/Penggugat I : VINSENSIUS BERE
225 — 119
  • KASU KAKALUK /TEMPAT SIRI Alm. berupa uang perak 25 (duapuluh lima ) keping;Pelaksanaan penyerahan adat tersebut diatas pada saat suku Tergugatmelaksana kan PESTA KENDURINYA Alm.
    yang berlaku di wilayan Desa ASsumanu,danaturan hukum tersebut harus ditaati olen Tergugat dan Penggugat;Dengan dibayarkan/diserahkan dari kedua jenis Adat diatas sebagai kewajibanSuami / keluarga Alm.
    Bahwa menurut KUH.Perdata Indonesia, penguasaan tanah secarahukum adat dalam kurun waktu yang cukup lama atau tak tentu, tidakmengenal kadaluarsa dalam penguasaan tanah tersebut.
    Bahwa Penggugat III mempunyai hak untuk menerima, mewarisi danmenguasai seluruh warisan dari Suku Bei Saur termasuk tanah yangdisengketakan berdasarkan hukum adat setempat dan hukum positifIndonesia;27.
    Bahwa adalah sangatlan beralasan dan berdasarkan hukum, baikhukum Positif maupun hukum Adat setempat termasuk hukum adat secaraHalaman 49 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 49 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 49 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 49 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 49 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 49 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 49 dari