Selain itu mengingat bahwa hukuman pidana penjarayang diterima oleh Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriKraksaan Nomor : 165/Pid.B/2021/PN.Krs tanggal 07 September 2021 yaknihukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sehingga menurut kamipertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang menjatuhkan pidanaterhadap tersebut adalah belum memenuhi rasa keadilan dan belum sesualdengan tujuan dari pemidanaan karena tidak akan memberikan efek jera(Deterrent Effect) bagi Terdakwa.Oleh karena

memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.Bahwa Yudex Facti tidak mempertimbangkan faktafakta hukum dimanaperbuatan Terdakwa adalah termasuk kualifikasi kejahatan yang serius dan saatini sedang diperangi untuk diberantas oleh Pemerintah Negara RepubikIndonesia dan dunia Internasional dimana dampak dari kejahatan tersebut akansangat berpengaruh terhadap masa depan generasi suatu bangsa, sehinggaYudex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan putusanYudex Facti tidak membuat efek jera (deterrent

Dalam upayamelakukan pemberantasan terhadap pengedaran narkotika, Indonesia menggunakansarana penghukuman pidana, siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap UU35 Tahun 2009 Tertang Narkotika pada dasarnya akan mendapatkan hukumansetimpal dengan perbuatan yang dilakukan, sesuai dengan salah satu tujuanpemidanaan adalah untuk memberikan rasa takut kepada calon pengguna narkobaagar tidak melanggar hukum (deterrent effect).Bahwa disamping uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikantersebut di atas

Tujuan hukumpidana dibuat dengan perimbangan yang serasi.Bahwa dengan melihat beratnya hukuman yang dijatunhkan terhadap diriTerdakwa maka Penasehat hukum menilai bahwa vonis yang dijatuhkan oleh MajelisHakim terhadap diri Terdakwa tidak sejalan dengan hakikat tujuan pidanasebagaimana pendapat hukum Wirjono Pradjodikoro, dalam AsasAsas HukumPidana di Indonesia, bahwa tujuan hukum pidana adalah memberikan rasa takutkepada calon pelanggar hukum melanggar hukum (deterrent effect) dan Untukmendidik atau

Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari sisi keadilan hukum, perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang harusdihukum namun haruslah dicermati lamanya pidana penjara yang akan dijalani agar tidak sematamata sebagai wujud pembalasandendam, selain itu tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa tidak hanya bersifat represif namun juga bersifat preventif dan edukatif,kedua hal terakhir juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga mempunyai dampak menjerakan (special deterrent

effect),di samping memenuhi aspirasi dan rasa keadilan masyarakat juga merupakan daya tangkal bagi anggota masyarakat yang mempunyaipotensi untuk menjadi pelaku tindak pidana (general deterrent effect), atau dengan kata lain dengan dijatuhi pidana penjara diharapkanmenjadikan Terdakwa benarbenar sadar dan insyaf, sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di masa yang akandatang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;Menimbang, bahwa Terdakwa

mengabaikan ketentuan dan aturanaturanhukum yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Yonzipur 16/DAyang sejatinya dalam kondisi sesulit apapun Terdakwa harus tundukpada aturan hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan sehinggauntuk melindungi kepentingan militer dan untuk menegakkan aturandisiplin keprajuritan di SatuanYonzipur 16/DA perlu diberikan hukumanyang tegas dan tepat kepada Terdakwa sehingga diharapkan dapatmemberikan efek jera dan sebagai upaya tindakanpreventifsertapencegahan (deterrent

digunakan untuk membelikebun sawit di daerah Aceh Singkil.Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan seharihari akibat dariperbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak danakibat14rgument yang ditimbulkan bagi Kesatuan TNI khususnya di Yonzipur16/DA, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yangdilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaantersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teoriretribution (revenge), melainkan sebagai usaha untuk memberikanpenjeraan (deterrent

dan cenderung mengabaikan ketentuan dan aturanaturan hukumyang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Kodim 0101/BS yangsejatinya dalam kondisi sesulit aoapun Terdakwa harus tunduk pada hukumdan memegang teguh disiplin keprajuritan, sehingga untuk melindungikepentingan Militer dan untuk menegakkan aturan disiplin Keprajuritan diKesatuan Kodim 0101/BS perlu diberikan hukuman yang tegas dan tepatkepada Terdakwa sehingga dapat memberikan efek jera dan sebagai upayapreventifuntuk pencegahan (deterrent

Tengah.: Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan seharihari akibat dari perbuatanyang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yangditimbulkan bagi Kesatuan TNI khususnya Kesatuan Kodim 0101/BS, makaMajelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwaharuslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakanpembalasan sesuai dengan teori retribution (revenge), melainkan sebagaiMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang14usaha untuk memberikan penjeraan (deterrent

perkara ini, Hakim tidak menemukan halhal yang dapatmelepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena Hakim berkesimpulan bahwaperbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Hakim bukanlah sekedaruntuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukansuatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaatyaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent

Horas Insani;sehingga Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya danputusan Judex Facti tidak membuat efek jera (deterrent effect) ternadap pelakutindak pidana serta tidak mempunyai dampak psikologis terhadap masyarakat ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaJudex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan :Hal. 6 dari 8 hal. Put.

Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari sisi keadilan hukum, perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang harusdihukum namun haruslah dicermati lamanya pidana penjara yang akan dijalani agar tidak sematamata sebagai wujud pembalasandendam, selain itu tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa tidak hanya bersifat represif namun juga bersifat preventif dan edukatif,kedua hal terakhir juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga mempunyai dampak menjerakan (special deterrent

effect),di samping memenuhi aspirasi dan rasa keadilan masyarakat juga merupakan daya tangkal bagi anggota masyarakat yang mempunyaipotensi untuk menjadi pelaku tindak pidana (general deterrent effect), atau dengan kata lain dengan dijatuhi pidana penjara diharapkanmenjadikan Terdakwa benarbenar sadar dan insyaf, sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di masa yang akandatang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;Menimbang, bahwa Terdakwa

mengabaikan ketentuan dan aturanaturan hukumyang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Kudam IskandarMuda yang sejatinya dalam kondisi sesulit apapun Terdakwa harus tundukpada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, sehingga untukmelindungi kepentingan Militer dan untuk menegakkan aturan disiplinKeprajuritan di Kesatuan Kudam Iskandar Muda perlu diberikan hukumanyang tegas dan tepat kepada Terdakwa sehingga dapat memberikan efekjera dan sebagai upaya preventif untuk pencegahan (deterrent

melaksanakanMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang14kegiatan seharihari.: Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan seharihari akibat dari perbuatanyang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yangditimbulkan bagi Kesatuan TNI khususnya Kesatuan Kudam Iskandar Muda,maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukanTerdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlahmerupakan pembalasan sesuai dengan teori retribution (revenge), melainkansebagai usaha untuk memberikan penjeraan (deterrent

., sseenneneeessessnee nessa nnennomonsnmnetannamERRRRRAtel Deterrent, $5.71, erences asteesncennnrsnninnannmnnniieenmaamennnniinanninieSith NUCr Fata See, S.A seer neice meneame narsnnneman nena nanniesIRSA TOT, 3.00 mesenteric eTPRS.

maka penahanan tersebut harus dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlahsekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telahmelakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yangbermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent

diperkuat dengan adanya barang bukti,dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa selainmeresahkan masyarakat, juga tidak mendukung programpemerintah dalam menertiobkan perizinan pelayaran dalammelakukan pengoperasian kapal penangkap ikansebagaimana yang diatur dalam UndangUndangPerikanan;Bahwa menurut hemat kami, putusan yang dijatuhkan olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tersebut jugasangat tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat,azas kepatutan, serta tidak menimbulkan efek penjeraan(deterrent

digerakkan untuk melaksanakansuatu tugas Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer SelainPerang (OMSP) sehingga akan menghambat kelancaran dalam pencapaianpelaksanaan tugas pokok Kesatuan Yonif Raider 112/DJ, oleh karena ituuntuk melindungi kepentingan Militer dan untuk menegakkan aturan disiplinkeprajuritan di Kesatuan Yonif Raider 112/DJ maka kepada Terdakwa harusdiberikan hukuman yang tegas dan tepat dengan tujuan untuk memberikanefek jera dan sebagai upaya preventif atau pencegahan (deterrent

yang berwenang adalahkarenabanyak memiliki hutang.: Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan seharihari akibat dari perbuatanyang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yangditimbulkan bagi Kesatuan TNI AD khususnya Yonif Raider 112/DJ, makaMajelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwaharuslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakanpembalasan sesuai dengan teori retribution (revenge) melainkan sebagaiusaha untuk memberikan penjeraan (deterrent

kaidahkaidah hukum pembuktian; lagi pula keberatandan alasan kasasi Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasilpembuktian yang tidak tunduk pada kasasi;Menimbang bahwa namun demikian putusan judex facti perludiperbaiki mengenai pidana kurungan pengganti pidana denda, karenapidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan judex facti selama1 (satu) bulan belum memadai/tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwabaik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif, maupun represif dan tidakmemberikan efek jera (deterrent

ini, Hakim tidak menemukan halhal yang dapatmelepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena Hakim berkesimpulan bahwaperbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhnkan Hakim bukanlah sekedaruntuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukansuatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaatyaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent

dilakukan di rumah korban, maka atas dasar itulah pidana yang telahdijatunkan kepada Terdakwa dinilai tidak setimpal dengan perbuatan sertaakibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, serta tidaksetimpal pula dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukan olehTerdakwa serta tidak sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan hukum(legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice) bagi keluargakorban yang telah ditinggalkan sehingga pidana yang telah dijatuhkantidak membuat efek jera (deterrent

, Hakim tidak menemukan halhal yang dapatmelepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena Hakim berkesimpulanbahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkankepadanya ;Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Hakim bukanlah sekedaruntuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukansuatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaatyaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent

Putusan Nomor 2636 K/Pid.Sus/2018baik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif, maupun represif dan tidakmemberikan efek jera (deterrent effect), mengingat tindak pidana korupsitidak hanya merugikan keuangan negara, akan tetapi juga telah melanggarhakhak sosial dan hakhak ekonomi masyarakat serta merupakan kejahatanluar biasa yang berakibat menghambat pembangunan sehingga tujuannasional untuk kesejahteraan masyarakat tidak tercapai akibat perbuatankorupsi tersebut, sehingga pidana kurungan

Rindam IM dan tinggal didalamlingkungan Asrama Rindam IM, seharusnya memberikan contoh danteladan dalam membina rumah tangga bagi anggotanya dan wargadilingkungan tempat tinggalnya, bukan sebaliknya memberikan contohyang tidak baik dengan melakukan perbuatan yang tidak patut dilakukanoleh seorang perwira yaitu melakukan kekerasan fisik kepada Saksil, olehkarena itu atas perbuatannya tersebut perlu diambil tindakan tegas danhukuman yang berat terhadap diri Terdakwa untuk memberikan efekpenjeraan (deterrent

dan kenyataan seharihari akibat dariperbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatifyang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwatindakpidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuanpemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai denganteori retribution (revenge) atau untuk tujuan memuaskan pihak yangdendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan ataumenjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikanpenjeraan (deterrent