Ditemukan 2694 data
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PAN ASIA INDOSYENTEC ; MENTERI TENAGA KERJA RI cq (casu quo) KAKANWIL DEPARTEMEN TENAGA KERJA JAWA BARAT ; dkk
122 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAKANWIL BPN PROV. JAWA TENGAH, 3. IR. IRWAN SANTOSO, MBA
KAKANWIL BADAN PERTANAHAN PROVINSI JATENGSebagai : Tergugat ;2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SEMARANGSebagai : Tergugat ll;Dengan hasil keputusankeputusan seperti dibawah ini: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 22/G/TUN/1994/PTUN.Smg. tanggal : 25 Oktober 1994;Mengabulkan gugatan Penggugat;ll.
EDHISETIAWAN WIROATMODJO tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayadengan putusannya Nomor 79/B.TUN/2006/PT.TUN.SBY tanggal 17 Oktober2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor 48/G/TUN/2005/PTUN.Smg. tanggal 29 Juni 2006;MENGADILI SENDIRI: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat Il (Kakanwil BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah) tidak dapat diterima; Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Kepala KantorPertanahan
BRAMASTO KUSDARYONO
Termohon:
KAKANWIL DJP KEPRI Cq. KEPALA BIDANG PEMERIKSAAN, PENAGIHAN, INTELIJEN, DAN PENYIDIKAN
51 — 13
Pemohon:
BRAMASTO KUSDARYONO
Termohon:
KAKANWIL DJP KEPRI Cq. KEPALA BIDANG PEMERIKSAAN, PENAGIHAN, INTELIJEN, DAN PENYIDIKAN
40 — 15
Penggugat:KanduTergugat:KAKANWIL Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi SelatanIntervensi:SYAMSUDDIN BIN SAIDO Dkk
65 — 29
REFDANENGSI, dkkMenteri Hukum dan HAM cq Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu cq Kepala Rutan Malabero Kota Bengkulu, dkk
GadingCempaka Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20Februari 2017 ;Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2017/PN BglMELAWANMenteri Hukum dan HAM cq Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Bengkulucq Kepala Rutan Malabero Kota Bengkulu, berkedudukandi Jl. P. Natadirja KM.7 Kelurahan Jalan Gedang KecamatanGading Cempaka Kota BengkuluSelanjutnya disebut sebagai.............
BuktiP8 :Fotocopy dan sesuai dengan aslinya Data korban AlmarhumHeru Biliantoro dan hubungan dengan Penggugat Ill yangmerupakan suaminya, telah diberi meterai cukup, diberitanda bukti P 3 ;Fotocopy dan sesuai dengan aslinya Data koroban AlmarhumAgung Nugraha dan hubungan dengan Penggugat IV yangmerupakan anaknya, telah diberi meterai cukup, diberi tandabukti P 4 ;Fotocopy dan sesuai dengan aslinya Surat PermohonanAudensi Kepada Kakanwil Hukum dan HAM ProvinsiBengkulu, diberi tanda bukti P 5 ;Fotocopy
73 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAKANWIL BPN PROV. JAWA TIMUR, II. KAKAN PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, III. PEMERINTAH KOTA SURABAYA;
105 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAKANWIL BPN PROV. DKI JAKARTA., II. PT. TUNAS RIDEAN, TBK
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. SULAWESI TENGGARA., II. KAKAN PERTANAHAN KOTA KENDARI;
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAKANWIL BPN PROV. JAWA TIMUR., II. PT. CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH VS SULASTRI., DKK DAN KAKAN PERTANAHAN KAB. GRESIK;
18 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAKANWIL BPN PROVINSI KALBAR di Pontianak Cq. KEPALA BPN KETAPANG
KAKANWIL BPN PROVINSIKALBAR di Pontianak Cq. KEPALA BPN KETAPANG,berkedudukan di Jalan Letjend S.
58 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAKANWIL BPN PROV. JAWA TIMUR., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I., III. KEPALA KELURAHAN KARAH KOTA SURABAYA
35 — 18
Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, Melawan :SATRINA
43 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAKANWIL BADAN PERTANAHAN PROV. JAWA BARAT., II. KAKAN BADAN PERTANAHAN KAB. BEKASI., III. BAMBANG YUWONO;
28 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAM cq KAKANWIL HUKUMDAN HAM PROVINSI BENGKULU cq KEPALA RUTANMALABERO KOTA BENGKULU DKK VS REFDANENGSI DKK
MENTERI HUKUM DAN HAM cq KAKANWIL HUKUMDAN HAM PROVINSI BENGKULU cq KEPALA RUTANMALABERO KOTA BENGKULU, berkedudukan di Jalan P.Natadiria Km. 7, Kelurahan Jalan Gedang, KecamatanGading Cempaka, Kota Bengkulu, diwakili oleh Drs. LibertiSitinjak, M.M., M.Si., selaku Kepala Kantor WilayahKementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini memberikuasa kepada Sendjun Manullang, S.H., M.H., KepalaKejaksaan Tinggi Bengkulu selaku Jaksa Pengacara Negara,beralamat di Kantor Pengacara Negara Jalan S.
MenteriHukum dan HAM cq Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu cqKepala Rutan Malabero Kota Bengkulu, 2.
MENTERIHUKUM DAN HAM cq KAKANWIL HUKUM DAN HAM PROVINSIBENGKULU cq KEPALA RUTAN MALABERO KOTA BENGKULU,2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA selaku KEPALA PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA, dan Pemohon Kasasi II: MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA tersebut;2.
36 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAKANWIL BPN PROV. JAWA TIMUR, 2. KAKAN PERTANAHAN KAB. TUBAN, 3. PEMERINTAH KAB. TUBAN;
72 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAKANWIL PERTANAHAN NASIONAL PROV. JAWA TIMUR, 3. HJ. KOES ASTUTI ANDARINI, 4. HASAN;
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kakanwil Badan Pertanahan Sulawesi Selatan Di Makassar Cq. Kepala Kantor Pertanahan Enrekang
109 — 26
KaKanwil BPN Sumut cq. KaKan BPN Kab. Dairi
110 — 26
KAKANWIL BPN PROV. JAMBI, 2. KEPALA BPN RI, 3. PT. SAWIT JAMBI LESTARI
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur
29 — 19
Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, menerbitkan Surat Keputusannomor 62/KEP64/IX/2016 tanggal 29 September 2016, didalam suratkeputusan tersebut berisi 3 unsur, yaitu:1.1. Membatalkan Sertifikat HGB no.823 atas nama Asgar, Karena sertifikatini digugat oleh Rudi Sulistio Karena mengandung kesalahan.1.2.
Bahwa Rudi Sulistio didalam SK Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timurno.62/KEP64/IX/2016 tanggal 29 September 2016 didalam alinea terakhir,Rudi Sulistio dipersilakan untuk mengurus penerbitan sertifikat atas tanahyang dikuasainya, sesuai dengan uraian tersebut diatas, maka pernyataantersebut adalah pernyataan melawanhukum .POKOK PERKARA :1.
Sesuai dengan uraian Penggugat tersebut diatas , maka mohon BapakMajelis Hakim menghukum Tergugat, yaitu Surat Keputusan KakanwilBPN Provinsi Kalimantan Timur nomor 62/KEP64/IX/2016 tanggal 29September 2016, diputus untuk dibatalkan dan dinyatakan dicabut .Bahwa akibat diterbitkan SK Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur sesuaidenga nuraian Penggugat tersebut diatas ,makasejak SK Kakanwil BPNProvinsi Kalimantan Timur tersebut terbitya itu tanggal 29 September 2016 ,Penggugat telah dirugikan materiil
Bahwa Rudi Sulistio didalam SK Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timurno.62/KEP64/IX/2016 tanggal 29 September 2016 didalam alinea terakhir,Rudi Sulistio dipersilakan untuk mengurus penerbitan sertifikat atas tanahyang dikuasainya, sesuai dengan uraian tersebut diatas, maka pernyataantersebut adalah pernyataan melawanhukum .POKOK PERKARA :3.
Bahwa akibat diterbitkan SK Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur sesuaidenga nuraian Penggugat tersebut diatas ,makasejak SK Kakanwil BPNProvinsi Kalimantan Timur tersebut terbitya itu tanggal 29 September 2016 ,Penggugat telah dirugikan materiil dan immaterial sebesarRp.2.000.000.000, ( dua milyar rupiah) , oleh karena itu mohon Yth.