Bahwa penetapan hadhanah ini sangat Penggugat butuhkan untukmengurus seluruh administrasi kenegaraan Republik Indonesia baik dalampengurusan Kartu Keluarga dan keperluan Admistrasi Kenegaraan lainnyabagi anak Penggugat dan Tergugat yang masih belum dewasa tersebut,demi kepentingan pendidikan dan masa depan yang lebih baik bagi anakPenggugat dan Tergugat tersebut diatas;.

UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 juncto Pasal 146 dan 718RBg;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukangugatan hak pemeliharaan seorang anak hasil perkawinan Penggugat denganTergugat yang bernama XxXXxXXXxXXXXXXXXXXXXXXX, lakilaki, lahir tanggal 12Oktober 2012, dengan alasanalasan sebagimana telah diuraikan pada bagianduduk perkara di atas, yang pada intinya bahwa Penggugat sangatmembutuhkan penetapan hak asuh (hadhanah) anak kepadanya untukpengurusan Kartu Keluarga dan keperluan Admistrasi Kenegaraan

yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetaokan Penggugat danTergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menyarankanagar pihakpihak berperkara tidak mempermasalahkan hak asuh anak, namun pihakPenggugat menyatakan tentang hak asuh anak tidak ada permasalahan, akan tetapikarena Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan tinggal ditempat yang berbedakota, dan pihak Tergugat sulit untuk mengajukan cuti di kantornya, apabila Penggugatakan mengurus surat kenegaraan

Kutipan Aktakelahiran Nomor , tanggal 12 Januari 2007, atas nama ANAK PENGGUGATDENGAN TERGUGAT, Lakilaki, lahir di Jakarta tanggal 23 Desember 2006, terbuktianak tersebut adalah yang dilahirkan di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehatkepada Penggugat agar bermusyawarah dengan Tergugat tentang hak asuh anakdengan membuat kesepakatan bersama, namun Penggugat tetap memerlukanpenetapan tentang hak asuh anak untuk mengurus suratsurat kenegaraan

sepertipasport;Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mendengar alasan Penggugatuntuk mengajukan hak asuh anak antara lain :e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 01Desember 2010.e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berbeda tempat kediaman yaituberbeda kota.e Bahwa Penggugat apabila mengurus surat kenegaraan seperti pasport harusmencantumkan surat putusan hak asuh anak dan harus hadirnya Tergugatdalam mengurus suratsurat tersebut sedangkan Tergugat sulit untukmengajukan

hukum dan persamaan kedudukan di dalam hukum, hakmengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul berdasarkanPancasila dan UndangUndang Dasar 1945;bahwa Kitab Undangundang Hukum Pidana terutama yangberkaitan dengan ketentuan mengenai kejahatan terhadap keamanannegara belum memberi landasan hukum yang kuat dalam usahamempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yangberlandaskan Pancasila sebagai dasar negara;bahwa paham dan ajaran Komunisme/MarxismeLeninisme dalampraktek kehidupan politik dan kenegaraan

Marx yang terkait pada dasardasar dan taktik perjuangan yangdiajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lainlain, mengandungbenihbenih dan unsurunsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila.Pasal 107 bCukup jelasPasal 107 cCukup jelasPasal 107 dCukup jelasPasal 107 eCukup jelasPRESIDENREPUBLIK INDONESIA~ 9,Pasal 107 fYang dimaksud dengan "instalasi negara" dalam pasal ini adalah instalasi tertentu(penting) yaitu Istana Negara yang digunakan oleh Presiden dan Wakil Presidenuntuk kegiatan kenegaraan

BALOMPAPUENG ;Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan suaminya dikaruniai4 (empat) orang anakn yang bernama MIKHAEL, IRENE,JOHANES, dan DAVID ;Bahwa pernikahan antara penggugat dan suaminya tersebut belumsempat didaftarkan secara kenegaraan, dan hanya terdaftar secaraagama saja ;Bahwa saat ini suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal09 Februari 2019 dikarenakan meninggal dunia di Rumah SakitHermina Depok ;Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan inidikarenakan pemohon ingin mendaftarkan

BALOMPAPUENG ;Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan suaminya dikaruniai4 (empat) orang anakn yang bernama MIKHAEL, IRENE,JOHANES, dan DAVID ;Bahwa pernikahan antara penggugat dan suaminya tersebut belumsempat didaftarkan secara kenegaraan, dan hanya terdaftar secaraagama saja ;Hal 4 dari 9 halaman, No. 64/Pdt.P/2019/PN.Dpk.

telah meninggal dunia) yang telah dilangsungkan dengan tataacara agama Kristen ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidanganserta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensiyang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakimberkeyakinan bahwasanya pemohon adalah isteri yang sah dari REINTJESIMON HORHORUW yang menikah dengan tata cara agama Kristen, namunpernikahan tersebut belum didaftarkan secara kenegaraan

Rinaldi jenis kelamin lakilaki lahir di Pauh Kambar tanggal 20Oktober 1973,pekerjaan buruh harian lepas, kenegaraan Indonesia, agama Islam,status perkawinan kawin, pendidikan terakhir SMA,alamat SubarangSungai Laban Kuraitaji Timur nan sabaris Kab Padang Pariaman,selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon ;2.

Afriani jenis kelamin Perempuan lahirdi Sungai Laban tanggal 18 April1975,pekerjaan mengurus rumah tangga kenegaraan Indonesia, agamaIslam, status perkawinan kawin, pendidikan terakhir SMA, alamatSubarang Sungai Laban Kuraitaji Timur nan sabaris kab PadangPariaman selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon II ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca suratsurat dalam permohonan ini ;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi dipersidangan ;Telah membaca dan memperhatikan buktibukti Surat yang

melanggarhukum dan nama pengganti yang diajukan adalah nama yang tidakbertentangan dengan aturan hukum ataupun adat istiadat, begitu juga namayang digantikan adalah yang diberikan para pemohon, karena sesuaifakta hukum nama pemohon yang tercantum dalam Akta Lahir yangdikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten PadangPariaman tersebut digunakan dalam nama panggilan anak Para Pemohonjuga oleh saudara/ keluarga Para Pemohon, oleh karena itu nama yang maudigunakan dalam administrasi kenegaraan

Putusan Pengadilan AgamaMojokerto Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA.Mr, tanggal 01 Juli 2014 denganAkta Cerai Nomor: 1798/AC/2014/PA/Mr tanggal 02 September 2014;Bahwa setelah terjadinya perceraian, ke1 orang anak tersebut ikut kepadaPenggugat dan bekas suami Penggugat juga telah menyetujui karenakenyataannya seharihari ke1 anak tersebut lebin dekat dengan Penggugatdaripada dengan bapak kandungnya sendiri, dan Penggugat sangatmemerlukan Surat Penetapan Penguasaan ke1 anak tersebut untukmengurus Administrasi Kenegaraan

Penggugat; Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalahsuami isteri sah, yang sekarang sudah bercerai secara resmi; Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam masaperkawinan telah dikaruniai Seorang anak yang bernama XXXXX, umur4 tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat; Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak asuhanak terhadap anak yang bernama XXXXX, karena anak tersebut lebihdekat dengan Penggugat, selain itu) akan dipergunakan untukpengurusan administrasi kenegaraan

Penggugat; Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalahsuami isteri sah, yang sekarang sudah bercerai secara resmi; Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam masaperkawinan telah dikaruniai Sseorang anak yang bernama XXXXX, umur 4tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat; Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak asuhanak terhadap anak yang bernama XXXXX, karena anak tersebut lebihdekat dengan Penggugat, selain itu. akan dipergunakan untukpengurusan administrasi kenegaraan

Penggugat adalah bahwaPenggugat meminta agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugatyang bernama XXXXX, umur 4 tahun yang kini berada dalam penguasaanPenggugat ditetapbkan pada Penggugat, dengan alasan yang pada pokoknyaTergugat telah menyetujui karena anak tersebut lebih dekat dengan Pengugatdaripada dengan Tergugat selaku bapak kandungnya, selain itu Penggugatsangat memerlukan surat penetapan dari Pengadilan tentang penguasaan anaktersebut yang akan dipergunakan untuk mengurus administrasi kenegaraan

XxXxxxx bin xxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirSLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxxxxx yang memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah PamanPemohon; Bahwa, Pemohon telah memiliki suami yang bernama Xxxxxx binXXXXXXX Warga kenegaraan XxXxxxx dan keduanya telah melakukanpernikahan tidak tercatat di Xxxxxx serta telah memiliki seorang anak lakilaki bernama Xxxxxx dari pernikahan tersebut

kelahiran dan lainnya; Bahwa, sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang menggangu gugatpemeliharaan anak Pemohon tersebut dan anak tersebut dalam keadaanbaik;XxXxXxXXX bin xxxxxxx, uUMur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirSD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxxxxx, yang memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah PamanPemohon; 5 Bahwa, Pemohon telah memiliki suami yang bernama Xxxxxx binXXXXXXX Warga kenegaraan

wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang sehingga Pengadilan Agama TulangBawang berwenang untuk mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohontelah mendukung dalildalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Pemohonharus dinyatakan dapat membuktikan dalildalilnya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon danbuktibuktitersebut telah ditemukan faktafakta sebagai berikut: bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Xxxxxx bin xxxxxxxseorang lakilaki berwarga kenegaraan

Irwan Ronding Ginting bin A.Ginting di Bank BCA Cabang Bukit Barisan dan hal-hal yang berkaitan dengan Administrasi kenegaraan serta hal-hal hukum lainnya dari Alm. Irwan Ronding Ginting bin A.Ginting terhadap ahli warisnya;

pihak lain yang mengajukankeberatan ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Pemohon danPemohon II telah datang menghadap sendirisendiri di persidangan, kemudiandibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon Il yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon II ;Bahwa Pemohon dalam keterangannya menyatakan sebelum menikahdengan Pemohon II, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan danpernikahannya terdahulu tersebut telah tercatat secara kenegaraan

Penetapan No. 22/Pdt.P/2012/PA.TTDmelalui pengadilan), sedangkan Pemohon II dalam keterangannya menyatakansebelum menikah dengan Pemohon II telah menikah dengan seorang lakilaki danpernikahannya terdahulu tersebut telah tercatat secara kenegaraan namun antaraPemohon II dengan suaminya tersebut telah bercerai secara di bawah tangan (tidakmelalui pengadilan), sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim sepakat untuktidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dengan pertimbangansebagaimana

Pemohon dari nama Jainabmenjadi Eka Jayanti berdasarkan Penetapan Pengadilan;Bahwa kelahiran Pemohon telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Pontianakberdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1486/DM/2007 tertanggal 8 Maret 2007;Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Pemohon membuat akte kalahiran barudengan menggunakan nama Eka Jayanti berdasarkan Akta Kelahiran Nomor6171LT300920130003 tertanggal 30 September 2013:Bahwa saat ini Pemohon memiliki 2 (dua ) akta kelahiran yang berbeda,sedangkan didalam administrasi kenegaraan

Masyarakat muslim di pandang tidak lagi memperdulikankehidupan bangsa dan kenegaraan dalam bidang hukum, yang padaakhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidakmembutuhkan keterlibatan Negara, yang pada akhirnya mengusungpandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan.

peluang untuk putusnya perkawinan akan terbukasecara bebas tanpa terlibat prosedur hukum sebagai akibat langsungdari diabaikannya pencatatan oleh Negara, sehingga perkawinandibawah tangan ini hanya diikuti dengan perceraian di bawah tangan,maka untuk Suasana seperti ini adalah sama seperti masa Tahkim danMuhakkam dalam sejarah masyarakat Islam Indonesia pada masa yanglalu. lewat Pengadilan Agama, dengan demikian akan memutuskonsistensi dan konsekwensi logis formalisasi hukum Islam dalamkehidupan kenegaraan

menghadap sendirisendiri di persidangan,kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon Il yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon Il, tidakmelakukan perbaikan berupa penambahan ataupun penguranganterhadap permohonannya;Bahwa terhadap permohonan, Pemohon dan Pemohon Il telahmemberikan penjelasan terkait status mereka pada saat akad nikahdilangsungkan, dimana Pemohon menyatakan bahwa ia adalah seorangduda karena cerai hidup dan pernikahannya terdahulu tersebut tercatatsecara kenegaraan

Penetapan No. 51/Pdt.P/2014/PA.TTDisbat nikah dilakukan karena perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tidaktercatat secara administrasi kenegaraan;Menimbang, bahwa berdasarkan tanya jawab dalam persidangan,terdapat fakta bahwa Pemohon menyatakan berstatus sebagai dudakarena perceraian secara di bawah tangan dengan istrinya terdahulu,sedangkan Pemohon Il berstatus sebagai janda karena perceraian mati;Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depansidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan

Masyarakat muslim di pandang tidak lagi memperdulikankehidupan bangsa dan kenegaraan dalam bidang hukum, yang padaakhirnya Sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidakmembutuhkan keterlibatan Negara, yang pada akhirnya mengusungpandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan.

Sinyo Harry Sarundajang telah dibuat suratalasan pribadi ada Tugas Kenegaraan, yang kemudian dijadikan alasandiperkenankan oleh hakim ketua PN. Manado membacakaan BAPdidasarkan Pasal 162 KUHAP.

Namun bukti berupa Surat TugasKenegaraan berupa: Pasport, Visa, SPPD, Surat Izin Menteri DalamNegeri, Surat Tugas Menteri Pertahanan (ke Jepang katanya), SuratTugas Menteri Pariwisata maupun Surat Tugas Kenegaraan dari PresidenRl, sebagai dasar Pasal 162 KUHAP, tidak dapat ditunjukkan/tidaktercantum dalam daftar barang bukti atau tidak ada konfirmasi dari Menteridan atau Presiden dan dihadirkan untuk diperiksa sebagai saksi dipersidangan. Dengan demikian surat pribadi Drs.

Sinyo Harry Sarundajangsedang menjalani tugas kenegaraan tidak valid.Sehingga dengan demikian alasan ketidakhadiran untuk tugas kenegaraannull void atau tidak ada. Sehingga pertimbangan didasarkan halhal yangtidak ada dan bertentangan dengan azas pemeriksaan secara lansung.Apalagi sehubungan dengan pasal tersebut, Majelis Hakim tidak bertindakaktif (negative wettlijk).

Membiarkan teriakan ala supporter pengunjungsedang yang perpakaian hitamhitam, 3. keluarnya pernyataan beratsebelah atau bersifat memihak dari Hakim Ketua, 4. memaksakanpembacaan BAP saksi korban Sinyo Harry Sarundajang depan alasandapat dibenarkan sesuai Pasal 162 KUHAP, tanpa bukti selembar suratbukti adanya tugas kenegaraan walau ditolak Terdakwa, 5. Memaksakanpembacaan BAP saksi Ir. Xandramaya Lalu, 6. Melakukan manipulasi izinpenundaan sidang yang telah dilampirkan surat dari RS.

berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 10620/KHG/2007, tanggal 31Mei 2008 atas nama Arya Hegar Milki Suryana; Bahwa Akta kelahiran anak Pemohon hilang, sehingga Pemohon mengajukanpembuatan Akta kelahiran baru di Catatan Sipil Pontianak sebagaimana AktaKelahiran Nomor 6171LT121220170007 tertanggal 7 April 2021 atas namaArya Hegar Suryana;Hal. 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 291/Padt.P/2021/PN.Ptk.Bahwa saat ini anak Pemohon memiliki 2 (dua ) akta kelahiran yang berbeda,sedangkan didalam administrasi kenegaraan

Pemohon telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil KotaPontianak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 10620/KHG/2007, tanggal 31Mei 2008 atas nama Arya Hegar Milki Suryana;Bahwa Akta kelahiran anak Pemohon hilang, sehingga Pemohon mengajukanpembuatan Akta kelahiran baru di Catatan Sipil Pontianak sebagaimana AktaKelahiran Nomor 6171LT121220170007 tertanggal 7 April 2021 atas namaArya Hegar Suryana;Bahwa saat ini anak Pemohon memiliki 2 (dua ) akta kelahiran yang berbeda,sedangkan didalam administrasi kenegaraan

yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 1988 di DesaPaluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, telahmempunyai alasan hukum dan telah terbukti kebenarannya, oleh karenanyapermohonan Pemohon dan Pemohon II aquo dapat dikabulkan, sesuaidengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun1991 ;Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.LpkMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dan PemohonIl telah dikabulkan, maka untuk kepastian administrasi kenegaraan

dan kewenangannya untuk mencatat terjadinyaperkawinan a quo dalam wilayah hukum tempat perkawinan atau tempat tinggalpara Pemohon tersebut in casu Kantor Urusan Agama Kecamatan HamparanPerak, Kabupaten Deli Serdang;Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang secara fakta dan hukumtelah terjadi, maka konsekwensi logisnya adalah lahirnya keturunan/anak dalamperkawinan, sehingga untuk melindungi anakanak yang lahir dalamperkawinan yang sah adalah tercatatnya kelahiran anakanak tersebut secaraadministrasi kenegaraan

Ambrizal, jenis kelamin lakilaki, lahir di Padang, pada tanggal 02 Maret 1971,Pekerjaan Petani/Pekebun, kenegaraan Indonesia, agama islam,status perkawinan kawin, Pendidikan terakhir SD, beralamat PadangPauh Kelurahan Ulakan Kec. Ulakan Tapakis, Kab. Padang Pariaman,Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON 2.

bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon IIagar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1996 di DesaKota Datar, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, telahmempunyai alasan hukum dan telah terbukti kebenarannya, oleh karenanyapermohonan Pemohon dan Pemohon II aquo dapat dikabulkan, sesuaidengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun1991 ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dan PemohonIl telah dikabulkan, maka untuk kepastian administrasi kenegaraan

dan kewenangannya untuk mencatat terjadinyaperkawinan a quo dalam wilayah hukum tempat perkawinan atau tempat tinggalpara Pemohon tersebut in casu Kantor Urusan Agama Kecamatan HamparanPerak, Kabupaten Deli Serdang;Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang secara fakta dan hukumtelah terjadi, maka konsekwensi logisnya adalah lahirnya keturunan/anak dalamperkawinan, sehingga untuk melindungi anakanak yang lahir dalamperkawinan yang sah adalah tercatatnya kelahiran anakanak tersebut secaraadministrasi kenegaraan

Masyarakat muslim di pandang tidak lagi memperdulikan kehidupan bangsadan kenegaraan dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai padaanggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkanketerlibatan Negara, yang pada akhirnya mengusung pandangan bahwaagama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan.

peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebastanpa terlibat prosedur hukum sebagai akibat langsung dari diabaikannyapencatatan oleh Negara, sehingga perkawinan dibawah tangan ini hanyadiikuti dengan perceraian di bawah tangan, maka untuk Suasana seperti iniadalah sama seperti masa Tahkim dan Muhakkam dalam sejarahmasyarakat Islam Indonesia pada masa yang lalu lewat Pengadilan Agama,dengan demikian akan memutus konsistensi dan konsekwensi logisformalisasi hukum Islam dalam kehidupan kenegaraan

berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon IIagar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1993 di DesaLama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, telahmempunyai alasan hukum dan telah terbukti kebenarannya, oleh karenanyapermohonan Pemohon dan Pemohon II aquo dapat dikabulkan, sesuaidengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun1991 ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dan PemohonIl telah dikabulkan, maka untuk kepastian administrasi kenegaraan

dalam wilayah hukum tempat perkawinan atau tempat tinggalpara Pemohon tersebut in casu Kantor Urusan Agama Kecamatan HamparanPerak, Kabupaten Deli Serdang;Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.LpkMenimbang, bahwa suatu perkawinan yang secara fakta dan hukumtelah terjadi, maka konsekwensi logisnya adalah lahirnya keturunan/anak dalamperkawinan, sehingga untuk melindungi anakanak yang lahir dalamperkawinan yang sah adalah tercatatnya kelahiran anakanak tersebut secaraadministrasi kenegaraan