Ditemukan 14303 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN SOASIU Perdata Khusus
Register : 15-06-2023 — Putus : 14-08-2023 — Upload : 11-09-2023
Putusan PN SOASIU Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sos
Tanggal 14 Agustus 2023 — Penggugat:
Riri Aisyah Do.Taher
Tergugat:
1.DEWAN KEHORMATAN PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
2.DEWAN PIMPINAN PUSAT(DPP) PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPD HANURA) PROV. MALUKU UTARA
4.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPC HANURA) KOTA TIDORE KEPULAUAN
96 — 71
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Partai Politik
Register : 26-09-2008 — Putus : 20-01-2009 — Upload : 22-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 152/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 20 Januari 2009 — Partai Kristen Indonesia 1945;Ketua Komisi Pemilihan Umum
88 — 40
  • Bahwa Penggugat memiliki data Faktual duapuluh empat Provinsi lengkap dengan duapertiga Kabupaten / Kota di Provinsi dimaksud(data terlampir), sedangkan yang dibutuhkanmenjadi Peserta Pemilihan Umum hanya duaHalaman 5 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 152/G/2008/PTUNJKT.6puluh dua Provinsi dari tiga puluh tigaProvinsi dan dua pertiga Kabupaten / Kota diPropinsi tersebut, bahwa dengan demikianPenggugat telah memenuhi syarat untuk menjadiPartai Politik Peserta Pemilihan Umumsebagaimana ditentukan Pasal
    Bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun2008, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah, dinyatakan bahwa: (1) Partai Politik dapat menjadi PesertaPemilihan Umum setelah memenuhipersyaratana. Berstatus badan hukum sesuai dengan UndangUndang tentang Partai Politik ;b. memiliki kepengurusan di dua pertiga jumlahKabupaten / Kota di Provinsi yang bersangkutan ;c.
    Menyertakan sekurang kurangnya tiga puluhperseratus keterwakilan perempuan padakepengurusan partai politik tingkat pusat ;e. Memiliki anggota sekurang kurangnya seribu orangatau. satu. perseribu dari jumlah penduduk padasetiap kepengurusan partai politik sebagaimanadimaksud pada huruf (b) dan huruf (c) yangdibuktikan dengan kepemilikan kartu tandaanggotaf. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusansebagaimana pada huruf (b) dan huruf (c) ;g.
    Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun2008, tentang Pedoman Teknis, Tata Cara Penelitian,Verifikasi dan Penetapan Partai Politik menjadi pesertaPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2009, Pasal 41, 42, 48,44, 45, 46, 47, 48 dan 49, dimana pelaksanaan Verifikasiyang dilaksanakan Tergugat terhadap Penggugat tidakdilaksanakan sesual dengan peraturan~ tersebut diatas,Halaman 7
    Bahwa sebelum diumumkannya partai partai politik pesertaPemilihan Umum Tahun 2009, tanggal O07 Juli 2008, oleh KomisiPemilihan Umum dan sebelum dikeluarkannya Obyek Sengketaoleh Tergugat tanggal 26 September 2008, Penggugat sudahmenyampaikan secara tertulis dengan suratnya yang padapokoknya berisi keberatan tentang pelaksanaan VerifikasiFaktual oleh Tergugat di sebelas provinsi, Penggugatmenyerahkan Surat Keberatan kepada Tergugat tanggal 29 Juni2008, di Hotel Marbella di Anyer Banten dan kepadaSekretariat
Pengadilan PN KOTA AGUNG Perdata Khusus
Register : 15-07-2022 — Putus : 08-09-2022 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 23/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Kot
Tanggal 8 September 2022 — Penggugat:
Rizky Raya Saputra, S.H., M.H., C.L.A.
Tergugat:
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu
Turut Tergugat:
1.DPRD Kabupaten Pringsewu
2.Bupati Kabupaten Pringsewu
3.Gubernur Provinsi Lampung
31 — 13
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Register : 09-10-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 25-03-2024
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp
Tanggal 12 Desember 2023 — Penggugat:
SOPIAN HARAHAP
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA)
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA) Sumatera Utara
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA ) Kota Padangsidimpuan
34 — 23
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Partai Politik
Putus : 28-11-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 K/TUN/2011
Tanggal 28 Nopember 2011 — POERWANTO SOEWADJI , DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
212 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dandibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secarasukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untukmemperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasiladan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 ;b. Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat ADadalah peraturan dasar Partai Politik ;c.
    Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkatART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaranAD;Hal. 6 dari 44 hal. Put.
    Asasi Manusia ;Pasal 3:(1) Partai Politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadibadan Hukum ;Bab Ill : Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Politik :Pasal 5:(1) Perubahan AD dan ART harus didaftarkan ke Departemenpaling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinyaperubahan tersebut ;(2) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD danART ;Bab VI : Hak dan Kewajiban :Pasl 13 : Partai Politik berkewajiban
    No. 338 K/TUN/201 1mengadili, dan memutus perkara partai politik adalahPengadilan Negeri ;2.
    No. 338 K/TUN/201 1mediasi atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenyadiatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;Selanjutnya dalam Pasal 33 UndangUndang Nomor 2 Tahun2008 tentang Partai Politik, secara tegas telah mengatur tentangmekanisme penyelesaian perselisihan tentang Partai Politikmelalui Pengadilan Negeri, yaitu sebagai berikut :(1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan UndangUndang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri ;(2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Khusus Parpol
Register : 04-11-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 13-06-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 938/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 24 Januari 2022 — Penggugat:
1.AHMAD MULIADI
2.A. RIFA’I
3.ASIKIN
4.ABD SHAMAT alias ABDUSSSAMAD
5.MISRAN
6.MASRUNI
7.MULYADI
8.HANISAH
9.Hj. MASLIHAH alias HJ.MASLEHAH
10.KASRAN
11.M. NOOR
12.BASTUNI
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH DAERAH X DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR KABUPATEN BANJAR
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
4.MAHKAMAH PARTAI GOLONGAN KARYA
289 — 36
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata Khusus
Register : 09-07-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Llg
Tanggal 6 Agustus 2018 — Penggugat:
MARWAN CHANDRA
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Musi rawas Utara
2.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Hati Nurani Rakyat Propinsi Sumatera Selatan
3.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Hati Nuarani Rakyat
255 — 29
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 10-03-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
335 — 166
  • dibentuk oleh partai politik.7.
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) dan (2) diatas jelas secarategas dinyatakan perselisihan internal partai politik diselesaikan oleh internalpartal politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui suatumahkamah yang dibentuk oleh partai politik atau sebutan lain yang dibentukoleh partai politik;9.
    atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ayat 2;Pasal 15 (1) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yangdilaksanakan menurut AD dan ART. (2) Anggota Partai Politik mempunyaihak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih. (3)Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ARTserta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik.56.
    Bahwa eksisistensi, kKewenangan, dan fungsi Mahkamah Partaiuntuk menangani atau memeriksa perselisihan internal Partai Politik jelasdiakui dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa Perselisihaninternal Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART Partai Politik, yang penyelesaiannya dilakukanoleh suatu mahkamah
    Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;Menimbang, bahwa Pasal 32 Undang undang Nomor: 2 Tahun 2011Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor: 2 Tahun 2008 TentangPartai Politik, menegaskan antara lain: (1) Perselisinan Partai Politikdiselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam ADART,(2) Penyelesaian perselisihnan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat 1 dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik, (3)
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 28-02-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 02-11-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 46/B/2017/PT.TUN.MDN
Tanggal 23 Maret 2017 — Pembanding/Penggugat : Muharram Idris
Terbanding/Tergugat : Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh Diwakili Oleh : Bukhari, SE,S.H.,M.H
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Irwansyah Diwakili Oleh : Syahminan Zakaria, S.HI.,M.H., dkk
138 — 67
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus
Register : 23-01-2019 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2024
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 31/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Tjk
Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat:
Dr. Asnawi Zain, DTMH
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Pesisir Barat
2.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Lampung
3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat
28 — 0
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 09-08-2022 — Putus : 03-10-2022 — Upload : 06-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 453/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 3 Oktober 2022 — Penggugat:
Petrus Damianus Febry Tahu
Tergugat:
1.H.AGUS HARIMURTY YUDHOYONO, M.SC.,M.P.A.,M.A
2.H. Teuku Riefky Harsya, BSC.,M.T.
3.Leonardus Lelo, S.IP.,M.Si
4.Daniel Samuel Hake, SE
5.Egidius Atok
68 — 0
Pengadilan PN Gedong Tataan Perdata Khusus
Register : 24-05-2022 — Putus : 04-08-2022 — Upload : 04-11-2022
Putusan PN Gedong Tataan Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Gdt
Tanggal 4 Agustus 2022 — Penggugat:
A. Gunawan
Tergugat:
1.Ketua Partai Nasdem Kabupaten Pesawaran
2.Ketua DPW Partai Nasdem Lampung
3.Ketua Mahkamah Partai Nasdem
4.Ketua DPP Partai Nasdem
Turut Tergugat:
Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran
198 — 29
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus
Register : 20-11-2023 — Putus : 24-01-2024 — Upload : 30-01-2024
Putusan PN SERANG Nomor 182/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN SRG
Tanggal 24 Januari 2024 — Penggugat:
1.H. BUHAITI. R
2.H. IING MUDAKIR
Tergugat:
2.DPP PARTAI BERKARYA
3.DPW PARTAI BERKARYA
4.MAHKAMAH PARTAI Berkarya
Turut Tergugat:
DPD PARTAI BERKARYA KOTA CILEGON
39 — 20
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata Khusus
Register : 25-09-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 38/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Llg
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penggugat:
WAHISUN WAIS WAHID
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Kabupaten DPC Partai Bulan bintang Kabupaten Musi Rawas
2.Dewan Pimpinan Propinsi DPW partai bulan bintang Provinsi sumatera Selatan
3.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai bulan bintang
202 — 33
Pengadilan PN KALABAHI Perdata Khusus
Register : 29-08-2023 — Putus : 16-10-2023 — Upload : 11-12-2023
Putusan PN KALABAHI Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Klb
Tanggal 16 Oktober 2023 — Penggugat:
Dony Menase Mooy
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia
62 — 18
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata Khusus
Register : 06-06-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Mpw
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
ELVI SATRIANA
Tergugat:
1.RAMDANI , S.HI
2.AWALUDIN , S.Pd
3.H. AHMAD SUTARMAN , S.Hut
4.IMAM MUTTAQIN , S.Pdi
5.Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA , S.H
6.Ir. AFRIANSYAH NOOR
Turut Tergugat:
Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang
228 — 32
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata Khusus
Register : 04-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 15-03-2018
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Llg
Tanggal 25 September 2017 — Penggugat:
1.EDI SUKAMTO
2.A.BASTARI IBROHIM
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN CABANG DPC pARTAI Hati Nurani Rakyat Kab.Muratara
2.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Hati Nurani Rakyat Propinsi Sumatera Selatan
3.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Hati Nuarani Rakyat
193 — 87
Pengadilan PN BATURAJA Perdata Khusus
Register : 26-09-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN BATURAJA Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN BTA
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
YUDI PURNA NUGRAHA
Tergugat:
DEWAN PENGGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
279 — 123
  • ;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disebutkan bahwa Yangdimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain: (1)perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaranterhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;(4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan;dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan
    Partai Politik.Menimbang, bahwa sebagai mana ketentuan dari Pasal 32 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut menyebutkanbahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART, selanjutnya pada ayat (2)Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.SusParpol/2018/PN.BtaPenyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1)
    dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik, yang kemudian pada ayat (5) Putusanmahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secarainternal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut di atas telah terpenuhi, makabarulah dapat dinyatakan sebagai
    objek dari perselisinan Partai Politik yangdalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri(Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari posita danpetitum gugatan Penggugat Majelis Hakim tidak menemukan halhal yangdapat dijadikan alasan pendukung Penggugat untuk mengajukan
    gugatanterhadap Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga terhadap gugatanPenggugat tersebut Majelis Hakim menilai berdasarkan Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2008, tanggal 18 Desember 2008Tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik pada angka 1 (satu)dan angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada umumnyaperkaraperkara tersebut (Gugatan
Pengadilan PN BLITAR Perdata Khusus
Register : 09-06-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 15-09-2023
Putusan PN BLITAR Nomor 53/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Blt
Tanggal 15 Agustus 2023 — Penggugat:
EDY SULISTIYO
Tergugat:
1.DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
2.DPD GERINDRA Provinsi Jawa Timur
3.DPC GERINDRA Kabupaten Blitar
Turut Tergugat:
KPU Kabupaten Blitar
118 — 73
Pengadilan PN SOASIU Perdata Khusus
Register : 08-08-2022 — Putus : 03-10-2022 — Upload : 13-10-2022
Putusan PN SOASIU Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sos
Tanggal 3 Oktober 2022 — Penggugat:
Usman A Tigedo
Tergugat:
1.Ketua DPC Partai Bulan Bintang di wakili oleh Riswan Naim Tergugat I
2.Sekertaris DPC Partai Bulan Bintang di wakili oleh Usman Nahrawi Tergugat II
3.Ketua DPW Partai Bulan Bintang di wakili oleh Ahmad Djabid Tergugat III
4.Sekertaris DPW Partai Bulan Bintang di wakili oleh Burhan Djakaria Tergugat IV
5.KETUA Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang di wakili oleh Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra Tergugat V
6.Sekertaris Jenderal Partai Bulan Bintang di wakili oleh Ir.Afriansyaj Noor.M.Si Tergugat VI
142 — 47