PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PUPR KABUPATEN MUKOMUKO KEPALA DINAS KABUPATEN MUKOMUKO;;

MUTIARA VELLINDA MelawanPPK DINAS PERIKANAN KAB. KAMPAR

.:::2..2+2++++PENGGUGAT ;MELAWANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEJABAT PELAKSANA TEKNISKEGIATAN (PPTK) DINAS PERIKANAN KABUPATENKAMPAR, PROVINSI RIAU Berkedudukan di Jalan Prof. M.Yamin, S.H., No. 59, Bangkinang,Selanjutnya disebut sebagai ...................... TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut ; Telah M@MbaCa 2 =~

MUTIARA VELLINDA MelawanPPK DINAS PERIKANAN KAB. KAMPAR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNANJALAN BBI DI LINGKUNGAN DINASPERIKANAN KABUPATEN KAMPAR PROVINSIRIAU , berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin, SH No.59 Bangkinang;Selanjutnya disebut sebagai ............ TERGUGAT IEKEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATENKAMPAR PROVINSI RIAU, berkedudukan di JalanProf M. Yamin, SH. No. 59 Bangkinang;Selanjutnya disebut sebagai......... TERGUGAT 1;.

Bahwa Penggugat pada sidang Pemeriksaan Persiapan kedua (2) hari Kamis tanggal 4 September 2014, Penggugattelah menyerahkan perbaikan gugatan yangmencantumkan Tergugat hanya Pejabat PembuatHalaman 3 dari7 Halaman PENETAPAN Nomor : 20/G/2014/PTUNPBR.Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Turap SungaiKiri Hulu di lingkungan Dinas Perikanan KabupatenKampar Provinsi Riau;.

Putusan tersebutdiucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS,tanggal 18 SEPTEMBER 2014 oleh GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H.selaku Hakim Ketua Majelis,s HUJJA TULHAQ, S.H., M.H. dan YUDIRINALDI SURACHMAN, S.H. masingmasing selaku Hakim Anggota dengandibantu NUR SUJUD, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Turap Sungai KiriHulu di lingkungan

PT CENDANA BAJABAHARI VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), dkk

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), berkedudukan di Kantor UPBU Matahora Jalan Ir.Soekarno Matahora, Kecamatan WangiWangi,Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;2.

Perpres Pengadaan Barang Jasa yang menyatakan:;PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila berdasarkanpenelitian PPK, penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikankeseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50(lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaanuntuk menyelesaikan pekerjaan ;Selanjutnya dalam Pasal 93 ayat (2) disebutkan:Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyediabarang/jasa:Jaminan pelaksanaan dicairkan;Sisa

Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikankeseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50(lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaanuntuk menyelesaikan pekerjaan;c. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidakmemperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang ditetapkan;d.Penyedia tanpa persetujuaan pengawas pekerjaan, tidak memulaipelaksanaan pekerjaan;e.

sebagaimanayang tercantum dalam SSKK danPenyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam;Bahwa oleh karena Penggugat sampai dengan berakhirnya kontraktanggal 31 Desember 2015 tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimanadalam perjanjian kontrak maka Tergugat selaku PPK melakukan pemutusanHalaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 2375 K/Pdt/2017kontrak tanggal 31 Desember 2015 serta mengeluarkan Surat Pernyataanwanprestasi tanggal 5 Januari 2016, selanjutnya Tergugat selaku PPK jugamengirimkan Surat Tuntutan Pencairan

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi adalah Pejabat Pembuat Komitemen(PPK) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora Wakatobiberdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor UPBUMatahaora Wakatobi Nomor SKEP01/kp.203/mth/2015 tanggal 6 Januari2015;4.

TAMAKO RAYA PERDANA MelawanPPK Dinas PU Kabupaten INHU

WIRAWAN DARMANA SIAWLawanPPK PENGADAAN TANAH BBWS CILIWUNG CISADANE

Penggugat:
1.PPK BYPASS BANJARMASIN
2.Dh. PPK PELABUHAN TRISAKTI
Tergugat:
PT. ADHI KARYA. Persero, Tbk DIVISI KONTRUKSI V

CENDANA BAJA BAHARI- TERBANDING : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK-12)

(Tergugat I) menyampaikan surat kepada PenyediaJasa(Penggugat) untuk menambah nilai jaminan sebesar 9%dari nilai kontrak (karena jaminan yang ada hanya 5% darinilai kontrak), namun tidak segera dipenuhi ;16.10) PPK (Tergugat Il) menyampaikan surat (deadline)kepadaPenyedia Jasa (Penggugat) terkait pemenuhanpersyaratan pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaanselama 90 (sembilan puluh) hari kalender (berarti adatambahan 40 hari) sesuai Peraturan Menteri KeuanganNomor: 243/PMK.05/2015 tanggal 23

PPK menyetujui Rencana Penggunaan Uang Muka yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa; b. untuk Usaha Kecil, uangq muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa:; c.

JaminanSanggahan Banding ;Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDIAyat (3) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat(unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu palinglambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataanwanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan ;c.

Surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,disampaikan oleh PPK atau pejabat/pegawai yang ditunjukkepada Kepala KPPN sebagai dasar pengambilan AsliJaminan Uang Muka;d. KPPN menyerahkan Asli Jaminan Uang Muka denganberita acara serah terima Asli Jaminan Uang Muka;e.

Asli Jaminan Uang Muka yang telah diperbaharui,disampaikan oleh PPK atau Pejababat/Pegawai yangditunjuk kepada KPPN paling lambat (5) lima hari kerja yangdisertai dengan Surat Kuasa dan Surat Konfirmasisebagimana dimaksud pada Pasal 8 yang telahdiperbaharui;f. Dalam hal terdapat pajak yang terlanjur disetorkan ke kasnegara atau melalui potongan SPM sebagaimana dimaksudpada huruf e, dapat diselesaikan dengan ketentuanperundangundangan.

Pemohon:
Syarifuddin
Termohon:
Ketua PPK Gp. Uteuen Gathom,

Penggugat:
ADIWIKARTA
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK

PUTUSANNomor 195/Pdt.G/2019/PN.TngDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili PerkaraPerdata pada peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikutdibawah ini dalam perkara antara :ADIWIKARTA, Lakilaki , No KTP: 3674012303680002 , Alamat : BSD Sektor,XlIl4 Blok R.51 Kecamatan Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan,selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT;LawanPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) yang berdomisili di Perum Giri

., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengadaan Bibit Karet Okulasi Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan, Winurdin, S.Hut, selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) pada Kegiatan Pengadaan Bibit Karet Okulasi Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan, H. Jamro H.

Cristinamelawan PPK Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan

Raya Perum Lega Sutra No.4 SungailiatBangka menurut surat gugatan dalam perkara No.74/PDT/G/2014.PN.Sgl adalah sebagai Penggugat;Evan Sandy Maulana S.Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padaIlKegiatan Pengadaan Bibit Karet Okulasi Tahun Anggaran 2014 padaDinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan, jeniskelamin LakiLaki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, AlamatKomplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka SelatanJalan Gunung Namak Kecamatan Toboali Kab.

Cristina Tri Apriyanti, Evan Sandy Maulana S.Hut., selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengadaan Bibit Karet OkulasiTahun Anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten BangkaSelatan, Winurdin, S.Hutselaku Kepala Dinas Perkebunan dan KehutananKabupaten Bangka Selatan dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran(PA/KPA) pada Kegiatan Pengadaan Bibit Karet Okulasi Tahun Anggaran 2014pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan, H.

YAYASAN PERHIMPUNAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KRISTEN (PPK) PETRA; DRS. MATIUS WIYARNO

PUTUSANNomor : 213 K /Pdt.Sus/ 2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :PERHIMPUNAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KRISTEN(PPK) PETRA, berkedudukan di Jalan Raya Kertajaya IndahBlok H No.114 115 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasakepada : Rachmat Harjono Tengadi, SH., Advokat, berkantor diJalan Imam Bonjol 15, Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal

Put No. 213 K /PdtSus/ 2010Tahun 2003 karena sesuai bukti P2 tersebut tidak ada pembagian komponenupah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi : Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen (PPK) Petra tersebutharus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawahRp.150.000.000, (seratus lima

UndangUndang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada negara ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No.13 Tahun 2003,UndangUndang No. 2 Tahun 2004, UndangUndang No.4 Tahun 2004 danUndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undangundang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PERHIMPUNANPENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KRISTEN (PPK

PEJABAR PEMBUAT KOMITMEN (PPK) VS TENGKU ISYAWARI BINTI TENGKU ISYAMUDDIN, DKK

PejabatPembuat Komitmen (PPK) Jalan Toll Medan Binjai berkedudukanhukum di Jalan Suka Tani No.1 Kota Medan. Selanjutnya dalam hal iniTergugat Ir. FAINIR W. SITOMPUL selaku PPK Pengadaan TanahJalan Tol MedanBinjai berkantor di Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga Direktur Jalan BebasHambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Satuan KerjaPengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah Il Pengadaan Tanah Jalan TolMedanBinjai memberikan Kuasa kepada: DR.

Bahwa menyatakan Para Penggugat adalah Pihak yang berhakmemperoleh ganti kerugian atas pembangunan Jalan Toll MedanBinjai, di atas obyek sengketa dari Tergugat (PPK PembangunanJalan Toll MedanBinjai);4.8.Bahwa disamping itu, Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam4.9.perkara aquo sehubungan dengan tugas dan fungsinya sebagaistruktur kelembagaan pemerintahan (ex officio) yang seyogianya sejakawal tidak memberikan rekomendasi ataupun keterangan yang tidakbenar kepada Tergugat s/d Ill atau setidaktidaknya

Pejabat PembuatKomitmen/PPK Pembangunan Jalan Toll Medan Binjai) selayaknyamengajukan penetapan penitipan ganti kerugian (konsinyasi)Pembangunan Jalan Toll Medan Binjai atas obyek sengketa aquo;untuk sementara hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde);5.4.Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat tidakhampa dan ada kekhawatiran berdasarkan sangkaan yang beralasanbahwa Para Tergugat (ic.

KLD/60 yang diterbitkan Assisten Wedana KecamatanLabuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960, dengan batas batas sebagaiberikut : Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung 1.879,0 M; Sebelah Utara dgn Kampung Tanjung Mulia Hilir 1.928,5 M; Sebelah Barat dengan Jalan Kampung 743 M dan 63,5 M; Sebelah Timur dgn bekas Kebun Sampali 825,0 M;Bahwa menyatakan Para Penggugat adalah Pihak yang berhakmemperoleh ganti kerugian atas pembangunan Jalan Toll MedanBinjai, diatas obyek sengketa dari Tergugat (PPK

Sebelah Timur dgn bekas Kebun Sampali 825,0 M;Menyatakan Para Penggugat adalah Pihak yang berhak memperolehganti kerugian atas pembangunan Jalan Toll MedanBinjai, di atasobyek sengketa dari Tergugat (PPK Pembangunan Jalan TollMedanBinjai);Menetapkan Tergugat untuk Menitipbkan atas Pembayaran GantiKerugian (konsinyasi) Pembangunan Jalan Toll MedanBinjai di atasobyek sengketa aquo sejumlah antara Rp 321.000.000.000,(Tigaratus dua puluh satu miliar rupiah) ke Pengadilan Negeri (PN)Medan, untuk sementara

MAHAKARYA AGUNG JAYA vs PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALAKA

. & Rekan, di Jalan Nuri Il, KelurahanBonipoi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi NusaTenggara Timur, dengan domisili elektronikachmadchamri.peradi@gmail.com ; ==" Selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING / PENGGUGAT ; MELAWAN:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS KESEHATAN KABUPAT ENMALAKA, berkedudukan diJalan Kletek, Desa Kletek, Kecamatan MalakaPutusan Nomor : 99/B/2021/PTTUN.SBY.Halaman 2 dari 12 halamanTengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; Berdasarkan Surat Kuasa

Surat Perjanjian Kerja tersebutSubstansinya berisi perjanjian pemborongan suatu pekerjaan antara PejabatPembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka dengan PT.Fata Perdana Mandiri, oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapatdengan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupangq ; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati MemoriBanding dari Pembanding / Penggugat dan Kontra Memori Banding dariTerbanding / Tergugat Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal hal baruyang bisa

CENDANA BAJABAHARI
Terbanding/Tergugat : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wakatobi

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPk), Kantor Unit PenyelenggaraBandar Udara Matahora Wakatobi berdasarkan Keputusan KuasaPengguna Anggaran Kantor UPBU Matahora Wakatobi Nomor :SKEP.01/KP.203/MTH/2015,tanggal 06 Januari 2015, beralamatdi Kantor UPBU Matahora Jalan Ir.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Unit Penyelenggara bandarUdara Matahora Wakatobi berdasarkan Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Kantor UPBU Matahora Wakatobi Nomor :SKEP.01/KP.203/MTH/2015 tanggal 06 Januari 2015, beralamat di Kantor UPBUMatahora Jalan Ir. Soekarno Matahora Kecamatan WangiWangi WakatobiProvinsi Sulawesi Tenggara, dan untuk Selanjutnya disebut Terguguat I;2.

Perpres Pengadaan Barang Jasa yangmenyatakan :PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabilaberdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa tidak akanmampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikankesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masaberakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;Selanjutnya dalam Pasal 93 ayat (2) disebutkan:Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyediabarang/jasa :a.

kewajibannya sesuai kententuandalam kontrak;39.6 Pemutusan Kontrak dilakukan sekurangkurangnya 14(empat belas) hari setelah PPK menyampaikanpemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertuliskepada penyedia;Demikian pula halnya yang tercantum dalam klausul padaSyaratSyarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka 40.Pemutusan Kontrak oleh PPK, khususnya pada angka 40.1huruf a, hurub b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf i yangmenyatakan :PPK dapat memutuskan kontrak melalui pemberitahuantertulis kepada

Bahwa Penggugatd/R adalah Pejabat Pembuat Komitemen (PPk)Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora Wakatobiberdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran KantorUPBU Matahaora Wakatobi Nomor: SKEP01/kp.203/mth/2015tanggal 06 Januari 2015;4.

RATU KARYA VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN-1 (PPK-1) BIRO LOGISTIK POLDA SULTENG

Muchtar Hakim, Dkk VS Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Bangunan Pemerintah Kabupaten Bekasi

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan PajabatPembuat Komitmen (PPK) Dinas Bangunan PemerintahKabupaten Bekasi, berupa SPMK Nomor : 602.2/1453/SPMK/BN/DISBANG/2014, tertanggal 23 September3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Pajabat Pembuat Komitmen (PPK) DinasBangunan Pemerintah Kabupaten Bekasi, berupa SPMKNomor : 602.2/1453/SPMK/BN/DISBANG/2014, tertanggal23 September 2014 ;4.

Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DinasBangunan Kabupaten Bekasi berdasarkanKeputusan Pengguna Anggaran Nomor : 800/647/DB/2014 tentang Perubahan Kedua atasKeputusan Kepala Dinas Bangunan Nomor800/26/DB/2014 tentang Penetapan PejabatHal. 37 dari 93 hal. Putusan Nomor : 107/G/2014/PTUNBDGPembuat Komitmen (PPK), Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Dinas BangunanKabupaten.

Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)adalah dalam rangka pendelegasian tugas = ataupelaksanaan tugas atas keputusan yang diterbitkan olehPengguna Anggaran sesuai Keputusan Pengguna AnggaranNomor : 800/647/ DB/2014 tentang Perubahan Kedua atasKeputusan Kepala Dinas Bangunan Nomor : 800/26/DB/2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat KomitmenHal. 39 dari 93 hal. Putusan Nomor : 107/G/2014/PTUNBDG(PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DinasBangunan Kabupaten Bekasi ;.

Bahwa dalam pelaksanaan tugas, PPK tunduk danberpedoman kepada Perpres Pengadaan Barang/JasaPemerintah, dimana PPK mempunyai tugas~ dankewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PerpresPengadaan Barang/Jasa Pemerintah,a. menetapkan rencana pengadaan barang/jasa yangmeliputi:1. spesifikasi2. Harga PerkiraanSeNndiri;3.

Termasuk juga didalamnya uraian dari ParaPenggugat sebagaimana terdapat pada angka 8 sampaidengan angka 16, tidak perlu ditanggapi oleh karenaketidakpahaman Para Penggugat dalam mengaitkan obyeksengketa dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugatselaku PPK ;13.

PT.TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA (Drs.AGUS SETYAWAN) >< PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KOTAMOBAGU CS

, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yangditentukan dalam Dokumen kontrak, PPK bersama PenyediaBarang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi : c.Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhanlapangan; atau d.

Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV,telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji pada Pasal 2 Surat PerjanjianNo. : 04/KONTRAK/BKS.SETDAKK/PPK/MABM.IV/VIV2015, igl. 13Juli 2015.4. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;5.

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadiliperkara ini karena sebagaimana yang tertulis dalam dokumenkontrak/surat tanggal,perjanjian No.04/Kontrak/BKSSETDAKK/PPK/MABM.IVN11/20115 tanggal 13 Juli 2015, sebagaimana yangtermuat dalam syaratsyarat khusus kontrak yang ditandatangani olehpara pihak yakni Drs,Agus Setyawan selaku Direktur Pt.Tirta DheaAddnics Pratama dan H Sopian Hatam SE,ST selaku Pejabat PembuatKomitmen ( PPK) dimana disepakati bersama bila terjadi perselisihandalam

Bahwa berdasarkan Kontak No.04/Kontrak/BKSSETDAKK/PPK/MABM.IVN11/20115 tanggal 13 Juli 2015 waktu pelaksanaan pekerjaan yangakan dilakukan oleh penggugat adalah selama 170 hari Kalenderterhitung ditandatangani kontrak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengantanggal 29 Desember 2015..

Sehingga Tergugat X tidak memiliki kapasitaatau kewenangan apapun untuk melakukan perbuatan terkaitdengan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan MasjidAgung Baitul Makmur Kota Kotamobagu, sebagaimana perjanjianNo: 04/Kontrak/BKS.SETDAKK/PPK/MABM.IV/V1V/2015, tanggal13 Juli 2015 yang ditandatangani antara Penggugat dan Tergugatlb.

MAHAKARYA AGUNG JAYA vs PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALAKA

., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dariKantor Hukum"ACHMAD CHAMRI, SH &REKAN " beralamat di Jalan Nuri Il,kelurahan Bonipoi, Kecamatan KepalaLima, Kota Kupang, Provinsi NusaTenggara Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 060/KHAC/SK.Pdt/IX/2020, tanggal 02 September2020, dan domisili elektronik achmadchamri.peradi@gmail.com; Selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING/PENGMELAWANNama Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINASKESEHAT AN KABUPATEN MALAKA;Tempat kedudukan : di Jalan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kota SurabayaMelawanPT. Internet Pratama Indonesia