DIRJO, dkk VS KEPALA DIVISI REGIONAL PERHUTANI JAWA TENGAH

Nomor 1954 kK/Pdt/2016KEPALA DIVISI REGIONAL PERHUTANI JAWA TENGAH,berkedudukan di Jalan Pahlawan Kota semarang, dalam hal inimemberi kuasa kepada Albertus R.S, S.H.,M.H., dan kawankawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di KejaksaanNegeri Slawi Jalan Moh. Yamin Kecamatan Slawi KabupatenTegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8September 2014;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;Dan1.

Oleh karena posita gugatan dan petitum gugatan Penggugattidak saling berhubungan maka menjadikan gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak diterima;Bahwa Penggugat in person dalam hal ini Kepala Divisi Regional PerumPerhutani Jawa Tengah beralamat di Jalan Pahlawan Kota Semarang tidakpunya kapasitas sebagai Penggugat sesuai dengan UndangundangKehutanan, karena Administratur KPH Balapulang yang beralamat di JalanRaya Selatan Nomor 1 Balapulang Tegal telah mempunyai otonomi untukbertindak dan mewakili

Nomor 1954 K/Pdt/2016dan berwenang untuk menandatangi sebuah kesepakatan yang dimaksud,seharusnya kesepakatan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh orangyang berhak untuk menantangani yakni Kepala Dinas Pengairan ProvinsiJawa Tengah, Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Tengah, KepalaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal dst... dengan persetujuan MenteriPekerjaan Umum dan Menteri Kehutanan.Bahwa oleh karena bukti bertanda P.11 dibuat bertentangan denganketentuan undangundang yang berlaku dan tidak

Departemen Pekerjaan UmumProvinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya diteruskan ke Pusat (BapakMenteri PU dan Menteri Kehutanan), dan dari hasil pembuktian Penggugattidak bisa membuktikan adanya persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umumdan Menteri Kehutanan sebagai pertanda adanya peralihnan hakpengelolaan atas tanah objek sengketa dari PU Pengairan kepada PerumPerhutani Provinsi Jawa Tengah, maka tidak terbukti atas tanah objeksengketa hak pengelolaannya telah diberikan kepada Perum PerhutaniDivisi Regional

Dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa putusan Pengadilan Negeri Slawi yang telah salah menerapkanhukumnya yang mempertimbangkan objek sengketa adalah tanahNegara berupa hutan yang hak pengelolaannya diberikan kepadaPerum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah di bawah kewenanganKPH Balapulang.Bahwa tanah objek sengketa sejak semula bukan tanah Negara berupahutan akan tetapi merupakan tanah Negara yang berupa tanahtimbul/oantaran Sungai Pemali;Bahwa

Devisi Regional Tangerang

Devisi Regional Tangerang, bertempattinggal di Jalan Moh. Toha Km. 4 Tangerang, Banten, dalamhal ini memberi kuasa kepada W. Kuswinhartomo, SH.

Divisi Regional Tangerang), apabila merasatanah sengketa/obyek sengketa tersebut sudah dalam penguasaannya/sudah menjadi miliknya, namun hingga gugatan ini diajukan tidak adatanggapannya ;Bahwa Perbuatan Tergugat (Perum Bulog Sub.

Divisi Regional Tangerang) yang menguasaitanah sengketa/obyek sengketa sub. Poin. No. 2 sebagaimana tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut :" Apabila tanah sengketa/obyek sengketa sub.

Devisi Regional Tangerang) kepadaPenggugat, maka sudah sewajarnyalah kepada Tergugat (Perum BulogSub.

Divisi Regional Tangerang) menyerahkan tanahsengketa/obyek sengketa yang dimaksud tersebut ;Menghukum Tergugat (Perum Bulog Sub.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PERUM BULOG DIVISI REGIONAL SULAWESI SELATAN tersebut ;

PERUM BULOG DIVISI REGIONAL SULAWESI SELATAN VS HAMRUL KASUAK

PUTUSANNomor 65 K/Pdt.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PERUM BULOG DIVISI REGIONAL SULAWESI SELATAN,berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani Selatan, Makassar, yang diwakilioleh Tommy S Sikado, Kepala Perum Bulog Divisi Regional SulawesiSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.

berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 5 Januari 2012, sebagai Termohon Kasasi dahuluPenggugat;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Makassar, pada pokoknya sebagai berikut:1Bahwa Penggugat adalah pekerja di Perum Bulog Divisi Regional

Sulawesi Selatan(terakhir Sub Divisi Regional Wil.

Putusan KasasiNo.722 K/PID.SUS/2011 tertanggal 11 November 2011.2 Bahwa disebabkan Pemohon Kasasi telah mengalami kerugian sebesar Rp.1.343.247.000 (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluhtujuh ribu rupiah) maka Pemohon Kasasi dengan berbagai pertimbangan yangmatang dan setelah melalui proses pemeriksaan yang panjang akhirnya Pemohonmengeluarkan Surat Keputusan Kepala Perum Bulog Divisi Regional SulawesiSelatan Nomor: K.009/21030/06/2009 tentang Pembebanan Tuntutan Ganti

BPPNFI REGIONAL VII MATARAM yang sekarang disebut BPPAUDNI REGIONAL V MATARAM, DKK

disebut BPPAUDNI Regional V Mataram yang saat itu diwakili olehPejabat Pembuat Komitmen , Khairuddin SH , Kuasa Pengguna Anggaran /Kepala BPPNFI Regional VII Mataram yaitu Rony Gunarso MM Pd , denganalamat Jl.

VII Mataram yangsekarang disebut BPPAUDNI Regional V Mataram yang saat itu diwakili olehPejabat Pembuat Komitmen , Khairuddin SH , Kuasa Pengguna Anggaran /1724Kepala BPPNFI Regional VII Mataram yaitu Rony Gunarso MM Pd , denganalamat Jl.

Pendidikan Nonformal dan Informal) Regional VII Mataram sekarangdisebut BPPAUDNI (Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, DanInforma) Regional V Mataram;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwaTergugat 1 adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq BPPNFI Regional VIIMataram, ternyata sampai dengan saat ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tidakmengetahui adanya Perkara Nomor 32/Pdt.G/2013/PN.MTR yang sekarang terjadi,sehingga Jawaban Tergugat tidak

Khairudin, SH mewakili BPPNFI Regional VII yang sekarangBPPAUDNI Regional V tersebut, Tergugat menyatakan bahwa penggunaan istilah cq(casu quo) berarti sejak awal Penggugat telah menetapkan bahwa yang dituju dalamgugatan Penggugat adalah BPPNFI Regional VII Mataram yang sekarang BPPAUDNIRegional V Mataram dengan alamat Jl.

VII yang sekarangBPPAUDNI Regional V sebagai Tergugat 1, kemudian Tergugat hadir dipersidangandiwakili oleh H.

Pembanding/Penggugat : HAMRUL KASUAK Diwakili Oleh : ABDUL RAHMAN DALLE, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Perum Bulog Cq Kepala Divisi Regional Bulog Sulsel Cq Kepala Sub Devisi Regional Palopo Divisi Regional Sulsel Bar

KepalaDivisi Regional Bulog Sulawesi Selatan, cq. Kepala SubDivisi Regional Bulog Wilayah VI Palopo, yang dalam halini diwakili oleh Kuasanya bernama BUDIMAN MUBAR,S.H.,M.H.dk Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum padaKantor Hukum BUDIMAN MUBAR DAN REKAN yangberalamat JI.

Bahwa pada tahun 2008, Penggugat / Pembanding telah memasukkanberas kepada Perum Bulog Sub Divisi Regional Wil. VI Palopo (Tergugat /Terbanding) sebanyak 3.877 (tiga ribu depalan ratus tujuh puluh tujuh) ton.5. Bahwa dari jumlah 3.877 ton beras yang telah dimasukkan olehPenggugat / Pembanding kepada Tergugat / Terbanding tersebut,Tergugat/Terbanding baru menyelesaikan pembayaran beras tersebut kepada 10.11.5Penggugat/Pembanding, sebanyak 3.470 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh)ton.

LAODE AMRIN VS PT POS INDONESIA (PERSERO) REGIONAL VI

Djausin Silalahi, M.Si;1.Manager Cabang Perum Perumnas Regional III Kantor Cabang Cengkareng,2.General Manager Regional Iii Perum Perumnas

GENERAL MANAGER REGIONAL ill PERUMPERUMNAS;Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No. 71/G/20 10/PTUNJKTBerkedudukan di JI. Gusti Ngurah RaiKlender, Jakarta Timur, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 71/PENDIS/20 10/PTUNJKT., tanggal 7 ~~ Juni 2010 tentangPemeriksaan dengan AcaraBiasa;.

Penetapan Hakim Ketua Majelis PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor71/PENHS/2010/PTUNJKT, tanggal 9 Juni 2010tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; Permohonan Pihak Penggugat secara tertulistertanggal 18 Juni 2010 yang diterima MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 1 Juli 2010 tentang PencabutanMenimbang :1.Gugatan terhadap Manager Cabang PerumPerumnas Regional II Kantor CabangCengkareng sebagai Tergugat dan GeneralManager Regional II!

DIRJO, dkk melawan KEPALA DIVISI REGIONAL PERHUTANI JAWA TENGAH

Ketiganya advokat pada Kantor Advokat dan PenasehatHukum EDI SATRIO SOEPARYAN, HASCARYO WIMBO,SH &REKAN beralamat dikomplek Perkantoran Pasar Induk Brebes Lantai 2,Jalan Jenderal Sudirman No. 47 Brebes berdasarkan surat kuasaKhusus tertanggal 08 Juli 2015, semula sebagai Para Tergugat sampaidengan VI dan VIII sampai dengan XXVI Konpensi / Para PenggugatRekonpensi, sekarang sebagai Para PEMBANDING ;MELAWAN:KEPALA DIVISI REGIONAL PERHUTANI JAWA TENGAH, beralamatdi Jalan Pahlawan Kota semarang, dalam

Dengan demikian sudah seharusnyagugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;e Bahwa putusan Pengadilan Negeri Slawi yang telah salahmenerapkan hukumnya yang mempertimbangkan obyek sengketaadalah tanah Negara berupa hutan yang hak pengelolaannyadiberikan kepada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengahdibawah kewenangan KPH Balapulang ;e Bahwa tanah obyek sengketa sejak semula bukn tanah Negaraberupat hutan akan tetapi merupakan tanah Negara yang berupatanah timbul / bantaran sungai Pemali

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REGIONAL I YOGYAKARTA vs BUDIYONO

.+000 reeseKesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil bertempatkedudukan pada Kantor Regional ! Badan Kepegawaian NegaraYogyakarta di Jalan Magelang KM 7,5Yogyakarta; +22 rrr rrr rrr rrr rrr rere eeeSelanjutnya disebut sebagalj

TOHOM SITUMEANG ; KEPALA KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

PRM DIVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG

AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3626/PJ/2018 tanggal 16 Agustus 2018 dan Surat KuasaSubstitusi tanggal 27 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPRM DIVISI REGIONAL

Divisi Regional Riau Perum Bulog;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eka SusiaJustika, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K130/DK.302/11/2018 tanggal 7 November 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali

Juli 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT102127.12/2011/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 21 Mei 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP43/WP4J.02/2016 tanggal 8 Januari 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 23, Masa Pajak Februari 2011Nomor 00027/203/11/218/14 tanggal 17 Oktober 2014, atas namaPRM Divisi Regional

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP43/WPJ.02/2016 tanggal 8 Januari 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2011 Nomor00027/203/11/218/14 tanggal 17 Oktober 2014, atas nama PRMDivisi Regional Riau Perum Bulog, NPWP 01.003.148.2218.001,alamat: Di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 24, Tanah Datar,Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

RCC REGIONAL VIISemarang

RCC REGIONAL VIISemarang, JI. A.Yani No. 191 Lantai 5 Semarang. Cq PT. Bank Mandiri(Persero) Tok, Small Business District Center Semarang, Jl.Pemuda No. 73 Semarang, 50139, dalam hal ini memberikuasa kepada Diana Nuramalia, SH., Edhi Priharso,Ardiansyah Angung N dan Septian Heru Prakosoberdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorDSB.RO7/SK.0024/2016 tanggal 19 April 2016 , untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2. SLAMET, Jl. Kartin) No. 19 RT 7 RW. 6 Dusun Gembol, Kel. BawenKecamatan Bawen Kab.

SLAMET MELAWAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ( BKN ) REGIONAL I YOGYAKARTA, DKK

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ( BKN ) REGIONAL I YOGYAKARTA,Dengan Alamat JI. Magelang Km. 7,5 Yogyakarta 55285 ;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I / TERGUGAT ;2. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH ( BKD ) KABUPATEN SLEMAN,Dengan Alamat JI.

DALAM EKSEPSI1.Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta) adalahsengketa yang timbul karena ditetaopbkannya Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Regional BadanKepegawaian Negara Nomor : 00220/KEP/BV/23404/13 tanggal 15Pebruari 2013 perihal sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 21agustus 2013. dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00220/KEP/BV/ 23404/13 tanggal15

DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa segala uraian yang telah Tergugat (Kantor Regional BadanKepegawaian Negara Yogyakarta) sampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkandengan pokok perkara;.

Widodo dkk sejumlah 52 orang(termasuk didalamnya adalah Penggugat tercantum dalam Nomor 10)ke Kantor Regional BKN Yogyakarta dengan Surat Nomor :823/1916/BKD tanggal 18 Desember 2012 Pangkat/Golongan RuangPenggugat adalah Penata, III/c.

Bahwa, Tergugat dalam keputusannya pada diktum keenam telahmencantumkan klausul Apabila dikemudian hari ternyata terdapatkekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan danperhitungan kembali sebagaimana mestinya.. bahwa kemudian Kantor Regional Badan Kepegawaian NegaraYogyakarta telah menetapkan ralat/perbaikan dengan menuliskanDIPERBAIKI TGL. 21 AGUSTUS 2013 *) di pojok kiri atas SuratKeputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian NegaraNomor 00220/KEP/BV/23404/13 dengan Pangkat, Golongan

SLAMET VS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) REGIONAL I YOGYAKARTA, dkk

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)REGIONAL YOGYAKARTA, yang diwakili oleh KepalaKantor Regional Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta,Dr. Purwanto, berkedudukan di Jalan Magelang km.7,5Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudiyono,S.IP, M.H., Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun, dankawankawan, beralamat di Jalan Magelang km./7,5Yogyakarta, verdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1Desember 2016:2 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)KABUPATEN SLEMAN, yang diwakili oleh Plt.

Menyatakan Para Tergugat untuk membayarkan biaya perkara ini.Subsider:Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , Ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:Dalam Eksepsi Tergugat I: Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta) adalahsengketa yang timbul karena ditetapbkannya Keputusan Tata UsahaNegara maka

DEVISI REGIONAL TANGERANG

DEVISI REGIONAL TANGERANG,berkedudukan di Jalan Moh. Toha km. 4, Tangerang, Banten,dalam hal ini diwakili olen Drs.

Divisi Regional Tangerang), apabila merasa tanah sengketa/objeksengketa tersebut sudah dalam penguasaannya/sudah menjadi miliknya,namun hingga gugatan ini diajukan tidak ada tanggapannya;8. Bahwa perbuatan Tergugat (Perum Bulog Sub.

Devisi Regional Tangerang) kepada Penggugat, maka sudahsewajarnyalah kepada Tergugat (Perum Bulog Sub.

Divisi Regional Tangerang) untukmembayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat setiap harinyasebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas keterlambatannyamenyerahkan tanah sengketa/objek sengketa sub. Nomor 2, sebagaimanatersebut dalam posita, terhitung sejak putusan perkara ini telah mempunyaikekuatan hukum tetap (/nkracht van gewisjde) sampai dengan Tergugat(Perum Bulog Sub. Divisi Regional Tangerang) menyerahkan tanahsengketa/objek sengketa yang dimaksud tersebut;.

Putusan Nomor 58 PkK/Pdt/2016Bulog Sub, Devisi Regional Tangerang, sehingga dengan demikian PutusanMahkamah Agung RI. tanggal 19 Agustus 2013, Nomor 2702 K/Pdt/2012.,yang ditemukan ada unsur "kekilafan/kelalaian" dalam perimbanganhukumnya "harus dibatalkan demi hukum";.

SAID TOSARI, DKK VS PIMPINAN PERUM BULOG DIVISI REGIONAL NTT

KotaDia, RT.1/RW.1, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja,Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1Juni 2015;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;LawanPIMPINAN PERUM BULOG ODIVISI REGIONAL NTT,beralamat di Jalan Palapa Nomor 14, Kelurahan Oebobo,Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, diwakili oleh Mustofa Kamalselaku Kepala Divisi Regional Nusa Tenggara Timur, dalam halini memberi kuasa kepada W. Kuswinhartomo, SH., M.Hum.

Bahwa Para Penggugat adalah mantan pekerja/pegawai pada BulogDevisi Regional NTT, Benyamin Tungga sejak tahun 1986, Said Tosarisejak tahun 1983, Marthen Nenu sejak tahun 1988 dan Felipus Benu sejaktahun 1986 serta telah di PHK oleh Tergugat sejak tahun 2008;2.

PRM DIVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG

PUTUSANNomor 1801/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3636/PJ/2018, tanggal 16 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPRM DIVISI REGIONAL

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP56/WPJ.02/2016 tanggal 08 Januari 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak November 2011 Nomor00036/203/11/218/14 tanggal 17 Oktober 2014, atas nama: PRMDivisi Regional Riau Perum Bulog, NPWP: 01.003.148.2218.001,alamat: di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 24, Tanah Datar,Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan' perpajakan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TELKOM DIVISI REGIONAL II JAKARTA

PRM DIVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG

PUTUSANNomor 1802/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3629/P J/2018, tanggal 16 Agustus 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPRM DIVISI REGIONAL

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP037/WPJ.02/2016 tanggal O8 Januari 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak April 2011 Nomor:00029/203/11/218/14 tanggal 17 Oktober 2014, atas nama: PRMDivisi Regional Riau Perum Bulog, NPWP: 01.003.148.2218.001,alamat: Di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 24, Tanah Datar,Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

PERUM PERUMNAS KANTOR REGIONAL VI SURABAYA, dk

PERUM PERUMNAS KANTOR REGIONAL VI SURABAYA,berkedudukan di Jalan Dukuh Menanggal III Surabaya;2.

hari atas setiap keterlambatan pembayaran ganti rugi sejak putusanperkara ini dijatunkan secara tangung renteng, tunai dan sekaligus;Bahwa Penggugat mohon agar perkara ini dapat diputuskan secara sertamerta walaupun Tergugat dan Tergugat II mengajukan verzet, banding,maupun kasasi;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Surabaya agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atasharta milik Tergugat I: Berupa tanah dan bangunan Kantor PerumPerumnas Kantor Regional

dapatdijalankan lebih dahulu sebagai berikut:e Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;e Menyatakan Tergugat dan Tergugat II melakukan perbuatan melawanhukum;e Menghukum Tergugat dan Tergugat II, untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat sebesar Rp. 77.407.500.000,00 (tujuh puluh tujuh milyarempat ratus tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) secara tanggung renteng,tunai dan sekaligus;e Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ini berupa harta milik Tergugat berupa tanah dan bangunan Kantor Perum Perumnas Kantor Regional

Perum Perumnas Kantor Regional VI Surabaya dan Ill.