Sakirman dengan Adi Shidarta atas tanahdan bangunan tersebut di Jalan Surapati Nomor 29 (dahulu Nomor 33)Bandung dengan tanah dan bangunan milik Adi Sidharta di PerumahanGalur Tanah Tinggi Jakarta, dan sejak saat itu (bulan Desember tahun 1963tanah dan bangunan di Jalan Surapati Nomor 29 (dahulu Nomor 33)Bandung tersebut ditempati dan dikuasai oleh Adi Shidarta sekeluarga,sebagaimana terbukti dari Surat Pernyataan kedua belah pihak, yangselanjutnya dikukuhkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung

Rekonvensisebagai berikut:1.Bahwa, Penggugat dan Penggugat II dalam Rekonvensi adalah ahli warisdari Adi Sidharta berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 195/SKet/RW/II/2007, yang dikeluarkan oieh Ketua RW 02 Hanjawar, DesaCikondang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur;Bahwa, Penggugat dan Penggugal II dalam Rekonvensi adalah yang palingberhak atas tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Surapati Nomor33 Bandung, sekarang Jalan Surapati Nomor 29 Bandung karenamerupakan warisan dari Adi Shidarta

Sakirman bersama Tergugat III, Tergugat IV dan TergugatV dalam Konvensi telah menempati rumah berikut bangunan rumahmilik Adi Shidarta suami Penggugat dan orang tua Penggugat IIdalam Rekonvensi dan Adi Shidarta suami Penggugat danPenggugat II dalam Rekonvensi menempati tanah dan rumah yangterletak di Jalan Surapati Nomor 29 (dahulu Nomor 33) Bandung incasu objek sengketa:Bahwa demi kepastian hukum akan kepemilikan tanah berikutbangunan hasil tukar guling tersebut, karena saat itu orang tuaTergugat

Sakirman menjadi atasnama Adi Shidarta atau pada saat ini menjadi milik ahli warisnya yaituPenggugat dan II dalam Rekonvensi;5. Bahwa, Sikap Tergugal dan Il Dalam Rekonvensi telah sesuai denganPutusan Hoge Raad dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919yaitu merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalamPasal 1365 KUHPerdata;6. Bahwa, disamping itu pendapat Munir Fuady, SH.,LL.M, dalam bukunyayang berjudul "Perobuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer",Penerbil PT.

uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi , IImohon kepada Pengadiian Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagaiberikut:a.Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat II dalam Rekonvensiuntuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat Il dalamRekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan sah tukar menukar tanah dan bangunan sengketa antara Ir.Sakirman dengan Adi Shidarta

Meliputi juga konsumen yang mempergunakan atau pemakaibarang/jasa yang diperolehnya dari pelaku usaha untukmelakukan kegiatan usaha yang memberikan penghasilan;Bahwa menurut Shidarta (dalam bukunya Hukum PerlindunganIndonesia, Jakarta Grasindo, Tahun 2000, Jakarta Hal. 18) meskipunistilan pemakaian sebagaimana yang di jelaskan oleh Pasal 1 butir (2)UUPK lebih menekankan kepada konsumen akhir (u/timate consumer)akan tetapi istilan pemakai tidak serta merta merupakanhasiltransaksi jual beli.

Sebagai contoh seseorang memperoleh parsel pada harilebaran, isi paketnya adalah makanan dan minuman kaleng yang dibeli oleh si pengirim dari pasar swalayan, namun Konsumen Akhir darimakanan dan minuman itu adalah si penerima parsel dengan tanpaharus mengeluarkan sejumlah uang;Bahwa menurut Shidarta (dalam bukunya Hukum PerlindunganIndonesia, Jakarta Grasindo, tahun 2000, Jakarta Hal. 49) bahwaunsur tidak diperdagangkan dalam rumusan Pasal 1 angka (2) UUPK,pada dasarnya memang untuk mempertegas bahwa

Adi Putra, serta pendapatsarjana (doktrin) Shidarta;Bahwa sebagaimana Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan NegeriMempawah yang menyatakan pada halaman 26 dari 27 paragraf ke 1(satu) putusan Nomor 7/Pdt.SusBPSK/2016/PN Mpw, bahwa yangmenjadi dari permasalahan dalam perkara ini adalah mengenaimasalah perjanjian kredit investasi sehingga wewenang untukmemeriksa, mengadili, serta memutus perkara perjanjian dalam hal iniadalah mutlak wewenang dari Pengadilan Negeri dan bukanwewenang dari Badan Penyelesaian

Hal ini sesuai dengan putusan MahkamahAgung No. 234/Pdt.Sus/2008, serta pendapat (doktrin)Shidarta;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat denganpertimbangan hukum putusan BPSK Kota Surakarta a quo; Karenadalam perkara ini adalah sengketa perjanjian pembiayaankonsumen dengan jaminan fidusia Dimana perjanjian pembiayaankonsumen merupakan perjanjian obligatoir yang bersifatkontraktuil (perjanjian pokok), yang diikuti denganperjanjian fidusia sebagai perjanjian ikutan (accesoir) danmerupakan

Lebihlanjut Shidarta berpendapat, bahwa batasan konsumen dalamUUPK dan hakhak konsumen yang diadopsi didalamnya masihmemerlukan pengujian pengujian di lapangan khususnya melaluiperistiwa peristiwa konkret yang diajukan ke Pengadilan.Menimbang, bahwaatas pendapat Shidarta tersebut,Majelis sependapat , karena Undang Undang No. 8 tahun 1999adalah undangundang payung (vide penjelasan umum UU No.8/1999) yang tidak dapat dilepaskan dari undang undangsektoralnya; Oleh karenanya dalam mengartikan konsumenharuslah

dilihat juga dari undang undang sektoralnya,sehingga ia berpendapat juga bahwa batasan konsumen dalamUUPK dan hakhak konsumen yang diadopsi didalamnya masihmemerlukan pengujian pengujian di lapangan khususnya melaluiperistiwa peristiwa konkret yang diajukan ke Pengadilan.Menimbang, menurut Majelis, bahwa BPSK Kota Surakartadalam putusan a quo telah tidak tepat menerapkan putusanMahkamah Agung dan pendapat Shidarta tersebut diatas dalamperkara ini; Karena Novan Ferdiano Windy Oetomo (dahuluPengadu

Menjatuhkan thalak satu bain shugra Tergugat (SHIDARTA BIN DAVID)terhadap Penggugat (PENGGUGAT )3. Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusankepada KUA ditempat pernikahan Penggugat dan Tergugatdilangsungkan;4.

sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat tersebut rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sering diwarnai percekcokan dan pertengkaran yangmenjadikan rumah tangganya tidak harmonis lagi ; Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah begipasangat sulit untuk dirukunkan atau didamaikan lagi yangPenggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengansekarang ;e Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang merawat danmendidik anaknya tersebut adalah Tergugat ;Saksi SUHARTONO SHIDARTA

Saksi ANTONI SHIDARTA: Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan kePengadilan Negeri Tembilahan adalah untuk menambah namaPemohon yaitu dari nama YUDHIA PERDANA ditambah menjadiYUDHIA PERDANA SIKUMBANG; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohoningin menggunakan nama suku keluarganya; Bahwa bapak Pemohon merupakan suku banjar sedangkan ibuPemohon merupakan suku Sikumbang (minang); Bahwa penambahan nama suku keluarga tersebut adalahSebagai pengenalan diri kepada masyarakat karena suku Sikumbang

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannyaserta berhak atas rasaaman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi ; Pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar (UUD) 1945, menegaskan : Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidakboleh diambilalih secara sewenangwenang oleh siapapun ; Selanjutnya, menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta

., Defri Defito,S.H,dan Antoni Shidarta, S.H,CP.NLP Advokat/Penasehat Hukum,pada Kantor Hukum YPS Law Office beralamat di JalanSubrantas (depan Kantor Pengadilan Agama Tembilahan)Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilanhan, KabupatenIndragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 23 September 2020, yang telah terdaftar padaKepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 255/SKG/HB/2020/PA.Tbh. tanggal 25 September 2020, dahulusebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding

Bahwa tidak puas dengan Putusan dari Pengadilan TataUsaha Negara, pada tahun 2015 Peter Shidarta berupaya denganmengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat denganRegister Perkara Nomor 571/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. Jo. Nomor632/Pdt/2016/PT.DKI. Jo.

Bahwa terkait dengan perkara perdata tersebut diatas, saat iniPeter Shidarta (Penggugat a quo) sampai tingkat Kasasi berada dipihak yang kalah, kKemudian menempuh upaya hukum luar biasayaitu Peninjauan Kembali;h.

Bahwa, pada tanggal 2 Desember 2015, Peter Shidarta (Penggugat)berupaya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan NegeriJakarta Pusat dengan Register Perkara Nomor571/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. Jo. Nomor 632/Pdt/2016/PT.DKI.

Bahwa, pada tanggal 2 Desember 2015, Peter Shidarta(Penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri JakartaPusat dengan Register Perkara Nomor 571/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.Jo. Nomor 632/Pdt/2016/PT.DKI. Jo.

Nomor 2615/K/PDT/2017antara Peter Shidarta (Penggugat) melawan Gubernur ProvinsiDKI Jakarta (Tergugat I), Walikota Jakarta Utara (Tergugat II) danLisa Lianawati Sugiarto (Tergugat III), dengan amar putusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara a quo, Sampai tingkat Kasasi Penggugatsebagai pihak yang kalah;.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (MESTRI MEILINA) dengan Tergugat (ROBBY BAGUS SHIDARTA) pada tanggal 20 Maret 2022 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama ROMO MANGKU TUKIMUN HARIYANTO, dan perkawinannya dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3510-KW-28032022-0003, tanggal 28 Maret 2022 adalah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan

Tergugatmelakukan perbuatan a susila/perbuatan mesum/perzinahan di dalamrumah kediaman Penggugat/Tergugat sewaktu Penggugat sedang bertugasdi Lubuk Sikaping;Bahwa pada tanggal 14 Mei 2013, Tergugat tertangkap basah/di grebekoleh pemuda/Rt dan masyarakat tempat tinggal Penggugat/Tergugat dijalan Kesuma Bhakti Gang Lingkar Rt/Rw 003/03, Kelurahan Campago lpuhKecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, karena Tergugatsedang berbuat mesum di rumah kediaman bersama Penggugat/T ergugatdengan Nicko Shidarta

Shidarta (2006:6768), mengatakan: Hakyang dimiliki lembaga demikian dikenal hak gugat LSM (NGOsstanding), rumusan legal standing dalam UUPK ditemukan dalamPasal 46 ayat 1 huruf (c): Lembaga perlindungan konsumenswadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentukbadan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran menyebutkandengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebut untukkepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatansesuai anggaran dasarnya; danC) BUKU II MARI No.

Shidarta dalam bukunya HukumPerlindungan Konsumen (Jakarta, Grasindo, 2006:6768) mengatakan :Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal hak gugat LSM (NGOsStanding), rumusan Legal Standing dalam UUPK ditemukan dalamketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf (c) : Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukumatau Yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas,tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungankonsumen dan

Tergugatmelakukan perbuatan a susila/perobuatan mesum/perzinahan di dalamrumah kediaman Penggugat/Tergugat sewaktu Penggugat sedang bertugasdi Lubuk Sikaping;Bahwa pada tanggal 14 Mei 2013, Tergugat tertangkap basah/di grebekoleh pemuda/Rt dan masyarakat tempat tinggal Penggugat/Tergugat dijalan Kesuma Bhakti Gang Lingkar Rt/Rw 003/03, Kelurahan Campago lpuhKecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, karena Tergugatsedang berbuat mesum di rumah kediaman bersama Penggugat/T ergugatdengan Nicko Shidarta

mereka yang berhak karena mewarisi secara turuntemurun lebih dari 100 (seratus) tahun, mereka yang tinggal karena mewarisipagang gadai secara turun temurun yang juga lebih dari 100 (seratus) tahunberdasarkan suratsurat bukti yang ada pada para Pembantah, dan merekayang telah mendapatkan hak dan menguasai atas dasar jual beli yang rataratatelah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, termasuk mereka yang mendiami karenahubungan sewa menyewa dan atau pagang gadai ;Selanjutnya menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta

(2004; 182184),pengertian hak milik berangkat dari pengertian istilan hak yang terkaitdengan keadilan dan hak azasi manusi ("HAM") ;Menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta hak milik adalah hubunganseseorang dengan suatu benda yang membentuk hak pemilikan terhadapbenda tersebut.

Penggugat:
HENDRIKO WIJAYA
Tergugat:
1.DARWIN SYAH CHOTIB SAID
2.GUNAWAN SHIDARTA
3.Ir. ROBERT M. HUTAGALUNG
4.KURNIA HERMAWAN
5.TINAWATI
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Turut Tergugat:
1.MUHAMMAD ALI, SH, Mkn
2.CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN SAWANGAN
3.MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH

Dalambukunya Nichomacen Ethics, Aristoteles sebagaimana dikutip Shidarta telahmenulis secara panjang lebar tentang keadilan. la menyatakan, keadilan adalahkebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adilmengandung lebih dari satuarti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yangsebanding, yaitu yang semestinya.

Dalambukunya Nichomacen Ethics, Aristoteles sebagaimana dikutip Shidarta telahmenulis secara panjang lebar tentang keadilan. la menyatakan, keadilan adalahkebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adilmengandung lebih dari satuarti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yangsebanding, yaitu yang semestinya.

Putusan Nomor 424/B/PK/PJK/201 71)Shidarta, dalam bukunya Moralitas ProfesiHukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir,halaman 7980 berpendapat sebagai berikut:Hukum secara hakiki harus pasti dan adil.Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adilkarena pedoman kelakuan itu harus menunjangsuatu tatanan yang dinilai wajar.

Ubi jus incertum, ibi jusnullum (di mana tiada kepastian hukum, di situtidak ada hukum);Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moelionodalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum SuatuTawaran Kerangka bBerfikir, halaman 85berpendapat sebagai berikut:Kepastian hukum yang sesungguhnya memanglebih berdimensi yuridis. Namun, otto inginmemberikan batasan kepastian hukum yanglebin jauh. Untuk itu) ia mendefinisikankepastian hukum sebagai kemungkinan bahwadalam situasi tertentu:Halaman 40 dari 49 halaman.

: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannyaserta berhak atasrasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atautidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi ; Pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar (UUD) 1945, menegaskan : Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebuttidak boleh diambilalin secara sewenangwenang oleh siapapun ;Selanjutnya, menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta