telah dilangsungkan oleh Para Pemohon tersebut, sebagaiberikut;Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkanperkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama Islam, makaHakim akan mempertimbangkan rukun dan syaratsyarat perkawinan sesualdengan agama Islam, merujuk pada Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI);Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 sampai pasal 11 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkatdengan UUP

), syaratsyarat perkawinan adalah sebagai berikut:1)Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak(pasal 6 ayat (1) UUP);2) HaruS mendapat izin dari kedua orangtua, bilamana masingmasingcalon belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun (pasal 6 ayat (2)UUP)3)Bagi pria harus mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun, dan bagiwanita berumur 16 (enam belas) tahun, kecuali ada dispensasi yangdiberikan oleh Pengadilan atau pejabat lain (pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)UUP;4)Kedua belah pihak

calon mempelai pria dan wanita tidak dilarang untukmenikah berdasarkan hubungan keluarga sedarah, semenda, sesusuan,atau saudara dengan istri, atau sebagai bibi atau Kemenakan dari isteri,dalam hal seorang suami beristeri lebin dari Seorang (pasal 8 UUP);Him. 15 dari 20 hlm.

Penetapan Nomor 0135/Pdt.P/2019/PA.Prob.5) Kedua belah pihak dalam keadaan kawin atau terikat perkawinandengan pihak lain, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkanuntuk berpoligami berdasarkan Putusan Pengadilan (pasal 9 jo. pasal 3ayat (2) dan pasal 4 UUP);6) Bagi wanita, tidak dalam masa tunggu (masa iddah, apabila wanitatersebut telah bercerai (pasal 10 dan pasal 11);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam ketentuan pasalpasaldi atas, dikaitkan dengan buktibukti tertulis (Suratsurat) dan

juga keteranganpara saksi di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,Hakim berpendapat bahwa syaratsyarat perkawinan telah dipenuhi olehPara Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena syaratsyarat perkawinansebagaimana disebut dalam pasal 6 sampai pasal 11 UUP tersebut telahterpenuhi ketika Para Pemohon melangsungkan akad nikah, makaselanjutnya Hakim akan mempertimbangkan rukunrukun perkawinan,apakah terpenuhi atau tidak dalam perkawinan yang didalilkan oleh ParaPemohon telah dilaksanakan

), syaratsyarat perkawinan adalah sebagai berikut:1)Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak(pasal 6 ayat (1) UUP);2) HaruS mendapat izin dari kedua orangtua, bilamana masingmasingcalon belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun (pasal 6 ayat (2)UUP);3)Bagi pria harus mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun, dan bagiwanita berumur 16 (enam belas) tahun, kecuali ada dispensasi yangHim. 10 dari 17 hlm.

Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2019/PA.Prob.diberikan oleh Pengadilan atau pejabat lain (pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)UUP;4)Kedua belah pihak calon mempelai pria dan wanita tidak dilarang untukmenikah berdasarkan hubungan keluarga sedarah, Semenda, sesusuan,atau saudara dengan istri, atau sebagai bibi atau kKemenakan dari isteri,dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang (pasal 8 UUP);5) Kedua belah pihak dalam keadaan kawin atau terikat perkawinandengan pihak lain, kecuali bagi mereka yang

agamanya mengizinkanuntuk berpoligami berdasarkan Putusan Pengadilan (pasal 9 jo. pasal 3ayat (2) dan pasal 4 UUP);6) Bagi wanita, tidak dalam masa tunggu (masa iddah, apabila wanitatersebut telah bercerai (pasal 10 dan pasal 11);Menimbang, bahwa oleh karena syaratsyarat perkawinansebagaimana disebut dalam pasal 6 sampai pasal 9 UUP tersebut telahterpenuhi ketika Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa Pemohon II benar telah bercerai, sesuai denganbukti (P.8) sebagaimana

sesuai dengan tata cara agama Islam, dan dilangsungkanpada tanggal 6 September 2014;Menimbang, bahwa apabila dalil Permohonan Para Pemohon sesuaidengan posita angka (1) dikaitkan dengan bukti (P.8), Majelis berpendapatbahwa pada saat melangsungkan akad nikah yang didalilkan oleh ParaPemohon telah sesuai dengan agama Para Pemohon, Pemohon II masihberstatus sebagai istri dari orang lain, keadaan mana haram hukumnyamenikah dengan orang lain pada saat seorang perempuan belum bercerai(vide pasal 11 UUP

telahbercerai, harus nyata adanya shighat talaq, yakni shighat telahdijatuhnkannya talak oleh seorang suami (cerai talak), atau oleh Pengadilan(cerai gugat);Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam perkaraa quo adalah pada saat dilangsungkan akad nikah oleh Pemohon danPemohon II, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan orang lain,keadaan mana seorang perempuan yang masih terikat perkawinan denganorang lain maka haram hukumnya menikah dengan lakilaki lain, sesuaimaksud pasal 11 UUP

untuk menikah lagi (poligami) tidak bertentangan dengan syariatIslam;Menimbang, bahwa Pasal 28B ayat (1) Undangundang Dasar 1945menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga danmelanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keinginanPemohon untuk menikah lagi (poligami) tidak bertentangan dengan konstitusisebagai pedoman berbangsa dan bernegara;Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan (selanjutnya disebut UUP

) menganut azas monogami yaknibahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteridan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (vide Pasal 3ayat (1) UUP).

No. 230/Pdt.G/2018/PA.Mpwseorang apabila dikehendaki oleh fihakfihak yang bersangkutan setelahmemperoleh izin dari Pengadilan (vide Pasal 3 ayat (2) UUP jo. Pasal 56 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam);Bahwa jika dicermati dengan seksama, politik hukum yang terkandungdalam UUP adalah untuk melindungi kaum perempuan (istri). Setiap pasaldalam UUP berpihak kepada kaum perempuan (istri), termasuk pasal yangmengatur bahwa untuk dapat melakukan poligami harus memperoleh izindari Pengadilan.

(vide Pasal 4 ayat (2) UUP);Bahwa menurut Majelis Hakim, pencantuman syaratsyarat tersebutdimaksudkan agar seorang suami tidak melakukan poligami tanpa alasanyang kuat untuk itu, karena jika poligami dilakukan tanpa alasan yang kuatmaka akan mendatangkan kemadharatan bagi istri pertama. la akan tersakitijiwanya sambil bertanyatanya apa kesalahannya, apa kekurangannyasehingga suaminya menikah lagi;Bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila seorang istri pertama relatidak keberatan atau setuju dimadu

, maka dengan demikian ia dapatdipandang telah melepaskan haknya sehingga syaratsyarat yang tercantumdalam Pasal 4 ayat (2) UUP tidak berlaku lagi;Menimbang, bahwa alasan Pemohon menikah lagi (poligami) adalahkarena Pemohon bekerja sebagai tukang las dan sering keluar kota dalamHal. 13 dari 17 Putusan.

Apabila KHI ini diterapkan jelas bertentangandengan UUP sedangkan kedudukan UUP tidak bisa disejajarkan denganKHI. Dengan mengabulkan /sbat nikah walaupun dalam rangka perceraiansekalipun bukankah akan mengembalikan hakhak keperdataan sebagaiistri yang sah, sedangkan prosedur hukum di sini jelas sudah dilanggar.Dimana perlindungan hukum bagi para perempuan yang sudah diambilpaksa haknya oleh perempuan lain;Dalam Perkara Pokok:1.

Memang benar perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasitidak bertentangan dengan syarat dan rukun perkawinan sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 UUP, akan tetapi diHal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 639 K/Ag/2017dalam Pasal 6 ayat (2) dikatakan bahwa Tiaptiap perkawinan dicatatmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku, jelas inibertentangan karena memang tidak tercatat.

Begitu juga dengan Pasal 3ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (a), (b), (c), UUP, bukankahini juga sudah dilanggar.

Hal yang lebih fatal lagiyang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong adalahdengan tidak melihat dan memperhatikan gugatan dari Turut TermohonKasasi, dimana sudah jelas mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi menikahdengan istri pertama pada tahun 1963 (sebelum UUP lahir) dan menikahdengan istri kedua tanggal 1 Maret 1975 (sebelum berlakunya UUP),bukankah ini menunjukkan bahwa pernikahan pertama dan keduaPembanding tersebut tidak terikat dengan UUP karena dalam asasberlakunya undangundang salah

Sedangkan pernikahan Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi terjadi pada tanggal 20 Juli 1983 ini, jelas terikat dengan ketentuanyang ada dalam UUP karena Pernikahan itu terjadi jauh setelah lahir danberlakunya UUP;Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 639 K/Ag/20173.

Penuntut Umum menyatakan tetap pada TuntutanPidananya sedangkan Terdakwa tetap pada Permohonannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa, dihadapkan ke depan persidanganPengadilan Negeri Cirebon atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang padapokoknya sebagai berikutPERTAMABahwa ia terdakwa ALFIAN Als API Bin SURYANA pada hari yangsudah tidak dapat diingat kembali pada bulan September tahun 2015 sampaidengan bulan Nopember tahun 2015 sekitar Jam 13.00 Wib atau sekitar Jam14.00 Wib, bertempat di lantai atas salon UUP

, 7,9Kesimpulan: Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara denganletak pukul 12. 3. 6, 7, 9 diakibatkan oleh trauma tumpul;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;ATAUKEDUABahwa ia terdakwa ALFIAN Als API Bin SURYANA pada hari yangsudah tidak dapat diingat kembali pada bulan September tahun 2015 sampaidengan bulan Nopember tahun 2015 sekitar Jam 13.00 Wib atau sekitar Jam14.00 Wib, bertempat di lantai atas salon UUP

Saksi KORINAH Binti (Alm) RAWIN.Bahwa saksi adalah orang tua dan saksi korbanBahwa anak saksi (koroban NURFITRI) masih berusia 16 tahun ;Bahwa saksi mengetahuinya dari pengakuan korban bahwa korbantelahmenjadi korban persetubuhan yang kejadian pada hari dan tanggallupa sekitar bulan Oktober 2015 sekitar jam 13.00 wib di Lantai Atas salon" UUP" Kp. Cangkol Tengah, Rt. 01/05, Kel/Kec.

Bahwa kronologis yang saksi ketahui tentang perkara ini Pada awalnya hariKamis tanggal 26 November 2015 sekitar jam 18.30 wib korban datang kekoskosan saksi untuk main dan menceritakan bahwa korban sudahbersetubuh dengan terdakwa sudah berkalikali di Loteng rumah majikanAPI (rumah yang punya salon) "UUP SALON" sekitar siang hari namunsaksi tidak mengetahui kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari apadan tanggal berapa.

Lemahwungkuk KotaCirebon.Bahwa Terdakwa telah sering / berkalikali menyetubuhi korban hampir 1(satu) Minggu sebanyak 4 (empat) Kali dan hubungan pacaran selamasekitar 3 (tiga) Bulan dari sekitar bulan September 2015 sampai denganbulan Nopember 2015 sejak Pada hari Rabu Tanggal 30 September 2015sekitar jam 13.00 wib di Rumah Tempat Salon UUP Kp. Cangkol TengahRt. 01/05 Kel./Kec.

telah dilangsungkan oleh Para Pemohon tersebut, sebagai berikut;Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkanperkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama Islam, makaHakim akan mempertimbangkan rukunrukun dan syaratsyarat perkawinansesuai dengan agama Islam, merujuk pada Undangundang Nomor 1 tahun1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 sampai pasal 11 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkatdengan UUP

), syaratsyarat perkawinan adalah sebagai berikut:1)Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak(pasal 6 ayat (1) UUP)2) HaruS mendapat izin dari kedua orangtua, bilamana masingmasingcalon belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun (pasal 6 ayat (2)UUP)3)Bagi pria harus mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun, dan bagiwanita berumur 16 (enam belas) tahun, kecuali ada dispensasi yangdiberikan oleh Pengadilan atau pejabat lain (pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)UUP;4)Kedua belah pihak

calon mempelai pria dan wanita tidak dilarang untukmenikah berdasarkan hubungan keluarga sedarah, semenda, Sesusuan,atau saudara dengan istri, atau sebagai bibi atau Kemenakan dari isteri,dalam hal seorang suami beristeri lebih dari Seorang (pasal 8 UUP);5) Kedua belah pihak dalam keadaan kawin atau terikat perkawinandengan pihak lain, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkanuntuk berpoligami berdasarkan Putusan Pengadilan (pasal 9 jo. pasal 3ayat (2) dan pasal 4 UUP);Him. 8 dari 16 hlm.

Penetapan Nomor 0140/Pdt.P/2019/PA.Prob.6) Bagi wanita, tidak dalam masa tunggu (masa iddah, apabila wanitatersebut telah bercerai (pasal 10 dan pasal 11);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam ketentuan pasalpasaldi atas, Hakim berpendapat bahwa syaratsyarat perkawinan telah dipenuhipada saat akad nikah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II (ParaPemohon);Menimbang, bahwa oleh karena syaratsyarat perkawinansebagaimana disebut dalam pasal 6 sampai pasal 11 UUP tersebut telahterpenuhi ketika

Dan tanpa keterangan dari Pengadilan Agama pasal 77UUPA, pasal 24 PP no.9/1975 yang mengatur ijin tinggal bersama dari pengadilanyang berwenang yang menyatakan Tergugat dapat membahayakan keselamatan atasPenggugat dan ini juga merupakan pelanggran terhadap hukum.Sebelumnya melihat sikap Penggugat yang masih dalam keadaan marah danmelanggar pasal 34 UUP No.1/1974 (tidak mengurus suami dan meninggalkankewajibannya) dan pasal 33 UUP No.1/1974 (tidak dengan rasa hormat) makauntuk itu demi menegakkan

hukum dan UUP serta utnuk menyadarkannya, makamengambil sikap menakutnakuti dengan sengaja melempar tetapi tidak dikenakanterhadap obyek/sasaran, mengapa Penggugat anggap itu kekerasan fisik, padahalsudah jelas tidak ada bentuk yang mengakibatkan luka dari akibat itu.SebelumnyaTergugat pergi usaha ke Bandar Lampung demi menegakkan pasal 31 ayat (1) UUPNo.1/1974 sebagai kepala keluarga dan pasal 34 ayat (1) UUP No.1/1974 untukmencari keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan dan apapunbentuk

barang yang bias dijual untuk dijadikan modal demi memperpanjang hidupkeluarga dan tidak melanggar hukum dan UUP terhdap isteri dan pasal 31 ayat(1)UUP No.1/1974 (tugas isteri mengatur rumah tangga sebaikbaiknya); 2.

terhadap ini sudah jelas tipu daya akan alasannya saja.DIINGATKAN, memang diterima karena bentuk penegakkan hukum dan UUP danagama, tapi cara penyampaian MENDIKTE dan MEMAKSA itu melanggar pasal 33no.1/1974.Apakah Penggugat sadar dengan cara Penggugat seperti itu, dapat menimbulkan halhalyang menjadi gugatan?

KENAPA SETIAP cara penyampaian apapun, Penggugat sering dan harus selaludengan nada keras, tidak dengan cara yang wajarwajar saja terhadap suami.Dan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum UUP dan juga agama.Mengapa selalu memvonis sesuatu yang belum terjadi dengan cara keras (YANGBARU HANYA INGIN dan BERNIAT) yang belum tentu akan kebenarannya ?

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwamengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukumandengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangilagi perbuatannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagaiberkut :PERTAMAPRIMAIRnon nnn === Bahwa Terdakwa SUTARTO alias ANTO bin SUMARTO bersamasamadengan UUP MAHRUF

SUBSIDAIR Bahwa Terdakwa SUTARTO alias ANTO bin SUMARTO bersamasamadengan UUP MAHRUF alias RAUP bin MOCH.

Perbuatan terdakwa merupakantindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 (1) KUHP.ATAUKEDUAPRIMAIR Bahwa Terdakwa UUP MAHRUF alias RAUP bin MOCH.

Saksit UUP MAHRUF alias RAUP15Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAPPenyidik adalah sudah benar ;Bahwa saksi diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan adanyaperkara pemukulan yang dilakukan saksi dan Terdakwa.Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2013sekitar pukul 22.30 WIB di warung milik saksi Khotijah di Jalan Gerilya dekatjalan masuk pintu gerbang Perumahan Taman Anggrek Purwokerto ;Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr

Didalampasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ditentukan bahwa yang dapat dipidana sebagai perbuatanpidana adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.Bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi korbanTaripar Lumban Toruan alias Sihombing, keterangan saksisaksi lainnya dan keteranganterdakwa diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 jam 22.30 WIBTerdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Taripar Lumban Toruanbersama Uup

Penggugat dan Tergugat sebagai suamiistri dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;Menimbang, bahwa terkait Petitum tersebut, karena bermuatan sama makaterhadap petitum kedua dan petitum ketiga harus dinyatakan satu kesatuanpetitum.Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum tersebut, maka harusdijelaskan terlebih dahulu dasar perkawinan itu sendiri di dalam ketentuan hukumdi Indonesia yaitu UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(selanjutnya akan disebut dengan UUP

Pasal 1 UUP berbunyi: perkawinan alahikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengantujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya, di dalam pasal 2 UUP ayat (1)dinyatakan: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu, lalu pada ayat (2) dinyatakan:tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa Kartu Tanda Nikah Nomor:16/BPHMJGKE/PLH/07/02 yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis(GKE) Pelaihari Resort Cares Tanah Laut tertanggal 22 Juli 2002 menyatakanbahwa Espoliyani (Tergugat) dan

Berkaitan dengan haltersebut di dalam Pasal 38 UUP dinyatakan bahwa Perkawinan dapat putuskarena:a. Kematian,b. Perceraian, danc.

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plimembentuk rumah tangga yang kekal abadi dengan dilandasi kasih sayang tidaktercapai.Menimbang, bahwa tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalahtersebut, akan tetapi apabila salah satu pihak sudah sudah tidak dapat mencintaidan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidakmendapatkan kenyamanan hidup sebagaimana tujuan awal suatu perkawinankehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi, makamenurut pasal 39 UUP

slag, steek of stoot wapen), perobuatan Terdakwadilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwaTerdakwa MAMAT Als BADUNG dalam keadaan mabuk sambilmarahmarah dengan menenteng golok yang berukuran kurang lebih70 cm yang telah dikeluarkan dari sarungnya yang di ikatkan diPinggang Terdakwa MAMAT Als BADUNG kemudian tanpa permisiTerdakwa MAMAT Als BADUNG langsung masuk kedalam rumah danmenghampiri Saksi PENDI yang sedang duduk bersama Saksi UUP

Terdakwa MAMAT Als BADUNG sambil marahmarahmengatakan bisi panasaran hayu urang di adu (kalau penasaran ayokita berantem) kepada Saksi PENDI stelah itu Saksi PENDI berdiri danTerdakwa MAMAT Als BADUNG memukul dada Saksi PENDImenggunakan tangan terbuka sebelah kiri mengenai dada SaksiPENDI kemudian Terdakwa MAMAT Als BADUNG mengayunkangoloknya ke bagian bahu sebelah kiri Saksi PENDI akan tetapi SaksiPENDI berhasil menghindar dan menangkis tangan Terdakwa MAMATAls BADUNG dan mendorongnya kemudian Saksi UUP

dengansengaja melakukan penganiayaan perbuatan Terdakwa dilakukan dengancara antara lain sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwaTerdakwa MAMAT Als BADUNG dalam keadaan mabuk sambilmarahmarah dengan menenteng golok yang berukuran kurang lebih70 cm yang telah dikeluarkan dari sarungnya yang di ikatkan diPinggang Terdakwa MAMAT Als BADUNG kemudian tanpa permisiTerdakwa MAMAT Als BADUNG langsung masuk kedalam rumah danmenghampiri Saksi PENDI yang sedang duduk bersama Saksi UUP

Cilegi Rt 03 / 01Ds Mandalahayu Kec Salopa Kab Tasikmalaya; Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi PENDI dan Saksi ELINlalu menghampiri Saksi PENDI yang sedang duduk bersama Saksi UUP,kemudian Terdakwa mengatakan kalau penasaran ayo kita berantemkepada Saksi PENDI; Bahwa setelah itu Saksi PENDI berdiri dan Terdakwa memukul dadaSaksi PENDI menggunakan tangan terbuka sebelah kiri mengenai dadaSaksi PENDI kemudian Terdakwa mengayunkan goloknya ke bagianbahu sebelah kiri Saksi PENDI akan tetapi Saksi

Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MXNopol B6558BPD warna merah tahun 2007,sepeda motor Honda Mio warna merah marunNopol B3746 NJF berikut kuncinya dan fotocopy BPKB ;e 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RNopol B6020 UKZ tahun 2008 warna merahberikut selembar STNK asli berikut kuncinyadan 1 (satu) lembar surat keterangan darileasing ;e 2 (dua) buah anak kunci kontak sepeda motorpalsu ;Dipergunakan dalam perkara UUP SUPRIYADI binAKSANI ;4.

64ayat (1) KUHP ;Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :e 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MXNopol B6558BPD warna merah tahun 2007,sepeda motor Honda Mio warna merah marunNopol B3746 NJF berikut kuncinya dan fotocopy BPKB ;e 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RNopol B6020 UKZ tahun 2008 warna merahberikut selembar STNK asli berikut kuncinyadan 1 (satu) lembar surat keterangan darileasing ;e 2 (dua) buah anak kunci kontak sepeda motorpalsu ;Dipergunakan dalam perkara UUP

Kosambi Kab.Tangerang bersama teman saya Urmin dan Hermandan motor tersebut dijual seharga Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah) dengan perantara Uup Supriyadiyang mencarikan pembelinya dan kedua sayamengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MXbersama Herman dan Urmin juga pada hari Senintanggal 21 Juni 2010 pukul 22.35 wib di Jl. RayaDadap Rt. 02/06 Kel. Dadap Kec.

Kosambi Kab.Tangerang dan berhasil dijual seharga Rp.2.200.000, (dua juta dua ratus ribu rupiah) denganperantara Uup Supriyadi untuk mencarikanpembelinya ;Bagaimana cara saudara melakukan pencurian tersebut ?

e Awalnya saya, Urmin dan Herman berjalanjalanbertiga berboncengan mencari sasaran setelahmendapat sasaran kami berbagi tugas, sayabertugas mengawasi kanan kiri dan masih diatassepeda motor saya sedangkan Urmin dan Hermanturun untuk mengambil motor, setelah motordikuasai kami pergi meninggalkan tempat ;Berapa saudara memberikan imbalan kepada Uup Supriyadi ?e Uup diberikan imbalan sebanyak Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) ;Alat apa yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut ?

untuk menikah lagi (poligami) tidak bertentangan dengan syariatIslam;Menimbang, bahwa Pasal 28 B ayat (1) UndangUndang Dasar 1945menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga danmelanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keinginanPemohon untuk menikah lagi (poligami) tidak bertentangan dengan konstitusisebagai pedoman berbangsa dan bernegara;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan (selanjutnya disebut UUP

Pasal 3ayat (1) UUP). Namun demikian, seorang suami dapat beristri lebih dariseorang apabila dikehendaki oleh pihakpihak yang bersangkutan setelahmemperoleh izin dari Pengadilan (vide. Pasal 3 ayat (2) UUP jo. Pasal 56ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);Bahwa jika dicermati dengan seksama, politik hukum yang terkandungdalam UUP adalah untuk melindungi kaum perempuan (istri).

Setiap pasaldalam UUP berpihak kepada kaum perempuan (istri), termasuk pasal yangmengatur bahwa untuk dapat melakukan poligami harus memperoleh izindari Pengadilan. Sebab, apabila Negara tidak campur tangan dalam halpoligami, maka kaum pria (Suami) berpotensi melakukan poligami secara liar,sewenangwenang dan seenaknya;Bahwa untuk melindungi kaum perempuan (istri) itulah, UUP mengatur(vide.

Pasal 4 ayat (2) UUP) bahwa Pengadilan hanya memberi izin kepadaseorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 505/Pdt.G/2020/PA.Sbsb. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapatdisembuhkan; dan/atauc.

tanpa alasanyang kuat untuk itu, karena jika poligami dilakukan tanpa alasan yang kuat,maka akan mendatangkan kemudharatan bagi istri pertama. la akan tersakitijiwanya sambil bertanyatanya apa kesalahannya, apa kekurangannyasehingga suaminya menikah lagi;Bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila seorang istri pertamarela/tidak keberatan atau setuju apabila suaminya berpoligami, maka dengandemikian ia dapat dipandang telah melepaskan haknya sehingga syaratsyarat yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UUP

Ini merupakan harta bersamasebagaimana diatur pasal 35 ayat 1 UU No. 1/1974(untuk selanjutnya disingkat UUP). Menurut pasal 89 KHI,Tergugat sebagai suami bertanggung jawab menjagaharta bersama tersebut, maupun harta Penggugat. Olehkarena itu, Tergugat selalu memantau perkembanganhartabersama ini, (obukan masalah nafkah), denganminta konfirmasinya kepada Penggugat.

Perselingkuhan Penggugat ini telahmenunjukkan rendahnya moral dan sangat buruknyakelakuan Penggugat, pelanggaran norma agama Islam,kesopanan, dan norma hukum antara lain melanggarpasal 33 UUP jo. Pasal 77 ayat 2 dan 4 KHI6. Bahwa, memang benar dalil Penggugat yang tercantumdalam posita angka 6 gugatanPenggugat, bahwa anak AHMAD AGUS SATYA M.

Saat inibersama dengan Tergugat.Dalam hal ini , anak tersebut adalah anak sah Tergugatsebagaimana diatur dalam pasal 42 UUP, maka Tergugatpun mempunyai kewajiban untuk memelihara danmendidiknya (vide pasal 45 ayat 1 UUP jo. Pasal 77 ayat 3Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor : 1497 /Pdt.G/2016/PA./bg.KHI).

/bg.Tergugat juga punya hak asuh sama dengan Penggugat(vide pasal 41 huruf a UUP).

itu, Tergugat juga mempunyai hak untuk memintakepada Pengadilan (c.q Pengadilan Agama ) supayakekuasaan Penggugat untuk mengasuh anak dicabutsebagaimana diatur tegas dalam pasal 49 ayat 1 UUP Jo.pasal 156 huruf c KHI.Oleh karena itu. mengingat kelakuan Penggugatsangat buruk, melalaikan kewajibannya terhadapanaknya (sebagaimana telah diuraikan dalam positaangka 5 dan 7 Jawaban Tergugat).

telah dilangsungkan oleh Para Pemohon tersebut, sebagaiberikut;Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkanperkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama Islam, makaHakim akan mempertimbangkan rukun dan syaratsyarat perkawinan sesualdengan agama Islam, merujuk pada Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI);Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 sampai pasal 11 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkatdengan UUP

), syaratsyarat perkawinan adalah sebagai berikut:1)Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak(pasal 6 ayat (1) UUP);2) HaruS mendapat izin dari kedua orangtua, bilamana masingmasingcalon belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun (pasal 6 ayat (2)UUP)3)Bagi pria harus mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun, dan bagiwanita berumur 16 (enam belas) tahun, kecuali ada dispensasi yangdiberikan oleh Pengadilan atau pejabat lain (pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)UUP;4)Kedua belah pihak

calon mempelai pria dan wanita tidak dilarang untukmenikah berdasarkan hubungan keluarga sedarah, semenda, sesusuan,atau saudara dengan istri, atau sebagai bibi atau Kemenakan dari isteri,dalam hal seorang suami beristeri lebin dari Seorang (pasal 8 UUP);Him. 15 dari 21 hlm.

Penetapan Nomor 0139/Pdt.P/2019/PA.Prob.5) Kedua belah pihak dalam keadaan kawin atau terikat perkawinandengan pihak lain, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkanuntuk berpoligami berdasarkan Putusan Pengadilan (pasal 9 jo. pasal 3ayat (2) dan pasal 4 UUP);6) Bagi wanita, tidak dalam masa tunggu (masa iddah, apabila wanitatersebut telah bercerai (pasal 10 dan pasal 11);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam ketentuan pasalpasaldi atas, dikaitkan dengan buktibukti tertulis (Suratsurat) dan

juga keteranganpara saksi di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,Hakim berpendapat bahwa syaratsyarat perkawinan telah dipenuhi olehPara Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena syaratsyarat perkawinansebagaimana disebut dalam pasal 6 sampai pasal 11 UUP tersebut telahterpenuhi ketika Para Pemohon melangsungkan akad nikah, makaselanjutnya Hakim akan mempertimbangkan rukunrukun perkawinan,apakah terpenuhi atau tidak dalam perkawinan yang didalilkan oleh ParaPemohon telah dilaksanakan

perkawinan, dalam hal ini,apakah terpenuhi atau tidak dalam akad nikah yang didalilkan oleh Pemohontelah dilangsungkan oleh Pemohon tersebut, sebagai berikut;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan perkawinanyang dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama Islam, maka Majelisakan mempertimbangkan rukun dan syaratsyarat perkawinan Ssesuai denganagama Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 sampai pasal 11 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkatdengan UUP

Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2019/PA.Prob.1)Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak(pasal 6 ayat (1) UUP);2) HaruS mendapat izin dari kedua orangtua, bilamana masingmasingcalon belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun (pasal 6 ayat (2)UUP)3)Bagi pria harus mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun, dan bagiwanita berumur 16 (enam belas) tahun, kecuali ada dispensasi yangdiberikan oleh Pengadilan atau pejabat lain (pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)UUP;4)Kedua belah pihak calon mempelai

pria dan wanita tidak dilarang untukmenikah berdasarkan hubungan keluarga sedarah, semenda, sesusuan,atau saudara dengan istri, atau sebagai bibi atau Kemenakan dari isteri,dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang (pasal 8 UUP);5) Kedua belah pihak dalam keadaan kawin atau terikat perkawinandengan pihak lain, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkanuntuk berpoligami berdasarkan Putusan Pengadilan (pasal 9 jo. pasal 3ayat (2) dan pasal 4 UUP);6) Bagi wanita, tidak dalam masa tunggu

(masa iddah, apabila wanitatersebut telah bercerai (pasal 10 dan pasal 11);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam ketentuan pasalpasaldi atas, Majelis berpendapat bahwa syaratsyarat perkawinan telah dipenuhioleh Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena syaratsyarat perkawinansebagaimana disebut dalam pasal 6 sampai pasal 11 UUP tersebut telahterpenuhi ketika Pemohon melangsungkan pernikahan dengan SUAMIPEMOHON, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan rukunrukunperkawinan, apakah terpenuhi

UUP masuk kehalam rumah Saksi H. JAJANGyang sedang duduk di kursi teras rumah kemudian Terdakwa 2. JUHANA AlsAJU menghampir Saksi H. JAJANG dan menyeret paksa Saksi H. JAJANGdengan cara merangkul pundak Saksi H. JAJANG dengan menggunakantangan sebelah kanan dan Terdakwa 2. JUHANA Als AJU menarik tangansebelah kiri Saksi H. JAJANG dengan menggunkan tangan kiri secara paksayang di bantu oleh Sdr. UUP yang menarik tangan sebelah kanan Saksi H.JAJANG sehingga badan Saksi H.

dan tidak beraktifitas selama 1 (satu)minggu, dan para terdakwa tidak memberikan biaya untuk pengobatan ;Halaman 8 dari 40 Putusan No. 94/Pid.B/2017/PN.Tsm.Bahwa setelah kejadian beberapa hari para terdakwa dengan didampingianggota Polsek Cikatomas telah datang untuk meminta Maaf dan saya telahmemaafkannya ;Bahwa sebelumnya saya tidak mempunyai permasalahan dengan paraTerdakwa ;Bahwa seingat saya yang telah melakukan pemukulan terhadap sayaberjumlah tiga orang yakni, Sdr IAT, Sdr JUHANA dan Sdr UUP

(Mang tulungan siapa yang memukul) ;Bahwa saya tidak melihat para terdakwa memukul Sdr H JAJANG karenapada waktu itu keadaan sedang gelap, namun saya melihatnya Sdr HJAJANG sedang diseret dihalaman rumahnya oleh Sdr JUHANA, RUHIATdan UUP ;Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;Saksi 3.

Wib Sayaditeloon oleh Sdr DODI Petugas dari Polsek Cikatomas dan ibu saya yangsudah menunggu diPolsek Cikatomas setelah saya menyusul ke PolsekCikatomas untuk menyelesaikan permasalahan setiba turun dari mobil diKantor Polsek cikatomas langsung saya dipukulin atau dikeroyok oleh SdrUUP karena saya melihat Sdr UUP telah memukul saya dengan caramengayunkan tangan kanan nya ke arah muka dan kepala saya, dan sayatelah dikeroyok oleh masa orang yang saya tidak kenal ;Bahwa Saya dipukul oleh Sdr UUP dan

yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Palu pada tanggal 12 Februari 2018 di bawah Nomor14/PDT.G/2018/PN.Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :1.Bahwa pada hakekatnya suatu perkawinan menurut hukum adalah ikatanlahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteridengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkandalam Pasal 1 Undangundang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan("UUP

sudah tidak ada lagi pengertian atau komunikasi yang baik,yang ada hanya percekcokan dan pertengkaran terus menerus yang sulitdidamaikan, sehingga walaupun secara hukum antara PENGGUGAT danTERGUGAT berstatus suami isteri, tetapi PENGGUGAT dan TERGUGATsudah pisah tempat tinggal dan/atau tempat tidur selama 3 (tiga) tahunhingga saat gugatan ini diajukan, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGATsebagai suami istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masingmasing sebagaimana yang tercantum pada Pasal 33 UUP

Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi percekcokanyang terus menerus, yang mengakibatkan perkawinan antara PENGGUGATdan TERGUGAT tidak dapat lagi dipertahankan untuk dapat hidup rukunsebagai suami istri, sehingga PENGGUGAT telah memenuhi cukup alasanuntuk mengajukan gugatan aquo, sebagai mana ditentukan dalamPerkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UUP, yang berbunyisebagai berikut :Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antarasuami isteri tidak akan dapat

Bahwa dalam Pasal 35 ayat 2 UUP, dikatakan Harta bawaan dari masingmasing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masingmasingsebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masingmasingsepanjang para pihak tidak menentukan lain;.

kepada Terbanding tanpamembatasi Pembanding untuk bertemu dengan anak; Biaya hidup pendidikan dan kesehatan anak ditanggungbersama;3.3.Pembanding dan Terbanding telah terjadi percekcokan yang terusmenerus, hyang mengakibatkan perkawinan antara Pembandingdan Terbanding tidak dapat lagi dipertahankan untuk dapat hiduprukun sebagai suami isteri, sehingga Pembanding telah memenuhicukup alasan untuk mengajukan gugatan aquo, sebagaimanaditentukan dalam perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 39ayat 2 UUP

PK .007 / 02 / 17 / KSOP.TG.EMAS -2016 dikeluarkan di Semarang tanggal 26 Mei 2016 ; i. 1 (Satu) lembar PAS BESAR yang diterbitkan di Semarang tanggal 12 Mei 2014 ; j. 1 (Satu) lembar surat Keterangan Kecakapan (60 mil ) Nomor 820 / SKK / XI / ADP.TGL.2008 tegal 14 November 2008 ; k. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Tamat pendidikan dan pelatihan nomor : 009 / VI / DIKLAT / ANKAPIN III / 2012 ; l. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan ( 60 mil ) No : PK.305 / 436 / 37 / UUP.

PK .007 / 02/17 /KSOP.TG.EMAS 2016 dikeluarkan di Semarangtanggal 26 Mei 2016 ;i. 1 (Satu) lembar PAS BESAR yang diterbitkan di Semarang tanggal 12 Mei2014 ;j.. 1 (Satu) lembar surat Keterangan Kecakapan (60 mil ) Nomor 820 / SKK / XI/ ADP.TGL.2008 tegal 14 November 2008 ;k. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Tamat pendidikan dan pelatihan nomor : 009 /VI / DIKLAT / ANKAPIN III / 2012 ;. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan ( 60 mil ) No : PK.305 / 486 /37 / UUP.

PK .007 / 02 / 17 /KSOP.TG.EMAS 2016 dikeluarkan di Semarang tanggal 26 Mei 2016 ; 1(Satu) lembar PAS BESAR yang diterbitkan di Semarang tanggal 12 Mei2014 ; 1 (Satu) lembar surat Keterangan Kecakapan (60 mil ) Nomor 820 /SKK / XI / ADP.TGL.2008 tegal 14 November 2008 ; 1 (Satu) lembar SuratTanda Tamat pendidikan dan pelatihan nomor : 009 / VI / DIKLAT /ANKAPIN III / 2012 ; 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan ( 60 mil) No : PK.305 / 436 / 37 / UUP.

PK .007 / 02 / 17 / KSOP.TG.EMAS 2016dikeluarkan di Semarang tanggal 26 Mei 2016 ;1 (Satu) lembar PAS BESAR yang diterbitkan di Semarang tanggal 12Mei 2014 ;1 (Satu) lembar surat Keterangan Kecakapan (60 mil ) Nomor 820 /SKK / XI / ADP.TGL.2008 tegal 14 November 2008 ;1 (Satu) lembar Surat Tanda Tamat pendidikan dan pelatinan nomor :009 / VI / DIKLAT / ANKAPIN Ill / 2012 ;1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan ( 60 mil ) No : PK.305 /436 / 37 / UUP.

SRIRIZQIII adalah terdakwa sendiri;Bahwa persyaratan yang terdakwa miliki selaku nakhoda adalah 1 (Satu) lembarSurat Keterangan Kecakapan ( 60 mil ) No : PK.305 / 436 / 37 / UUP. Jwn 2011dikeluarkan di Juwana 28 September 2011 ;Bahwa kapal KMN.

PK .007 / 02 / 17 / KSOP.TG.EMAS 2016 dikeluarkan di Semarangtanggal 26 Mei 2016 ;1 (Satu) lembar PAS BESAR yang diterbitkan di Semarang tanggal 12 Mei2014;1 (Satu) lembar surat Keterangan Kecakapan (60 mil ) Nomor 820 / SKK / XI /ADP.TGL.2008 tegal 14 November 2008 ;1 (Satu) lembar Surat Tanda Tamat pendidikan dan pelatihan nomor : 009 / VI/ DIKLAT / ANKAPIN Ill / 2012 ;1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan ( 60 mil ) No : PK.305 / 436 / 37/ UUP.

ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil Permohonan ParaPemohon sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akanmempertimbangkan syaratsyarat dan = rukunrukun perkawinan yangdidalilkan oleh Para Pemohon sesuai dengan syariat Islam dan peraturanperundangundangan yang berlaku tersebut sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 sampai pasal 11 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkatdengan UUP

), syaratsyarat perkawinan adalah sebagai berikut:1)Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak(pasal 6 ayat (1) UUP)2) HaruS mendapat izin dari kedua orangtua, bilamana masingmasingcalon belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun (pasal 6 ayat (2)UUP)3)Bagi pria harus mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun, dan bagiwanita berumur 16 (enam belas) tahun, kecuali ada dispensasi yangdiberikan oleh Pengadilan atau pejabat lain (pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)UUP;4)Kedua belah pihak

calon mempelai pria dan wanita tidak dilarang untukmenikah berdasarkan hubungan keluarga sedarah, Semenda, sesusuan,atau saudara dengan istri, atau sebagai bibi atau kKemenakan dari isteri,dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang (pasal 8 UUP);5) Kedua belah pihak dalam keadaan kawin atau terikat perkawinandengan pihak lain, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkanHim. 12 dari 19 hlm.

Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2019/PA.Prob.untuk berpoligami berdasarkan Putusan Pengadilan (pasal 9 jo. pasal 3ayat (2) dan pasal 4 UUP);6) Bagi wanita, tidak dalam masa tunggu (masa iddah, apabila wanitatersebut telah bercerai (pasal 10 dan pasal 11);Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk menikah sebagaimanadikehendaki oleh peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut diatas berlaku dan mengikat secara kumulatif.

Mengabulkan permohonan Pemohon I (AhribinTohir) dan Pemohon II (Enar binti Uup); 2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (AhribinTohir) dan Pemohon II (Enar binti Uup) yang dilaksanakan pada Pdt.P/2021/PA.CbdKe) ahDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yangdiajukan oleh :Ahri bin Tohir, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanBuruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung CipuraRT.022 RW. 010 Desa Cicareuh Kecamatan CikidangKabupaten Sukabumi, sebagai Pemohon I;Enar binti Uup Majelis hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :Primer : Mengabulkan permohonan para Pemohon; Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon , Ahri bin Tohirdengan Pemohon Il, Enar binti Uup yang dilaksanakan padatanggal ... di...; Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku;Subsider : Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapatlain, mohon Penetapan yang seadiladilnya;Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Ahri bin Tohir, denganPemohon II, Enar binti Uup, yang dilaksanakan pada tanggal ... dl ...;3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000, (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2021/PA.CbdDemikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Cibadak pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 Masehibertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah oleh A. Mahfudin, S.Ag.