Ditemukan 3490355 data
Urut Berdasarkan
Putus : 26-02-2008 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41PK/TUN/2004 Tanggal 26 Februari 2008 — PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ; vs. Drs. ACHMAD ARIEF
64 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-04-2019 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 K/Pid/2019 Tanggal 23 April 2019 — ZAINAL ABIDIN DATUAK MAJO BASA panggilan ZAINOL
286 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
286 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
Simpang Empat sebesar Rp522.566.477, (lima ratus duapuluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuhpuluh tujuh rupiah)pada bulan April 2012 (fotokopi yang telahdilegalisir);2 (dua) lembar Surat Perhitungan Jual Beli TBS Plasma344 Ha (pendapatan petani plasma KUD Kapa) pada bulan April2012 dari PT.Permata Hijau Pasaman sebanyak Rp639.141.756, (enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ributujuh ratus lima puluh enam rupiah) dan Surat Bukti Transfer UangHalaman 8
Dengan demikian,permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa Pasal 244 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkarapidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selaindaripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapatmengajukan permintaan kasasi
penilaianhasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.Hal tersebut tidak dapat dipertinbangkan dalam pemeriksaan tingkatkasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengantidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidakditerapbkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidakdilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang, dan apakahPengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 253 UndangUndang Nomor 8
tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwaputusan Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, bdan c UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari PenuntutUmum tersebut ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka
biayaperkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankankepada Negara;Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981Halaman 37 dari 38 hal.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 Tahun 2012 1659 — 6586
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Maksud pembentuk UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) UndangUndangNomor 8 Tahun 1981, adalah bahwa, selain memberikan peringatan kepada113hakim atau majelis hakim, ketentuan pasal tersebut bertujuan menjaminefisiensi proses beracara dalam peradilan.Merujuk pada dua asas norma fundamental hukum pidana dan aplikasinyaterhadap persoalan tafsir hukum atas pelaksanaan ketentuan Pasal 197 ayat(2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 dapat ditarik kesimpulan sebagaiberikut:1.Fungsi
3.10.2 Menimbang bahwa Indonesia sebagai negara hukum vide Pasal 1 ayat(8) UUD 1945 telah mengatur dan menjamin bahwa segala warga negarabersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajibmenjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya vide Pasal13927 ayat (1) UUD 1945 dan dalam konsiderans (Menimbang) huruf a UU 8/1981.Dalam rangka pembangunan hukum nasional, pembentuk UndangUndangmembentuk UU 8/1981 dengan maksud, antara lain, supaya masyarakatmenghayati hak dan kewajibannya
Salah satu model penerapan aturan yang kaku adalah dalam halpemuatan persyaratan isi surat putusan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 197UU 8/1981. Pada Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 disebutkan secara rinci halhalyang harus termuat dalam surat putusan.
Kemudian, sebagai konsekuensinya bilabeberapa persyaratan dalam Pasal 197 ayat (1) tidak dimuat maka dapatmenyebabkan putusan menjadi batal demi hukum vide Pasal 197 ayat (2) UU8/1981.Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 secara sistematis berkaitandengan Bab V Bagian Kedua UU 8/1981 mengenai Penahanan.
Pada bagiantersebut diatur bahwa kewenangan melakukan penahanan dimiliki oleh (i) Penyidik147dalam rangka melakukan penyidikan, (ii) Penuntut Umum untuk kepentinganpenuntutan dan (iii) Hakim demi kepentingan pemeriksaan disidang pengadilanvide Pasal 20 ayat (1), (2) dan (8) UU 8/1981.
Putus : 14-03-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 8/PID.SUS-LH/2019/PT TTE Tanggal 14 Maret 2019 — LOT AMBARI Als LOT - SIMON DABAHO Als SIMON - JUN DABOHO Als JUN - NIAS SILA Als NIAS.
152 — 55
152 — 55
8/PID.SUS-LH/2019/PT TTE
PUTUSANNomor 8/PID.SUSPRK/2019/PT.TTEDEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPersidangan1. NamalengkapTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanAlamat/tempat tinggalAgamaPekerjaan2.
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 8 Maret 2019, Nomor:8/Pen.Pid.SusPRK/2019/PT.TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksadan mengadili perkara ini;2.
XXX 1004 milik Sat Polairud PolresHalut melakukan yang saat itu memang mengejar long boat milik para terdakwakarena pada saat sementara melakukan kegiatan Patroli Gabungan dengan anggotaDit Polairud Polda Malut di perairan Halmahera Utara ;Putusan Nomor: 8/PID.SUS/2019/PT.TTE, Halaman 3 dari11 Halaman Bahwa Kapal Polisi KP.
JUN DABOHO Als JUN, terdakwaIV, NIAS SILA Als NIAS dengan pidana penjara masingmasing selama 10(sepuluh) bulan dikuranggi masa tahanan sementara dengan perintah paraterdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;Putusan Nomor: 8/PID.SUS/2019/PT.TTE, Halaman 4 dari11 Halaman3.
HAIR, SH.Putusan Nomor:8/PID.SUS/2019/PT.TTE, Halaman 11 dari 11 Halaman
Register : 22-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 K/TUN/2020 Tanggal 4 Juni 2020 — MOBILE-8 Telecom, Tbk);
234 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
234 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
MOBILE-8 Telecom, Tbk);
Putus : 09-08-2007 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 480 K/TUN/2001 Tanggal 9 Agustus 2007 — MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI ; Drs. ANDI BACHTIAR WADENG ; Drs. ARRY SELAMET SATARI ; Dkk
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Pebruari 2009sampaid engan 27 April 2009 ;8. Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI selama 50 (lima puluh)hari sejak tanggal 7 April 2009 ;9.
Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam ,jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput darasampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melalui liangsenggama (Penetrasi) ;Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal81 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002tentang, Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.DANKEDUA :Bahwa ia Terdakwa Sulaeman, pada
Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaputdara sampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melaluiliang senggama (Penetrasi) ;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana. diatur dan diancam pidanadalam pasal 285 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriDonggala tanggal 6 Januari
N.GFeryantini, dokter yang memeriksa saksi koroan KORBAN pada PuskesmasSabang tanggal 10 Nopember 2007; dimana dan hasil visum tersebutmenunjukkan terdapat robekan lama pada selaput dara pada posisi jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar yang dilakukan melalui liang sengamaoleh benda tumpul melalui penerasi ;Bahwa terhadap alat bukti surat Surat Visum Et Repertum Nomor122N/XV2007, yang dijadikan sebagai alat bukti sehingga terbuktinyaperbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam putusan Judex
Tahun 1981) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan UndangUndang No.4 Tahun 2004, UndangUndangNo.8 Tahun 1981 dan UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yangtelah diubah dengan
Putus : 14-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3118 B/PK/PJK/2023 Tanggal 14 Agustus 2023 — PT XM GRAVITASI DIGITAL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
28 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 03-04-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 82/PID.B/2014/PN-SBG Tanggal 3 April 2014 — SABRAN HABIB SIGALINGGING Als. BUYUNG;
31 — 4
31 — 4
Putus : 29-04-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 99/PID.B/2014/PN.SBG Tanggal 29 April 2014 — RONI SYAHPUTRA SIREGAR Als. RONI;
21 — 9
21 — 9
Menetapkan barang bukti berupa:- 8 (delapan) bungkus kecil daun ganja dan ranting daun ganja;- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;- 1 (satu) buah kotak rokok in mild;- 1 (satu) buah plastik hitam;Dirampas untuk di musnahkan;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
Menyatakan barang bukti berupa:e 8 (delapan) bungkus kecil daun ganja dan ranting daun ganja;e 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam; 1 (satu) buah kotak rokok in mild;e 1 (satu) buah plastik hitam;Dirampas untuk di musnahkan;4. Menyatakan agar Terdakwa RONI SYAHPUTRA SIREGAR Als.
8 (delapan) bungkus berupa potongan kertas tulis berisidaun dan biji kering dengan berat 23,53 (dua puluh tiga koma lima puluh tiga) gramdiduga Narkotika milik tersangka atas nama RONI SYAHPUTRA SIREGAR Als RONIadalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undangundang RINo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalamPasal 114 ayat (1) Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.AtauKedua:Bahwa ia terdakwa RONI
8 (delapan) bungkus berupa potongan kertas tulis berisidaun dan biji kering dengan berat 23,53 (dua puluh tiga koma lima puluh tiga) gramdiduga Narkotika milik tersangka atas nama RONI SYAHPUTRA SIREGAR Als RONIadalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undangundang RINo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalamPasal 111 ayat (1) Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.AtauKetiga:Bahwa ia terdakwa RONI
8 (delapan) bungkus berupa potongan kertas tulis berisidaun dan biji kering dengan berat 23,53 (dua puluh tiga koma lima puluh tiga) gramdiduga Narkotika milik tersangka atas nama RONI SYAHPUTRA SIREGAR Als RONIadalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undangundang RINo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Menimbang, bahwa atas dakwaan
Menetapkan barang bukti berupa:e 8 (delapan) bungkus kecil daun ganja dan ranting daun ganja; 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;e 1 (satu) buah kotak rokok in mild;e 1 (satu) buah plastik hitam;Dirampas untuk di musnahkan;Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid. B/2014/PN Sbg.6.
Register : 12-07-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PTA SEMARANG Nomor 167/Pdt.G/2013/PTA.Smg. Tanggal 23 Desember 2013 — Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Rembang, semula sebagai Termohon/Penggugat Rekonpensi, sekarang âÂÂPEMBANDINGâÂÂ;
MELAWAN
Terbanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Malang, semula sebagai Pemohon / Tergugat Rekonpensi, sekarang âÂÂTERBANDINGâÂÂ;
29 — 18
29 — 18
(sembilan puluh) hari, dan selama itu bekas suami wajibmemberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri, hal ini sesuaidengan pendapat dalam Kitab Al Fighu Ala al Madzahibi al Arbaah juz IV yangdiambil alin menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Semarang yangBerbunyi SEDAGal DETIKULS aac rete ren tec enerArtinya: Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untukisterinya yang ditalak raj, baik merdeka atau budak, yang dimaksud denganPutusan Nomor :167/Pdt.G/2013/PTA.Smglembar 8
Hal ini sejalan denganpendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al Fiqhu Al Islamiyyu WaAdillatuhu Juz X halaman 7419 yang dalam hal ini diambil alih menjadipendapat Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sebagaiberikut :Artinya: nafkah anak menjadi gugur dengan telah lampaunya masa,karena bukan /il tamlik (pemilikan) dan bukan merupakanhutang ;Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor24K/AG/2003 tanggal 8 Januari 2004, oleh karenanya putusan PengadilanPutusan Nomor :167/Pdt.G/2013
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 Tahun 2011 1651 — 775
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
terakhir,menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian UndangUndang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:1.2 Nama : Tjetje IskandarTempat, Tanggal lahir: Jakarta, 02 Agustus 1965Warganegara : IndonesiaPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Anggota Polri)Alamat : Jalan Bukit Indah Blok B3 Nomor 13 RT.02RW.05 Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat,Kabupaten Tangerang.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8
Fatmawati Nomor 50 Blok ANomor 11 Jakarta Selatan 12440 untuk mengajukan uji materiil" ke MahkamahKonstitusi karena "Hak dan Kewenangaan Konstitusi Pemohon" telah dirugikanatas berlakunya Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana (selanjutnya di sebut KUHAP) yang mana Pasal 83 ayat (2)telah membatasi hak Pemohon untuk mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi;Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUUI1I/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi
pokok permohonan,Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebin dahulu akanmempertimbangkan halhal berikut:a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;b. kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon;Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:Kewenangan Mahkamah3.3 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8
KONKLUSIBerdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas,Mahkamah berkesimpulan:4.1 Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;4.2 Pemohon mempunyai kedudukan hukum (/ega/ standing) untuk mengajukanpermohonan a quo;4.3 Dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;Berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
AMAR PUTUSANMengadili,Menyatakan:e Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;e Pasal 83 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan denganUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;e Pasal 83 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Putus : 12-02-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 406/PID.B/2013/PN.SBG Tanggal 12 Februari 2014 — AGUS SALIM MANALU.
40 — 11
40 — 11
Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratotium barang bukti NarkotikaNomor : Lab6383/NNF/2013 tanggal 24 September 2013 yang menyatakan bahwabarang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi rantai, daun dan biji kering dengan berat netto57,4 (lima puluh tujuh koma empat) gram milik tersangka (terdakwa) atas nama AGUSSALIM MANALU adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomorurut 8 Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Bahwa perbuatan terdakwa bersamasama
tiga) ball ganja yang dibungkus lakban warna kuning.Dengan Berat Total : 3.300 (Tiga ribu tiga ratus) gram.Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratotium barang bukti NarkotikaNomor : Lab6383/NNF/2013 tanggal 24 September 2013 yang menyatakan bahwabarang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi rantai, daun dan biji kering dengan berat netto57,4 (lima puluh tujuh koma empat) gram milik tersangka (terdakwa) atas nama AGUSSALIM MANALU adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomorurut 8
Kabupaten Tapanuli Tengah dan kemudian dari terdakwa ditemukanbarang bukti berupa (satu) buah tas merk Eksport berisikan 3 (tiga) ball ganja yangdibungkus lakban warna kuning dengan berat total : 3.300 (tiga ribu tiga ratus)gram dan telah diperiksa berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Cabang MedanNomor : Lab6383/NNF/2013 tanggal 24 September 2013 bahwa barang bukti ganjayang dianalisis milik terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoit (positif ganja)yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8
3.300 (tiga ribu tiga ratus) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warnamerah tanpa plat, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalamamar putusan ini.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada terdakwaharus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukandalam amar putusan ini.Mengingat Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, UndangUndangNomor 8
Putus : 28-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6053 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 28 Nopember 2022 — SISKA SARI W. MAULIDHINA alias SISKA
108 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-02-2014 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 391/PID.B/2013/PN-SBG Tanggal 13 Februari 2014 — MUHAMMAD MUKSIN SIREGAR Als MUKSIN ;
31 — 5
31 — 5
unit Hand Phone merk Mito, oleh karena ituterhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus puladibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusanini.21Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP UndangUndang Nomor 8
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 2019 — 1052
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Ketentuan/ regulasi Hak Asasi Manusia dapat ditemukan baik dalam UUD1945 (Pasal 28), Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia, maupun Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana.
Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 50 ayat (2) dan ayat (8) KUHAP(2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilanoleh penuntut umum.(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan7.
Bahwa pada pokoknya Pasal 50 ayat (2) dan ayat (8) UU 8/1981menyatakan, (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan kepengadilan oleh penuntut umum serta, (3) Terdakwa berhak segera diadillioleh Pengadilan. Menurut Pemohon, norma tersebut seharusnya dapatdikecualikan pada Tersangka yang sebelumnya telah mengajukan gugatanpraperadilan agar mendapatkan kepastian hukum, pengakuan, jaminan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
Menurut Mahkamah, penegasan inilah yang sebenarnya sesuaidengan hakikat praperadilan dan sesuai pula dengan semangat yang terkandungdalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981.Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat bahwanorma Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 yang berbunyi, dalam hal suatuperkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
Apabila penuntut umum sudahmelaksanakan Pasal 137 UU 8/1981 maka perkara yang dilimpahkan oleh penyidiksudah lengkap dan sudah cukup alat buktinya sehingga praperadilan yang ingindiajukan oleh pemohon seharusnya diajukan pada saat pra penuntutan dilakukan,dalam hal ini Pasal 137 UU 8/1981 bukan merupakan halangan bagi Pemohonuntuk melakukan praperadilan.
Putus : 25-05-2016 — Upload : 18-07-2016
Putusan PN MASAMBA Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN Msb Tanggal 25 Mei 2016 — MUH. ISHAK Alias ICCA Bin AMIN
19 — 7
19 — 7
8/Pid.Sus/2016/PN Msb
Hakim Pengadilan Negeri Masamba,tanggal 26 Januari 2016 Nomor 8/Pid.Sus/2016/PNMsb, sejak tanggal 26 Januari 2016sampaidengantanggal 24 Februari 2016 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriMasamba, tanggal 19 Februari 2016, Nomor : 8/ Pid. Sus/2016/PN Msb,Putusan No. 8/Pid.Sus/2016/PN MsbHal. 1 dari 47terhitung sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April2016 ;6.
Setelah dilakukan penggeledahan ditemukanPutusan No. 8/Pid.Sus/2016/PN MsbHal. 31 dari 4732barangbarang antara lain 2 (dua) buah paket narkotika jenisshabu yang dibungkus dalam potongan plastik hitam yangsebelumnya dibuang oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Hand Phonemerk Blackberry Curve warna hitam?
ANTO dan NIRWANA Als ANHA BinPutusan No. 8/Pid.Sus/2016/PN MsbHal. 39 dari 4740KADIR. Lalu saksi ANCU mengubungi RANDIKA Als RANDI BinSANUDDIN untuk datang ke rumah kost saksi ANCU. Setelahsaksi RANDI tiba di kost saksi ANCU, Terdakwa bersama dengansaksi ANCU, saksi RANDI dan Lel.
Tahun 1981 tentang KitabUndangUndang Hukum Acara pidana (KUHAP), UndangUndang Nomor 49Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman serta PeraturanPeraturan lain yangberhubungan dengan perkara ini ;MENGADILIPutusan No. 8/Pid.Sus/2016/PN MsbHal. 45 dari 4746.
Putusan No. 8/Pid.Sus/2016/PN MsbHal. 47 dari 47
Putus : 03-12-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 PK/Pid.Sus/2018 Tanggal 3 Desember 2018 — AUGUS HENDY
210 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
210 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan PeninjauanKembali/Terpidana Il melalui atau diketahui Kepala LembagaPemasyarakatan/Rumah Tahanan negara tidak dapat dibenarkankarena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 264 UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto SuratHal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 215 PK/Pid.Sus/20 18Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 juncto Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016;2.
KUHAP, maka permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II tersebutdinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauankembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dinyatakan tidak dapat diterima,maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Il dibebankan untukmembayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembaili;Mengingat Pasal 264 UndangUndang Nomor 8
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 Tahun 2013 1660 — 598
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Kecamatan Kesu,Kabupaten Toraja UtaraDalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/UMMK/XI/2012,bertanggal 29 November 2012 memberi kuasa kepada Duin Palungkun, S.H.
Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 Tentang Kilab UndangUndang Hukum Acara Pidana tidak berlaku,sepanjang frasa kata "segera" dimaknai tidak lebih dari 1 (satu) minggusetelah penangkapan tembusan surat perintah penangkapan harusdisampaikan kepada keluarga bagi keluarga yang tinggal dalam satuwilayah propinsi tapi di luar kabupaten/kota dengan wilayah KepolisianResort yang melakukan penangkapan;Menyatakan Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun1981 Tentang Kitab UndangUndang
Menyatakan Pasal 18 ayat (8) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana tetap mempunyai kekuatan hukum danberlaku mengikat di seluruh wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia.2.4 Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan PerwakilanRakyat memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 21 Februari2013 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh KepaniteraanMahkamah pada tanggal 26 Maret 2013, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:1.
Menyatakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan ketentuanUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.3.
Berdasarkan hal tersebut,menurut Mahkamah, Pasal 18 ayat (8) KUHAP tidak memenuhi asas kepastianhukum yang adil karena dalam pelaksanaan menimbulkan penafsiran yangberbeda.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 Tahun 2012 1769 — 1140
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
PUTUSANNomor 114/PUUX/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA1.1 Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana) terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, yang diajukan oleh:1.2 Nama : Dr. H. Idrus, M.
Bukti P2 Fotokopi UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana:Bukti P3 Fotokopi Putusan Nomor 55/P1D.B/2007/PN.LBS;Bukti P4 Fotokopi Surat Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosialkepada Bupati Agam tentang Pelaksanaan ProgramPenggemukan Sapi, tertanggal 8 November 2004;5.
Bukti P7 Fotokopi Kontra Memori Kasasi Terhadap Memori KasasiDalam Perkara Pidana Yang Diputus Oleh Putusan PengadilanLubuk Sikaping tertanggal 19 Juni 2008, Dengan RegisterNomor 55/Pid.B/2007 PNLBS:8. Bukti P8 Fotokopi Artikel KUHAP tidak mengenal Putusan Bebas tidakMurni yang ditulis oleh Drs. M.
Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan putusan Pengadilan NegeriPadang atas perkara Nomor 25/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG, Pemohondinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi, namun pada tanggal 8 Juni 2012,Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pengajuantersebut mengakibatkan jaminan kepastian bebas bagi Pemohon tidakterpenuhi.C.
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;1.1 Menyatakan frasa, kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor /76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;1.2 Menyatakan frasa, kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara
Putus : 24-03-2014 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 33/PID.B/2014/PN.SBG Tanggal 24 Maret 2014 — BOSNI SIREGAR ;
SOALA GOGO MANIK ;
41 — 16
41 — 16
beserta barang bukti ke Mapolres Tapanuli Tengah untuk mempertanggun jawabkanperbuatannya.Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 8293/NNF/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan DelianaNaiborhu, S.Si, Apt bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) ampul atau bungkus kecil yang daun danbiji kering dengan berat kotor 1,4 (satu koma empat ) gram adalah benar Positif Cannabinoid dan terdaftardalam Golongon I Nomor urut 8
rekomendasi Kepala Badan POM.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan para terdakwa yangsaling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa para terdakwa tidak ada mendapat izin dari MenteriKesehatan RI untuk menguasai narkotika jenis ganja tersebut, dan para terdakwa bukan pula orang yangberwenang untuk menggunakan ganja untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatanterdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan undangundang sebagaimana diaturdalam Pasal 8