Ditemukan 61198 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Kementerian keuangan ri vs tjandi wongsonegoro;
Ibnu hajar vs kementerian keuangan ri;
Pasal 3 ayat 1 korupsi agama pns kementerian agama ppk
Hamzah
Dkk. vs kementerian riset
Teknologi dan pendidikan tinggi
Dkk.;
Perkumpulan kesatuan niaga celluler indonesia vs kementerian komunikasi dan informatika ri;
Pt. karunia sumber jaya vs kepala badan karantina pertanian kementerian pertanian;
Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi sulawesi tengah vs djaid ahmad;;
Kusdiana
Dkk vs kementerian luar negeri ri qq. menteri luar negeri ri;
Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani;
Direktur jenderal kekayaan negara kementerian keuangan republik indonesia vs pt daya sakti;;
Putus : 16-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 771 K/Pdt/2017 Tanggal 16 Mei 2017 — SABAN VS KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
172 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
172 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
SABAN VS KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Putus : 05-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 K/TUN/2014 Tanggal 5 Juni 2014 — KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA vs PT. GREAT GIANT LIVESTOCK
71 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA vs PT. GREAT GIANT LIVESTOCK
PUTUSANNomor 76 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung E,Lantai , V dan VIl, Jalan Harsono RM, Nomor 3, Ragunan,Pasar Minggu, Jakarta Selatan;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1.
Sasaran) ;Bahwa Pencanangan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014oleh Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Peternakan & KesehatanHewan) melahirkan kebijakan pembatasan kuota impor khusus sapibakalan (feeder cattle) untuk digemukan.
Mengingat tidak ada perintah reekspor secara tertulis maupun penyelesaian dalam bentuk apapun yangdiambil Kementerian Pertanian terhadap sapisapi bibit impor yang ditolak,maka penyelesaian kepabeanan menjadi tidak jelas.
Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang diterbitkanTergugat/Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian PertanianRepublik Indonesia berupa Berita Acara Penolakan (Declaration ofRefusal), Formulir KH8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125,bertanggal 24 Agustus 2012 ;3.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta SusunanOrganisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon , Pasal 272 Susunan organisasieselon Kementerian Pertanian terdiri atas:Wakil Menteri Pertanian;Sekretariat Jenderal;Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;Direktorat Jenderal Hortikultura;~ 929 5 pDirektorat Jenderal Perkebunan;Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;s Direktorat
Putus : 11-09-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 353/PDT/2013/PT.DKI. Tanggal 11 September 2013 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK., MELAWAN PT. KALIMANIS PLYWOOD INDUSTRIES.,
46 — 27
46 — 27
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK., MELAWAN PT. KALIMANIS PLYWOOD INDUSTRIES.,
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkaraperdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebutdibawah ini, dalam perkara :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cg.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK., beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 4042 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Rekno Nawansari,SH., L.L.M.
Putus : 29-03-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 607 PK/PDT/2015 Tanggal 29 Maret 2016 — NANI SULIANTINI, dkk VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
54 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
NANI SULIANTINI, dkk VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
., dankawankawan, selaku Pejabat/Pegawai Biro Bantuan HukumSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, berkantor diGedung Djuanda Lantai 15 Jalan Dr. Wahidin Nomor 1,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Agustus 2015;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/T erbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 11 hal. Put.
karena tugas BPPN berakhir hak dan kewajiban beralin kepadaMenteri Keuangan yaitu "dengan berakhirnya BPPN maka segala kekayaanBPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan";Bahwa dengan telah beralinnya asset kedua Sertifikat HGB Nomor1968/Desa Jati (semula HGB Nomor 60/Desa Jati) dan Sertifikat HGBNomor 1969/Desa Jati (semula HGB Nomor 172/Desa Jati) menjadikekayaan Negara dan yang dikelola oleh Menteri Keuangan, maka gugatanPemohon Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Kementerian
Register : 31-01-2024 — Putus : 28-02-2024 — Upload : 05-03-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 41/G/2024/PTUN.JKT Tanggal 28 Februari 2024 — Penggugat:
LYDIA (JAUW LIE MING)
Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
79 — 0
LYDIA (JAUW LIE MING)
Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
79 — 0
Penggugat:
LYDIA (JAUW LIE MING)
Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Register : 07-02-2023 — Putus : 27-07-2023 — Upload : 31-07-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 42/G/2023/PTUN.JKT Tanggal 27 Juli 2023 — ., M.ID
Tergugat:
Kementerian PUPR RI
206 — 133
Tergugat:
Kementerian PUPR RI
206 — 133
., M.ID
Tergugat:
Kementerian PUPR RI
Register : 15-01-2024 — Putus : 15-07-2024 — Upload : 30-08-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 PK/TUN/KI/2024 Tanggal 15 Juli 2024 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS FOREST WATCH INDONESIA (FWI);;
80 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS FOREST WATCH INDONESIA (FWI);;
Register : 24-09-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 23-04-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tjk Tanggal 21 Oktober 2019 — Pemohon:
SODIKIN alias TONG SENG
Termohon:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
51 — 14
SODIKIN alias TONG SENG
Termohon:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
51 — 14
Pemohon:
SODIKIN alias TONG SENG
Termohon:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Register : 07-07-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 20-07-2023
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Pms Tanggal 20 Juli 2023 — Pemohon:
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Termohon:
Tuana Sirait
40 — 21
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Termohon:
Tuana Sirait
40 — 21
Pemohon:
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Termohon:
Tuana Sirait
Putus : 27-09-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1402 K/Pdt/2018 Tanggal 27 September 2018 — LAILI ANITA vs Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dk
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
LAILI ANITA vs Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dk
PUTUSANNomor 1402 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:LAILI ANITA, bertempat tinggal di Komplek Batan IndahBlok C Nomor 21 Serpong;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;LawanBiro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikandan Kebudayaan RI, diwakili oleh Aris Soviyani, selakuKepala Biro Hukum dan Organisasi, berkedudukan diGedung C lantai 10 Jalan Jenderal Sudirman
Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Bes/ag) hartamilik Tergugat yaitu Gedung C lantai 10 dan 11 Kementerian Pendidikandan Kebudayaan RI:5.
Register : 15-07-2014 — Putus : 22-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PTUN SERANG Nomor 24/G/2014/PTUN-SRG Tanggal 22 Agustus 2014 — ARDI HARJANTO
M E L A W A N
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
173 — 62
173 — 62
ARDI HARJANTOM E L A W A N KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Register : 13-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 16-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 3 Februari 2015 — ARKEN;DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
91 — 86
91 — 86
ARKEN;DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
., kesemuanya Warga NegaraIndonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor A.T & Partners, beralamat diRuko Puri Botanical Blok H9/3, Joglo Kembangan, Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2014, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT;Melawan:DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Veteran No. 7, Jakarta Pusat, dengan ini memberikan Kuasa kepada :1 Drs.
., Jabatan Staf pada Seksi IntegrasiKhusus.Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 7,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
Tugas Dan Fungsi TergugatBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Keputusan Presiden RINomor: 23 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I DepartemenSebagaimana telah Diubah terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 88Tahun 2003 dinyatakan :Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan danmelaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangpemasyarakatan.Bahwa Tergugat adalah sebuah unsur pelaksana Kementerian
Pembatasan ini diadakan oleh karena adabeberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapatdigolongkan dalam pengertian KTUN menurut pasal Angka (9) UndangUndang No. 51Tahun 2009, sehingga KTUNKTUN tersebut bukan merupakan kompetensi mengadiliPeradilan Tata Usaha Negara.Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalildalil para pihak, makadiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :1 bahwa dari segi fungsi kelembagaannya, Tergugat (DIREKTURJENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN
HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA) adalah unsurpelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yangHalaman 75 dari 80 halaman Perkara No.210/G/2014/PTUNJKTmempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan danstandardisasi teknis di bidang pemasyarakatan.2 bahwa dari segi kewenangan dalam mengeluarkan Keputusan ObjekSengketa a quo, Tergugat mendasarkannya pada peraturan perundangundangan yang berlaku, antara lain :a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Putus : 31-10-2013 — Upload : 24-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/TUN/2013 Tanggal 31 Oktober 2013 — KEPALA BIRO UMUM, SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN KEUANGAN
VS
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
100 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN tersebut
KEPALA BIRO UMUM, SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN KEUANGANVSKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
(termasuk di dalamnya tanahseluas + 16.190 M7) adalah milik Kementerian Keuangan, namun ternyataTergugat telah menerbitkan sertifikat atas nama Kamar Ginting yang terletakdalam wilayah tanah Kementerian Keuangan seluas + 16.190 M* Tergugat telahmenegaskan dalam rapat tanggal 27 April 2011 yang pada saat itu Ibu Fatimah1721selaku Kepala BPN Kota Tangerang menyatakan bahwa tidak akan ada mutasikepemilikan tanah seluas + 16.190 M?
S206/SJ.8/2012, perihal permohonan untuk tidak melakukan pengalihan status tanahmilik Kementerian Keuangan di Komplek Keuangan Kelurahan Karang TengahKota Tangerang.
adalahmilik Kementerian Keuangan, namun ternyata Termohon Kasasi/Tergugat telahmenerbitkan sertifikat atas nama Kamar Ginting yang terletak dalam wilayahtanah Kementerian Keuangan seluas + 16.190 M2 Termohon Kasasi/Tergugattelah menegaskan dalam rapat tanggal 27 April 2011 yang pada saat itu IbuHalaman 31 dari 35 halaman. Putusan Nomor 409 K/TUN/2013.32Fatimah selaku Kepala BPN Kota Tangerang menyatakan bahwa tidak akan adamutasi kepemilikan tanah seluas + 16.190 M?.
Putus : 31-05-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 683 K/Pdt/2017 Tanggal 31 Mei 2017 — KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
69 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;1.LawanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq.KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, diwakilioleh Khofifah Indar Parawansa, selaku Menteri SosialRepublik Indonesia, dalam hal memberi kuasa kepadaBhakti Nusantoro dan kawankawan, kesemuanya Pegawaipada Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia,berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli2015;2.
sebagaimana tercantum dalamSertifikat Hak Pakai Nomor 07 Tahun 1997 Desa/Kelurahan RanononcuKecamatan Poso Kota Kabupaten Poso atas nama pemegang hakDepartemen Sosial RI merupakan aset milik Kementerian Sosial RI(dahulu Departemen Sosial RI) yang telah diserahkan kepada PemerintahProvinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat Keputusan Menteri KeuanganRI Nomor KEP57/A/2000 tentang Penghapusan Barang Milik/KekayaanNegara Departemen Sosial Dengan Tindak Lanjut Dialinkan KepadaPemerintah Daerah, sebagaimana
Nomor 683 K/Pdt/2017Kabupaten Poso atas nama pemegang hak Departemen Sosial RI telahdiserahkan oleh Kementerian Sosial RI kepada Pemerintah ProvinsiSulawesi Tengah, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan Gugatankepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pemilik obyeksengketa pada saat ini dan bukan kepada Menteri Sosial RI, hal inidikarenakan obyek sengketa sudah dimiliki oleh pihak lain berdasarkansurat tersebut di atas:2.
Register : 18-07-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 144/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 18 Nopember 2014 — CITRA NIAGA NUSANTARA;DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN, KEMENTERIAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
443 — 48
443 — 48
CITRA NIAGA NUSANTARA;DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN, KEMENTERIANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
., Jabatan Staf pada Bagian Hukum danKerjasama Teknik Sekretariat Direktorat Jenderal Bina UsahaKehutanan ; Kesemuanya adalah Pegawai pada Kementerian Kehutanan RepublikIndonesia, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok ILantai 5 dan 6, Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.2/VISET/2014, tanggal 8 Agustus 2014, selanjutnya disebutSCDAZAL oo... eeeeeeseceesteceesteeeenaees TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut
Untuk itu mohon kepada PengadilanTata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah terhadap objeksengketa berupa Surat Keputusan Direktur Jendral Bina UsahaKehutanan Kementerian Kehutanan Nomor : S.285/VIBIKPHH/2014, Tanggal 09Mei 2014 dan mewajibkan Tergugat yaitu Direktur Jendral Bina Usaha KehutananKementerian Kehutanan untuk mencabut objek sengketa tersebut.
Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014, tentang jenis dan tarif atasjenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian KehutananPasal 7 yaitu : Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai~ berlaku, semuaperaturan pelaksanaan di bidang jenis dan tarif atas jenis penerimaannegara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, dinyatakan masihtetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini ;17.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat KeputusanDirektur Jendral Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tentang Printahbayar iuran izin usaha pemanfaatan hutan disingkat ( SPPIIUPH ) Nomor : 8.285 /VIBIKPHH/2014, Tanggal 09 Mei 2014 ;3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur JendralBina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tentang Printah bayar iuran izinusaha pemanfaatan hutan disingkat ( SPPITUPH ) Nomor : 8.285 / VIBIKPHH/2014, Tanggal 09 Mei 2014 ; 4.
Register : 28-07-2010 — Putus : 22-03-2011 — Upload : 24-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 358/PDT.G/2010/PNJKT.PST Tanggal 22 Maret 2011 — NANI SULIANTINI,Cs >< PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
61 — 25
61 — 25
NANI SULIANTINI,Cs >< PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Suprapto, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasatertanggal 5 Juli 2010 selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;MELAWANPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, beralamat di J!.
Register : 11-01-2012 — Putus : 09-04-2012 — Upload : 12-07-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 06/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 9 April 2012 — Sumatraco Langgeng Makmur;Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
60 — 39
60 — 39
Sumatraco Langgeng Makmur;Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Penetapan Nomor 06/G/2012/PTUNJKTDIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUARNEGERI, KEMENTERIAN PERDAGANGANREPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan M. I. Ridwan RaisNomor 5, Jakarta Pusat 10110. Dalam hal ini memberikankuasa kepada : LASMININGSIH, SH., LL.M., IRPANGANDA PUTRA, SH., MH., SUHENDRO ASMORO, SH.
Register : 27-12-2022 — Putus : 09-05-2023 — Upload : 29-12-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 472/G/TF/2022/PTUN.JKT Tanggal 9 Mei 2023 — Penggugat: PT GRAHAMETROPOLITAN NUANSA; Tergugat: DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
197 — 0
197 — 0
Penggugat: PT GRAHAMETROPOLITAN NUANSA; Tergugat: DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Putus : 07-10-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2574 K/Pdt/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 — VS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, dkk.
137 — 254 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 254 — Berkekuatan Hukum Tetap
VS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, dkk.
2019;Para Pemohon Kasasi;LawanKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9,Jakarta Pusat;BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA,berkedudukan di Menara Ravindo, Kav. 75 Lantai 11, JalanKebon Sirih, Jakarta Pusat, keduanya diwakili olehRudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika RepublikIndonesia dan Ahmad Mujahid Ramli, Ketua Badan RegulasiTelekomunikasi Indonesia (BRTI), dalam hal ini memberikuasa kepada Bertiana Sari dan kawankawan, ParaKaryawan Kementerian
Putus : 18-04-2024 — Upload : 04-10-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194 PK/Pdt/2024 Tanggal 18 April 2024 — HERRY TJIARLEX, dk vs KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dk
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
HERRY TJIARLEX, dk vs KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dk