Putusan Nomor 3297/B/PK/Pjk/2019Menyatakan Keputusan Terbanding Nomor KEP1085/WPJ.07/2013tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2009 Nomor 00022/207/09/057/12 atas nama PT.

tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.66152/PP/M.XIIA/16/2015, tanggal 30 Nopember 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1085/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor 00022/207/09/057

Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009Nomor 00022/207/09/057/12 tanggal 20 Maret 2012, atas namaPT. Indoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2057.000, adalahtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;3.3.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1085/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor 00022/207/09/057

putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84964/PP/M.IIA/15/2017, tanggal 25 Juli 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding inidapat diterima, dan agar Majelis dapat meninjau ulang SKPKB Nomor:00005/206/10/057

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 11 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84964/PP/M.IIA/15/2017, tanggal 25 Juli 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00365/KEB/WPJ.07/2016 tanggal5 April 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor00005/206/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP000365/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 5 April 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00005/206/10/057/15tanggal 13 Februari 2015, atas nama: PT.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00365/KEB/ WPJ.07/2016 tanggal 5 April 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00005/206/10/057

Putusan Nomor 3254/B/PK/Pjk/2019Bahwa Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding ini dapatditerima, dan agar Majelis dapat meninjau ulang SKPKB Nomor:00026/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013 Masa Pajak Februari 2010;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut65987/PP/M.IVA/16/2015, tanggal 24 November 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan

selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP25/77/WPJ.07/2014 tanggal 25September 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2010 Nomor 00026/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013, yangterdaftar dalam berkas perkara Nomor 160858032010 atas nama PT.Agronusa Investama, NPWP 02.275.541.7057.000, beralamat di MultivisionTower Lt. 15 JI.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP2577/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2010 Nomor: 00026/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013 yangterdaftar dalam berkas perkara Nomor: 160858032010 atas namaPT.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP2577/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2010Nomor: 00026/207/10/057

057/Pdt.G/2015/PA.Wt

PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2015/PA.Wtoe eeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkara tertentudalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkaraCerai Gugat antara:PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik Rokok,TERGUGATpendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo,DIY;, yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa khususkepada SARWOKO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yangberalamat

057/Pdt.G/2010/PA.Bko.

PUTUSANNomor : 057/Pdt.G/2010/PA.Bko.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama, dalam permusyawaratanMajelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antaraPEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan tani, bertempat tinggal di KabupatenMerangin, sebagai Pemohon.MELAWANTERMOHON umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,pekerjaan ibu rumah tangga

057/dt.G/2013/PA.Smd.

PUTUSANNOMOR: 057/dt.G/2013/PA.Smd.BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sumedang telah memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara;PENGGUGAT umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan : PNS. Guru pada SDNCikole Kec : Cimalaka , Bertempat tinggal di KabupatenSumedang, sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS.

Guru Pada SMPN IPaseh, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar Penggugat;Telah memeriksa buktibukti;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04Januari 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedangtanggal 04 Januari 2013 dengan register Nomor: 057/Pdt.G/2013/PA.Smd. danpenjelasannya di muka sidang mengemukakan dalildalil sebagai berkut:Bahwa Penggugat

PUTUSANNomor 389/Pdt.G/2020/PA.Wt.asst) Cpaa lait) aayDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Gugat antara:Yulianti Binti Edi Suparjo, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan KaryawanSwasta, pendidikan SMK, tempat kediaman di DusunPlampang RT.057 RW. 018 Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap,Kabupaten Kulon Progo Propinsi D.I.

Wtsebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :0338/035/XII/2008 tertanggal 14 Januari 2020;Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan, Tergugatberstatus Jejaka;Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat talik talaksebagaimana tertuang dalam buku nikah;Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempatkediaman di Dusun Plampang RT 057 RW 018 Desa Kalirejo KecamatanKokap Kabupaten Kulon Progo;Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukanhubungan

Yuli Priyanto Bin Sutarno, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Plampang RT 058RW 018, Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksisebagai tetangga Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yangsah; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahorang tua Tergugat di Dusun Plampang Rt. 057

Sarman Bin Reso Wiyadi, umur 40 tahun, agamapendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di di Plampang RT 058 RW 018, Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap,Kabupaten Kulon Progo, di bawah sumpahnya memberikan keterangansebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksisebagai tetangga Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yangsah; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahorang tua Tergugat di Dusun Plampang Rt. 057

Walaupun demikian, Hakim sudah berupayasecara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukundengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwaPenggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah padatanggal 15 Desember 2008, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugattinggal bersama di rumah Penggugat di Dusun Plampangan Rt 057 Rw 018,Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo;Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan

Putusan Nomor 5229/B/PK/Pjk/2020Pajak, Nomor 00394/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015 Masa PajakJanuari 2014 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP//7/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 22Desember 2015, atas nama: PT.

Tanggapan tanggal 11 Agustus 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.77803/PP/M.XVIB/99/2016, tanggal 24 November 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat atas sengketa pajak terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00608/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal29 Februari 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak, Nomor 00394/107/14/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00608/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak, Nomor 00394/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015 MasaPajak Januari 2014 sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP77INWPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 22 Desember 2015, atas nama:PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000, beralamatdi

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat dengan terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00608/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, Nomor00394/107/14/057

Bahwa namun demikian Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat,yakni Surat No.B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret2016perihal Surat Peringatan Il, yang pada intinya Tergugat memintaPenggugat selambatlambatnya tanggal 8 April 2016 harusmenyelesaikan kewajiban sebesar Rp 2.378.099.011,09, untukmenghindari tuntutan hukum dari Tergugat ;.

Bahwa perbuatan Tergugat melalui Surat No.B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016 tersebut, oleh karenaPenggugat merasa tidak nyaman atau ketakutan dan diancam terkait kataguna menghindari tuntutan hkum apabila pada tanggal 8 April 2016 tidakmenyelesaikan seluruh kewajiban, sehingga merugikan Penggugat selakukonsumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, c, dan gUndangUndang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen danmelanggar asas kepatutan ;.

Bahwa oleh karena perouatan Tergugat adalah melanggar Undangundang dan asas kepatutan sebagaimana tersebut pada alasan gugatanpada angka 6, maka mohon perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksuddalam Surat No.B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret2016, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan segalaperbuatan atas dasarnya batal demi hukum ;.

Bahwa dengan demikian Penggugat mohon kepada Ketua PengadilanNegeri Sragen melalui Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa danmemutus perkara ini untuk menyatakan Surat No.B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016 adalah cacat hukum dan tidakHalaman 3 dari 37 Putusan No.28 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgnsah, sehingga batal demi hukum, serta perbuatan atas dasar surattersebut batal demi hukum ; 222022 nee rne noeBahwa mohon Tergugat dihukum untuk melaksanakan kewajiban sebagaipelaku usaha sebagaimana

peraturan di bidang perbankan dalammenyelesaikan kewajiban debitur ;Berdasarkan alasanalasan yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen melalui Majelis Hakim PemeriksaPerkara untuk memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :PRIMMATA g ~1.2.5:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat melanggar Pasal 4 huruf a, c dan gUndangUndang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen danmelanggar asas kepatutan 5 Menyatakan Surat No.B.057

Soepratman RT. 057 Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang adalah harta peninggalan almarhum Amir bin Dolo;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Soepratman, RT. 057,Kelurahnan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, KotaBontang, sebagai "Pemohon ";Dengan ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa:YUNI SHARA AGUSTINA binti AMIR, tempat tanggal lahir Bontang, 11Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SMA,tempat tinggal di Jalan Wr.

Soepratman, RT. 057, Kelurahan BerbasTengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;AHMAD MAULANA bin AMIR, tempat tanggal lahir Bontang, 16Desember 2010, agama Islam, pendidikan Taman Kanakkanak,tempat tinggal di Jalan Wr. Soepratman, RT. 057, Kelurahan BerbasTengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;DESY ULANDARI binti AMIR, tempat tanggal lahir Bontang, 11 Desember1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempattinggal di Jalan Wr.

Soepratman, RT. 057, Kelurahan Berbas Tengah,Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai "Pemohon II";Selanjutnya Pemohon dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2016/PA.Botg.Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alatalat bukti dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26September 2016 yang telah

Soepratman RT. 057, KelurahanBerbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;4.

Soepratman RT. 057 Kelurahan BerbasTengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang adalah harta peninggalanalmarhum Amir bin Dolo;4.

Nomor 1982/Pdt.G/2016/PA.NIlg .BahwaPenggugat dan Tergugattelahmenikah pada tangga122 Februari2012, berdasarkanKutipanAkta Nikah Nomor 0092/057/11/2012yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatanKedungkandangKotaMalang, pada tanggal 22Feberuari 2012;2.

FotokopiKutipanAkta Nikah yang dibuatPegawaiPencatat Nikah padaKantor Urusan Agama KecamatanKedungkandang Kota MalangNomor 0092/057/11/2012 tanggal 22 Pebruari 2012, bermeteraicukupdan fotokopitersebuttelahdicocokkantelahsesuaidenganaslinya,kemudiansuratbuktitersebut oleh KetuaMajelisdiberitanda (P.2);2. SAKSI SAKSIllHal.5dari12halm.Putusan2.1.

Tahun 2006 danperubahankeduadenganUndangUndangNomor 50 Tahun 2009 dalamPasai 4Ayat (1), GugatanPenggugattermasukwewenangPengadilan Agama Malang;Menimbang, bahwaperkarainiadalahtermasukkewenanganPengadilanAgama Malang dan telahdiajukansesuaidenganketentuanperundang undangan yang berlaku, makaGugatanPenggugatsecaraformildapatditerima ;Hale6Menimbang, bahwaberdasarkanbuktiFotokopiKutipanAkta Nikahyang dibuatPegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatanKedungkandang Kota Malang Nomor 0092/057

Putusan Nomor 1165/B/PK/Pjk/2018Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2006 Nomor:00005/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 sebagaimana telahdibetulkan dengan KEP00007/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 6 Maret2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.77160/PP/M.IB/16/2016, tanggal 16 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut

:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP816/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret2015 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2006Nomor: 00005/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 sebagaimana telahdibetulkan dengan KEP00007/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 6 Maret 2015,atas nama: PT Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000,beralamat di JI.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP816/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2006 Nomor:00005/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 sebagaimanatelan dibetulkan dengan KEP00007/WPJ.07/KP.0503/2015tanggal 6 Maret 2015, atas nama: PT Pacific Palmindo Industri,Halaman 3 dari 7 halaman.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP816/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2006Nomor: 00005/307/06/057

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00710/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor 00018/507/10/057/15 tanggal 20Februari 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89603/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00710/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010Nomor 00018/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama PTPacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, beralamat di JalanPulau Bawean, Kawasan Industri Medan (KIM) Il RT/RW, Desa Saentis,Kecamatan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00710/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Mei 2010 Nomor00018/507/ 10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama PTHalaman 3 dari 7 halaman.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00710/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor00018/507/10/057

Putusan Nomor 1710/B/PK/Pjk/20192015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2012Nomor 00106/407/12/057/14 tanggal 1 April 2014;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 02 November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT094324.16/2012/PP/M.VIIATahun 2018, tanggal 12 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan

sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1390/WPJ.07/2015 tanggal27 April 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2012 Nomor 00106/407/12/057/14 tanggal 1 April 2014, atas nama PT.Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, sehingga Pajak

Putusan Nomor 1710/B/PK/Pjk/2019tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2012 Nomor 00106/407/12/057/14 tanggal 1 April 2014, atasnama PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000,beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai 15, JI.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP1390/WPJ.07/2015 tanggal 27 April2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2012Nomor: 00106/407/12/057

uraian banding tanggal 26 September 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put004692. 12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00740/KEB/WPJ.07/2018tanggal 21 Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari 2012Nomor 00001/203/12/057

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00740/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari 2012 Nomor00001/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini Nomor 26,Halaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari 2012 Nomor00001/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini Nomor 26,Cilandak Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00740/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Maret 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari 2012 Nomor00001/203/12/057

Putusan Nomor 2647/B/PK/Pjk/2020tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00006/206/ 11/057/16 tanggal29 Februari 2016, atas nama: PT Perfetti Van Melle Indonesia, NPWP01.069.201.0057.000, beralamat di Jalan Raya JakartaBogor KM 47, 4,Naggewer Mekar, Cibinong, Bogor, sehingga perhitungan Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2011 adalah sebagai berikut: Penghasilan Neto Fiskal Rp 51.721.571.194,00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00853/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 22 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor00006/206/11/057/16 tanggal 29 Februari 2016, atas nama: PTPerfetti Van Melle Indonesia, NPWP 01.069.201.0057.000, alamat:Jalan Raya JakartaBogor KM 47,4 Naggewer Mekar, Cibinong,Bogor, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan TahunPajak 2011 Nomor 00006/206/11/057/16 tanggal 29 Februari 2016,atas nama: PT Perfetti Van Melle Indonesia, NPWP 01.069.201.0057.000, alamat: Jalan Raya JakartaBogor KM 47,4 NaggewerMekar, Cibinong, Bogor, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00853/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 22 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00006/206/11/057

mengajukansurat uraian banding tanggal 16 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT104109.16/2011/PP/M.IVA Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00121/KEB/WPUJ.07/2016,tanggal 7 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00032/207/11/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00121/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 7 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00032/207/11/057/14, tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Juni 2011, atasnama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000,beralamat di Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal GatotSubroto Nomor 38, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710 adalahtelah sesuai dengan ketentuan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00032/207/11/057/14,tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Juni 2011, atas namaPT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamatdi Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal Gatot SubrotoNomor 38, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710 adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 123/B/PK/Pjk/2021mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00032/207/11/057/14tanggal 15 Desember 2014 Masa Pajak Juni 2011 atas nama PemohonBanding, NPWP 01.071.816.1057.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp15.984.000,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu koreksi positif Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan

tersebut Penggugat tidak pernahmenunggak atau terlambat setiap bulannya ;7 Bahwa sebelum mendapatkan pinjaman kredit dari Tergugat, Penggugat telah menjadinasabah Tergugat selama + 8 tahun, dan telah mendepositokan uang sebesar Rp.500.000.000, (Lima ratus juta rupian) dengan mendapatkan keuntungan bagi hasil setiapbulannya special rate atau Priority, yang terdiri dari 3 Deposito yaitu :Deposito Syariah Mandiri pertama sebesar Rp. 200.000.000, (Dua ratus juta rupiah), atasnama Penggugat dengan No Seri 057

/D280218/333/092009, Penggugat mendapatkanBunga/Nisbah Nasabah sebesar 56% dan Nisbah Bank sebesar 44% ;Deposito Syariah Mandiri kedua sebesar Rp. 200.000.000, (Dua ratus juta rupiah), atasnama Penggugat dengan No Seri 057/D280363/333/122009,ZPenggugat mendapatkan Bunga/Nisbah Nasabah sebesar 56% dan Nisbah Bank sebesar 44%;4 Deposito Syariah Mandiri ketiga sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah), atas namaPenggugat dengan No Seri 057/D334105/331/082011,5 Penggugat mendaptkan Bunga/Nisbah

Selama pembayaran angsuran kredit tersebutPENGGUGAT tidak pernah menunggak atau terlambat setiap bulannya.3 Bahwa penolakan TERGUGAT terhadap dalil posita gugatan PENGGUGAT butir 5 karenahalhal sebagai berikut :a Bahwa berdasarkan surat No.12/951SP3/057 tanggal 2 Agustus 2010 Perihal SuratPenegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama Yusnetty dan akad pembiayaan almurabahah No. 12/873/AlMurabahah/057, TERGUGAT memberikan fasilitaspembiayaan Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet (MMOB) kepadaPENGGUGAT

Yusnetty, Tanggal 02Agustus 2011, sebesar Rp. 100.000.000,(Seratus juta rupiah), telah dicairkan tanggal 05Maret 2014.Selanjutnya diberi tanda Bukti P4.Fotocopy printout rekening Koran a/n Yusnetty selama 6 Bulan dari tanggal 31 Juli 2010s/d 17 Januari 2011.Selanjutnya diberi tanda Bukti P5.Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupafotocopy suratsurat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, masingmasingberupa:1Fotocopy Surat Tergugat No. 12/951SP3/057

Yusnetty(Penggugat).Selanjutnya diberi tanda Bukti T1.Fotocopy Akad Pembiayaan alMurabahah No. 12/873/AlMurabahah/057, tanggal 2Agustus 2010.Selanjutnya diberi tanda Bukti T2.Fotocopy Surat Perjanjian & Kuasa Hakhak Atas Investasi Terikat Syariah Mandiritanggal 02 Agustus 2010.Selanjutnya diberi tanda Bukti T3.Fotocopy Surat Pernyataan an Yusnetty tertanggal 02 Agustus 2010, terkait PersetujuanPenggugat kepada Tergugat untuk mencairkan jaminan Penggugat apabila menunggakmelakukan pembayaran angsuran

mengajukansurat uraian banding tanggal 13 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT104281.16/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00147/KEB/WPJ.07/2016,tanggal 10 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00037/207/11/057

Dengan mengadili sendiri:3.1.3.2.3.3.3.4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00147/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 10 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00037/207/11/057/14, tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Desember 2011,atas nama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamat di Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan

JenderalGatot Subroto Nomor 38, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00037/207/11/057/1,4tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Desember 2011, atas namaPT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamatdi Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal Gatot

Nomor 125/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00147/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 10 Maret 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00037/207/11/057

Putusan Nomor 1885/B/PK/Pjk/2020April 2012 Nomor 00003/567/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013 mengubah nilaiDPP PPN seharusnya menjadi Rp2.442.084.220,00 dan kredit pajak PPN seharusnya menjadi Rp244.208.422,00 dengan rincian perhitunganberdasarkan permohonan banding sebagai berikut:Menurut Menurut SelisihNo. URAIAN Terbanding Pemohon Banding (Rp)(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak :a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0,00 0,00 0,00a.2.

Pengadilan Pajak Nomor PUT085004.16/2012/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP2111/WPJ.07/2014tanggal 19 Agustus 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa PajakApril 2012 Nomor 00003/567/12/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP2111/WPJ.07/2014 tanggal 19 Agustus 2014,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKPTidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2012Nomor 00003/567/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013, atas nama PTEssentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000,beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek, Sidoarjo,terkait sengketa a quo adalah

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP TidakBerwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2012 Nomor00003/567/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013, atas nama PT Essentrad/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000, beralamat diJalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek, Sidoarjo, terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP2111/WPJ.07/2014, tanggal 19 Agustus2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujuddari Luar Daerah Pabean, Masa Pajak April 2012, Nomor00003/567/12/057