ROKIYAH VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (DPP PARTAI NASDEM),

Yassin Batu Hitam, KelurahanRanai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna,Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20Desember 2018;Pemohon Kasasi;LawanDEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASIONAL DEMOKRAT(DPP PARTAI NASDEM), berkedudukan di Jalan R.P. SurosoNomor 4246, Gondangdia Lama Jakarta, diwakili oleh SuryaDharma Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem dan JohnnyG.

Plate selaku Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, yang dalamhal ini memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum,LL.M. dan kawankawan, Para Advokat pada DPP BadanAdvokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkantor di JalanRP. Suroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusatberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 6 hal. Put.

Membatalkan SK DPP Partai NasDem Nomor 184SK/DPPNasDem/XI/2018 tanggal 15 November 2018 tentang PemberhentianSebagai Anggota Partai NASDEM dan Surat Keputusan DPP PartaiNasDem Nomor 185SK/DPPNasDem/XI/2018 tanggal 19 November2018 tentang Penggantian Antar Waktu Sebagai Anggota DPRDKabupaten Natuna.2. Menyatakan Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan indispliner,karean (kata karean diperbaiki menjadi karena) tidak ada peraturanAD/ART Partai NasDem yang Penggugat langgar.3.

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadiliperkara perselisihan partai politik;Bahwa kewenangan tersebut baru timbul apabila telah ditempuhupaya penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang UndangNomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun2008 tentang Partai Politik yaitu penyelesaian secara internal partai politikmelalui Mahkamah Partai atau nama lain menurut partai politik tersebut;Bahwa dengan demikian oleh karena terbukti dalam perkara a quobelum ditempuh

penyelesaian melalui Mahkamah Partai maka gugatan a quomenjadi prematur dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima;Halaman 4 dari 6 hal.

PerdataPenggugat:- Moch IchwanTergugat :- Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem- Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem- Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem- Yohanes Mulyo Pranoto anggota partai Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Cirebon

Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melaluiSurat Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelan menerimausulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.2. Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihaninternal Partai.3. Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikandalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.4. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikatinternal Partai.5.

Partai NasDem diaturdalam ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) Partai NasDem, yaitu pada ketentuan Pasal 25 AnggaranDasar (AD) Partai NasDem tentang Mahkamah Partai, yang berbunyi:1.

Bahwa Upaya Penyelesaian Perselisihan Internal Partai NasDem diaturdalam ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga(AD/ART) Partai NasDem, yaitu ketentuan Pasal 25 AD Partai NasDemtentang Mahkamah Partai, yang berbunyi:1. Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui SuratKeputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dariDewan Pimpinan Pusat Partai.2. Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internalPartai.3.

partai politik harus terlebih dahulu melewati mekanismepenyelesaian internal partai.

Partai Golongan Karya Cq. Partai Golongan Karya Propinsi Sulawesi Tengah Cq. Partai Golongan Karya Kabupaten Donggala VS GUFRON LASARIKA, dkk

TENGAH di Palu yang memeriksadan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :Partai Golongan Karya Cq. Partai Golongan Karya Propinsi SulawesiTengah Cq. Partai Golongan Karya KabupatenDonggala, berkantor di Prof. Dr. Moh. Yamin No. 29Palu, sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;MELAWAN1. GUFRON LASARIKA, umur : 38 tahun, Pekerjaan Swasta, beralamatdi JI. Tembang No. 37 Kelurahan Lere, Kecamatan PaluBarat, Kota Palu;2. Ir.

Bahwa sebagian tanah tersebut (pada bagian Timur dalam Perkara inicukup disebut Tanah Terperkara) diambil alih oleh TERGUGAT gunakepentingan Kantor Sekretariat Partai Golongan Karya KabupatenDonggala, yang diresmikan sejak Tahun 1992 sampai dengan saat ini,sedangkan Bagian lainnya tetap dalam penguasaan PARA PENGGUGAT,yang saat ini disewakan oleh PARA PENGGUGAT kepada Pihak lain;6. Bahwa Tanah Terperkara yang dikuasai oleh TERGUGAT adalah seluasseluas 20 M kali 33,5 M atau seluas 670 M?'

Sagaf Lasarika i.c. selaku Orang Tua PARAPENGGUGAT tidak bisa berbuat apaapa, sebab selain dirinya adalahAnggota dari Partai Golongan Karya (saat itu Golongan Karya), TERGUGATsaat itu adalah Penguasa Mayoritas yang dapat berbuat apa sajasekehendaknya;8.

Bahwa seiring dengan Perkembangan Daerah, maka ibukota KabupatenDonggala dipindahkan dari Kota Palu ke Kota Donggala, sehingga secaraOtomatis segala halhal yang berkaitan dengan Administrasi KabupatenDonggala tentunya harus pula berpindah dari Kota Palu ke Kota Donggala,demikian pula halnya dengan kegiatan Administrasi Partai Golongan KaryaHal. 3 dari 12 hal. Put.

Kabupaten Donggala, dengan demikian maka Kantor Sekretariat PartaiGolongan Karya Kabupaten Donggala secara otomatis harus puladipindahkan ke kota Donggala;Bahwa penguasaan TERGUGAT atas Tanah Terperkara adalah Tanpa AlasHak yang Sah, ditambah lagi dengan perpindahan Kegiatan Adminstrasitersebut, maka dengan demikian maka tidak ada alasan yang dapatdibenarkan dari sisi Hukum maupun dari sisi Administratif bagi TERGUGATuntuk tetap berada dan menguasai Tanah Terperkara denganmenempatkan Kantor Sekretariat Partai

Perdata - EDMOND LEONARD SIAHAAN, S.H (Pembanding)- PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (Partai Nasdem), Dk (Terbanding)

Anggota Partai Nasional Demokrat1.PARTAI(Partai Nasdem) Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya 1. ERROLFLYN N. KIMBAL, S.H.,2. AGUNG, DIP.BA., MBA., 3. ERIK CAHYONO, S.H.,4. WAWAN ILHAM, S.H., 5. A. MAKAGIANSAR, S.H.,6. MUHAMMAD IDHAM, S.H., 7. A.

Nasional Demokrat (PartaiNasDem) sejak Tahun 2011, sebagaimana Kartu Anggota Partai NasionalDemokrat (Partai NasDem) dengan Nomor : 7272 710 000 004 yangditandatangani oleh Ketua Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem)PATRICE RIO CAPELLA dan ACHMAD ROFIQ sebagai SekretarisJenderal;Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 73/PDT/2016/PT PALBahwa PENGGUGAT adalah merupakan salah satu Deklarator PartaiNasional Demokrat (Partai NasDem) dan dalam tahap verifikasi PartaiPolitik para peserta Pemilu

Siahaan, SH. terbukti telahmelakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat 1Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem yaitu tidakpatuh dan tidak setia kepada garis perjuangan,Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tanggasertakeputusankeputusan Partai berupa : tidakmenjalankan perintah penugasan partai sebanyak tigakali dan tidak mengikuti kegiatan Sekolah Legislatif.b. Bahwa Sdr. Edmon L.

: telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat 1 Anggaran RumahTangga Partai NasDem yaitu tidak patuh dan tidak setia pada garisperjuangan partai, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sertakeputusankeputusan Partai berupa : tidak menjalankan perintahpenugasan sebanyak tiga kali dan tidak mengikuti kegiatan SekolahLegislatif;Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 73/PDT/2016/PT PALApa yang menjadi dasar dalam bagian menimbang Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai NasDem in

dan ayat (2), yang secara tegas menyatakan:Pasal 32 ayat (1);Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;Pasal 32 ayat (2);Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1)dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiSulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Kuasa HukumPembanding / Penggugat

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan No.407/Pdt.G /2014/PN.JKT.BRT, karena merupakan kewenangan Internal Partai ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir Rp.516.000.- (limaratus enam belas ribu rupiah) ;

AGUS GUMIWANG KARTASAMITA; Lawan; PARTAI GOLONGAN KARYA cq.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA atau dikenal dengan DPP PARTAI GOLKAR

Anggota Partai Golkar,sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) dan Peraturan Organisasi Partai Golkar; (2) secara materil, dilakukan secaraIbertentangan dengan keputusan dan kebijakan Partai Golkar yang telah ditetapkanbersama dalam Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS)VI Partai Golkar Tahun 2014;dan (3) bersifat diskriminatif.

kepadaKementerian; danb= Partai Golkar sendiripun belum melakukan perubahan atau amandementerhadap ADART Partai Golkar, yang memasukkan didalamnya mengenaimekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik yang juga memuatmengenai Mahkamah Partai Politik.

oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik;3 Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud padaayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai kepada Kementerian;4 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;5 Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikatsecara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan

sertaPeraturan organisasi dari Partai Politik tersebut ;e Bahwa pasal 32 undangundang nomor 2 tahun 2011 yangmerupakan perubahan dari undangundang nomor 2 tahun 2008tentang Partai Politik menegaskan antara lain :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diaturdidalam AD ART ;Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk olehPartai Politik ;Susunan

Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disampaikan oleh Pimpinan Partai kepada kementerian ;Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secarainternal dalam hal perselisihan yang berkenan dengan kepengurusan.Bahwa Partai golongan karya sebagai Partai Politik berdasarkanketentuan undang undang

AGUS GUMIWANG KARTASAMITA, ; PARTAI GOLONGAN KARYA CQ. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA atau dikenal dengan DPP PARTAI GOLKAR,

:Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain....disampaikan olehPimpinan Partai Politik kepada Kementerian; danb Partai Golkar sendiripun belum melakukan perubahan atau amandementerhadap ADART Partai Golkar, yang memasukkan didalamnyamengenai mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politikyang juga memuat mengenai Mahkamah Partai Politik.

13/2011;Padahal, perlu dicatat bahwa Pasal 16 ayat (2) UndangUndang Parpol mewajibkankepada pihak Partai Politik untuk berpedoman pada tata cara atau mekanismepemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana diatur dalam peraturaninternal partai (dalam hal ini ADART Partai Golkar dan PO Nomor 13/2011).Berikut kutipan Pasal 16 ayat (2) UndangUndang Parpol:(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dalam peraturan partai politik;Oleh karena

, serta peraturan organisasi Partai Golongan Karya(Tergugat), bahkan demi menegakkan UndangUndang Partai Politik tersebut,Partai Golongan Karya telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan JuklakDPP Partai Golongan Karya tentang Pembentukan Mahkamah Partai GolonganKarya pada Rakornas I BKPP Partai Golongan Karya Tahun 2014, tanggal 2223Januari 2014 untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dankonflik di kalangan anggota dan/ataupengurus, pelanggaran terhadap hakanggota, pemecatan dan atau

Pasal 33 ayat 1 UndangUndang Partai Politik. Berikut kutipannya:Pasal 32 ayat 1 & 2 UndangUndang Partai Politik:Hal. 27 dari 36 hal.Put.

negeri.4 Ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 UndangUndang Partai Politik diatasharus diinterpretasikan bahwa penyelesaian perselisihan internal partaipolitik hanya dapat dilaksanakan jika memang Mahkamah Partai telahdibentuk oleh partai.

PARTAI GOLONGAN KARYA CQ. PARTAI GOLONGANKARYA PROPINSI SULAWESI TENGAH CQ. PARTAIGOLONGAN KARYA KABUPATEN, vs. GUFRON LASARIKA, dkk

PARTAI GOLONGANKARYA PROPINS SULAWESI TENGAH CQ. PARTAIGOLONGAN KARYA KABUPATEN, berkedudukan di JalanProf. Dr. Moh Yamin No.29 Palu, yang diwakili oleh Drs. H.Habir Ponulele, MM, bertempat tinggal di Jalan Jati,Kabupaten Donggala, dalam hal ini memberi kuasa kepadaH.

Sagaf Lasarika i.e. selaku orang tua ParaPenggugat tidak bisa berbuat apaapa, sebab selain dirinya adalahanggota dari Partai Golongan Karya (saat itu Golongan Karya), Tergugatsaat itu adalah penguasa mayoritas yang dapat berbuat apa sajasekehendaknya;8.

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point VII tidak benar,karena kantor tersebut didirikan atas sepengetahuan orang tua Penggugatbahkan dia sebagai ketua panitia pembangunan kantor tersebut, denganpengurus partai;6. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat berkenaan administrasi,tidak ada kaitanya dengan masalah kantor, walaupun secara administrasipindah tetapi kantor tersebut adalah aset partai dan akan kami buktikanpada fase pembuktian;7.

Mohammad Yamin No. 29 itu sangat keliru karena yangberkantor di jalan tersebut adalah Partai Golongan Karya tinggkat (DPD) Propinsi Sulawesi Tengah, sedangkan Pemohon kasasi berkedudukandi Donggala beralamat di Jalan Jati Donggala."

PARTAI GOLONGAN KARYA PROPINSISULAWESI TENGAH CQ. PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATENtersebut;Menghukum Pemohon Kasasi /Tergugat/ Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 27 April 2015 oleh Prof. Dr. Abdul GaniAbdullah, S.H. Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Dr.

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini karena merupakan kewenangan internal partai ;3. Menyatakan, membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah )

.; LAWAN; PARTAI GOLONGAN KARYA Cq. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA atau dikenal dengan DPP PARTAI GOLKAR

Partai Politik kepada Kementerian; danPartai Golkar sendiripun belum melakukan perubahan atau amandementerhadap ADART Partai Golkar, yang memasukkan didalamnyamengenai mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politikyang juga memuat mengenai Mahkamah Partai Politik.

AD Partai Golkar, ART Partai Golkar dan PC No. 1312011.Padahal, perlu dicatat bahwa Pasal 16 ayat (2) UU Parpol mewajibkankepada pihak Partai Politik untuk berpedoman pada tata cara ataumekanisme pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana diaturdalam peraturan internal partai (dalam hal ini ADART Partai Golkar danPO No. 1312011).

Mahkamah Partai DPP Partai Golongan Karya kepadaMenteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 26 Mel 2014.

permasalahannya melaluiinternal partai.

Partai dimaksud telah disampaikan1011oleh Partai Golongan Karya kepada Kementerian Hukum dan HAMRepublik Indonesia pada tanggal 26 Mel 2014. dan mekanismepenyelesaian perselisihan internal partai politik yang didalamnya memuatMahkamah Partai DPP Partai Golongan Karya akan dituangkan dalamAnggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karyamelalui Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) IX Partai GolonganKarya Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai Golongan

MURYANTO VS DPC PARTAI DEMOKRAT

Demokrat dansurat kesiapan pengunduran diri saudara Muryanto tertanggal 255 Mei2004b Surat pernyataan pengunduran diri dari Agus Supriadi sebagai calonlegislatif No Urut I daerah pemilihan V dari partai Demokratc Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro dengan nomor : 019/DPC/PD/XII/2006, tertanggal 1 Desember 2006 tentang Surat Peringatanke I kepada saudara Muryanto/d Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro dengan nomor : 020/DPC/PD/XII/2006, tertanggal 18 Desember 2006 tentang Surat

Peringatanke II kepada saudara Muryanto.e Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro dengan nomor : 021/DPC/PD/XII/2006, tertanggal 25 Desember 2006 tentang Surat Peringatanke III kepada saudara Muryanto.1314a fwf Surat DPD Partai Demokrat Jawa Timur dengan nomor : 141/EXT/DPD.PD/TX/2006, tertanggal 05 September 2007 tentang PersetujuanPAW anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Partai Demokrat perihalpersetujuan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Bojonegoro darisaudara MURYANTO (calon legislatif

Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat dapat diberhentikankeanggotaannya dari Lembaga Perwakilan Rakyat apabila :Menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik yangbersangkutan atau meyatakan menjadi anggota partai politik lain;Diberhentikan dari keanggotaan partai politik yang bersangkutan karenamelanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; atauMelakukan pelanggaran peraturan perundang undangan yang menyebabkan yangbersangkutan diberhentikan.Bahwa dalam melakukan PAW terhadap Penggugat

Politik yang menyebutkan bahwaAnggota Lembaga Perwakilan rakyat dapat diberhentikan keanggotaannya dariLembaga Perwakilan Rakyat apabila :Menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik yangbersangkutan atau menyatakan menjadi anggota partai politik lain :Diberhentikan dari keanggotaan partai politik yang bersangkutan karenamelanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;atauMelakukan pelanggaran peraturan perundang undangan yang menyebabkan yangbersangkutan diberhentikan.Bahwa Tergugat

Penggugatdirusak nama baiknya atau citranya sebagai anggota partai maupunsebagai anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, tuduhan money politik,15dipaksa mengundurkan diri dan diancam akan diberhentikan darikeanggotaan partai dengan alasan yang tidak jelas. Semua perbuatan ParaTergugat tersebut telah menimbulkan opini yang berkembang ditingkatpartai, DPRD Kabupaten Bojonegoro maupun ditingkat publik bahwaPenggugat bersalah.

Partai Masyumi; Komisi Pemilihan Umum

Asep Okky Tahkik, S.Ag. vs Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan Partai Demokrat

dengan UndangUndang No.2 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas UndangUndang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UUNo.2 Tahun 2011) beserta penjelasannya yang berbunyi:Ayat (1):Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ARTAyat (2):Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.Penjelasan Pasal 32 ayat 1:Ayat

Partai Politik atau sejenisnya.Dalam Pokok Perkara:Hal. 5 dari 19 hal.

RI No. 2 Tahun 2011 Tentang PartaiPolitik;Menimbang, bahwa Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART;2 Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik;Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 88 K/Pdt.Sus/20133.

Pasal 4 danPasal 5 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat jo.

Pasal 21 ayat(1), (2) dan (3) Peraturan Organisasi No. 33/PO14/DPP.PD/XI/2007, yangberbunyi:Pasal 16 UndangUndang No.2 Tahun 2011:1 Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politikapabila:meninggal dunia;mengundurkan din secara tertulis;menjadi anggota Partai Politik lain; ataumelanggar AD dan ART.1 Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.Pasal 4 dan 5 ayat (1) ART Partai Demokrat:"Keanggotaan partai berakhir

Penggugat:
PT Blusukan Jakarta Raya
Tergugat:
Partai Golkar cq DPP Partai Golkar cq DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta

,Dkk, para Advokat dari ANGWYN ZIKRY LAW FIRM,beralamat di Ruko Alexandrite 2 No.21 JalanBoulevardGading Serpong Pakulonan Barat Kelapa Dua TangerangBanten 15810 dalam hal ini berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 11 September 2020, selanjutnya disebutSebagal PENGGUGAT;MELAWAN :PARTAI GOLONGAN KARYA Cq DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAIGOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR) Cq DEWANPIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYAPROVINSI DKI JAKARTA (DPD GOLKAR DKI),berkedudukan di Jalan Angrek Neli Murni No.11.A Rt.016Rw

KETUA DEWAN PEMBINA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (PARTAI GERINDRA), DKK

NUSRON WAHID, S.S VS PARTAI GOLONGAN KARYA Cq. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA atau dikenal dengan DPP PARTAI GOLKAR

...disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian; dan;b Partai Golkar sendiripun belum melakukan perubahan atau amandementerhadap ADART Partai Golkar, yang memasukkan didalamnyamengenai mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politikyang juga memuat mengenai Mahkamah Partai Politik.

Nomor 251 K/Pdt.SusParpol/2015atau Kebijakan Partai Golkar.

pemecatan atau pemberhentian Pengurus dan/atauAnggota Partai Golongan Karya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya(Tergugat), bahkan demi menegakkan UndangUndang Partai Politik tersebut,Partai Golongan Karya telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan JuklakDPP Partai Golongan Karya tentang Pembentukan Mahkamah Partai GolonganKarya pada Rakornas I BKPP Partai Golongan Karya Tahun 2014. tanggal 2223Januari 2014 untuk mengakomodir

Berikut kutipannya:Pasal 32 ayat 1 & 2 Undang Undang Partai Politik:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Partai Politik:(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalamPasal 32 tidak tercapai,

penyelesaian perselisihan dilakukan melaluiPengadilan Negeri;Ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang Undang Partai Politik diatas harusdiinterpretasikan bahwa penyelesaian perselisihan internal partai politikhanya dapat dilaksanakan jika memang Mahkamah Partai telah dibentukoleh partai.

Penggugat:
DPC Partai GERINDRA Kota Jakarta Timur
Tergugat:
1.Dewan Pembina Partai GERINDRA
2.DPP Partai GERINDRA
Turut Tergugat:
Majelis Kehormatan Partai GERINDRA

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (DPP PARTAI GERINDRA) 2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (DPD PARTAI GERINDRA SUMUT)

1.PARTAI BERKARYA, 2.PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA, DKK;KOMISI PENYIARAN INDONESIA

PARTAI BERKARYA., II. PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA;

Tuty, dan kawan, jabatanKetua Umum Partai Berkarya;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa MunathsirMustaman, S.H., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum MunathsirMustaman & Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2017;ll. PARTAL! PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 44,Jakarta Pusat:Termohon Kasasi dan Il;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 6 halaman.

Menyatakan sah Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor225/K/KP1/31.2/04/2017 tertanggal 21 April 2017 tentang LaranganMenayangkan Siaran Iklan Politik Di Luar Masa Kampanye DalamBentuk Iklan Kampanye, Himne Partai Politik, Mars Partai Politik DanLagu Lainnya Yang Berkaitan Dengan Partai Politik;Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 343 K/TUN/20183.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT dan Pemohon Kasasi II Dra. LUCY KURNIASARI tersebut;

MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, DK VS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT, DK

Internal Partai,terkait dengan penyelesaian perselisihan internal partai sesuai dengan Pasal3233 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Bukti P3) danAnggaran Dasar Partai Demokrat (vide Bukti P2);Pasal 22 ayat (4) huruf b Anggaran Dasar Partai Demokrat tersebut berbunyisebagai berikut:(4) Dewan Kehormatan berwenang untuk mengambil keputusan dalam:b. bertindak selaku Mahkamah Partai dalam menyelesaikan perselisihaninternal partai

oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;2.

partai dan kader partai yang ditugaskan dilembaga eksekutif legislatif di tingkat pusat dan daerahprovinsi, danb. bertindak selaku Mahkamah Partai dalam menyelesaikanperselisihan internal partai;(5) Dewan Kehormatan..... dst;Halaman 20 dari 47 hal.

3233 UU Parpol yangmenyatakan Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikatsecara internal bahkan keputusan Partai dan DPP adalah obyeksengketa Mahkamah Partai sehingga DPP harus patuh terhadapPutusan Mahkamah Partai.

terkait denganperselisihan internal partai untuk dijalankan oleh Dewan PimpinanPusat (DPP) Partai Demokrat.

SUDJONO BUDIONO; DPP PARTAI HANURA DI JAKARTA CQ. DPP PARTAI HANURA JAWA TIMUR DI SURABAYA CQ. DPC PARTAI HANURA KABUPATEN BOJONEGORO