Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. SUMATERA PLASTIK INDUSTRI VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 354 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 354 K/TUN/2014diterbitkan dengan berpedoman kepada UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;5. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 10607/DTKTR/2013 tanggal 2 Agustus 2013 bersifatIndividual yang ditujukan kepada Penggugat (PT. Sumatera Plastik Industri)jelas dan final;6.
    Putusan Nomor 354 K/TUN/2014memaksa, maka telah melanggar UndangUndang Hukum Perdata Pasal1320 ayat (1) tentang sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;e Bahwa kemudian oleh Tergugat telah menerbitkan Surattertanggal 2 Agustus 2013 Nomor 10607/DTKTR/2013yang terkesan sewenang wenang memaksakan kehendak agarPenggugat menerima Sdr.
    Putusan Nomor 354 K/TUN/20143. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusantentang Tindak Lanjut Nota Pemeriksaan Terhadap PT. SumateraPlastik Industri Nomor 10607/DTKTR/SU/2013 tertanggal 2Agustus 2013;4.
    Putusan Nomor 354 K/TUN/201414 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam memori kasasi masingmasing pada pokoknya sebagai berikut:Tentang Objek Yang Diajukan Oleh Penggugat Asal/Pemohon Kasasi AdalahObjek Tata Usaha Negara (TUN) Yakni Surat Keputusan Kepala Dinas TenagaKerja
    Putusan Nomor 354 K/TUN/2014MAHKAMAH AGUNG R.1I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/TUN/2014
Tanggal 23 September 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, DK VS IDA THAHIR
70 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 320 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 320 K/TUN/201430. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1218/KelurahanPasar Baru, tertanggal 11 Januari 2013, dengan Surat Ukur Nomor 00147/PasarBaru/2013, tertanggal 09/01/13 , dengan luas 19 m?
    Putusan Nomor 320 K/TUN/2014atas yakni: Bukti T14 berupa Pengumuman di Harian Medan Pos terbitan Rabu, tanggal14 Pebruari 2012 juncto Bukti T9 Berita Acara tentang Pengumuman Permohonan HakAtas Tanah, dikaitkan dengan Bukti T1 dan Bukti T.IInt.
    Putusan Nomor 320 K/TUN/2014Bahwa dari cara perolehan yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannyadan sebagaimana Bukti P13 dan P15 dimaksud, patut kiranya dipertimbangkan,1 apakah pihak yang menyerahkan itu benar sebagai pihak yang berhak untukmenyerahkan ?2 apakah benar telah dilakukan penyerahan ?
    Putusan Nomor 320 K/TUN/2014Bahwa jika dicermati pendapat Hakim Tingkat Pertama sebagaimana alineapertama, halaman 58.
    Putusan Nomor 320 K/TUN/2014NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-02-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 K/TUN/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — PT DUTACIPTA PAKARPERKASA vs. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR
142 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 20 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PT DUTACIPTA PAKARPERKASA, beralamat di JalanMastrip IX/KM 07, Warugunung, Karangpilang, Surabaya,yang diwakili oleh Johannes Erwin Sendjaja, jabatan DirekturUtama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Waras, S.H.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/20202. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaTimur Nomor 560/1052/108.5/2018 Tentang Perhitungan dan PenetapanUlang Upah di Bawah UMK (Upah Minimum Kota) Kota Surabaya Tahun2017 di PT. Dutacipta Pakarperkasa Warugung Surabaya, Tertanggal30 Agustus 2018;3.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 1 Agustus 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secarakeseluruhan;3.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/2020Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh parapihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd. ttd.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.ttd.Is Sudaryono, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya: Untuk salinan1. Meterai Rp 6.000,00 Mahkamah Agung RI2.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390 K/TUN/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — EKA JUNIASIH BADRIATI vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, DK
126 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 390 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 390 K/TUN/2017Eksepsi Tergugat Il Intervensi:A. KOMPETENSI!
    Putusan Nomor 390 K/TUN/2017Penggugat mencari tanahnya, ini ada apa?
    Putusan Nomor 390 K/TUN/20171) Surat Pernyataan tanah bekas milik Adat Nomor C. 594, Persil 32.29 luas5.135 m? yang terletak di Desa Benda, Batuceper, Tangerang belumsertipikat yang dibuat oleh Bunyamin (sesuai asili);2) Surat Pernyataan tanah bekas milik Adat C. 594 Persil Nomor 32.29 luas5.135 m?
    Putusan Nomor 390 K/TUN/2017didaftarkan kepada Tergugat.
    Putusan Nomor 390 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — PT KALISTA ALAM vs. WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI), DK
239 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 135 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/201 4c. Telanh melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;4.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014Penggugat adalah pihak yang berhak (have a legal standing) dan layakmengajukan gugatan ini;A.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014pemantauan dari luar saja.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014beralasan menurut hukum untuk tidak menerima gugatan Penggugat(Niet Ontvanklijke verklaard):3.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-09-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 387 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — SANGKA SUCI vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA, DK
327 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 387 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 387 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SANGKA SUCI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Karang Siluman Selatan, Kelurahan CakranegaraTimur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Dr. Umaiyah, S.H., M.H.
    Putusan Nomor 387 K/TUN/20207/76/1994, tanggal 25 Maret 1994 terletak dulu di Kelurahan Lampehsekarang Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa:;Sertifikat Hak Milik Nomor 1841, tanggal 25 Maret 1994, an M.Flodeilla, seluas lebin kurang 39.754 m?
    Putusan Nomor 387 K/TUN/202043/Br.Biji/2007, tanggal 27 Juni 2007, terletak di Kelurahan Lampeh,Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;4.
    Putusan Nomor 387 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 23 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:1. Menerima memori Kasasi Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 39/B/2020/PT.TUN.SBY, 16 Maret 2020;3.
    Putusan Nomor 387 K/TUN/2020Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 387 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — LARRY EDITH VS KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
69 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 191 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 191 K/TUN/20152004, dengan demikian Penggugat tidak memiliki Kedudukan hukum(legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo;Dengan alasanalasan sebagai berikut:a. Bahwa Pasal 1 angka (9) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009,berbuny!
    Putusan Nomor 191 K/TUN/2015Kasasi.
    Putusan Nomor 191 K/TUN/2015Dengan alasan sebagai berikut:Termohon Kasasi telah melakukan penghentian Laporan di tahapKlarifikasi, yang penghentian tersebut didasarkan atas Rekomendasidari Tim Investigasi. Perbuatan/tindakan hukum atas Tim Investigasitersebut tidak akuntabel/tidak dapat dipertanggungjawabkan secaranyata.
    Putusan Nomor 191 K/TUN/2015dan/atau sudah pasti salah. Dikarenakan menggunakan KeteranganAhli yang tidak pernah ada di persidangan perkara a quo.
    Putusan Nomor 191 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/TUN/2022
Tanggal 7 Juli 2022 — NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
173 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 363 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-05-2007 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 PK/TUN/2007
Tanggal 25 Mei 2007 — SUBAGYO KARTIKO, HARTINI SJARIFUDIN ; PT..ANEKA BANGUNAN MULIA JAYA, dkk.
120 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 9 PK/TUN/2007
    Put.No. 09 PK/TUN/2007yaitu Para Pelawan.
    No.477K/TUN/2003 tanggal 12 Agustus 2004 (Novum yang diajukan ParaPemohon Pk) adalah sebagai berikut :MENGADILIHal. 22 dari 36 hal. Put.No. 09 PK/TUN/2007Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1.SUBAGYO KARTIKO, 2. HARTINI SJARIFUDIN ;tanggal 28 Juli 2003 No. 76/B. TUN / 2003 / PT. TUN.
    Put.No. 09 PK/TUN/20073.
    TUN / 2002 / PT. TUN. SBY tanggal 14Nopember 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapatHal. 28 dari 36 hal.
    Put.No. 09 PK/TUN/2007
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2011 — Upload : 28-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 420 K/TUN/2010
Tanggal 21 April 2011 — GABY MARIAM HOSIANA DAUD, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO,
783 — 628 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 420 K/TUN/2010
    No. 420 K/TUN/2010Timur : dr. Batuna ;Barat : Kel. Manoppo ;Bahwa untuk keperluan pengurusan pembelian bidang tanah sepertitersebut pada point 1 (satu) di atas, maka orang tua Penggugat berhubungberdomisili di Jakarta sehingga pembayaran sejumlah uang dilakukanbeberapa kali dan dikirim kepada MEIDY DAUD selaku adik kandung dariHARRIE ANDREAS DAUD, melalui Bank Penerima yaitu PT.
    No. 420 K/TUN/201010.11.12.13.14.Manado, perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti Hilang HakMilik No. 235/Paniki Bawah.
    No. 420 K/TUN/2010Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secaraformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan PemohonKasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :.
    No. 420 K/TUN/2010 Bahwa terjadi kemandegan proses hukum administrasi, dalam hal inibalik nama keatas nama Penggugat/Pemohon Kasasi dikarenakanpemilik lama Meidy Daud/Lily Daud ingin menguasai kembali hak atastanah dengan cara membuat laporan SHM hilang.
    No. 420 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-03-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 K/TUN/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — FIRNAWAN HENDRAYANTO, S.T.,M.T vs. BUPATI PEMALANG
326 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 113 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 113 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:FIRNAWAN HENDRAYANTO, S.T.,M.T., KewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Halmahera 23, Perum PuriPraja Kencana Kelurahan Mulyoharjo, Pemalang, pekerjaanWiraswasta (Mantan PNS);Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anggoro Adi Atmojo, S.H.
    Putusan Nomor 113 K/TUN/2020Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 31Oktober 2018 atas nama Firnawan Hendrayanto, ST., MT., NIP.197502012006041010, selama pemeriksaan Sengketa Tata UsahaNegara perkara a quo ini sedang berjalan sampai adanya putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau adapenetapan pengadilan yang menyatakan sebaliknya;Il. Dalam Pokok Perkara:1.
    Putusan Nomor 113 K/TUN/2020penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan dan amar sebagaiberikut:Bahwa Penerbitan objek sengketa didasarkan kepada PutusanPengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor48/Pid/Sus/2014/PN.Tipikor.Smg., tanggal 17 September 2014,Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulandan denda Rp50.000.000, subsider kurungan selama 3 (tiga) bulankarena melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 Juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999.
    Putusan Nomor 113 K/TUN/2020MENGADILI:1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi FIRNAWANHENDRAYANTO, S.T.,M.T.:2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya dengan Putusan Nomor 203/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal29 Oktober 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang dengan Putusan Nomor 8/G/2019/PTUN.SMG,tanggal 25 Juni 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Menolak gugatan Penggugat;3.
    Putusan Nomor 113 K/TUN/2020Panitera Pengganti,ttd.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 113 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-02-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 347 K/TUN/2012
Tanggal 6 Februari 2013 — YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC) vs. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
96 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 347 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 347 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut :YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC),berkedudukan di Jakarta, Jalan Pemuda No. 1, Kav. 97, Rawamangun,Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh pengurus bernama :1. H.
    Zidni Nuri danHalaman5 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2012Prof. Drs. H.
    ,Halaman7 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/201213.14.Notaris di Jakarta No. 16/SK/NS/V/2006 tanggal 30 Mei 2006 Penggugatberusaha untuk memenuhi syarat syarat yang diminta dan karena itumelalui Surat Penggugat melalui Notaris Widodo Budidarmo SH.
    Bahwa perubahan tersebut telah dilakukan sesuai denganAnggaran Dasar Penggugat serta telah pula didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai denganHalaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2012ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ketikaitu, sehingga perubahan itu adalah sah menurut hukum ;1.3.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000574 Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 08 PK/TUN/2011
Tanggal 21 Februari 2011 — PT. AKSARA BARA UTAMA, ; PT. AKSARA BARA UTAMA,
24 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 08 PK/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-12-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 PK/TUN/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — dr. EDHI SUJONO MULIADI vs. KEPALA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DKI JAKARTA,
108 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 131 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 131 PK/TUN/2015.4. AGUSTINO PANDAPOTAN, S.H.;5. AVERIEL RIZA BADAN, S.H.;6. AMANDRI, S.H.
    Putusan Nomor 131 PK/TUN/2015.3. Kartu Keluarga WNI Nomor 3404.056651 tanggal 15 Oktober 2009sekarang telah berubah menjadi Kartu. Keluarga.
    Putusan Nomor 131 PK/TUN/2015.
    Putusan Nomor 131 PK/TUN/2015.bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku di bidang keimigrasian, karena Tergugat IlIntervensi/Termohon Peninjauan Kembali Intervensi bukanWNI.7.2.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-08-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 342 K/TUN/2015
Tanggal 24 Agustus 2015 — MUHARMAN, S.H.vs. BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
29 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 342 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 342 K/TUN/20158.
    Putusan Nomor 342 K/TUN/20154. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat danhak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil serta memulihkan statuskepegawaian Penggugat dengan mengembalikan posisi Penggugat dalamjabatan sebelumnya yaitu Panitera Muda Pidana Pengadilan NegeriKepahiang ;5.
    Putusan Nomor 342 K/TUN/2015aMuharman, SH dimana dalam konsideran Menimbang huruf d dalamkasus:a.
    Putusan Nomor 342 K/TUN/2015Bahwa ketiga permasalahan diatas adalah yang dituduhkan kepadaPenggugat dan bukan permasalahan yang lain yang harusdipertimbangkan oleh Majelis Hakim judex facti seperti dalam bukti T14, T15 dan T11 ;2.
    Putusan Nomor 342 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-05-2010 — Upload : 03-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 K/TUN/2008
Tanggal 27 Mei 2010 — PETRUS KALA’ LEMBANG, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA, MARIA RANTE, dkk.
45 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 143 K/TUN/2008
    Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id dan bukanmerupakan salinan otentik putusan pengadilan.P UTUSA NNomor. 143 K/TUN/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut :PETRUS KALA LEMBANG, Warga Negara Indonesia,beralamat di Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan MakaleTengah, Kelurahan Tarongko, Lingkungan Balaba.
    No. 143 K/TUN/20081. MARIA RANTE, Warga Negara Indonesia,beralamat di Jin. Sermani RT.F/10 Kelurahan BatuaRaya, Kecamatan Panakukkang Kota MakassarMARTHINA RISA, Warga Negara Indonesia, beralamatdi JIn. Monginsidi Baru No. 33 Makassar.3. MARIA LILING, Warga Negara Indonesia, beralamatdi Tello Baru Makassar. Dalam hal ini memberikankuasa kepada1. TIMOTIUS PAMARUA, SH2. ANTONIUS S. SAMMINE, SH3.
    No. 143 K/TUN/20081992, kecuali hanya melakukan pencoretan, seperti telah dikemukakanpada butir2 diatas, sehingga perbuatan Tergugat ini masuk kategoribertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,atau setidaktidaknya dalam berbuat Tergugat tidak cermat sehinggaapa yang dilakukannya itu bertentangan dengan AzasAzas UmumPemerintahan yang Baik (Pasal 53) ayat (2) a dan b UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
    No. 143 K/TUN/2008Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Batupapan atas nama MARIARANTE, dkk berbatasan dengan Jalan Kampung demikian jugabatas sebelan selatan dalam gugatan berbatasan denganpekarangan Martinus Serang sedang dalam Sertifikat Hak MilikNomor 65/ Batupapan atas nama MARIA RANTE, dkk berbatasandengan kebun Indo Sumbung ;3.
    No. 143 K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 25-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 PK/TUN/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — KASMAN ISA vs H. ANDI TOLA IPU
55 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 145 PK/TUN/2013
    PUTUSANNomor 145 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:KASMAN ISA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,beralamat di Jalan H.A. Muh. Arsyad Nomor 131/143, Kota Parepare;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Il Intervensi;melawan:H.
    Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan TurutTermohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 145 PK/TUN/20131.
    Soreang, tanggal 22 April 1985, Gambar Situasi Nomor 50/ 1985,Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 145 PK/TUN/2013Tanggal 19 April 1985, seluas 15.767 m?
    Dan oleh karena itu, maka Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara seharusnya menyatakan diri tidakHalaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 145 PK/TUN/2013berwenang mengadili perkara ini, sebab penyelesaian sengketa hakmerupakan kompetensi absolut dari Hakim Perdata di Pengadilan Negeri.5.
    Imam Soebechi,Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 145 PK/TUN/2013S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan TataUsaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan H. Yulius, S.H., M.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 K/TUN/2015
Tanggal 19 Maret 2015 — Ir. M HERU SUSILO, DKK VS MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 48 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-06-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2014
Tanggal 11 Juni 2014 — AL HAJAR SYAHYAN, SH., MH. vs. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
121 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — BEDLIE als. BEDLIE PARINDURI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, DKK
60 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 44 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 44 K/TUN/2015C.
    Putusan Nomor 44 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 44 K/TUN/2015b.
    Putusan Nomor 44 K/TUN/201523 Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 Jo.
    Putusan Nomor 44 K/TUN/2015