Bahwa alasan yang mendasari PENGGUGAT ingin mengurus dan merawatanak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT jyaitu ituadalah karena tingkah laku TERGUGAT yaitu antara lain sebagai berikut:a)Bahwa TERGUGAT tidak dapat menjamin keselamatan jasmani danrohani anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGATyaitu karena tabiat jelek TERGUGAT Tempramental (Sering marah)dalam mendidik anak.Bahwa TERGUGAT pernah meminum minuman Keras, sehinggaPENGGUGAT takut apabila TERGUGAT akan melakukan hal

Putusan No. 798/ Pdt.G/ 2019/ PA.Ktbmdan orang tua Penggugat datang kembali untuk menjemput anakPenggugat dan Tergugat, tetap tidak diperbolehkan bahkan Tergugatmengatakan apabila ingin mengambil anak Penggugat dan Tergugatharus kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat seperti dulu lagi;Bahwa alasan yang mendasari Penggugat ingin mengurus danmerawat anak Penggugat dan Tergugat karena tingkah laku Tergugatyang tidak baik seperti sifat Tergugat yang temperamental (seringmarah) dalam mendidik anak

Dan untuk kedua kalinya pada bulan Agustus 2018 Penggugatdan orang tua Penggugat datang kembali untuk menjemput anakPenggugat dan Tergugat, tetap tidak diperbolehkan bahkan Tergugatmengatakan apabila ingin mengambil anak Penggugat dan Tergugatharus kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat seperti dulu lagi;Bahwa alasan yang mendasari Penggugat ingin mengurus danmerawat anak Penggugat dan Tergugat karena tingkah laku Tergugatyang tidak baik seperti sifat Tergugat yang temperamental (seringmarah)

Surat Kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 28 Juli 2007cacat yuridis (hukum) karena dalam Surat Kuasa tersebut Penggugattidak menjelaskan/menyebutkan hal yang mendasari diajukannyagugatan wanprestasi terhadap Tergugat . Berikut kutipan Surat KuasaPenggugat yang berbunyi sebagai berikut :Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 2461 K/Pdt/2009KhususUntuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa untuk membela hakhak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa guna mengajukan gugatanterhadap PT.

Dalil Penggugat pada posita butir 12 dan 13 yang menyebutkan bahwakerugian Penggugat didasarkan pada pemutusan hubungan kerjasamadan pemutusan order jelas bertentangan dengan dalil posita Penggugatpada butir 14 dan 16 Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat telahmengalami kerugian akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi Tergugat berdasarkan Notulen Rapat tanggal 24 November 2005 ;13.Ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan Penggugat dalam menguraikanalasanalasan yang mendasari diajukannya Gugatan

sebagaimanadijelaskan pada butir 9, 10 dan 11 Jawaban di atas, tampak dalam halmengenai fakta hukum manakah yang mendasari Gugatan Penggugat,apakah Notulen Rapat tanggal 24 November 2005 atau pemutusanhubungan kerja sama membuktikan bahwa Gugatan Penggugat kabur ;14.Dalam petitum butir 2 dan 4, Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dandihukum untuk membayar ganti rugi, termasuk kerugian akibatpemutusan hubungan kerja sama dan penghentian

No. 2461 K/Pdt/2009bahwa Penggugat telah mengalami kerugian akibat perbuatan ingkarjanji/jwanprestasi Tergugat berdasarkan Notulen Rapat tanggal 24November 2005 :17.Ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan Penggugat dalammenguraikan alasanalasan yang mendasari diajukannya Gugatansebagaimana dijelaskan pada butir 9, 10 dan 11 Jawaban di atas,tarnpak dalam hal mengenai fakta hukum manakah yang mendasariGugatan Penggugat, apakah Notulen Rapat tanggal 24 November2005 atau pemutusan hubungan kerja sama

Dasardasar Penggugat yang menjadi acuan untukmenyatakan Penggugat telah dirugikan sejumlah tersebut di ataskabur atau tidak jelas (onduidelijk) karena Penggugat tidak merincidengan jelas halhal yang mendasari jumlah kerugian Penggugatkepada Tergugat dan Tergugat II, karenanya Gugatan Penggugatditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkarnah Agung Republik IndonesiaNo. 1720 K/Pdt/1986, tanggal 18 Agustus 1988, yaitu :"Setiap tuntutan ganti

., PPAT di Depok (bukti T3); Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil para pihak tersebut MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pokokpermasalahan dalam perkara ini bukan tentang prosedur penerbitan objeksengketa akan tetapi mengenai keabsahan dari Akta Jual Beli tanggal 31 Agustus2005 (bukti T3) yang mendasari peralihan hak milik atas tanah aquo.

No.21/B/2015/PT.TUN.JKTbertentangan dengan peraturan perundangundangan maupun asasasas umumpemerintahan yang baik karena yang berwenang menguji mengenai keabsahanAkta Jual Beli yang mendasari pengalihan hak atas tanah tersebut merupakankewenangan Peradilan Umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri setempat;Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa merupakan suatu keputusantata usaha negara akan tetapi karena pokok permasalahan adalah mengenaisuatu peristiwa perdata maka Pengadilan Tata Usaha Negara

Selanjutnya disebut sebagaiTermohon;Adapun yang alasan yang mendasari Permohonan Pemohon tersebut adalahsebagai berikut :1.Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikahpada tanggal, 11 November 2018 dari Kutipan Buku Akta Nikah Nomor0288/04/XI/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPagaden barat, Kabupaten Subang;2.Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaisuami isteri di Rumah orangtua Termohon di Kampung Garogol,RT.008/RW.004, Desa

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakanterbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yangSah; +22 22222222 2229222 22 ===Menimbang, bahwa dalil dalil yang ,mendasari

karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagaiberikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;)Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian , namun dalildalil yang mendasari

/PA.BdwTahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertaketerangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai 2 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekatdengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama SAKSI dan SAKSI Il,, telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

dada kemudian menikam lagi sebanyak 1 kalikearah perut ;Bahwa setelah menikam saksi, terdakwa langsung pergi meninggalkansaksi yang dalam keadaan berdarah dan merasa pusing lalu saksiditolong oleh teman saksi yang bernama Isto ;Bahwa kemudian saksi langsung melapor kejadian tersebut ke PolresBelu untuk diproses dan anggota Polisi membawa saksi untuk berobatdiRumah Sakit Umum Daerah Atambua dan saksi menginap selama 2minggu dengan membayar biaya rumah Sakit sendiri ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

kemudian menikam lagisebanyak 1 kali kearah perut ; Bahwa setelah menikam korban, terdakwa langsung pergimeninggalkan korban yang dalam keadaan berdarah dan merasa pusinglalu korban ditolong oleh teman korban yang bernama Isto ; Bahwa kemudian korban langsung melapor kejadian tersebut ke PolresBelu untuk diproses dan anggota Polisi membawa korban untuk berobatdiRumah Sakit Umum Daerah Atambua dan korban menginap selama 2minggu dengan membayar biaya rumah Sakit sendiri ; Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

Bahwa posita dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat tidakdijelaskan secara jelas dan tegas apa yang sebenarnya menjadi dasarhukum (rechteliike grond) dan dasar fakta (feitelijke grond) kejadianatau peristiwa yang mendasari gugatan penggugat.Hal ini dapat dilinat dari mulanya Penggugat mempermasalahkanusahanya yang mengalami kerugian sehingga kurang mampu untukmelakukan pembayaran kepada Tergugat sebagaimana disebutkandalam posita Penggugat Nomor 10.Kemudian Penggugat mempermasalahkan upayaupaya

mendiskripsikan dengan jelas dan tegas tindakan apasaja yang telah dilakukan Tergugat dalam melakukan ancama, tekanandan intimidasi.Bahwa berdasarkam uraian diatas, maka Penggugat dalam mengajukangugatannya tidak mempunyai dasar Hukum (rechtelijke grond) samasekali sehingga terkesan dalil Penggugat dalam gugatannya hanya asalasalan saja.Dengan tidak dijelaskan dan ditegaskannya apa yang menjadi dasarHukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta Hukum (feiteliike grond) yangsebenarnya atas peristiwa yang mendasari

Nomor 385 K/MIL /2017peraturan sebagaimana mestinya sehingga terhadap perkara Terdakwatersebut di atas yang tercantum dalam Surat Dakwaan NomorSd/57/IV/2017 tanggal 13 April 2017 sehingga Majelis Hakimmembebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (vrijspraak) dan ataumelepaskan dari segala tuntutan hukum (onts/laag van rechtsvervolging)Keberatan kedua : Bahwa setelah menelaah dan mempelajaripertimbangan Majelis Hakim yang mendasari fakta di persidangan, MajelisHakim pada pokoknya sependapat dengan

perkara pelaku utamanya tidakdiadili tidak dapat diterima, karena untuk memeriksa perkara di pengadilantidak perlu menunggu diajukannya terlebih dahulu pelaku utama dalamperkara itu oleh karenanya menurut pendapat Oditur Militer keteranganpara saksi tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendirisebagaimana dirumuskan dalam Pasal 175 ayat (3) UndangUndangNomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.Keberatan kedelapan : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalammengambil pertimbangannya tidak mendasari

Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militerdiketahul yang termasuk alat bukti yang sah ialah:a. keterangan saksi;b. keterangan ahli;c. keterangan terdakwa;d. surat; dane. petunjuk.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RIHal.9 dari 20 hal.

.: Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakimmenilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi yang hadir dipersidangan telah bersesuaian satu dan yang lain, maka dari itu MajelisHakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat buktiketerangan Saksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RINomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud denganketerangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakanTerdakwa

di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang iaketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.Bahnwa dengan mendasari dasartersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telahdiberikan oleh Terdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinankepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telahdidakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, maka dari ituMajelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alatbukti keterangan Terdakwa.: Bahwa

ketentuan peraturan perundangundanganatau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasukdalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yangdiperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapatberdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatukeadaan yang diminta secara resmi dari padanya;dand. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannyadengan isi alat pembuktian yang lain.: Bahwa dengan mendasari

Bahwa mendasari pada dalil mengenai KEDUDUKAN HUKUMPEMOHON, Pemohon telah menjelaskan bahwa Pemohon adalahHalaman 17 dari 99 Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.JPRPimpinan Cabang Federasi pekerja kimia Energi dan PertambanganSerikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) KabupatenMimika, Provinsi Papua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama8.300 orang pekerja Mogok Kerja di PHK Sepihak PT FreeportIndonesia, Privatisasi, Kontraktor dan Sub Kontraktor KabupatenMimika, Provinsi Papua mengajukan

gugatan aquo;Bahwa mendasari pada KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON adalahselaku Pimpinan Cabang Federasi pekerja kimia Energi danPertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI)Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang bertindak untuk dan atasnama 8.300 orang pekerja Mogok Kerja di PHK Sepihak PT FreeportIndonesia, Privatisasi, Kontraktor dan Sub Kontraktor KabupatenMimika, Provinsi Papua;Bahwa berdasarkan KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON = danKAPASITAS PEMOHON dalam mengajukan permohonannya yangbertindak

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor : 5tahun Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilanpuluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa mendasari pada Permohonan yang diajukan oleh Pemohontelah mendalilkan dalam materi Kewenangan Mengadili bahwaTermohon pada tanggal 16 Desember 2019 telah menerbitkan suratkeputusan dengan nomor : 560/1455/

pada dalil mengenai KEDUDUKAN HUKUMPEMOHON, Pemohon telah menjelaskan bahwa Pemohon adalahPimpinan Cabang Federasi pekerja kimia Energi dan PertambanganSerikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSl) KabupatenMimika, Provinsi Papua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama8.300 orang pekerja Mogok Kerja di PHK Sepihak PT FreeportIndonesia, Privatisasi, Kontraktor dan Sub Kontraktor KabupatenMimika, Provinsi Papua mengajukan gugatan aquo;Bahwa mendasari surat keputusan yang diterbitkan oleh

PERMA nomor 8 tahun 2017;Eksepsi Tentang Pemohon Tidak Memiliki Legal Standing/PersonaStandi In Judicio Untuk Mengajukan Permohonan Dalam Perkara Ini;Bahwa mendasari pada dalil mengenai KEDUDUKAN HUKUMPEMOHON, Pemohon telah menjelaskan bahwa Pemohon adalahPimpinan Cabang Federasi pekerja kimia Energi dan PertambanganSerikat Pekerja Selurun Indonesia (PC FSP KEP SPSI) KabupatenMimika, Provinsi Papua dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaHalaman 31 dari 99 Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.JPR8.300

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakanterbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai orang anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkanoleh Bukti P.2 , identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan nyatatelah terbukti menurut hukum;Menimbang, bahwa dalil dalil yang ,mendasari

karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,,namun dalildalil yang mendasari

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakanterbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai orang anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkanoleh Bukti P.2 , identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan nyatatelah terbukti menurut hukum; Menimbang, bahwa dalil dalil yang ,mendasari

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakanterbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai orang anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkanoleh Bukti P.2, identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan nyatatelah terbukti menurut hukum;Menimbang, bahwa dalil dalil yang ,mendasari

dalam perkara ini Terdakwa meskipun mengajukanbanding, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajarisecara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara ini, berikut turunan resmi Catatan Persidangan Pengadilan Negeri PadangSidempuan nomor : 02/Pid.R/2014/PN.Psp tanggal 29 Agustus 2014, dan buktibukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

Kasad Nomor : Kep/42820/VI/2013tanggal 27 Juni 2013.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur MiliterNomor : Sdak/IV/2013 tanggal 30 April 2013 Terdakwa didakwa melakukantindak pidana : Penganiayaan sebagaimana dimaksud pasal 351 ayat (1)KUHP dan pada persidangan pertama Terdakwa tidak hadir karena Terdakwatidak berada di satuan.Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan bahwatidak ada jaminan lagi bagi Oditur untuk dapat menghadapkan Terdakwadalam persidangan berikutnya, mendasari

Feri apa ini, Telan aja bang, setelah masuk ke tubuhlalu badan Terdakwa terasa fit dan ringan tahan 2 (dua) jammenikmati lagu di diskotik di Jalan Nibung Petisah Medan.Bahwa Pemohon Kasasi mendasari fakta hukum tersebut di atassangat merasa tidak adil dengan penjatuhan pidana tambahan pecat daridinas militer karena apabila dikaji dari fakta hukum tersebut tidak murnipure ada niat dan kesengajaan yang mendorong hati dari Terdakwa untukmengkonsumsi pil ekstasi, namun faktanya adalah karena Sadr.

Nomor 207 K/MIL /201710.Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 02 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi.

Hal ini didasarkan pada Pasal 175 ayat (4)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwaketerangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa iabersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harusdisertai dengan alat bukti yang lain.Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara ini, ternyatadalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asas minimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segi kuantitas maupunkualitasnya dan dari segi

; Betannseten asl SeeeeMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 November 2013 Nomor:889/Pid.B/2013/PN.Makassar maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkansebagai berikut : Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang antaralain mengemukakan sebagai berikut : Bahwa sebelum TerdakwaPembanding menyampaikan keberatan keberatanatas pertimbangan hukum yang mendasari

putusan diatas, makaizinkantah terlebindahutu TerdakwaPembanding menyampaikan bahwa secara yuridis pertimbanganhukum yang mendasari putusan ini adalah tidak menerapkan analisis hukum secaraobjektif, sebab dari pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut tidak didasarkan dengan fakta hukum yang sebenamya, sehingga tidakmemberikan. suatu makna hukum = yang bersesuaian dengan rasakeadiian.Bahwa demikian pula terhadap kesimpulankesimpulan yang dijadikan dasarperimbangan hukum

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuansecara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana.Bahwa oleh karena apa yang diperimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertamadirasakan mengandung suatu kekeliruan, yang pada gilirannya tidak bersesuaiandengan hukum yang berlaku, maka imeilaiui Memori Banding ini, Terdakwa Pembanding, 19 &NW SSa jx al a +sdG None Yak .J ng. diambilaa er" &yimengajukan keberatankeberatan sehubungan dengan periimbanganoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

yang beralamat , yang selanjutnya disebutPemohon ;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, buktibukti,serta keterangan saksiSaksi;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCibinong Nomor 925/Pdt.P/2017/PA.Cbon mengemukakan halhal sebagaiberikut:Dengan ini para pemohon hendak mengajukan penetapan permohonanahli waris Alm Sukaria bin Saleh adapun halhal dan alasanalasanyang mendasari

Peradilan Militer berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengansekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya",berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedangdisidangkan dengan seksama guna memperoleh alat buktiyang sah seperti yang diamanatkan oleh undangundang.Bahwa selanjutnya dengan mendasari

.102/AD/III/2019MenimbangMenimbangMenimbange. petunjuk.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, Kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkandalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakimharus dengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari

paraSaksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu danyang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagipembuktian sesuatu hal atau Sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatuhal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari

keterangan para saksi yang dikuatkan dengan buktiP.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat denganTergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang. sah dan sudahdikaruniai 2 (dua) orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi yang dikuatkan dengan buktiP.2 harus dinyatakan bahwa biodata yang tercantum dalam gugatanPenggugat adalah benar dan perkara ini menjadi kewenanganPengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

orang yang dekat dengankedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalil dalil yang mendasari

tempat tinggal selama kuranglebih 5 bulan, namun penyebabnya bukanlah karena cekcok danbukan pula karena tergugat menderita lemah sahwat atau impotentetapi hanya penggugat tidak pernah memberi kesempatan kepadatergugat untuk melakukan hubungan badan dengan alasanhaid,sakit perut, tidak enak badan dan lain lain, dan tergugat pergihanya untuk memenuhi permintaan orang tuanya untuk menjaga rumahdan juga atas permintaan penggugat sendiri yang ingin istirahatdan menyendiri.Menimbang, bahwa penggugat mendasari

tergugat.Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka telah terbukti dalilbantahan tergugat yang menyatakan tergugat dalam keadaan sehattidak sedang mengidap penyakit impotensi.Menimbang, bahwa pasangan pengantin baru yang serumahselama kurang lebih 1 (satu) minggu dan tidak pernah melakukanhubungan badan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yanglain adalah merupakan peristiwa yang tidak lazim dan sudahbarang tentu ada factor penyebabnya yang sangat urgen dan perludiungkap.Menimbang, bahwa penggugat mendasari