Ditemukan 31975 data
183 — 122
AloeiSaboe No.114, Kelurahan Wongkaditi,Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tertanggal 21 Juli 2009;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIINTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Manado, tanggal O7 Juli 2009, Nomor23/Pen.MH/TUN/2009/PTUN.Mdo, tentang PenunjukanMajelisHakimHakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua MajelisPengadilan
,MHHAKIM ANGGOTA IITTDMUHAMVAD IQBAL M SHMeteraliHERMANPANITERA PENGGANTITTDANDI JAYADI NUR, SH., MHPerincian Biaya Perakar14/G/TUN/2007/P.TUN.Mdo1. Administrasi Rp. 50.000,2. Panggilan Rp. 429.000, Nomor3. Materai Putusan Sela Rp.4. Materai Putusan Akhir Rp.5. Redaksi Putusan Rp.Jumlah494.000. (Empat ratus sembilan puluh empat476.000, 6.000, 3.000, ribu rupiah).
59 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
168 K/TUN/2023
45 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
449 K/TUN/2015
Putusan Nomor 449 K/TUN/2015C.SHM Nomor 346/Sario Utara di atas tanah seluas 1014 m?
Putusan Nomor 449 K/TUN/2015tanggal 12 Maret 1982 Penggugat telah dirugikan kepentingannya, danoleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini;8.
Putusan Nomor 449 K/TUN/2015ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IIdalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:1.
Putusan Nomor 449 K/TUN/2015b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadaptanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara,sesuai contoh Lampiran 8; atauc.
Putusan Nomor 449 K/TUN/2015
63 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 PK/TUN/2013
PUTUSANNomor 128 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.HANANTO SENO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Panasan Baru, RT.01/RW.02, Desa Ngesrep, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali, pekerjaan Wiraswasta,HANAFI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di DesaNgesrep, RT.04/RW.01, Kecamatan Ngemplak, KabupatenBoyolali, pekerjaan Wiraswasta
bertempattinggal di Panasan Baru, RT.01/RW.02, Desa Ngesrep, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali, pekerjaan Karyawan Swasta,IMAM ODIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Panasan Baru, RT.01/RW.02, Desa Ngesrep, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali, Pekerjaan Karyawan Swasta,NAFIS KURNAIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Panasan Baru, RT.01/RW.02, Desa Ngesrep, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali, pekerjaan Wiraswasta,Halaman dari 28 halaman Putusan Nomor 128 PK/TUN
dalam perkara ini kepada Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut1.Bahwa objek sengketa Keputusan Kepala Kantor Perijinan dan Penanaman ModalKabupaten Boyolali Nomor: 503/048/31/2011, tanggal 21 Januari 2011, tentangPemberian Izin Gangguan atas nama Ana Mangisengi untuk dan atas nama PTAeroprima yang beralamat di Jalan Kasuari Nomor 318 Dukuh Panasan Baru, DesaHalaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 128 PK/TUN
Bahwa sebagian orang yang berposisi sebagai Para Penggugat tidak secaranyata, bertempat tinggal dan memiliki kartu tanda penduduk di lokasisebagaimana dinyatakan dalam gugatannya, sehingga Tergugat Il Intervensiyakin tidak semua orang yang berposisi sebagai Penggugat dalam perkara inimengetahui esensi dari gugatannya sendiri, dan sama sekali tidak tahumenahu permasalahan yang disengketakan;Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 128 PK/TUN/20133.
HM.Hary Djatmiko,SH.MS ttd/ Dr.H.Supandi, SH.M.Humttd/ .Yulius.SH.MHHalaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 128 PK/TUN/2013Panitera Pengganti :ttd/ Sumartanto,SH.MHBiayaBiaya :lLMeteratl.........ccceee eee Rp. 6.000,002Redakstl........... ee Rp. 5.000,003.Administrasi ............. 0.000. Rp.2.498.000.00Jumlah = Rp.2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.IL.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADL, SH.)Nip. 220000754
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
446 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 446 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.SORTA CLEMENT BORU MANURUNG., kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sindang Raya No.1 A, Rt. 014, Rw. 003, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota JakartaTimur ;H.
RUL, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempattinggal di Dusun Timur Sabe Kelurahan Pekalongan, Kecamatan Sampang,sekarang Cakung Timur, Jakarta Timur ;Halaman dari 23 halaman Putusan Nomor 446 K/TUN/201411.12.13.14.15.16.17.SITTI JANNAH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta dan IbuRumah Tangga, bertempat tinggal di Ujung Menteng, Kota Jakarta Timur ;M.
, Kecamatan Kenjeran, Surabaya dan di KelurahanCakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur ;DENI SURATIMAN., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di Desa Cipanas, Kecamatan Cipatujah, Tasik Malaya dandi Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur ;ATMALI., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempattinggal di Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur dan Cakung Timur,Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur ;Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 446 K/TUN
;Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 446 K/TUN/2014Sebelah Barat batasnya masih tanah milik HAJI SALAM DANTL. ;Sebelah Utara batasnya masih tanah milik HAJI SALAM DANTL. ;Sebelah Selatan batasnya masih tanah milik HAJI SALAM DANL. ;sejak dibelinya HAJI SALAM DANI Tahun 1974 1975 dari penduduk asli DesaGapura Muka ketika masih persawahan Tahun 1974 1975, yang diurug olehHAJI SALAM DANI menjadi tanah Darat, tetapi sebagian dari luas 13,6 Hektardialihkan kepada PENGGUGATI (Ny.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 446 K/TUN/2014
105 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
02 PK/TUN/2010
No.02 PK/TUN/2010M?
No.02 PK/TUN/20101.515 M?
No.02 PK/TUN/2010Agustus 2008, dan selanjutnya menguatkan putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.79/B/TUN/2006/PT.TUN.
No.02 PK/TUN/20104. Menyatakan sah surat Tergugat Nomor : 630.1193tertanggal 16 Februari 2005 yang menerangkantentang batasbatas Sertifikat Hak Milik No.238/Cihapit, seluas 1.013 M2, atas nama Ny.
No.02 PK/TUN/2010a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP.220000754. Hal.21 dari 20 hal. Put. No.02 PK/TUN/2010
464 — 344 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 PK/TUN/2013
Putusan Nomor 51 PK/TUN/201318.
Putusan Nomor 51 PK/TUN/20131.1.3.2.
Putusan Nomor 51 PK/TUN/20131.2.4.
Putusan Nomor 51 PK/TUN/201310.e.
Putusan Nomor 51 PK/TUN/2013
69 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
268 K/TUN/2010
PUTUS ANNomor 268 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara : KETUT SUDIYASA, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Purnawirawan TNILAD, beralamat di JalanTondano Kompleks Terminal 42 Andalas, Kelurahan Tapa,Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, ProvinsiGorontalo ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;Melawan:WALIKOTA GORONTALO, berkedudukan di JalanJenderal A
Nomor 268 K/TUN/2010mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
Nomor 268 K/TUN/2010material pembuatan keputusan tata usaha negara yang menjadi obyeksengketa ;Penggugat hanya menguraikan dalildalil yang merupakan tindakanfaktual, yang merupakan perbuatan sewenangwenang penguasa(onrechtmatigheid overheidsdaad/OOD), yang bukan merupakan dasargugatan Tata Usaha Negara, sehingga menyebabkan gugatanPenggugat kurang dasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapatditerima ;b.
Nomor 268 K/TUN/2010Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2011 oleh Prof. Dr. H. Anmad Sukardja,S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. ImamSoebechi, S.H., M.H.
Nomor 268 K/TUN/2010
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 K/TUN/2012
Putusan No 105 K/TUN/2012bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat danmasyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraanbangunan gedung;iii.
Putusan No 105 K/TUN/201210IPSTR/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Izin Pendahuluan StrukturMenyeluruh a.n Sekneg RI cq BPGBK qq PT.
Putusan No 105 K/TUN/201212menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal angka 3 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah denganUndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndangNo. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa hal ini sesuai dengan penjelasan R.
Putusan No 105 K/TUN/201214No. 3 Tahun 2009.
Putusan No 105 K/TUN/201216
88 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
518 K/TUN/2015
Putusan Nomor 518 K/TUN/201513.
Putusan Nomor 518 K/TUN/201526.2?
Putusan Nomor 518 K/TUN/201512.
Putusan Nomor 518 K/TUN/2015sebagai tempat berkera bukan untuk kepentingan lain.
Putusan Nomor 518 K/TUN/2015
91 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
11 PK/TUN/2015
Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015c.
Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015jikalau tetap dipaksakan justru akan menjadi president burukbagi Penyelenggaraan Negara yang baik;5.
Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015pengiriman lewat TIKI ke PPK, sehingga tanggapan PPK melampaui daribatas waktu 21 hari kerja.
Putusan Nomor 11 PK/TUN/20152009 tentang perintah penugasan yang diberikan kepada Sdr. EdiPriyanto, S.Pd.
Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: EDI PRIYANTO,S.Pd.
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
544 K/TUN/2013
Putusan Nomor 544 K/TUN/20132. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor :004/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Perubahan JenisHukuman Disiplin dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNSmenjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendirisebagai PNS atas nama Masudah NIP. 19730720 199303 2 003;3.
Putusan Nomor 544 K/TUN/2013sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diripada masa yang akan datang.5.
Putusan Nomor 544 K/TUN/20137.
Putusan Nomor 544 K/TUN/2013Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014 oleh Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Dr. H. M Hary Djatmiko, SH.MS dan H. Yulius, SH.MH.
Putusan Nomor 544 K/TUN/2013
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
220 K/TUN/2010
No.220 K/TUN/2010Bahwa menurut Penggugat Keputusan Tergugat Nomor800/194/BK.V/2008 tanggal 10 November 2008 juga bertentangan dengan asaskepatutan.
No.220 K/TUN/2010Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Pada Dinas Kehutanan KabupatenKotawaringin Barat ;5.
No.220 K/TUN/20108.
No.220 K/TUN/2010bertentangan dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik". Bahwa daripertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara.
No.220 K/TUN/2010Biayabiaya : PaniteraPengganti :1. Meterai........... Rp. 6.000,2. RedaksS.l........... Rp. 5.000, ttd./ Fitriamina, SH.,MH.3. Administrasi kasasi Rp. 489.000.Jumlah : Rp. 500.000.,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,( ASHADI, SH. )NIP. : 220000754 Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.220 K/TUN/2010
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
353 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 353 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERAUTARA, Berkedudukan di Jl.Sisingamangaraja No.1 KelurahanPasar Baru, Kecamatan Medan Kota,Kota Medan,Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 Halomoan Sianipar, SH.,2 Bluher Sitorus, SH.,3 Alfarius Polintino, SH., (Advokat Magang) ;Masingmasing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
30 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
384 K/TUN/2008
30 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 45 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.2.RAMLAH EMMY PANGEMANAN, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JalanWorang By Pass, Lingkungan II Airmadidi Atas KecamatanAirmadidi, Kabupaten Minahasa Utara,Selanjutnya memberi kuasa kepada:Joppy Johan Anapu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSwasta, beralamat di Kelurahan
66 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 K/TUN/2015
;Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 70 K/TUN/20158.
;Bahwa selanjutnya atas tanah tersebut telah diterbitkan Keputusan TUN olehBupati Buru, Surat Keputusan Bupati BURU Nomor : 653/129 Tahun 2013,tanggal 13 Maret 2013 Tentang Penetapan Lokasi PembangunanPerumahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Buru, Surat KeputusanBupati BURU Nomor : 845/153.a Tahun 2013, tanggal O02 April 2013Tentang Penunjukan Sekretaris Dewan Pengurus Pengelola administrasiPelaksanaan Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil DaerahKabupaten Buru dan Keputusan TUN tentang
izin membangun, (IMB)Tentang Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Kabupaten Buru danKeputusan TUN lainnya yang semuanya tetap berlaku dan atau tidakdipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, ;Bahwa oleh karena itu dari penjelasan tersebut di atas maka Para Tergugatll Intervensi menolak adanya Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN.
Karena letak objek sengketa bersebelahan dengan sertifikat yangdidalilkan Penggugat, dengan demikian Gugatan Penggugat tidak memenuhiHalaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 70 K/TUN/2015Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo UndangUndang Nomor9 Tahun 2004, Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
Supandi, S.H., M.Hum.Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 70 K/TUN/2015Panitera Penggantittd./Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.Hum.Biayabiaya1. Meterai ................... Rp 6.000,002. Redaksi .................. Rp 5.000,003. Administrasi .........0. Rp489.000,00Jumlah ............... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI,S.H.NIP. 220000754Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 70 K/TUN/2015
36 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 K/TUN/2018
PUTUSANNomor 39 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ROHAJATI TAMPUBOLON, S.T., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Sasak Djikin, Nomor 5,RT/RW 01/05 Pondok Melati, Kota Bekasi, pekerjaanKaryawan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil Rony DifriscoParulian, S.T., kKewarganegaraan Indonesia, KonsultanFreelance, beralamat di Kota Bekasi, berdasarkan
Putusan Nomor 39 K/TUN/20183. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Pra Sidang tanggal31 Juli 2012, dengan Nomor Registrasi 047/REG/BPSKDKI/VI/2012,tertanggal 15 Juni 2012, perinal Gugatan Tagihan Kartu Indosat:4.
Putusan Nomor 39 K/TUN/2018Tanggal 23 April 2013;Mengadili Sendiri:Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi (d.h. Penggugat danPembanding) untuk seluruhnya;5. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Berita Acara Pra Sidang tanggal 31Juli 2012 dengan Nomor Registrasi: 047/REG/BPSKDKI/VI/2012tertanggal 15 Juni 2012, perinal Gugatan Tagihan Kartu Indosat:6. Mewajibkan Termohon (d.h.
Putusan Nomor 39 K/TUN/2018hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut, dan Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadirioleh para pihak.Anggota Majelis:tid.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H.S.H.,C.N.ttd.Is Sudaryono, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi kasasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanKetua Majelis,ttd.Dr. H.
Putusan Nomor 39 K/TUN/2018NIP. 19540924 198403 1 001Halaman 6 dari 5 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2018
63 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
09 PK/TUN/2015
Putusan Nomor 09 PK/TUN/2015Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1.
39 PK/TUN/2002 tanggal 17Halaman 5 dari 33 halaman.
Putusan Nomor 09 PK/TUN/20159.
Putusan Nomor 09 PK/TUN/20153.
Putusan Nomor 09 PK/TUN/2015Bali sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap;Bahwa Keputusan tersebut di atas, diterbitkan berdasarkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 25/G/PTUN/Dps tanggal29 April 1999 jis Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 82/B/TUN/1999/PT.TUN.SBY tanggal 4 Agustus 1999, PutusanMahkamah Agung RI Nomor 370 K/TUN/1999 tanggal 12 Oktober 2001 danPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 39/PK/TUN/2002 tanggal 17 Maret2004