Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 02-01-2019 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 27-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/TUN/2019
Tanggal 14 Februari 2019 — PERKUMPULAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
3950 — 2812 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 27 K/TUN/2019
    PUTUSANNomor 27 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PERKUMPULAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI),beralamat di Gedung Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia,Crown Palace, Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 231,Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ir. H.
    Putusan Nomor 27 K/TUN/2019Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan:1.2.Mengabulkan permohonan penundaan objek sengketa;Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan
    Putusan Nomor 27 K/TUN/2019Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartaberpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut; Eksepsi terhadap kedudukan hukum (Legal Standing) Penggugat; Tentang Asas Praduga Rechmatig; Hanya subjek hukum yang berhak mengajukan gugatan;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak olen Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 211/G/2017
    Putusan Nomor 27 K/TUN/2019Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan IsSudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,HakimHakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiriHakimHakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.,Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd. ttd.Is Sudaryono, S.H., M.H. Dr. H.
    Putusan Nomor 27 K/TUN/2019atas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 8 dari 8 Halaman. Putusan Nomor 27 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 05-11-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 471 K/TUN/2015
Tanggal 5 Nopember 2015 — BUPATI MINAHASA SELATAN VS Ir. JOHNY FREDDY SENDUK
62 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 471 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 471 K/TUN/201521/SKK/BMS/VI2014, tanggal 25 Juni 2014;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;melawan:Ir.
    Putusan Nomor 471 K/TUN/20152.4. PJ. Kasub Dinas Prasarana pada Dinas Pemukiman dan PrasaranaKabupaten Minahasa (eselon Illa), berdasarkan Surat KeputusanBupati Minahasa Nomor 821.2/08/SK/05 tanggal 22 Mei 2002;2.5. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PU Kabupaten MinahasaSelatan (eselon Illa), berdasarkan Surat Keputusan Pnj. BupatiMinahasa Selatan Nomor 155 tahun 2004 tanggal 28 Mei 2004;2.6.
    Putusan Nomor 471 K/TUN/2015Daerah Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II di LingkunganPemerintah kabupaten/Kota;21.
    Putusan Nomor 471 K/TUN/2015Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkanoleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor821/158/BKDD/III/2014, tanggal 18 Maret 2014 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon Il diLingkungan Kabupaten Minahasa Selatan, atas nama Ir. John Senduk;3.
    Putusan Nomor 471 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-04-2010 — Putus : 11-05-2010 — Upload : 30-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 K/TUN/2010
Tanggal 11 Mei 2010 — ERWINANTO,.dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
118 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 115 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR, DK vs. Ir. WILFRED PANJAITAN, DKK
125 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 97 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 97 PK/TUN/2015luas 3.726 m?, atas nama Drs.
    Putusan Nomor 97 PK/TUN/2015Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tentang hak milik yaitu tentangkepemilikan bidang tanah seluas 3.726 m?
    Putusan Nomor 97 PK/TUN/2015 Bahwa dasar kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali atastanah seluas 3.726 m?
    Putusan Nomor 97 PK/TUN/20152.2.
    Putusan Nomor 97 PK/TUN/2015H. Ashadi, S.H.NIP 19540827 198303 1 002
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. KALTIM JAYA MINERAL vs. BUPATI PENAJAM PASER UTARA, DK
122 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 132 PK/TUN/2016
    Sentika Mitra Persadasebagai Tergugat Il/Intervensi dalam Perkara Tata Usaha NegaraNomor 21/G/TUN/2012/PTUN.SMD (Perkara Nomor 21 /G /TUN /2012/PTUN.SMD") mengajukan salinan (fotokopi) Objek sengketa dalamHalaman 7 dari 71 halaman. Putusan Nomor 132 PK/TUN/2016Perkara Nomor 21/G/TUN/2012/PTUN.SMD sebagai bukti yangdiajukannya.
    Sentika Mitra Persada yang diterbitkan olehTergugat ;Bahwa di dalam perkara TUN Nomor 21/G/TUN/2012/ PTUN.SMDtersebut Penggugat juga berkedudukan sebagai Penggugat,sedangkan Tergugat juga berkedudukan sebagai Tergugat, sedangkanPT.
    Putusan Nomor 132 PK/TUN/20165.2.
    Putusan Nomor 132 PK/TUN/201624.25.kasasinya.
    Putusan Nomor 132 PK/TUN/201633.34.35.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-11-2010 — Upload : 11-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Putusan Mahkamah Agung 117 PK/TUN/2010 Tahun 2010
Tanggal 1 Nopember 2010 — BUPATI HALMAHERA TENGAH, ; PT. MINERINA BHAKTI,
89 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Mahkamah Agung 117 PK/TUN/2010 Tahun 2010
    No. 117 PK/TUN/201011.12.13.14.15.
    No. 117 PK/TUN/2010Il Kepada Termohon ;b. Bahwa dengan berdasarkan Surat Bukti Baru/Novum tertanda PK1 danPK2 tersebut di atas, secara fakta hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasiyang telah memutuskan pada tanggal 22 Maret 2010 dalam Reg. PerkaraNomor : 27 K/TUN/2010, telah nyata keliru dan khilaf serta tersesatdalam memberikan pertimbangan hukum putusannya sehingga sangatmerugikan Pemohon ;c.
    No. 117 PK/TUN/2010m.
    No. 117 PK/TUN/20105.6.hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah keliru dan khilaf dalammenerapkan hukum ;f.
    No. 117 PK/TUN/2010Hal. 35 dari 35 Hal. Put. No. 117 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 PK/TUN/2010
Tanggal 5 Januari 2011 — SUGIHARTHO vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT, dkk
36 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 136 PK/TUN/2010
    No.136 PK/TUN/2010Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI.
    No.136 PK/TUN/20103. Bahwa oleh karena tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat/Terbanding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayadidasarkan atas keterangan saksisaksi yang diajukan oleh Tergugat IlIntervenien yaitu masingmasing H. Halil (Almarhum), Hj. Selemah danAtika Jamal (halaman 41 & 42 Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya No.99/B/TUN/2008/PT. PTUN.
    No.136 PK/TUN/20109.
    Bahwa di dalam Putusan Makamah Agung RI No.169K/TUN/2009 tanggal 8September 2009 dinyatakan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasidinyatakan ditolak, hal ini bertentangan dengan Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya No.99/B/TUN/2008/PT.TUN.SBY tanggal 11Desember 2008 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.Putusan Makamah Agung RI No.169K/TUN/2009 tanggal 8 September 2009seharusnya sama dengan Putusan Pengadilan Tinggi SurabayaNo.99/B/TUN/2008/PT.TUN.SBY tanggal 11 Desember
    No.136 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/TUN/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs.NATIGOR PANGAPUL, SE.
96 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 106 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2014Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat telahmengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan MahkamahAgung Nomor 446 K/TUN/2013, Tanggal 30 Desember 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang TermohonPeninjauan Kembali
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/20145.
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2014yang kemudian diubah jenis hukumannya oleh Surat KeputusanTergugat Nomor 029/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012, untuk ituPenggugat mohon kepada Yth.
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/20144)Dengan demikian apabila dihitung dari sejak BAPEK menerima suratpemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor W.2TUN.2454/HK.06/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yaitu padatanggal 13 Juni 2013 sampai dengan dinyatakan permohonan kasasisecara tertulis tanggal 26 Juni 2013 ternyata pas 14 hari, dengandemikian tidak melampui tenggang wakiu 14 hari sebagaimanapertimbangan hukum Majelis Kasasi Mahkamah Agung RI dalamputusannya Nomor 446 K/TUN/2013 tanggal
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-09-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364 K/TUN/2019
Tanggal 26 September 2019 — ANISAH MUNTHE vs. BUPATI PAKPAK BHARAT
40 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 364 K/TUN/2019
    PUTUSANNomor 364 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ANISAH MUNTHE, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Raya Kelurahan Besar, Kecamatan MedanLabuhan, Kota Medan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Andilo Sinaga, S.H.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2019Dalam Penundaan;1.Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanBupati Pakpak Bharat Nomor 188.45/12.15/132/24/2018 tertanggal 9April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2019Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Rusman Solin yang dimohonkanPemohon Kasasi, dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;2. Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugatuntuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Pakpak BharatNomor 188.45/12.15/132/24/2018 tertanggal 9 April 2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri SipilAtas Nama Ir.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2019UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturanperundangundangan lain yang terkait;MENGADILI:1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ANISAH MUNTHE;2.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2019Panitera Pengganti,ttd.Michael Renaldy Zein, S.H.,M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-10-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114/B/PK/PJK/2010
Tanggal 26 Oktober 2011 — PT ORACLE INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 647 K/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
124 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 647 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 647 K/TUN/201510.11,12.13.14.15.DR.
    Putusan Nomor 647 K/TUN/20154.
    Putusan Nomor 647 K/TUN/2015Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
    Putusan Nomor 647 K/TUN/2015e.
    Putusan Nomor 647 K/TUN/2015Halaman 26 dari 25 halaman. Putusan Nomor 647 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-03-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 K/TUN/2011
Tanggal 31 Maret 2011 — PT. PUSPITA ALAM KURNIA (PT. PAK), dkk vs BUPATI BARITO TIMUR,
39 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 80 K/TUN/2011
    No. 80 K/TUN/201 17. MURJANI, S.H. ;8. ARIE LESTARIO, S.H. ;9. BERNARDINUS DONI, S.H. ;10.BAYU ANGGORO, S.H. ;11.DEDY WAHYUDI, S.H. ;12.SYAPRUDIN, S.Kom, S.H.
    No. 80 K/TUN/201 1dan telekomunikasi dan PT. Sari Borneo Yufanda adalah suatuperusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan antara lain :penyelenggaraan proyek jalan ;Bahwa Penggugat dan PT.
    No. 80 K/TUN/201 1Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 setelah dikurangi biayaoperasional disetorkan 30% Netto ke Rekening Kas Daerah ;c. Dalam BAB Ill, Pasal 3 ayat (1), dinyatakan mengenai perincian tarifangkutan melewati jalan dan landing site eks Pertamina ;d.
    No. 80 K/TUN/201 1Barito Timur dan menghentikan sementara sampai batas waktu yangtidak ditentukan dan tidak melakukan aktivitas di Jalan Eks.
    No. 80 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-08-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/TUN/2014
Tanggal 12 Agustus 2014 — WALIKOTA BINJAI vs Drs. RUSLIANTO, M.P.d
67 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 281 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 281 K/TUN/2014V. Tentang Alasan Gugatan;1. Bahwa Para Penggugat masingmasing:Drs.
    Putusan Nomor 281 K/TUN/2014dan telah kehilangan tunjangan profesi dan fungsional yangsetidaknya sangat berpengaruh kepada kehidupan rumah tanggaPenggugat dan Penggugat II yaitu antara lain:Tunjangan Profesi/Sertifikasi yang diterima Penggugat (jin casuDrs. Ruslianto, M.Pd.) dan Penggugat Il (in casu Supriadi, S.Pd.)dalam jabatan fungsional sebagai guru yang biasanya diperolehsebesar:Drs. Ruslianto, M.Pd.
    Putusan Nomor 281 K/TUN/2014Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;8.
    Putusan Nomor 281 K/TUN/20143.
    Putusan Nomor 281 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-08-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 245 K/TUN/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — PEMERINTAH KOTA BOGOR VS LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN BOGOR RAYA
73 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 245 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 245 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PEMERINTAH KOTA BOGOR, tempat kedudukan di Jalan Ir. H.Juanda Nomor 10 Bogor 16121;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. TOTO M. ULUM, S.H., M.M.;IWAN HERNAWAN, S.H., M.H.;RONI ISMAIL, S.H.;Drs. PRIA GUNANDI;ARA WIRASWARA, S.E.;DICKY K. WARDHANA, S.Sos.
    Putusan Nomor 245 K/TUN/20141.Bahwa Putusan Komisi Informasi diterima Pemohon Keberatan tanggal22 November 2013, dengan amar putusan sebagai berikut:6.16.26.36.46.5Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;Menyatakan bahwa dokumen resmi hasil kerja Panitia Seleksi(Ponsel) Direksi PDAM Tirta Pakuan merupakan informasi publikyang terbuka namun berpotensi mengandung materi yangdikecualikan menyangkut hasilhasil evaluasi sehubungan kapabilitas,intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.Menyatakan
    Putusan Nomor 245 K/TUN/2014akademik, profesi dan atau vokasi yang terbukti palsu danpenyelenggaraan Negara yang melakukan tindakan kolusi berupapemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum dalam prosesseleksi Direksi PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, atas nama PelaporSugeng Teguh Santoso;b.
    Putusan Nomor 245 K/TUN/2014Bogor Raya (Termohon Kasasi) bukan sebagai badan hukumperkumpulan karena belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia dan oleh karena itu Termohon Kasasi tidakmempunyai legal standing untuk memohon informasi publik kepadaPemohon Kasasi;8.
    Putusan Nomor 245 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-05-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 K/TUN/2011
Tanggal 9 Mei 2011 — PENJABAT BUPATI KONAWE UTARA, vs PT. DUTA INTI PERKASA MINERAL,
128 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 129 K/TUN/2011
    No. 129 K/TUN/201 1Sulaiman. P. Msi) sebagai Tergugat, dan PT.
    No. 129 K/TUN/2011Kecamatan Molawe seluas 2.000 Ha, berdasarkan PutusanKasasi Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 284 K/TUN/2009tertanggal 16 Desember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar No. 10/B.TUN/2009/PT.TUN.MKStanggal 3 Maret 2009 jo.
    No. 129 K/TUN/2011Selain itu. tuduhan Penggugat bahwa tindakan Tergugatmenerbitkan SK No. 04/2010, SK No. 05/2010 dan SK No.06/2010 tanggal 11 Januari 2010 dianggap tidak patuh padaputusan MA RI No. 284 K/TUN/2009 adalah salah besar.
    No. 129 K/TUN/201116 Desember 2009. Untuk itulah, putusan kasasiMahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2009 tidakdapat dijadikan alasan mendesak, hingga sidang harusdilakukan dengan acara cepat ;3.5.3. Penetapan Eksekusi No. 01/PEN.EKS/IV/2010/PTUN.KDI tanggal 22 Februari 2010 cacat hukum,oleh karena didasarkan pertimbangan suratpermohonan pelaksanaan Eksekusi Putusan KasasiMahkamah Agung RI No. 284 K/TUN/2009 dari KuasaHukum PT.
    No. 129 K/TUN/2011Hal. 56 dari 55 hal. Put. No. 129 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-03-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 K/TUN/2020
Tanggal 10 Maret 2020 — DR. AKHMAD SYARIFUDDIN, S.E., M.S., DK vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PALOPO, DKK
148 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 83 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 83 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.DR. AKHMAD SYARIFUDDIN, S.E., M.S.,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanAkhmad Razak Nomor 11, Kelurahan Binturu, KecamatanWara Selatan, Kota Palopo, pekerjaan Mantan WakilWalikota Palopo;BUDI SADA, S.IP., M.M., kKewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan KH. M.
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2020Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, pekerjaanWalikota Palopo;2. IR. H. RAHMAT MASRI BANDASO, M.SI,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanBanawa Nomor 1, RI/RW. 002/003, KelurahanBinturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo,pekerjaan Wakil Walikota Palopo;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Irham Amin, S.H.
    Putusan Nomor 83 K/TUN/20203. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut "Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Kota Palopo Nomor 146 /PL.03.7KPT//373/KPUKot/VIII/2018 tentang "Penetapan Pasangan Calon Terpilin Walikota danWakil Walikota Palopo Tahun 2018" tertanggal 12 Agustus 2018tersebut;4.
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2020memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar tersebut pada tanggal 13 Agustus 2019;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, olehkarena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 13 Agustus
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2020Panitera Pengganti,ttd.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Ro 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 30-09-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 437 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — TAN A HUAT HARTONO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DK
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 437 K/TUN/2015
    Rosela IV Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Abun Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Rudi alias Akiong Sebelah barat berbatasan dengan > tanah Budi.Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 437 K/TUN/2015berdasarkan Surat Pemindahan dan Pengoperan Hak tertanggal20 November 2008 antara Amir sebagai Penjual dan Tan AHuat/Hartono sebagai Pembeli;2.
    00000.......ccceeeeeeeeeeeeeeeeees dst.Bahwa untuk menguji kebenaran dalil Penggugat tersebut diatas, sertasiapa pemilik bidang tanah Aquo, karena di atas bidang tanah aquo telahterbit sertipikat Hak Pakai No.618/Jelambar semula atas nama NyonyaLinda Gunawan (Mie Sian), Gambar Situasi No.1/1/1983 tanggalHalaman 6 dari 24 Putusan Nomor 437 K/TUN/20153 Januuari 1983 seluas 304 M?
    Bukti Identitas Pemohon;Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 437 K/TUN/2015e. Pernyataan dari Pemohon bahwa dengan perolehan Hak Milik yangdimohon pendaftarannya itu yang bersangkutan akan mempunyaihak milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima)bidang yang seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 5.000 (limaribu) m2 dengan menggunakan contoh sebagaimana lampiran Ilkeputusan ini;.
    Effendi sejak tahun19822001 berdasarkan bukti P9 dan kemudian dikuasai oleh Amirsejak tahun 20012008 berdasarkan bukti P8 dan selanjutnyadikuasai oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sejak tahun2008 sampai dengan saat ini)Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 437 K/TUN/2015C.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754 Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 437 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 05-11-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 485 K/TUN/2015
Tanggal 5 Nopember 2015 — MAANG bin SAMBLONG, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 485 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 485 K/TUN/20154. JAKPAR, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Landreformdan Konsolidasi Tanah;5. UPI SURASTI, S.H., jabatan Staf Sub Seksi PerkaraPertanahan;6. LISKIMAN, S.H., jabatan Staf Sub Seksi PerkaraPertanahan;7.
    Putusan Nomor 485 K/TUN/2015Nomor 9/Desa Waru GS.501.a tanggal 12 Juli 1973 seluas 14.990 m?
    Putusan Nomor 485 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 485 K/TUN/2015Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa SertipikatPengganti Hak Milik Nomor 9/Desa Waru tanggal 3 Juli 2012, SuratUkur tanggal 1 Juni 2012 Nomor 66/Waru/2006 dengan luas tanah14.945 m?
    Putusan Nomor 485 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 317 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — RONALD LESLY vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
75 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 317 K/TUN/2014
    Bahwa, sesuai dengan kaidah hukum Putusan Perkara Nomor 5K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor 41K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor 270Halaman 2 dari 26 halaman.
    Putusan Nomor 317 K/TUN/2014D.
    Putusan Nomor 317 K/TUN/2014DALAM POKOK PERKARA:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; 2.
    Putusan Nomor 317 K/TUN/2014Kecamatan Banyuasin , Kab. Musi Banyuasin, sekarang dikenalterletak di Kel.
    Putusan Nomor 317 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 14-08-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255 K/TUN/2014
Tanggal 14 Agustus 2014 —
89 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 255 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 255 K/TUN/20141. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 255 K/TUN/20143. Bahwa gugatan tidak jelas (obscuur libe/) dan salah subjek dan objek;1.
    Putusan Nomor 255 K/TUN/2014tidak jelasnya masingmasing kepentingan hukum Penggugat sehinggagugatan ini error in persona dan atau exceptio plurium litis consortiummembuatnya kabur (obscuur libel), tidak jelas dan atau lemah untuk itu tidakdapat diterima dan atau ditolak.
    Putusan Nomor 255 K/TUN/2014Para Penggugat, kemudian dilampirkan ke dalam SuratUkur/Gambar Situasi No.922/1991 (bukti 1/1);4.
    Putusan Nomor 255 K/TUN/2014