Ditemukan 31975 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 28-10-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 29/G/2009/PTUN.Mdo
Tanggal 28 Oktober 2009 — Penggugat: RAPIA SALEH Melawan Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO Tergugat II Intervensi: H. DAHLAN MUDA
183122
  • AloeiSaboe No.114, Kelurahan Wongkaditi,Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tertanggal 21 Juli 2009;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIINTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Manado, tanggal O7 Juli 2009, Nomor23/Pen.MH/TUN/2009/PTUN.Mdo, tentang PenunjukanMajelisHakimHakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua MajelisPengadilan
    ,MHHAKIM ANGGOTA IITTDMUHAMVAD IQBAL M SHMeteraliHERMANPANITERA PENGGANTITTDANDI JAYADI NUR, SH., MHPerincian Biaya Perakar14/G/TUN/2007/P.TUN.Mdo1. Administrasi Rp. 50.000,2. Panggilan Rp. 429.000, Nomor3. Materai Putusan Sela Rp.4. Materai Putusan Akhir Rp.5. Redaksi Putusan Rp.Jumlah494.000. (Empat ratus sembilan puluh empat476.000, 6.000, 3.000, ribu rupiah).
Putus : 21-06-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 K/TUN/2023
Tanggal 21 Juni 2023 — H. EDWARD MANURUNG vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BALANGAN
5932 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 168 K/TUN/2023
Putus : 29-10-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 K/TUN/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO, DK VS THERESIA TITILIANY UISAN
4531 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 449 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 449 K/TUN/2015C.SHM Nomor 346/Sario Utara di atas tanah seluas 1014 m?
    Putusan Nomor 449 K/TUN/2015tanggal 12 Maret 1982 Penggugat telah dirugikan kepentingannya, danoleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini;8.
    Putusan Nomor 449 K/TUN/2015ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IIdalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:1.
    Putusan Nomor 449 K/TUN/2015b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadaptanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara,sesuai contoh Lampiran 8; atauc.
    Putusan Nomor 449 K/TUN/2015
Putus : 13-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/TUN/2013
Tanggal 13 Februari 2014 — HANANTO SENO, DKK VS I. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOYOLALI
6362 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 128 PK/TUN/2013
    PUTUSANNomor 128 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.HANANTO SENO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Panasan Baru, RT.01/RW.02, Desa Ngesrep, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali, pekerjaan Wiraswasta,HANAFI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di DesaNgesrep, RT.04/RW.01, Kecamatan Ngemplak, KabupatenBoyolali, pekerjaan Wiraswasta
    bertempattinggal di Panasan Baru, RT.01/RW.02, Desa Ngesrep, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali, pekerjaan Karyawan Swasta,IMAM ODIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Panasan Baru, RT.01/RW.02, Desa Ngesrep, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali, Pekerjaan Karyawan Swasta,NAFIS KURNAIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Panasan Baru, RT.01/RW.02, Desa Ngesrep, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali, pekerjaan Wiraswasta,Halaman dari 28 halaman Putusan Nomor 128 PK/TUN
    dalam perkara ini kepada Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut1.Bahwa objek sengketa Keputusan Kepala Kantor Perijinan dan Penanaman ModalKabupaten Boyolali Nomor: 503/048/31/2011, tanggal 21 Januari 2011, tentangPemberian Izin Gangguan atas nama Ana Mangisengi untuk dan atas nama PTAeroprima yang beralamat di Jalan Kasuari Nomor 318 Dukuh Panasan Baru, DesaHalaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 128 PK/TUN
    Bahwa sebagian orang yang berposisi sebagai Para Penggugat tidak secaranyata, bertempat tinggal dan memiliki kartu tanda penduduk di lokasisebagaimana dinyatakan dalam gugatannya, sehingga Tergugat Il Intervensiyakin tidak semua orang yang berposisi sebagai Penggugat dalam perkara inimengetahui esensi dari gugatannya sendiri, dan sama sekali tidak tahumenahu permasalahan yang disengketakan;Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 128 PK/TUN/20133.
    HM.Hary Djatmiko,SH.MS ttd/ Dr.H.Supandi, SH.M.Humttd/ .Yulius.SH.MHHalaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 128 PK/TUN/2013Panitera Pengganti :ttd/ Sumartanto,SH.MHBiayaBiaya :lLMeteratl.........ccceee eee Rp. 6.000,002Redakstl........... ee Rp. 5.000,003.Administrasi ............. 0.000. Rp.2.498.000.00Jumlah = Rp.2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.IL.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADL, SH.)Nip. 220000754
Putus : 03-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446 K/TUN/2014
Tanggal 3 Desember 2014 — SORTA CLEMENT BORU MANURUNG, DKK vs. WALIKOTA KOTA JAKARTA TIMUR, DKK
4321 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 446 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 446 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.SORTA CLEMENT BORU MANURUNG., kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sindang Raya No.1 A, Rt. 014, Rw. 003, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota JakartaTimur ;H.
    RUL, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempattinggal di Dusun Timur Sabe Kelurahan Pekalongan, Kecamatan Sampang,sekarang Cakung Timur, Jakarta Timur ;Halaman dari 23 halaman Putusan Nomor 446 K/TUN/201411.12.13.14.15.16.17.SITTI JANNAH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta dan IbuRumah Tangga, bertempat tinggal di Ujung Menteng, Kota Jakarta Timur ;M.
    , Kecamatan Kenjeran, Surabaya dan di KelurahanCakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur ;DENI SURATIMAN., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di Desa Cipanas, Kecamatan Cipatujah, Tasik Malaya dandi Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur ;ATMALI., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempattinggal di Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur dan Cakung Timur,Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur ;Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 446 K/TUN
    ;Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 446 K/TUN/2014Sebelah Barat batasnya masih tanah milik HAJI SALAM DANTL. ;Sebelah Utara batasnya masih tanah milik HAJI SALAM DANTL. ;Sebelah Selatan batasnya masih tanah milik HAJI SALAM DANL. ;sejak dibelinya HAJI SALAM DANI Tahun 1974 1975 dari penduduk asli DesaGapura Muka ketika masih persawahan Tahun 1974 1975, yang diurug olehHAJI SALAM DANI menjadi tanah Darat, tetapi sebagian dari luas 13,6 Hektardialihkan kepada PENGGUGATI (Ny.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 446 K/TUN/2014
Putus : 29-09-2011 — Upload : 30-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02 PK/TUN/2010
Tanggal 29 September 2011 —
10591 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 02 PK/TUN/2010
    No.02 PK/TUN/2010M?
    No.02 PK/TUN/20101.515 M?
    No.02 PK/TUN/2010Agustus 2008, dan selanjutnya menguatkan putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.79/B/TUN/2006/PT.TUN.
    No.02 PK/TUN/20104. Menyatakan sah surat Tergugat Nomor : 630.1193tertanggal 16 Februari 2005 yang menerangkantentang batasbatas Sertifikat Hak Milik No.238/Cihapit, seluas 1.013 M2, atas nama Ny.
    No.02 PK/TUN/2010a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP.220000754. Hal.21 dari 20 hal. Put. No.02 PK/TUN/2010
Putus : 25-06-2013 — Upload : 11-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 PK/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — SURYA HASAN, SH vs. MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS, DK
464344 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 51 PK/TUN/2013
    Putusan Nomor 51 PK/TUN/201318.
    Putusan Nomor 51 PK/TUN/20131.1.3.2.
    Putusan Nomor 51 PK/TUN/20131.2.4.
    Putusan Nomor 51 PK/TUN/201310.e.
    Putusan Nomor 51 PK/TUN/2013
Putus : 02-03-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 K/TUN/2010
Tanggal 2 Maret 2011 — I KETUT SUDIYASA, ; WALIKOTA GORONTALO
6941 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 268 K/TUN/2010
    PUTUS ANNomor 268 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara : KETUT SUDIYASA, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Purnawirawan TNILAD, beralamat di JalanTondano Kompleks Terminal 42 Andalas, Kelurahan Tapa,Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, ProvinsiGorontalo ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;Melawan:WALIKOTA GORONTALO, berkedudukan di JalanJenderal A
    Nomor 268 K/TUN/2010mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
    Nomor 268 K/TUN/2010material pembuatan keputusan tata usaha negara yang menjadi obyeksengketa ;Penggugat hanya menguraikan dalildalil yang merupakan tindakanfaktual, yang merupakan perbuatan sewenangwenang penguasa(onrechtmatigheid overheidsdaad/OOD), yang bukan merupakan dasargugatan Tata Usaha Negara, sehingga menyebabkan gugatanPenggugat kurang dasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapatditerima ;b.
    Nomor 268 K/TUN/2010Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2011 oleh Prof. Dr. H. Anmad Sukardja,S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. ImamSoebechi, S.H., M.H.
    Nomor 268 K/TUN/2010
Putus : 19-07-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137/B/PK/PJK/2011
Tanggal 19 Juli 2012 —
2212 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-08-2012 — Upload : 28-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 K/TUN/2012
Tanggal 8 Agustus 2012 — KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ; PT. ARIOBIMO LAGUNA PERKASA,
5339 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 105 K/TUN/2012
    Putusan No 105 K/TUN/2012bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat danmasyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraanbangunan gedung;iii.
    Putusan No 105 K/TUN/201210IPSTR/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Izin Pendahuluan StrukturMenyeluruh a.n Sekneg RI cq BPGBK qq PT.
    Putusan No 105 K/TUN/201212menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal angka 3 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah denganUndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndangNo. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa hal ini sesuai dengan penjelasan R.
    Putusan No 105 K/TUN/201214No. 3 Tahun 2009.
    Putusan No 105 K/TUN/201216
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 518 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA, Bc.IP, S.H., M.Hum
8854 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 518 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 518 K/TUN/201513.
    Putusan Nomor 518 K/TUN/201526.2?
    Putusan Nomor 518 K/TUN/201512.
    Putusan Nomor 518 K/TUN/2015sebagai tempat berkera bukan untuk kepentingan lain.
    Putusan Nomor 518 K/TUN/2015
Putus : 08-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Mei 2015 — EDI PRIYANTO, S.Pd.,MM VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
9125 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 11 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015c.
    Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015jikalau tetap dipaksakan justru akan menjadi president burukbagi Penyelenggaraan Negara yang baik;5.
    Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015pengiriman lewat TIKI ke PPK, sehingga tanggapan PPK melampaui daribatas waktu 21 hari kerja.
    Putusan Nomor 11 PK/TUN/20152009 tentang perintah penugasan yang diberikan kepada Sdr. EdiPriyanto, S.Pd.
    Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: EDI PRIYANTO,S.Pd.
Putus : 27-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/TUN/2013
Tanggal 27 Februari 2014 — MAS’UDAH vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
4125 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 544 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 544 K/TUN/20132. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor :004/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Perubahan JenisHukuman Disiplin dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNSmenjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendirisebagai PNS atas nama Masudah NIP. 19730720 199303 2 003;3.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2013sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diripada masa yang akan datang.5.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/20137.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2013Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014 oleh Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Dr. H. M Hary Djatmiko, SH.MS dan H. Yulius, SH.MH.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2013
Putus : 26-08-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 K/TUN/2010
Tanggal 26 Agustus 2010 — MOHAMMAD RIDWAN, A.Md., vs BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
208 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 220 K/TUN/2010
    No.220 K/TUN/2010Bahwa menurut Penggugat Keputusan Tergugat Nomor800/194/BK.V/2008 tanggal 10 November 2008 juga bertentangan dengan asaskepatutan.
    No.220 K/TUN/2010Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Pada Dinas Kehutanan KabupatenKotawaringin Barat ;5.
    No.220 K/TUN/20108.
    No.220 K/TUN/2010bertentangan dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik". Bahwa daripertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara.
    No.220 K/TUN/2010Biayabiaya : PaniteraPengganti :1. Meterai........... Rp. 6.000,2. RedaksS.l........... Rp. 5.000, ttd./ Fitriamina, SH.,MH.3. Administrasi kasasi Rp. 489.000.Jumlah : Rp. 500.000.,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,( ASHADI, SH. )NIP. : 220000754 Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.220 K/TUN/2010
Putus : 23-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 353 K/TUN/2014
Tanggal 23 Oktober 2014 — DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA vs. Drs. IRWANSYAH SIREGAR, DK
3316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 353 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 353 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERAUTARA, Berkedudukan di Jl.Sisingamangaraja No.1 KelurahanPasar Baru, Kecamatan Medan Kota,Kota Medan,Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 Halomoan Sianipar, SH.,2 Bluher Sitorus, SH.,3 Alfarius Polintino, SH., (Advokat Magang) ;Masingmasing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Putus : 18-05-2010 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384 K/TUN/2008
Tanggal 18 Mei 2010 — I DEWA MADE JAMBE, ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENPASAR ; PURA PENATARAN SUCI SATRIA TUSAN,
300 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 384 K/TUN/2008
Putus : 30-06-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — RAMLAH EMMY PANGEMANAN, DK vs. FELLY ANAPU, DKK
3010 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 45 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 45 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.2.RAMLAH EMMY PANGEMANAN, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JalanWorang By Pass, Lingkungan II Airmadidi Atas KecamatanAirmadidi, Kabupaten Minahasa Utara,Selanjutnya memberi kuasa kepada:Joppy Johan Anapu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSwasta, beralamat di Kelurahan
Putus : 07-04-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 K/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — FERY TANAYA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BURU, DKK
6670 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 70 K/TUN/2015
    ;Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 70 K/TUN/20158.
    ;Bahwa selanjutnya atas tanah tersebut telah diterbitkan Keputusan TUN olehBupati Buru, Surat Keputusan Bupati BURU Nomor : 653/129 Tahun 2013,tanggal 13 Maret 2013 Tentang Penetapan Lokasi PembangunanPerumahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Buru, Surat KeputusanBupati BURU Nomor : 845/153.a Tahun 2013, tanggal O02 April 2013Tentang Penunjukan Sekretaris Dewan Pengurus Pengelola administrasiPelaksanaan Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil DaerahKabupaten Buru dan Keputusan TUN tentang
    izin membangun, (IMB)Tentang Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Kabupaten Buru danKeputusan TUN lainnya yang semuanya tetap berlaku dan atau tidakdipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, ;Bahwa oleh karena itu dari penjelasan tersebut di atas maka Para Tergugatll Intervensi menolak adanya Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN.
    Karena letak objek sengketa bersebelahan dengan sertifikat yangdidalilkan Penggugat, dengan demikian Gugatan Penggugat tidak memenuhiHalaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 70 K/TUN/2015Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo UndangUndang Nomor9 Tahun 2004, Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
    Supandi, S.H., M.Hum.Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 70 K/TUN/2015Panitera Penggantittd./Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.Hum.Biayabiaya1. Meterai ................... Rp 6.000,002. Redaksi .................. Rp 5.000,003. Administrasi .........0. Rp489.000,00Jumlah ............... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI,S.H.NIP. 220000754Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 70 K/TUN/2015
Register : 04-01-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/TUN/2018
Tanggal 15 Februari 2018 — ROHAJATI TAMPUBOLON, ST VS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DKI JAKARTA;
3624 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 39 K/TUN/2018
    PUTUSANNomor 39 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ROHAJATI TAMPUBOLON, S.T., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Sasak Djikin, Nomor 5,RT/RW 01/05 Pondok Melati, Kota Bekasi, pekerjaanKaryawan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil Rony DifriscoParulian, S.T., kKewarganegaraan Indonesia, KonsultanFreelance, beralamat di Kota Bekasi, berdasarkan
    Putusan Nomor 39 K/TUN/20183. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Pra Sidang tanggal31 Juli 2012, dengan Nomor Registrasi 047/REG/BPSKDKI/VI/2012,tertanggal 15 Juni 2012, perinal Gugatan Tagihan Kartu Indosat:4.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2018Tanggal 23 April 2013;Mengadili Sendiri:Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi (d.h. Penggugat danPembanding) untuk seluruhnya;5. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Berita Acara Pra Sidang tanggal 31Juli 2012 dengan Nomor Registrasi: 047/REG/BPSKDKI/VI/2012tertanggal 15 Juni 2012, perinal Gugatan Tagihan Kartu Indosat:6. Mewajibkan Termohon (d.h.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2018hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut, dan Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadirioleh para pihak.Anggota Majelis:tid.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H.S.H.,C.N.ttd.Is Sudaryono, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi kasasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanKetua Majelis,ttd.Dr. H.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2018NIP. 19540924 198403 1 001Halaman 6 dari 5 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2018
Putus : 08-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Mei 2015 — I MADE SUTRISNA VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DK
6333 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 09 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 09 PK/TUN/2015Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1.
    39 PK/TUN/2002 tanggal 17Halaman 5 dari 33 halaman.
    Putusan Nomor 09 PK/TUN/20159.
    Putusan Nomor 09 PK/TUN/20153.
    Putusan Nomor 09 PK/TUN/2015Bali sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap;Bahwa Keputusan tersebut di atas, diterbitkan berdasarkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 25/G/PTUN/Dps tanggal29 April 1999 jis Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 82/B/TUN/1999/PT.TUN.SBY tanggal 4 Agustus 1999, PutusanMahkamah Agung RI Nomor 370 K/TUN/1999 tanggal 12 Oktober 2001 danPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 39/PK/TUN/2002 tanggal 17 Maret2004