42/Pid.B/2013/PNM

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 42/I/K/Pen.Pid/2013/PNM, tertanggal 08 Mei 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yangmengadili perkara atas nama Terdakwa Hendrik Bin Harlin ;3.

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Majene No. 42/II/H/Pen.Pid/2013/PNM, tertanggal 08 Mei 2013 tentang penetapan hari sidang ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwaserta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 18Juni 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1.

3/Pid.B/2013/PNM

No : Pol:Sp.Han/60/XI/2012/reskrim, terhitung sejak tanggal 10 Nopember 2012sampai dengan tanggal 29 #Nopember 2012 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Noppember 2012Nomor : B850/R.4.25/Ep.1/H/2012 sejak tanggal 30 Nopember2012 sampai dengan tanggal O08 Januari 2013;Penuntut Umum tanggal 08 Januari 2013 Nomor :Print08/R.4.25/Epp.2/01/2013 sejak tanggal 08 Januari 2013 sampaidenga tanggal 27 Januari 2013 ; Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 15 Januari 2013Nomor :03/II/H/Pen.Pid/2013/PNM

sejak tanggal 15 Januari 2013sampai dengan tanggal 13 Februari 2013 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 08Februari 2013 Nomor :03/I/K/Pen.Pid/2013/PNM terhitung sejaktanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat lainnya yangberkaitan dengan perkara ini ;Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum ;Setelah mendengar keterangan

sebagaimana mestinya;c Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Makassar) dalam hal caramengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang(Pasal 253 ayat (1) sub b KUHAP) yaitu dalam hal :e Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP menentukan:1 Surat putusan pemidanaan memuat:a Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;e Bahwa namun demikian dalam Putusan Pengadilan NegeriMajene No.05/Pid.B/2011/PNM

(halaman 1) kepala putusandituliskan secara keliru yaitu kalimat DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAdituliskan tanpa menggunakan koma pembuka dan komapenutup;e Bahwa hal yang demikian tidak sesuai dengan ketentuanKUHAP;e Bahwa kemudian Pasal 197 ayat (2) KUHAP menetukanbahwa tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b,e.c, d, e, f, h, j, k, pasal ini mengakibatkan putusan batal demihukum;Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri MajeneNo.05/Pid.B/2011/PNM adalah batal

Kalau kita pelajari putusanPengadilan Negeri Majene dalam perkara ini, ternyata bahwa Majelis Hakimtingkat pertama sangat tidak cermat dalam pertimbangan hukum maupunputusannya tersebut, sebab dari 25 (dua puluh lima) Saksi yang diperiksadipersidangan dan 6 (enam) kesaksian yang dibacakan ditambah 3 (tiga)Keterangan Ahli sebagaimana termuat pada halaman 27 hingga halaman 60Putusan Pengadilan Negeri Majene No. : 05/Pid.B/2011/PNM tertanggal 13 Mei2011 tidak satu pun yang menerangkan pernah bertemu

Bahwa demikianlah kenyataannya, sebabdari 25 (dua puluh lima) Saksi yang diperiksadipersidangan dan 6 (enam) kesaksian yang dibacakanditambah 3 (tiga) Keterangan Ahli sebagaimana termuatpada halaman 27 hingga halaman 60 Putusan PengadilanNegeri Majene No. : 05/Pid.B/2011/PNM tertanggal 13Mei 2011 tidak satu pun yang menerangkan pernahbertemu dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi dan/ataumenerangkan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi pernahbertemu dengan saksi SAHABUDDIN, S.Sos Bin SINALU(Terdakwa dalam kasus

No. 2335 K/PID.SUS/2011MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Majene dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : ANDI YUSRITANRA tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Makassar Nomor : 11/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS tanggal 23Agustus 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 05/Pid.B/2011/PNM tanggal 16 Juni 2011;46MENGADILI SENDIRIMenyatakan Terdakwa ANDI YUSRI TANRA

Permodalan Nasional Madani (PNM)
Terbanding/Turut Tergugat : 2. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat

Para Pelawan telah mendapat Relaas Penggilan Aanmaning PerkaraNomor 02/Pdt.Eks/2019/PN Gpr, ketidakhadiran Terlawan dalam perkara aquo tidak mengharuskan perlawanan Para Pelawan harus dikabulkan ParaPelawan adalah nasabah dari PT PNM ULaMM Cabang Kediri yang telahwanprestasi:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Para Pemohon

Panaragan Jaya, dengan Nomor Kartu 601301.4525 dari Antonius Sudarmanto kepada Ardy Irawan sejumlah Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- 4 (empat) lembar kertas laporan riwayat transaksi pembiayaan atas nama Cicilia Dwi Winarningsih;

Dikembalikan kepada Saksi Cicilia Dwi Winarningsih Anak dari Wisunaryo;

- 1 (satu) lembar surat atas nama Ridha Santi sebagai bukti pelunasan pinjaman dengan Nomor 257/PNM-LMP

pelunasan pinjaman Ulamm sejumlah Rp52.100.000,00 (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar kertas laporan riwayat transaksi pembiayaan atas nama Ridha Santi;

Dikembalikan kepada Saksi Ridha Santi Binti Soerhasno (Alm);

- 2 (dua) lembar surat Daftar Riwayat Hidup atas nama Ardy Irawan;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Divisi Human Capital Services And Policy dengan Nomor S1527/PNM

/HCS/II/2023 tentang Promosi Karyawan;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Divisi Human Capital Services And Policy dengan Nomor S5368/PNM/HCS/IX/2023 tentang Penetapan Jabatan Karyawan;

- 1 (satu) lembar Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Nomor PPKWT0131/HCS-ULM/II/2023;

- 6 (enam) lembar Berita Acara Investigasi hari Senin tanggal 29 November 2023 berisi hasil audit internal;

Dikembalikan kepada PT PNM melalui Saksi Indra Kurniawan Bin Suparno;

6.

Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2013 Nomor:B369/R.4.25/Euh/ 06/2013 terhitung sejak tanggal 29 Juni 2013sampai dengan tanggal 07 Agustus 2013 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 02 Agustus2013 Nomor : 05/ Pen.Pid/2013/PNM terhitung sejak tanggal 08Agustus 2013 sampai dengan 06 September 2013 ;Penuntut Umum tanggal 06 September 2013 Nomor : PRINT266/R.4.25/Epp.2/09/2013 terhitung sejak tanggal 06 September 2013sampai dengan tanggal 25 September 2013Hakim Pengadilan

Negeri Majene tanggal 24 September 2013 Nomor:67/I/H/Pen.Pid/ 2013/PNM sejak tanggal 24 September 2013 sampaidengan tanggal 23 Oktober 2013 ;Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 09 Oktober 2013 Nomor : 67/K/Pen.Pid/2013/ PNM sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengantanggal 22 Desember 2013 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernam Mustamin,Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsuratlainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;Setelah mendengar

PUTUSANNomor 1155/Pdt.G/2015/PA.Grt.rain SN ea SN abl ats =DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Garut yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara : PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PNM,pendidikan , tempat kediaman di Perum Cempaka Blok V,RT.005, RW. 014, Kelurahan Lebakjaya, KecamatanKarangpawitan, Kabupaten Garut, selanjutnya disebutsebagai

Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Bangka Belitung
Turut Tergugat:
1.Fachrizal, S.H., M.Kn
2.BPN Kabupaten Bangka
3.KPKNL Kota Pangkal Pinang
4.halima wati

HakimMajelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalamtingkat banding;2.Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13Juni 2014 No. 128/PDT/2014/PT.MKS tentang penunjukanPanitera Pengganti dalam perkara tersebut;3.Berkas perkara dan suratsurat yang lain yang berhubungandengan perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang halyang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan NegeriMajene tanggal 25 Februari 2014 No. 09/Pdt.G/2013/PNM

Penggugat:
SUGIYARTO
Tergugat:
1.NOVITA PUPUT SETYANINGSIH
2.PT PNM PERMODALAN NASIONAL MADANI ULAMM CABANG KLATEN.
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Klaten.

PNM (Persero) ULaMM Kantor Unit Kisaran, Pada hariRabu/ Tanggal 02 Maret 2016;b Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor : 281/PG/ARBI/JSIII/BPSKBB/II/2016tertanggal 29 Februari 2016, Perihal Panggilan Persidangan atas namaPelaku Usaha/ Pimpinan PT.

PNM (Persero) UlaMM Kantor Unit Kisaran,Pada hari Senin/ Tanggal 07 Maret 2016;c Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor : 305/PG/ARBII/JSII/BPSKBB/II/2016tertanggal 07 Maret 2016, Perihal Panggilan Persidangan atas nama PelakuUsaha/ Pimpinan PT.

PNM (Persero)UlaMM Kantor Unit Kisaran, Padahari Senin/ Tanggal 14 Maret 20164 Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen Salinan/fotocopyPerjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti :Perjanjian Pembiayaan, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggunganmaupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangandengan undangundang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;5 Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan

PNM (Persero) ULaMM Kantor Unit Kisaran, Pada hariRabu/Tanggal 02 Maret 2016;b Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor : 281/PG/ARBI/JSIII/BPSKBB/II/2016tertanggal 29 Februari 2016, Perihal Panggilan Persidangan atas namaPelaku Usaha/ Pimpinan PT.

PNM (Persero) UlaMM Kantor UnitKisaran, Pada hari Senin/ Tanggal 07 Maret 2016;Dengan demikian, Panggilan Sidang BPSK telah tidak patut dan tidak sesuai denganperaturan dan perundangundangan yang berlaku.5 Bahwa terlebih lagi Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam Putusannya No. 171/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 tanggal 29 April 2016 telah melebihi kewenangannya dalammemutus (Ultra Vires) dimana mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan

No 506/Pdt.G/2019/PA.Bladatang dan memberi nafkah untuk anaknya di sekolahan anaknya adalahmerupakan dalil yang tidak benar, tetapi yang benar adalah PenggugatRekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang bersama yaitu diBank BRI sebesar 13 x Rp 450.000,, Koperasi PNM sebesar Rp 600.000,dan setiap bulannya membayar ciclan sebesar Rp 50.000, , kemudianhutang pribadi kepada Ibu sebesar Rp 600.000, dan Ibu Ningsebesar Rp 700.000,.

TergugatRekonpensi di beritahu Penggugat Rekonpensi melalui handphone (VIASMS) bahwa sudah telat membayar angsuran hutang di koperasi PNMselama 3 bulan dan Penggugat Rekonpensi tidak mempunyai uang untukmembayarnya dan Tergugat Rekonpensi di sur'uh membayarnya maka dariitu Tergugat Rekonpensi yang tidak mau datang kerumah dan ketemudengan Penggugat Rekonpensi maka cicilan hutang di Koperasi PNMtersebut di titipbkan kapada anaknya di sekolah dan kemudian dibayarkanoleh anaknya tersebut kepada bendahara koperasi PNM

Membayar hutanghutang bersama di Bank BRI sebesar Rp 450.000, X 13,di Koperasi PNM sebesar Rp 600.000, hutang di Ibu Sami sebesar Rp.600.000, dan di Ibu Ning sebesar Rp 700.000, hingga lunas.Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugatdalam jawabannya menyatakan telah terjadi kesepakatan secara tertulis antaraPenggugat dengan Tergugat tentang besaran kewajiban Tergugat kepadaPenggugat dan kepada pihak lain ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugattelah

Majelis Hakim tanggal 14 03 2011 Nomor 111/ Pen.Pid/ 20011 /PNM sejaktanggal 14 03 2011 sampai dengan 12 04 2011 ; 25. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 11 04 2011 Nomor 41/ Pen.Pid/2011/ PN.

Permodalan Nasional Madani)sampai dengan bulan Desember 2020 untuk mengusahakan dan mencarikandana untuk dapat melakukan pelunasan pinjaman atau kreditnya kepada PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) ULaMM Unit Rejoso ;13.

PNM ULaMM Unit Rejoso Mengatakan bahwa asetatau jaminan dari Penggugat telah diajukan lelang dan telah diketahulpemenang lelangnya ;15. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat semakin bingung dan gelisah,karena selama ini Penggugat tidak pernah menerima surat pemberitahuanlelang secara resmi baik dari Kreditur PT. Permodalan Nasional Mandiri(Persero) maupun Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) ataspengajuan lelang terhadap aset Penggugat;16.

PNM ULaMM dan menurut Bapak Gerimenyampaikan bahwa risalah lelang telah di kirim dan disampaikan kepadaPenggugat ;19. Bahwa fakta yang terjadi hingga saat ini Penggugat tidak pernahmenerima risalah lelang atas dilaksankannya lelang yang dilakukan olehKPKNL Kabupaten Sidoarjo, dan oleh karenanya Penggugat menggugatanPT. Permodalan Nasional Madani (PNM) ULaMM selaku Tergugat 1 danKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) KabupatenSidoarjo selaku Tergugat 2 di Pengadilan Negri Bangi ;20.

PNM Venture Capital Kantor Perwakilan Solo
2.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR

PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) UNIT LAYANAN MODAL MIKRO ( PNM ULaMM ) INOBONTO
Terbanding/Penggugat : CHRISTIANUS SIMBALA.
Turut Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Turut Terbanding/Tergugat IV : RISMAYANTI LADALA
Turut Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEMENTRIAN KEUANGAN RI. Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA. Cq.

UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (PNM UlaMM)INOBONTO, Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Inobonto, KecamatanBolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, yang dalamperadilan tingkat pertama dan tingkat banding diwakili oleh : DENNYCHRISTYANTO, WISNU KAMULYAN, ALPHASIDDHA YULIANTANAGERALD SINAGA, RIO J.

PERMODALAN NASIONAL MADANI ( PNM Persero )khususnya yang membuka usaha di Kelurahan Inobonto . KecamatanBolaang dan sekitarnya dengan nama PT. PERMODALAN NASIONALMADANI ( PT. PNM ) UNIT LAYANAN MODAL MIKRO ( ULaMM )INOBONTO. yang dalam sosialisasinya menyatakan bahwa Badan UsahaMilik Negara (BUMN) Non Bank bernama PT. PERMODALAN NASIONALMADANI (PNM ) bergerak dibiang Jasa Keuangan bertujuan membantu Hal.3 dari 53 hal.

PNM yakni :Visi ;Menjadi Lembaga Pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambahsecara berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil menengah dan Koperasi(UMKMk) dengan berlandaskan prinsip Good Corporate Govermance.Misi : Untuk mewujudkan Visi Perusahaan tersebut diatas, PT.PNMmenjabarkan kedalam misimisi sebagai berikut : Meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausahaPengembangan UMKMK.

PNM ULaMM INOBONTO ) pada Bulan Mei 2013memberikan pinjaman kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 80.000.000.(delapan puluh juta rupiah). Pinjaman kredit dimaksud akan dikembalikanoleh Penggugat dalam waktu 2 (dua) tahun dengan jumlah setoran setiapbulannya Rp. 4.023.000.

Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Perjanjian Kredit, menegaskan bahwa:Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktuyang ditetapbkan, maka PNM berhak untuk menjualseluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini,baik secara dibawah tangan maupun dimukaumum, untuk dan atas nama permintaan PNM danatas kerelaan sendin tanpa paksaan DEBITUR denganini menyatakan dengan sesungguhnya akanmenyerahkan/mengosongkan rumah/bangunansebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Perjanjian Kreditini.Kemudian

Purworejo,selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar Para Pihak;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Oktober2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPurworejo pada tanggal 10 Oktober 2017 dalam Register Nomor40/Pdt.G/2017/PN.Pwr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa pada awalnya pada tahun 2011 Penggugat melakukan pinjaman diPT PNM UlaMM sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh

66/Pid.B/2013/PNM

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 66/I/K/Pen.Pid/2013/PNM, tertanggal 10 September 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakimyang mengadili perkara atas nama Terdakwa HAYATI BINTI BAGO danTerdakwa NURJANNA BINTI DARMAJI ;3.

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Majene No. 66/II/H/Pen.Pid/2013/PNM, tertanggal 10 September 2013 tentang penetapan hari sidang ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwadalam persidangan ;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 23Oktober 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1.

perjanjian Sewamenyewa antara Penggugat denganTergugat dan Tergugat Il atas sewa rumah milik Tergugat dan Tergugat IIberdasarkan dalil posita gugatan Penggugat poin 3 halaman 2 adalahperbuatan yang sama sekali tidak diketahui oleh Tergugat Ill, dikarenakanberdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan No. 24 pada Pasal 4 ayat 3 dipoin d halhal yang wajib dilaksanakan oleh Tergugat dan Tergugat II sebagaiNasabah adalah Nasabah tidak akan menyewakan agunan kepada pihak laintanpa meminta persetujuan tertulis dari PNM

sebagai seorang Debitur dalampembayaran utang kepada Tergugat Ill, sehingga berdasarkan PerjanjianHalaman 13 dari 30 Putusan Nomor 72/Pdt/2021/PT MDNKredit yang tertuang di dalam Akta Perjanjian Pembiayaan No. 24 bahwaTergugat dan Tergugat II telah diyatakan ingkar janji kepada Tergugat III;Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit dalam Akta Perjanjian Pembiayaan No.24 di dalam Pasal 7 pada point 3 disebutkan bahwa Bilamana NasabahWanprestasi (Cidera janji), maka dengan ini Nasabah memberikan kuasakepada PNM

Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak1.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan NomorNomor27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang(selanjutnya disebut PMK 27/2016), apabila di kemudian hari timbulgugatan perdata maupun pidana maka tanggung jawab sepenuhnyaberada pada Penjual dalam hal ini adalah PT PNM (Persero) CabangPematangsiantar.

Hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) dan (3) PMK27/2016, menyatakan bahwa :(2) Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atautuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturanperundangundangan di bidang lelang oleh Penjual.Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 72/Pdt/2021/PT MDN(3) Penjual bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugianyang timbul, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimanadimaksud pada ayat (1).Bahwa PT PNM (Persero) Cabang Pematangsiantar

sebagai penjualberdasarkan Surat Pernyataan Nomor S532/PNMPMS/V/20 tanggal 29Mei 2020 telah menyatakan siap bertanggung jawab apabila ada tuntutanganti rugi dan membebaskan Tergugat dari segala tuntutan gugatanperdata/pidana yang timbul dalam pelaksanaan lelang.Bahwa berdasarkan halhal tersebut, sangat jelas bahwa tanggung jawabapabila terjadi gugatan perdata maupun pidana terhadap pelaksanaanlelang sepenuhnya berada pada PT PNM (Persero) CabangPematangsiantarsebagai penjual.