Ditemukan 31945 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-11-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 PK/TUN/2009.-
Tanggal 17 Nopember 2009 —
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 104 PK/TUN/2009.-
    No. 104 PK/TUN/2009.3. Bahwa selama Penggugat menjalani hukuman penjara selama 4 (empat)bulan Penggugat tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagaiKepala Dusun Jagung namun dalam hal ini Tergugat tidak pernah memberiperingatan kepada Penggugat ;4.
    No. 104 PK/TUN/2009.Pasal 55(1) Tim peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dibentukoleh Kepala Daerah ;(2) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakaninstansi terkait di Kabupaten, Koordinator Kecamatan dan Camat yangbersangkutan sesuai dengan kebutuhan ;.
    No. 104 PK/TUN/2009.1.
    No. 104 PK/TUN/2009.Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkanalasanalasan peninjauan kembali sebagai berikut :mengenai alasanalasan Kesatu s/d.
    No. 104 PK/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-10-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 380 K/TUN/2013
Tanggal 11 Oktober 2013 — Z A I N U D I N VS ZAINAL TAYEB
74 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 380 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2013.4.
    TUN, Obyeksengketa TUN dan pengecualiannya), Pasal 53 ayat (1) (LegalStanding Penggugat), Pasal 55 (Tenggang waktu pengajuangugatan) pada UU 5/1986 Jo.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2013.1010mengabaikannya (ini sungguh ironis, Majelis Hakim PengadilanTinggi TUN Surabaya yang seharusnya lebih berpengalamankenyataannya kualitasnya menyedihkan jauh dibawah MajelisHakim Pengadilan TUN Mataram).
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2013.1212Hakim Kasasi, dalam pemeriksaan sengketa ini sama sekali tidakpernah dilakukan pemeriksaan setempat, lalu dari mana dasarpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Surabayatersebut ?
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2013.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392 K/TUN/2017
Tanggal 14 September 2017 — H. AGUS SALIM vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
162 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 392 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 392 K/TUN/2017Leter C No/1217 Persil 59 D.II; Luas Tanah: 65.000 m?; atas nama:H. Mas Bonsar Hernayadi, sebatas tanah milik Penggugat;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Tergugat berupa:3.1.
    Putusan Nomor 392 K/TUN/2017terkait dengan siapa yang paling berhak atas tanah yang termasukkedalam tanah yang tumpang tindih tersebut.
    Putusan Nomor 392 K/TUN/2017hukum baru, menghapuskan hubungan hukum, menghapuskan peristiwahukum, menetapkan suatu status.
    Putusan Nomor 392 K/TUN/2017b. Berdasarkan pernyataan Desa Sukajaya, Kepala Desa setempattidak pernah menjadi Peneliti data yuridis dan bidang tanah.c. Berdasarkan pernyataan Desa Sukajaya, tidak pernah adapengumuman dari BPN atas objek sengketa tersebut selama 60 hari.d.
    Putusan Nomor 392 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 626 K/TUN/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — PT. DAN LIRIS, vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
11 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 626 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 626 K/TUN/2015DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT. DAN LIRIS, diwakili oleh HANDIANTOTJOKROSAPUTRO, selaku Direktur Utama PT. Dan Liris,tempat kedudukan di Kelurahan Banaran (Lawean Selatan),Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;Dalam hal ini memberi kuasa kepada DJOKO SANTOSA,jabatan Direktur Umum PT.
    Putusan Nomor 626 K/TUN/2015ll. Dasar dan Alasan Gugatan:1. Bahwa putusan Tergugat di atas (angka 1) dikirim dengan SuratPengantar Nomor Tar.264/M/KP4P/2000 tertanggal 24 Februari 2000dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 1 Maret 2000, gugatandiajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 1 Mei 2000, dengan demikian gugatan masih dalamtenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986;2.
    Putusan Nomor 626 K/TUN/2015Ayat (2) Keterangantertulis dengan bukti yang sahsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdiserahkan paling lambat pada hari pertama pekerjamasuk bekerja;dan bertentangan atau tidak sesuai dengan Kesepakatan KerjaBersama PT.
    Putusan Nomor 626 K/TUN/20154.b. Pekerja hanya mencari masalah untuk keuntungan pribadi danmengabaikan serta melecehkan peraturan yang berlaku;4.c. Pekerja telah terbukti melanggar peraturan dan memenuhiuntuk diberlakukannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja RINomor Per.03/MEN/1996 Pasal 15 ayat (1, 2) sertaKesepakatan Kerja Bersama PT. Dan Liris Pasal 16 ayat (2)Nomor 3.a bahwa pekerja (Sdr. Rahmad) layak dan sahdianggap mengundurkan diri;4.d.
    Putusan Nomor 626 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 272 K/TUN/2014
Tanggal 4 September 2014 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS VS ALFRIDEL JINU, SH
64 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 272 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 272 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,berkedudukan di Jalan Letjen R.Soeprapto di Kuala Kurun, Kabupaten GunungMas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eduar Manuah,SH., dan FX.SumintoPujiraharjo,SH., AdvokatKonsultan Hukum pada Kantor Advokat danKonsultan Hukum Eduar Manuah,SH., & Associates beralamat
    telahmenggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di mukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:1Bahwa Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Gunung Mas, dan pasangan calon Alfridel Jinu,SHUde Arnold PisyHalaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/TUN
    Dengan mengurangi atau menghilangkanPartai Indonesia Sejahtera dalam daftar partai pengusung calon Alfridel Jinu,SHUdeArnold Pisy, adalah bentuk pelanggaran berat Para Tergugat sesuai Pasal 1 danPasal 2, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa di dalam berita acara KPU Kabupaten Gunung Mas memuat bahwa jumlahSuara Sah pasangan calon Alfridel Jinu,SHUde Arnold Pisy adalah bukan : 5.655Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/TUN/2014(13.15 %), melainkan seharusnya
    , harus dibatalkan atau digugurkan dengan SKPartai juga, sedangkan rekomendasi partai harus dibatalkan dengan rekomendasipartai, tidak cukup dasar bagi KPU Kabupaten Gunung Mas mengugurkan SKpengusungan PIS hanya dengan nota DPP PIS;Bahwa suara sah PIS dalam Pemilu Tahun 2009 sebanyak 1.293 Suara (3.01%),sedangkan kalau digabung dengan 16 partai pengusung lainnya sebanyak 5.655Suara (13,15 %), kalau PIS masuk dalam partai pengusung pengusung AlfridelHalaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/TUN
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-11-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137 PK/TUN/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — PT. KEBUNARIA vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
106 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 137 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 137 PK/TUN/20163.
    Putusan Nomor 137 PK/TUN/2016Indonesia terdiri atas Badan Pertanahan Nasional (Pusat), Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
    Putusan Nomor 137 PK/TUN/2016diatas, dan Surat Keputusan Kepala BPN RI atas Penetapan TanahTerlantar HGU Nomor 1/Pontianak atas nama PT.
    Putusan Nomor 137 PK/TUN/2016Tetapi ketika Termohon Peninjauan Kembali menugaskan team survey BPNRI masingmasing: Mardiati Permana L, Manasip K.
    Putusan Nomor 137 PK/TUN/2016April 2013 tentang: Penetapan Tanah Terlantar HGU Nomor1 atas namaPT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-11-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/TUN/2014
Tanggal 20 Nopember 2014 — PT. SWARNA NUSA SENTOSA vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
169 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 409 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 409 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT. SWARNA NUSA SENTOSA, diwakili oleh Budiarto Karim, M.Sc., selakuDirektur, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 71 BF, Medandalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Dr. ST. Laksanto Utomo, SH.,MH., 2.Lenny Nadriana, SH.,MH., 3. Ahmad Fajrin, SH.,MH., 4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-06-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212 K/TUN/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — Hj. EVA FATIMAH, DKK vs. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DK
68 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 212 K/TUN/2016
    Jaka Margana, SHHalaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 212K/TUN/20163. Abdanial Malakan, SH., MH.Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatpada KD & Partners Law Office, beralamat di Jl.
    AgungPodomoro Group;Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 212K/TUN/2016.
    Pengembang / PengelolaHalaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 212K/TUN/2016Perusahaan PT.
    ;Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 212K/TUN/20163. EKSEPSI VAN LITISPENDENTIE / SENGKETA MASIH DALAM PROSESPENGADILAN (PERKARA NO. 199/G/2014/PTUNJKT).3.1.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 212K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 395 K/TUN/2019
Tanggal 8 Oktober 2019 — KERJASAMA OPERASI (KSO) PT PRAMBANAN DWIPAKA DAN PT BANGUN MITRA PERSADA vs. KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH UNIT LAYANAN PENGADAAN BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA TAHUN ANGGARAN 2018, DK
120 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 395 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — KHADIJAH LASALI, S. Pd. vs. WAKIL BUPATI BOALEMO
106 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 341 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 17-04-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 K/TUN/2012
Tanggal 17 April 2012 —
59 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 155 K/TUN/2012
    Nomor 155 K/TUN/2012penetapan batas wilayah sekarang dimekarkan menjadi RI. 25Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru. Demikian jugatanah Obyek Sengketa berbatas dan satu hamparan dengan tanah hakmilik A. Wahab Efendi luas 77.500 m?
    Nomor 155 K/TUN/201214Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 2047 tanggal 19 November 1997atas nama pemilik Mahyudin tersebut;4.
    Nomor 155 K/TUN/2012165.Tanah di atas Meterai tempel tertanggal 2 April 2009 dari ahli waris H.Abdul Karim yaitu M. Nor Ismet Bin H.
    Nomor 155 K/TUN/201224Nomor 7002 tahun 1997 atas nama Ambok Intang yang bersepadandengan tanah yang disengketakan dimana sertipikat tersebut tercantumKelurahan Mayang Mangurai, Saksi FIRMANSYAH.
    Nomor 155 K/TUN/201228Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 17-04-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 PK/TUN/2011
Tanggal 17 April 2012 —
99 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 158 PK/TUN/2011
    PUTUSA NNomor 158 PK/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali dalam perkara Tata UsahaNegara telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:1. PT. AMEN MULIA, yang diwakili oleh MULIADA LINDY,selaku Direktur, beralamat di Jalan Veteran Nomor 429K, Palembang, dalam hal ini memberikan kuasakepada : Titis Rachmawati, S.H., M.H., Rosalina, S.H.
    : Hibzone Firdaus,S.H., dan Tamro Rowi, S.H., berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 8 Agustus 2011;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyatasekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonKasasi Il, , Ill/ Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, Tergugat, Tergugat IlIntervensi 2 telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadapputusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/TUN
    Taman Ogan Permai;Bahwa dalil tersebut di atas juga sejalan dengan kaidah hukum dalamperkara Nomor 08/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 dari RangkumanPutusan MARI Tentang kewenangan mengadili 1995.125 rangkuman 2000yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum denganPeradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Meskipun sengketa terjadiakibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkutpembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebihdahulu ke Peradilan
    tersebut adalah sebagai berikut:e Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KepalaKantor Pertanahan Kota Palembang, Pemohon Kasasi II : PT.Amen Mulia, Pemohon Kasasi Ill : Pemerintah ProvinsiSumatera Selatan tersebut;e Menghukum Pemohon Kasasi I, II dan Ill untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor299 K/TUN
    atas nama Romi";Bahwa berdasarkan Bukti Baru (Novum) tersebut di atas, mohonkepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untukmembatalkan putusan Judex Facti Nomor 299 K/TUN/2010tanggal 11 November 2010 juncto Nomor 24/B/2010/PT.TUN.MDNTanggal 5 Mei 2010 juncto Nomor 16/G/2009/PTUNPLG Tanggal16 Desember 2009;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222 K/TUN/2010
Tanggal 23 Agustus 2010 — KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,dkk vs IWAN TIJONO,
44 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 222 K/TUN/2010
    PUTUSANNo. 222 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNGPEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Komplek DinasDinas Teknis Jatibaru, Jalan Taman Jatibaru No. 1,Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada1. M. Yaya Mulyarso, SH. Msi.Zainal A.
    No. 222 K/TUN/2010Khusus No. 42/SKTARS/IX/09 tanggal 14 September2009 ;Pemohon Kasasi Ill dahulu' Tergugat Il Intervensi/Terbanding Il ;melawan:IWAN TWONO, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSwasta, beralamat di Jalan Kelapa Cengkir Barat VIll BlokFO 1 No. 1, Kelurahan Kelapa Gading Timur, KecamatanKelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasakepada1. Nuratih, SH.2. Agus Gunawan, SH.3.
    No. 222 K/TUN/201010.Bahwa pada waktu membeli rumah tersebut, Penggugat tidak hadirkarena sedang menuntut ilmu di luar negeri, tetapi saudarasaudaraPenggugat ditemani oleh Pemohon yang mencari dan membeli rumahtersebut dari PT.
    No. 222 K/TUN/2010e Tergugat pada waktu) mengeluarkan keputusan, setelahmempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkutdengan keputusan itu) seharusnya tidak sampai padapengambilan keputusan menerbitkan Surat PerintahPengosongan tersebut ;c. Azas Akuntabilitase Hasil pertemuan antara Penggugat dan Pemohon sebanyak 2kali yang dimediasi oleh Tergugat, sama sekali tidak menjadipertimbangan oleh Tergugat.
    No. 222 K/TUN/2010Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 222 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 651 K/TUN/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — SUNARDI, DKK vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI JAWA TIMUR, DKK
99 — 283 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 651 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 651 K/TUN/2015berdasarkanSurat KuasaKhusus Nomor 004/SKpptg/ES/sby/14 tanggal 23 Januari 2014;Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/ParaPenggugat;melawan:l.
    Putusan Nomor 651 K/TUN/201510.
    Putusan Nomor 651 K/TUN/201511.
    Putusan Nomor 651 K/TUN/2015pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak rakyatyang mendudukinya ;e Bahwa PT.
    Putusan Nomor 651 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 10-03-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 K/TUN/2011
Tanggal 10 Maret 2011 —
362 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 51 K/TUN/2011
    PUTUSANNo. 51 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :BUPATI ROKAN HULU, bekedudukan di Jalan TuankuTambusai KM. 4, Komplek Pemda, Pasir Pengaraian ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. Zulfikar Achmad, SH., MH., jabatan Asisten PemerintahanSetda Kabupaten Rokan Hulu ;2.
    No. 51 K/TUN/2011mengeluarkan Keputusan bertentangan dengan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur pasal 53 ayat 2huruf b UndangUndang 5 tahun 1986, yang telah dirubah UndangUndang No. 9 Tahun 2004 di antaranya yaitu :a. Asas Keseimbangan, Asas Kesamaan dalam mengambilkeputusan, Asas Bertindak Cermat, Asas Keadilan atauKewajaran ;b.
    No. 51 K/TUN/2011objek sengketa, dengan bahasa sederhana Judex Factie hanyamelihat dari sisi normatif saja.
    No. 51 K/TUN/2011adalah pertimbangan hukum yang lemah dan sangat keliru danberalasan hukum untuk dibatalkan ;6. Bahwa selanjutnya tindakan Camat Rambah Samo yangmengusulkan Pjs. Kepala Desa Rambah Utama an. Junaidi kepadaPemohon Kasasi untuk menggantikan Termohon Kasasi adalahtindakan yang benar atau normatif guna kelancaran' rodapemerintahan di Desa Rambah Utama.
    No. 51 K/TUN/2011Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 51 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA vs. STEFANUS DONI
198 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 107 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016melawan:STEFANUS DONI, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal diJalan Sendawar Raya RT.002, Barong Tongkok, Kutai BaratKalimantan Timur;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Keberatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatantelah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 614 K/TUN
    Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dandijaga sebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya;Bahwa Sebuah Perijinan Pertambangan yang didalamnya tercakupnama dan ldentitss Pemohon ljin Usaha Pertambangan yangditerbitkan oleh Pejabat TUN yang nota bene adalah Pejabat Publiksudah barang tentu juga harus mendapat Perlindungan terhadapkerahasiaan identitas Pemilik Ijin Pertambangan, dengan demikianfakta menunjukkan bahwa oleh karena Permohonan
    Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016melakukan pencegahan secara prefentif guna mengantisipasi terhadapPenyalahgunaan terhadap Dokumen Perijinan oleh pihak lain yang yangtidak bertanggungjawab dengan maksud dan tujuannya selain daripadanya;Bahwa Sebuah Perijinan Pertambangan yang didalamnya tercakup namadan Identitas Pemohon ljin Usaha Pertambangan yang diterbitkan olehPejabat TUN yang nota bene adalah Pejabat Publik sudah barang tentujuga harus mendapat Perlindungan terhadap kerahasiaan identitas PemilkIjin
    Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016besar Permohonan Pemohon berdasarkan Suratnya tanggal 17 Desember2013 sebagian besar sudah dipenuhi oleh Termohon berdasarkan beritaacara Pertemuan Mediasi dan Klarifikasi No. 540/459/SEKT/II/2015 tanggal28 Februari 2014 diantaranya:a. Rencana Kerja Tahun 2012;b. Daftar data IUP Ekplorasi dan IUPOP;c. DPA tahun 2012 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. KutaiKartanegara;d. Laporan Kinerja Tahun 2012;e.
    Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016Panitera Pengganti,Ttd.Rut Endang Lestari, S.H.Biayabiaya :1. Meterai ................... Rp 6.000,002. Redaksi ................... Rp 5.000,003. Administrasi ............. Rp 2.489.000,00Jumlah ...............02.. Rp 2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI,SH.NIP. : 220 000 754 Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-06-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 K/TUN/2014
Tanggal 5 Juni 2014 — WALIKOTA BANDA ACEH vs. SUMIHAYATI, S.Pd
64 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 65 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 65 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:WALIKOTA BANDA ACEH, berkedudukan di Jalan Tengku Abu Lam UNo. 7 Kota Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh : Ir. Mawardy Nurdin,M.Eng.Sc., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan TengkuAbu Lam U No. 7 Kota Banda Aceh, selanjutnya memberi kuasa kepada:1.
    Putusan Nomor .65 K/TUN/20141. Daris, S.H. ;2. Nya Musliman, S.H. ;Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/PenasehatHukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum DARWIS, S.H., &ASSOCIATES yang beralamat di Jalan T.
    Putusan Nomor .65 K/TUN/2014terakhir diubah dengan UndangUndang No.51 Tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Negara ;KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN :Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan TUN tentang Keputusan WalikotaBanda Aceh Nomor : 824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 06 Nopember 2012tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebatas lampiran Nomor urut 1 atas namaSumihayati, S.Pd.
    Putusan Nomor .65 K/TUN/2014perundangundangan, keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelengara negara.
    Putusan Nomor .65 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-06-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/TUN/2010
Tanggal 16 Juni 2010 — NY. RIANA TOBING PANGGABEAN,dkk vs HEDI INA HARTONO,
39 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 128 K/TUN/2010
    Nomor 128K/TUN/2010diduga telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539 dahulu.
    Nomor 128K/TUN/2010262.
    Nomor 128K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-08-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286 K/TUN/2014
Tanggal 12 Agustus 2014 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DK vs. PT. MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK, DK
274 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 286 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 286 K/TUN/201441 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 55/PTTHGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah TerlantarYang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/Kepuhanyar atasnama PT.
    Putusan Nomor 286 K/TUN/201440 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 54/PTTHGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah TerlantarYang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 16/Kepuhanyar atasnama PT.
    Putusan Nomor 286 K/TUN/201410Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 19/PTTHGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah TerlantarYang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 7/Sadartengah atas namaPT.
    Putusan Nomor 286 K/TUN/2014e Nomor Sertipikat B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15,B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29,B30, B31, B32, B33, B37, atas nama pemegang hak PT.
    Putusan Nomor 286 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 K/TUN/2013
Tanggal 10 Juni 2013 — BUPATI KAMPAR vs. TRISNO LAMIN Dt. SINGO
121 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 215 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 215 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut :BUPATI KAMPAR, berkedudukan di Jalan Lingkar Bangkinang, dalam hal inimemberikan Kuasa kepada :1. TARMIZI, SH.MH, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kampar,beralamat Kantor Bupati Kampar Jalan Lingkar Bangkinang ;2.
    No. 215 K/TUN/2013didalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Tergugat selakuBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan suatu Keputusan yangsangat merugikan kepentingan hukum Penggugat ;Bahwa Penggugat adalah sebagai Kepala Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja,Kabupaten Kampar Periode 1998 s/d 2007 dan 2009 s/d 2014;Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati KamparNomor : 141/PemDes/106/2012 tanggal 19 April 2012, Perihal Tentang
    No. 215 K/TUN/2013Perhentian Raja, Kab.
    No. 215 K/TUN/2013Bahwa dari hasil temuan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kampar Nomor tanggal 26Januari 2012 Nomor 06/INSP/LKHP/I/2012 tentang Masalah Dana Bantuan PemerintahDaerah Kabupaten Kampar yang telah dikucurkan terhadap Pemerintah Desa PantaiRaja Kecamatan Perhentian Raja Tahun 2007 sampai 2011 direkomendasikan sebagaiberikut :IsAgar memberikan sanksi/teguran kepada Kepala Desa Pantai Raja Sdr.
    No. 215 K/TUN/2013Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilantingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu Rupiah) .Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari : Senin, tanggal 10 Juni 2013 oleh H. Yulius, SH, MH., Hakim Agung yang ditetapkanoleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH, MS.dan Dr.