Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-12-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 K/TUN/2009
Tanggal 15 Desember 2010 — P.T. FIRDAUS INDONESIA CORPORATION, ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
37 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 52 K/TUN/2009
    PUTUSANNomor : 152 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :P.T. FIRDAUS INDONESIA CORPORATION, dalamhal ini diwakili oleh : Ir. CHALIK MUDA, selakuDirektur P.T.
    No.152 K/TUN/2009UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara ;b.
    No.152 K/TUN/200910.11.12.13.
    No.152 K/TUN/2009Agustus 2000, padahal dalam proses sidang persiapan/dismissal tidak diperbolehkan/diperkenankan memeriksa isi(pokok) gugatan in casu buktibukti Pemohon Kasasi/Penggugat, dan pemeriksaan bukti harus dilakukan pada saatpemeriksaan sidang terbuka untuk umum ;.
    No.152 K/TUN/2009Hal.19 dari 18 hal. Put. No.152 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-01-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 435 K/TUN/2012
Tanggal 25 Januari 2013 — Ny. INDAH SUGIANTO, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG
72 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 435 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 435 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut :Ny.
    ,Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 435 K/TUN/2012TUTI HARYANTI, SH. ;EFFENDI, SH. MH. ;URININGSIH ANGGRAENI, SH. ;ATTY NOVYANTI, SH. MKn. ;RUSMIYANTI, SH. ;WIDIYA ASTUTI, SH. ;AY DN un fF W WNKesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa PengacaraNegara pada Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, beralamat di JalanLL. RE.
    AnaSyahroni yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 104 K/TUN/2005 tanggal 20 April 2006 Jo.Putusan Pengadilan TInggi Tata Usaha Negara Nomor : 81/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 25 Agustus 2004, Jo.
    DesaBobos, Kecamatan Legonkulon, Kabupaten Subang, SertifikatHak Milik Nomor : 123/Karangmulya atas nama Rosyid yangtelah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RINomor : 103 K/TUN/2005 tanggal 20 April 2005 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 43/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 30 Agustus 2004 Jo.
    Dolog WilayahVI Subang, diterbitkan pada tanggal 25 Juni 1984, seluas 22.140 M2, GambarHalaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 435 K/TUN/2012Situasi Nomor : 1554/1984, tanggal 28 Juni 1984, yang terletak di DesaKertajaya, Kecamatan Tambakdahan d/h.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 648 K/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BERAU VS DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI) KABUPATEN BERAU
143 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 648 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 648 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN' BERAU, tempatkedudukan di APT. Pranoto No. 10, Tanjung Redep, Kabupaten Berau,selanjutnya memberi kuasa kepada:1. H. Zulkifli Azhari, SH;2. Muhammad Said, SH, MH;3.
    Negara Samarinda pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:1.Majelis Komisioner menyatakan bahwa informasi yang dimintakan olehPemohon pada butir (2.2) merupakan informasi yang terbuka;Menyatakan bahwa seluruh informasi yang dimintakan oleh Pemohonadalah bagian dari informasi publik yang dihasilkan, disimpan dandikuasai oleh Termohon;Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan seluruh dokumenyang dimintakan Pemohon seperti pada butir (2.2) dalam bentuk hardHalaman 1 dari 5 Putusan Nomor 648 K/TUN
    Negara Samarinda berpendapatlain, maka mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor20/G/2015/PTUN.SMD Tanggal 27 Agustus 2015, yang amarnya sebagaiberikut:1.2.Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan ;Menguatkan putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor :0013/RGPSII/VIII/2014, tanggal 12 Mei 2015 yang dimohonkan keberatantersebut;Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 648 K/TUN
    Bahwa Pemohon Kasasi membantah dan menolak pertimbangan MajelisHakim Tinggi dikarenakan Majelis Hakim Tinggi tidak memberikanpertimbangan hukum atau tidak mempertimbangkan buktibukti yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi, selain itu atas 2 (dua) kali pemanggilanHalaman 3 dari 5 Putusan Nomor 648 K/TUN/2015oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kepadaTermohon Kasasi yang tidak dihadiri selama proses persidangan tidakmenjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara
    PaniteraJUMIAN oo. ccccecceeeeeseeeeeees Rp500.000,00 Panitera Muda Tata UsahaNegaraASHADI,SH Nip. 220000754Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 648 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-09-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384 K/TUN/LH/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT TRISETIA INTIGA vs. DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
115 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 384 K/TUN/LH/2019
    This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 384 K/TUN/LH/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PT TRISETIA INTIGA, tempat kedudukan di Wisma Korindo,Jalan MT. Haryono Kav.62, Pancoran, Jakarta Selatan, yangdiwakili oleh Ir.
    Putusan Nomor 384 K/TUN/LH/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.4.
    Putusan Nomor 384 K/TUN/LH/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.2.
    Putusan Nomor 384 K/TUN/LH/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., danDr.
    Putusan Nomor 384 K/TUN/LH/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/LH/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 K/TUN/2015
Tanggal 23 April 2015 — GUNA JAYA MALIK VS WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DK
106 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 117 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 117 K/TUN/2015bawah Nomor 124/65 tanggal Dua puluh delapan Desember seribuSembilan ratus enam puluh lima (2812 1965):Kwitansi (tanda terima uang) tertanggal Jakarta tujuh belas JuliSeribu Sembilan ratus enam puluh satu (17071961) yang ditandatangani oleh Njo Seng Hoo;5(5).
    Putusan Nomor 117 K/TUN/2015yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan RT. 02, 06, 07, RW.15Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;Bahwa Kemudian PT Pulomas Jaya melaporkan Ny. Hj.
    Putusan Nomor 117 K/TUN/2015Dalam Penundaan:16.
    Putusan Nomor 117 K/TUN/20152. Nomor 4 Tanggal 11 Oktober 2013;3. Nomor 7 Tanggal 11 Oktober 2013:4. Nomor 10 tanggal 16 Oktober 2013;5. Nomor 13 Tanggal 16 Oktober 2013:6.
    Putusan Nomor 117 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/TUN/2013
Tanggal 30 Mei 2013 — SRI HARTATI, S.Sn.,M.Sn. vs. AR. ERLIES, SH
69 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 182 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 182 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1. SRI HARTATI, S.Sn.,M.Sn., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSeniman, tempat tinggal Gulon Permai B.5 RT.03 RW.19, KelurahanJebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-02-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/TUN/2010
Tanggal 19 Februari 2010 — P.T. JALADANA BAHARI, ; BUPATI KUTAI BARAT
40 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 30 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-11-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 K/TUN/2009
Tanggal 17 Nopember 2009 — PT. PAPUA RIMBA LESTARI, vs. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
30 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 34 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-04-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 K/TUN/2013
Tanggal 3 April 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO vs RICO ALVIANO
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 67 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 67 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO,berkedudukan di Jalan Simpang Kolok Kota Sawahlunto, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1 Nama : ARMAINI, S.H.;Jabatan : Kasi Sengketa Konflik dan Perkara pada KantorPertanahan Kota Sawahlunto;2 Nama : M.
    No. 67 K/TUN/2013M. NASIR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggaldi Desa Salak Kenegarian Sijantang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto,Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 02Februari 2012;2.
    No. 67 K/TUN/2013(3). Kepada pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilandengan surat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12;(4).
    No. 67 K/TUN/20131 Bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah seluruh dalildalil yang dikemukakanoleh Penggugat dan atau Kuasanya terhadap Tergugat dalam gugatannya tanggal 22November 2011;2 Bahwa dalam gugatan Penggugat subjek gugatan Penggugat seharusnya PemerintahRepublik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala KantorPertanahan Kota Sawahlunto.
    No. 67 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 K/TUN/2014
Tanggal 14 September 2014 — NY. AMINAH BINTI MOCHAMMAD THALIB, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DK
72 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 313 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 313 K/TUN/2014No. 98, RT 007, RW 01, Kelurahan Melawai, KecamatanKebayoran Baru Jakarta Selatan ;V.
    Putusan Nomor 313 K/TUN/2014ll. Dalam Pokok Sengketa :1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;2.
    Putusan Nomor 313 K/TUN/20141.
    Putusan Nomor 313 K/TUN/2014Banding, mengapa demikian?
    Putusan Nomor 313 K/TUN/20141986, karena ketentuan tersebut mengharuskan hakim aktif dalammenentukan beban pembuktian kepada para pihak;12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-06-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 K/TUN/2010
Tanggal 16 Juni 2010 — BUPATI MELAWI, vs Drs. MARTIN LUTHER D, M.Si.,
37 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 167 K/TUN/2010
    PUTUSANNomor 167 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :BUPAT!I MELAWI, berkedudukan di Jalan Juang Km. 2, NangaPinoh, Kabupaten Melawi, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. MARTINUS EKOK, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia,Advokat pada Kantor Advokat Martinus Ekok, S.H., M.H.
    No. 167 K/TUN/2010Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon Il diLingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi ;Bahwa selama melaksanakan tugasnya sebagai Seketaris DaerahKabupaten Melawi, Penggugat tidak pernah dihukum dalam bentuk apapun jugakarena melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran jabatan ;Bahwa Batas Usia Pensiun (BUP) Penggugat adalah 60 (enam puluh)tahun berdasarkan sebagai berikut :a.
    No. 167 K/TUN/2010Selanjutnya dalam penjelasan dikatakan :Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dilakukan secaratertulis oleh pimpinan instansi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutanuntuk semua golongan. Jangka waktu 1 (satu) tahun itu dipandang cukupbagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk menyelesaikan segalasesuatu yang berhubungan dengan tugasnya.
    No. 167 K/TUN/2010Tugas atau Masa Persiapan Pensiun (MPP) atas nama Sdr. Drs. MartinLutherD., M.Si. ;3.
    No. 167 K/TUN/2010Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 167 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-05-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 K/TUN/2008
Tanggal 27 Mei 2010 — H. TAUFIK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN, dkk
34 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 330 K/TUN/2008
    P U T US ANNo. 330 K/TUN/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraH. TAUFIK, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanSwasta, beralamat di Jalan Belitung Darat RT.09No.0O1.
    No. 330K/TUN/2008sedangkan rumah Penggugat yang dipercayakan~ kepadaahli waris H.
    No. 330K/TUN/2008Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan YurisprudensiMahkamah Agung No. 47 K/TUN/1997 Tanggal 26 Januari1998 serta adanya FATWA MARI. No.027/Td.TUN/ II/1994Tanggal 2 Pebruari 1994..
    No. 330K/TUN/2008satu. dasarnya Perubahan Risalah Lelang No.141/1996 1997 tanggal 26 Januari 1996 sehinggapatut kalau keputusan itu menjadi kewenangandan dapat diadili pada Peradilan Tata UsahaNegara..
    No. 330K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — SAID KAMARUZZAMAN vs. MUHAMMAD, DKK
87 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 99 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 99 PK/TUN/2015b.
    No 16K/TUN/2000, tanggal 28Pebruari 2001, dengan kaidah hukumnya sebagai berikut: Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenangPeradilan Umum untuk memenksanyaYurisprudensi Mahkamah Agung RI No 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli2001 dengan kaidah hukum:Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalahkepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha NegaraHalaman 14 dari 24 halaman.
    Putusan Nomor 99 PK/TUN/2015T4 (Surat Warkah Hak Milik No.3006 Kelurahan Cempaka atas namaDra.Hj.Rachmi Etika). Tergugat !
    Putusan Nomor 99 PK/TUN/2015setempat, tanah yang dijadikan objek sengqketa masih dalam keadaankosong tidak ada kegiatan. (Ssedangkan gugatan TUN para TermohonPK mendalilkan (mohon lihat hal 4 angka 4 putusan PTUNteBanjarmasin) dikutip ...
    Putusan Nomor 99 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-06-2009 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 PK/TUN/2009
Tanggal 5 Juni 2009 — PT. MITRA SADEWA PERKASA, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,, ALFRED TANDRA dan THE SIU ENG,
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 15 PK/TUN/2009
    Bahwa permohonan kasasi yang diajukan ialah menyangkut KeputusanPejabat TUN yang jangkauannya hanya terletak di atas tanah yangdimaksud tersebut yaitu kota Makassar dan tidak dapat digunakan sebagaibukti hak lain di luar kota Makassar.
    Dengan kata lain, Keputusan TUNtersebut merupakan Keputusan Pejabat TUN di daerah (in casu KepalaKantor Pertanahan kota Makassar) yang hanya berlaku di dalam wilayahdaerah pejabat TUN tersebut (in casu kota Makassar) ;Berdasarkan fakta hukum diatas, maka tentunya permohonan kasasitersebut mendapatkan pengecualian untuk dapat diperiksa oleh MahkamahAgung RI berdasarkan ketentuan Pasal 45 A ayat (1) dan ayat (2) huruf c UUNo. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.14 Tahun 1985 ;2.
    No.15 PK/TUN/2009subyektifnya sendiri serta mengenai penghargaan terhadap alat bukti.
    No.15 PK/TUN/2009menunggu sampai adanya gugatan tersebut, jelas merupakan pertimbanganyang keliru dan harus dibatalkan dalam peradilan PK ini ;2. Bahwa gugatan TUN yang diajukan pada perkara asal,amat jelas mengenai penerbitan Keptun obyek perkarayang cacat hukum dipandang dari aspek kewenangan,prosedur dan/atau substansinya.
    No.15 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 13-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 454 K/TUN/2013
Tanggal 13 Februari 2014 — BUPATI TANGERANG vs ACENG KODIR
68 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 454 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 454 K/TUN/20132.
    Putusan Nomor 454 K/TUN/2013Oleh karenanya gugatan Para Penggugat Persona Standi In Judicio.
    Putusan Nomor 454 K/TUN/20133.
    Putusan Nomor 454 K/TUN/2013kepada PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA No. 551.21/611DKHV2012tanggal 4 Juli 2012.
    Putusan Nomor 454 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 01-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 PK/TUN/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — BASO DG. SIKKI BIN LAHAE, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS, DKK
65 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 115 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2015IV. MUCHLIS ABBAS, S.E.
    Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998menyatakan bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa danHalaman 9 dari 21 halaman.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2015kepemilikan adalah wewenang dari pengadilan perdata untukmemeriksa dan memutusnya;3.3.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2015Ukur Nomor 1029/2010 tanggal 22 April 2010 Luas: 6.333 M? atas namaProf. Dr.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2019
Tanggal 8 Oktober 2019 — ADAT PURBA, DK. vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO, DKK
169 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 401 K/TUN/2019
    PUTUSANNomor 401 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1. ADAT PURBA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, KabupatenKaro, Sumatera Utara, pekerjaan Bertani;2.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2019beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Juni 2019;lll.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2019Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan Nomor 30/B/2019/PT.TUNMDN., tanggal 5 April2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,Nomor 76/G/2018/PTUN.MDN., tanggal 13 November 2018, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2019DALAM POKOK SENGKETA:1.2.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan Batal:1.Sertipikat Hak Milik Nomor: 418/ Desa Suka Tanggal 15 Juni 2006dengan Surat Ukur No.6/Suka/2006 Tanggal 9 Juni 2006 seluas4.352 M?, atas nama Perlindungan Tarigan;Sertipikat Hak Milik Nomor: 419/ Desa Suka Tanggal 15 Juni 2006dengan Surat Ukur No.5/Suka/2006 Tanggal 9 Juni 2006 seluas4.352 M?
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 K/TUN/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — TEMAS vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
158 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 126 K/TUN/2016
    Sentul City Tbk;Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 126K/TUN/2016Selanjutnya memberi kuasa kepada :1.Azis Ganda Sucipta, S.H. ;2.Mitta R. Nashidik, S.H. ;3.Eva Fitriani, S.H.
    Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung DalamPerkara No. 213K/TUN/2007 Tanggal 6 November 2007 yangHalaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 126K/TUN/2016menyatakan: Tergugat seharusnya berhatihati danmempertimbangkan secara cermat pada waktu mempersiapkanKeputusan TUN tersebut dengan terlebih dahulu mencarigambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevanmaupun kepentingan pihak ketiga ;d.
    Rapat tersebut tidak dapat dikwalifikasi sebagaiKepututan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 UUNO.5 Th 1986, sebab belum merupakan keputusan TUN yang bersifatmenolak atau menerima permohonan Penggugat/Pembanding, yangmenimbulkan akibat hukum bagi Penggugat/Pembanding.
    PT'UN Medan mempertimbangkan bahwaTergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asaskecermatan dan kurang hatihati;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam PerkaraNo. 213K/TUN/2007 Tanggal 6 November 2007 yang menyatakan:Tergugat seharusnya berhatihati dan mempertimbangkan secaracermat pada waktu mempersiapkan Keputusan TUN tersebut denganHalaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 126K/TUN/2016terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua faktayang relevan maupun
    Irfan Fachruddin, S.H., C.NHalaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 126K/TUN/2016Panitera Penggantittd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum Biayabiaya :1. Meteral.............. Rp 6.000,002. Redaksi .................. Rp 5.000,003. Administrasi .............. Rp489.000,00Jumlah ............ Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 126K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 314 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — Hj. SITTI NURJAYA BINTI HAMZAH vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE
49 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 314 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 314 K/TUN/20154.7.Dalam Rekonvensi:1.2. Sebelah Baratnya : Jalan Abdullah Dg.
    Putusan Nomor 314 K/TUN/20157 April 2008, Nomor 343/Macege/2008, luas 765 M? (tujuh ratus enam puluhlima meter persegi) atas nama Hajja Masriani, di atas tanah milikPenggugat, telah melanggar peraturan perundangundangan yang berlakuin casu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah jo.
    Putusan Nomor 314 K/TUN/2015sehingga gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 jo. UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Negara;2. Bahwa pada saat proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor2077/Macege an.
    Putusan Nomor 314 K/TUN/2015 Sebelah barat berbatasan Jalan Salak;Bahwa pada tanah perumahan tersebut telah diterbitkan sertipikatnya sebanyak2 (dua) lembar masingmasing SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1723Kelurahan Macege, tanggal 28 Agustus 2001 Surat Ukur tanggal 21 Mei 2001,Nomor 56/2001 luas 122 M?.
    Putusan Nomor 314 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 K/TUN/2014
Tanggal 6 Maret 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PARE-PARE vs. HJ. SITI AISYAH
69 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 13 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 13 K/TUN/201423.24.sertipikat atas nama Hj.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2014M?
    Jawabnya1.Bahwa sama sekali tidak dibenarkan dalam hukum acara Peratun jikaHakim TUN menilai suatu produk Tata Usaha negara yang dianggap salahlokasi, karena Hakim Pengadilan TUN tidak berwenang menilai secaramateril menyangkut objek perkara dalam hal ini tanah objek sengketakarena yang dinilai adalah Surat Keputusan TUN dalam hal ini Sertifikatobjektum itis, dan bagaimana mungkin Hakim TUN dengan sangatcerobohnya menyatakan bahwa sertifikat in litis telah salah lokasi, indikatorsalah lokasinya apa
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2014anding yakni 1) YAYU dan 2) MUH.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/20143. Administrasi Rp489.000,00Jumlah = Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 22 dari 21 halaman. Putusan Nomor 13 K/TUN/2014