Ditemukan 637622 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Badan hukum Pph badan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-03-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 48/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 9 September 2020 — Penggugat:
BOBBY SUHARDIMAN
Tergugat:
1.Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum pada KEMENDAGRI
2.Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum KEMENDAGRI
412 — 242
  • Ade Komarudin, MH.karena Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) sudahterdaftar sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.
    Keputusan badan publik harus dibuat Ssungguhsungguh seimbangHalaman 28 dari 97 halaman Putusan Nomor 48/G/2020/PTUNJKT.e.
    Bagi hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji danmembatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN.4. Kecuali itu, AAUPB tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalammerancang suatu undangundang.TERGUGAT MELANGGAR ASAS BERTINDAK CERMAT :Asas Kecermatan menghendaki administrasi negara harus bertindak denganhatihati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.
    Tanggal 17 Maret 2016 telah dikeluarkan SK Pengesahan Badan Hukummelalui Surat Nomor AHU.0033252.AH.01.07 atas namaPERKUMPULAN SOKSI dengan struktur kepengurusan ALI WONGSOsebagai Pit.
    Tanggal 24 Juni 2016, telah dikeluarkan SK Pengesahan Badan Hukummelalui surat Nomor AHU.0065839.AH.01.07 atas nama PRESIDIUMDEPINAS SOKSI dengan struktur kepengurusan Lawrence TP Siburiansebagai Ketua Umum.10.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 18-07-2024 — Putus : 06-08-2024 — Upload : 25-09-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 359/B/2024/PT.TUN.JKT
Tanggal 6 Agustus 2024 — Pembanding/Penggugat I : PT Sinar Bumi Alam Diwakili Oleh : Dr Juniver Girsang,SH.MH.
Pembanding/Penggugat II : PT Bumi Langgeng Subur Diwakili Oleh : Dr Juniver Girsang,SH.MH.
Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. JAYA INDO PROPERTY
29 — 20
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 13-04-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 81/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 10 Oktober 2017 — HARRY SANTOSO ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
182 — 154
  • Faraitody Rinto Hakim (Kepala Seksi Arsip danDokumentasi dan Pengumuman Badan Hukum);8. Daniel Duardo Noorwijonarko (Analis Pendapat Hukumdan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum);9. Prihantoro Kurniawan (Analis Pendapat Hukum danAdvokasi, Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum);10. Adi Kurniawan (Analis Permasalahan Hukum, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum);11.
    Putusan Nomor 81/G/2017/PTUNJKT.khususnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan PermohonanPengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar sertaPenyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan PerubahanData Perseroan Terbatas jo.
    Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukumdan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar' serta PenyampaianPemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data PerseroanTerbatas;Dalam penyelenggaraan layanan Pengesahan Badan Hukum dan PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan
    Bukti T 4 : Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun2014 tentang Tata Cara Pengajuan PermohonanPengesahan Badan Hukum dan Persetujuan PerubahanHalaman 28 dari 51 halaman.
    konkret, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:Pasal 1 angka 12 Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yangdilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang menjadi objek sengketaadalah :1.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 25-01-2024 — Putus : 25-03-2024 — Upload : 19-04-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 57/B/2024/PT.TUN.JKT
Tanggal 25 Maret 2024 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Pembanding/Tergugat II Intervensi I : YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA Diwakili Oleh : FAHRURROJI SIDIK, S.H., M.H
Terbanding/Penggugat I : Ir.Muhammad Barori,M.Si
Terbanding/Penggugat II : Drs.Sumarjono,M.Si
204 — 106
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 10-05-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat:
Dr. H. Dasrizal, MP.
Tergugat:
1.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
2.Hardizon Bahar sebagai Ketua dan Edi Suarto sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat
282 — 201
  • sesorang atau badan hukumperdata,3.
    Sebagai konsekuensi logis diberlakukannya asas inisetiap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat Tata Usaha Negara secara langsung dapat dilaksanakanwalaupun terdapat pihak (orang atau badan hukum perdata) yang merasadirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negaratersebut.
    Demikian pula Tergugat, pada prinsipnyamemberikan kebebasan atas pendirian badan hukum yayasan. Namunkebebasan tersebut seyogyanya harus memperhatikan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;2.
    Demikian pula Tergugat, pada prinsipnya memberikankebebasan atas pendirian badan hukum yayasan.
    Jadi inilah yang dikatakan dasar hukumnya bahwa yang melakukan suatu kewenangan tersebut adalah pada badan pejabat Tata Usaha Negarayaitu badan yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang ada dalam lapangan eksekutif, ini sesuai ketentuan yang ada dalam UndangUndang Nomor30 tahun 2014 yaitu bahwa Pejabat Tata Usaha Negara disini adalah Kementerian yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena beliaunya sebagai badan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 13-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1208/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ITOCHU INDONESIA
189 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah sebagaiberikut: Uraian USD)Peredaran Usaha 284.409.297 64Harga Pokok Penjualan 259.896.503,73Laba Bruto 24.512.793,91Biaya Usaha 14.067.090,30Laba dari Kegiatan Usaha 10.445.703,61Penghasilan/(Biaya) dari Kegiatan di Luar Usaha 370.776,73Laba Komersial Neto 10.816.480,34Penyesuaian Fiskal Positif 3.220.512,56Penyesuaian Fiskal Negatif 1.914.856,77Net Foreign Income 4.927,27Penghasilan Fiskal Neto 12.127.063,40Penghasilan Kena Pajak 12.127.063,40PPh Badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 07-03-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 30-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 K/TUN/2018
Tanggal 2 Mei 2018 — BADAN HUKUM PERKUMPULAN PERSATUAN PENGUSAHA PELAYARAN NIAGA NASIONAL INDONESIA ATAU INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS ASSOCIATION (INSA) DAN PERKUMPULAN INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS ASSOCIATION (INSA);
125 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BADAN HUKUM PERKUMPULAN PERSATUAN PENGUSAHA PELAYARAN NIAGA NASIONAL INDONESIA ATAU INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS ASSOCIATION (INSA) DAN PERKUMPULAN INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS ASSOCIATION (INSA);
    ., Kewarganegaraan Indonesia, Advokatpada Law Firm Mahamu & Associates, beralamat di JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Juni2017;Para Pemohon Kasasi;LawanMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di JalanHR Rasuna Said Kav. 67, Kuningan, Jakarta Selatan12940;BADAN HUKUM PERKUMPULAN PERSATUANPENGUSAHA PELAYARAN' NIAGA NASIONALHalaman 1 dari 7 halaman.
    suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Sengketa:le2,4.Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat II untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Nomor: AHU.0044492.AH.01.07.Tahun 2016,tertanggal 12 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan
    HukumPerkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga NasionalIndonesia:Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.0044492.AH.01.07.Tahun 2016,tertanggal 12 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga NasionalIndonesia:Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;Halaman 2 dari 7 halaman.
    Tahun 2016, tanggal 12 April2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerkumpulanPersatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukumdan HAM Nomor: AHU.0044492.AH.01.07. Tahun 2016, tanggal 12 April2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerkumpulanPersatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 31-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1613/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 31 Juli 2018 — PT POLYPET KARYAPERSADA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
168 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1613 B/PK/Pjk/2018a quo memiliki keterkaitan hubungan hukum (innerlijkke samenhang)dengan putusan badan peradilan pajak yang telah Berkekuatan HukumTetap (BHT Vide PUT58590/PP/M.IVB/15/2014 yang telah diucapdalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Desember2014) dan secara substansi berasal dari kompensasi kerugian tahun2008 yang seharusnya dapat diperhitungkan pada tahun 2009 dan tidakterdapat utang pajak yang seharusnya dibayar, karena hak Penggugatsekarang Pemohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 18-11-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4046/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DMG MORI INDONESIA
200 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-07-2023 — Putus : 01-11-2023 — Upload : 05-03-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 286/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 1 Nopember 2023 — Penggugat:
Kim Husodo
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
PT ANZAWARA SATRIA
128 — 3
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 24-08-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 30-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 184/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 28 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Pembanding/Tergugat II Intervensi I : Yayasan Setia Hati Terate Diwakili Oleh : WELLY DANY PERMANA, S.H.,M.H
Terbanding/Penggugat I : Bagus Rizki Dinarwan, S.Si.MT
Terbanding/Penggugat II : Sudirman, S.Sos
Terbanding/Penggugat III : Benu Wiryono
124 — 19
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 20-12-2017 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 365/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 27 Februari 2018 — Pembanding/Penggugat : HARRY SANTOSO
Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
70 — 8
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 02-05-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 97/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 22 Nopember 2016 — PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dll.
209 — 150
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 08-09-2022 — Putus : 26-10-2022 — Upload : 14-11-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 220/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 26 Oktober 2022 — Pembanding/Tergugat : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum qq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Penggugat : PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk
108 — 29
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 10-11-2022 — Putus : 14-12-2022 — Upload : 27-12-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 284/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 14 Desember 2022 — Pembanding/Penggugat : ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA (ORARI) diwakili oleh SURYO SUSILO Diwakili Oleh : Harold Nimrod Muda Lubis, S.H.
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/ Intervensi I : Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia masa diwakili oleh H. DONY IMAM PRIAMBODO., S.T., M.M
190 — 13
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 23-08-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 200/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat:
Benny Rambe
Tergugat:
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
421 — 446
  • Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara manayang mengeluarkan;b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisannya;c.
    Peraturan Menteri Hukum dan HAM RINomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran,Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas jo.
    Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidakberwenang;b. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampauikewenangannya; dan/atauc. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindaksewenangwenang(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) menjadi :a. Tidak mengikat sejak keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan;danb.
    Negara Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbuldalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukumperdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusatMmaupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usahanegara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku..
    hukumtidak hanya meliputi aspek formal administratif badan hukum dan perijinannyasaja, akan tetapi juga harus dipertimbangkan itikad baik, riwayat pendirian danperubahan kepengurusan suatu badan hukum untuk menentukan siapa yangberhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum atau organ badan hukumtersebut.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-12-2021 — Putus : 28-06-2022 — Upload : 29-06-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 272/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 28 Juni 2022 — Penggugat:
1.Martinus Wodon
2.Maria Magdalena
Tergugat:
Kementerian Hukum Dan HAM RI
246 — 69
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 28-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3885/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 28 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LAUTAN LUAS Tbk
240 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3885/B/PK/Pjk/2019KEP01569/KEB/WP4J.07/2016, tanggal 16 November 2016, tentangKeberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00095/406/13/054/15,tanggal 18 Agustus 2015, atas nama PT Lautan Luas, Tbk;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT110735.15/2013/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 21 Januari 2018
    ,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP01569/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 16November 2016, tentang Keberatan Pemohon Banding Atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak2013 Nomor 00095/406/13/054/15, tanggal 18 Agustus 2015, atas nama PTLautan Luas Tbk.
    Tubun Raya Nomor 77, JakartaBarat, dan menetapkan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 yangterutang menjadi sebagai berikut: Penghasilan Neto mP (8.484.498.651 ,00)Kompensasi Kerugian Rp 0.00Penghasilan Kena Pajak Rp 0,00PPh Terutang *P 0,00Kredit Palak Rp SoeetatieresPPh yang kurang/(lebih) dibayar FP a; 80217 878Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Februari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan
    Dengan mengadili sendiri:1.1.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali, terkaitsengketa a quo;1.2.Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP 01569/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 16 November2016, tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2013Nomor 00095/406/13/054/15, tanggal 18 Agustus 2015, atas nama PTHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3885/B/PK/Pjk/2019Lautan Luas Tok.
    Koreksi Penghasilan Neto PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2013 yang terdiri dari:1. Penggantian atau Imbalan Pekerjaan atau Jasa dalam BentukNatura dan Kenikmatan sebesar Rp405.291.650,00;2. Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya, Beban Bunga Pinjaman sebesarRp17.258.751.529,00;Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3885/B/PK/Pjk/20193. Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya Laba (Rugi) Selisin Kurs sebesarRp33.695.097.297 ,00;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 27-04-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 K/TUN/2018
Tanggal 22 Mei 2018 — DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA) diwakili Oleh : Mayjen (Purn) HARIS SUDARNO dan SEMUEL SAMSON VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA diwakili Oleh : Prof. Dr. HENDROPRIYONO, ST.,SH.,MH dan IMAM ANSHORI SALEH, SH.,MH;
101 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 06-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1627/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 6 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS OCI CORPORATION d.h. BHLN OCI CORPORATION
201 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Pasal 7.1 P3B Republik Indonesia dengan RepublikKorea, Indonesia tidak berhak untuk mengenakan pajak (PPh Badan)terhadap Pemohon Banding karena: Tidak ada subjek pajaknya (Pemohon Banding bukan merupakansuatu BUT); Tidak ada objek pajaknya (Pemohon Banding tidak diizinkanmelakukan kegiatan perdagangan),;3.