Ditemukan 576052 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 K/TUN/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — DR. H. NASRUL, S.Pd.,M.Pd VS WALIKOTA PEKANBARU;
146 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
DR. H. NASRUL, S.Pd.,M.Pd VS WALIKOTA PEKANBARU;
:LeMengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat KeputusanWalikota Pekanbaru Nomor 730 Tahun 2018, Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Dr. H.Nasrul, S.Pd., M.Pd., tanggal 26 Desember 2018, selama perkara iniberjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap (incraht van gewijsde),;.
Menetapkan daya berlaku Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor730 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Dr. H. Nasrul, S.Pd., M.Pd.,tanggal 26 Desember 2018, ditunda atau dihentikan sampai perkaraa quo berkekuatan Hukum tetap;.
Mewajibkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yangmenangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Walikota PekanbaruNomor 730 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Dr. H. Nasrul, S.Pd.,M.Pd., tanggal 26 Desember 2018;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;.
Putusan Nomor 26 K/TUN/20202018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Dr. H. Nasrul, S.Pd., M.Pd.,tanggal 26 Desember 2018;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hakhakPenggugat, Dr. H. Nasrul, S.Pd., M.Pd. sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) sebagaimana mestinya;5.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dr. H. Nasrul, S.Pd.,M.Pd.;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H., dan H.
Register : 21-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 37/PID.SUS/TPK/2014/PN.BGL Tanggal 3 Desember 2014 — Dr. ZULMAN ZURI AMRAN Bin (Alm) Z. AMRAN
99 — 47
99 — 47
Menyatakan terdakwa dr. Zulman Zuri Amran Bin Z. Amran Rani tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;--------------------------------------------------------------2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;-----3.
Yunus Bengkulu.- 1 (satu) lembar asli surat Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 050 / 176 / Perenc. / RSMY / I / 2011, tanggal 13 Januari 2011, perihal penerbitan Surat Keputusan Dewan Pengawas BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu. - 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt.
Dr. ZULMAN ZURI AMRAN Bin (Alm) Z. AMRAN
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dr. ZULMAN ZURI AMRANbin (alm.) Z.
Menetapkan agar Terdakwa dr. ZULMAN ZURI AMRAN bin (alm.)Z.
Memerintahkan agar Terdakwa dr. Zulman Zuri Amran Bin Z. Amran Ranidikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara.4. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dr. Zulman Zuri Amran BinZ. Amran Rani pada keadaan semula.5.
Yunus Bengkulu Nomor188.4/1081.A/UM.1/2011 tanggal 31 Maret 2011 tidak bolehdilakukan pembayaran honorariumnya.Bahwa pembayaran kepada pejabat pengelola BLUD (pemimpin,pejabat keuangan dan pejabat teknis RSUD dr. M. Yunus Bengkuludari bulan Maret 2011 Mei 2011, yaitu kepada :Dr.
Yunus Bengkuludari bulan Maret 2011 Mei 2011, yaitu kepada :Dr.
Register : 05-10-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 520 K/TUN/2020 Tanggal 24 Nopember 2020 — Dr. ZAINUDDIN BERAHIM, M.Kes VS BUPATI GORONTALO UTARA;
90 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dr. ZAINUDDIN BERAHIM, M.Kes VS BUPATI GORONTALO UTARA;
bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Gorontalo UtaraNomor 800/BKPP/SK/01/V/2019, tanggal 31 Mei 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasNama dr
Putusan Nomor 520 K/TUN/2020Jabatan atas Nama dr. Zainuddin Berahim, M. Kes., NIP19600907 1989101002;4.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dr. ZAINUDDINBERAHIM, M. Kes;Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 520 K/TUN/20202. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.ttd.H. Is Sudaryono, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttd.Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas namaPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 520 K/TUN/2020Halaman 6 dari 5 halaman. Putusan Nomor 520 K/TUN/2020
Register : 10-09-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 10-03-2022
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 34-K/PMT-II/AD/IX/2021 Tanggal 30 Desember 2021 — Oditur:
Hendry J Bolang, SH
Terdakwa:
dr. Adolf Setiabudi Soeprajogo, Sp.B.S.
823 — 248
823 — 248
c. 10 (sepuluh) lernbar Foto copy Surat Bimantara & Co Law Firm Tanggal 2 Oktober 2020 perihal gugatan perceraian selaku kuasa hukum dari Penggugat a.n. dr. Adolf Setiabudi Soeprajogo, Sp.B.S. d, 1 (satu) lernbar Asli Surat Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor B/3533/XI/2020 tanggal 3 November 2020 tentang Permohonan untuk tidak melanjutkan proses sidang.
e. 1 (satu) lernbar Asli Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor Sprin/3120/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang perintah kepada Mayor Ckm dr. Adolf Setiabudi Soeprajogo, Sp.B.S. NRP 11070047541181 Jabatan Kaur Data Pelaporan Dep. Bedah RSPAD Gatot Soebroto agar mencabut gugatan perkara Nomor 467/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
j. 5 (lima) lernbar Asli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor R/04/BAPA/II/2020 tanggal 22 Juli 2020 atas nama Mayor Ckm dr. Adolf Setiabudi Soeprajogo, Sp.B.S. k. 4 (empat) lernbar Asli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) NomorR/05/BAPA/III/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama Sdri. Johanna Helmina Febriani Riyadi, S.H. l. 2 (dua) lernbar Asli Surat Kesepakatan Perceraian tanggal 28 Mei 2020 antara Mayor Ckm dr.
Oditur:Hendry J Bolang, SHTerdakwa:dr. Adolf Setiabudi Soeprajogo, Sp.B.S.
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 16-07-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/TUN/2024 Tanggal 6 Mei 2024 — dr. ANIK ISTIYANDARI, M.P.H VS BUPATI KUTAI TIMUR;;
47 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
dr. ANIK ISTIYANDARI, M.P.H VS BUPATI KUTAI TIMUR;;
Register : 10-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 08-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 276 K/TUN/2021 Tanggal 18 Agustus 2021 — DR. ZAMRI AMIN, SP.OG VS WALIKOTA BAU-BAU;
202 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
202 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
DR. ZAMRI AMIN, SP.OG VS WALIKOTA BAU-BAU;
Register : 05-01-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 K/PDT/2021 Tanggal 25 Maret 2021 — DR. AMIZIDUHU MENDROFA, SH.,MH. vs YUSNI, dkk.;
49 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
DR. AMIZIDUHU MENDROFA, SH.,MH. vs YUSNI, dkk.;
Register : 17-01-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 K/TUN/2020 Tanggal 14 April 2020 — MENTERI AGAMA RI VS Dr. AIBDI RAHMAT, M.Ag;
143 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGAMA RI VS Dr. AIBDI RAHMAT, M.Ag;
., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Bumi Ayu IV, Nomor 45A, RT/RW006/002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, KotaBengkulu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dosen FakultasUshuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Bengkulu;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Trisno Raharjo., S.H.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor B.1I/3/18231 tentang Memindahkan TempatTugas dan Menempatkan Dr. Aibdi Rahmat, M.Ag, NIP 19690430 1997031 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala pada Institut Agama Islam NegeriBengkulu sebagai Dosen/Lektor Kepala dpk pada Sekolah Tinggi AgamaIslam Baturaja, tanggal 4 Juni 2018;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor B.1I/3/18231 tentang Memindahkan TempatTugas dan Menempatkan Dr. Aibdi Rahmat, M.Ag, NIP 19690430 1997031 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala pada Institut Agama Islam NegeriBengkulu sebagai Dosen/Lektor Kepala dpk pada Sekolah Tinggi AgamaIslam Baturaja, tanggal 4 Juni 2018;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, dankedudukan penggugat seperti semula;5.
Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.ttd.Is Sudaryono, S.H., M.H.Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2020Panitera Pengganti,ttd.Maftuh EffendiBiayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 19540924 198403 1 001 Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2020
Register : 11-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 15-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 PK/TUN/2020 Tanggal 5 Nopember 2020 — DR. H. NASRUL, S.Pd., M.Pd vs WALIKOTA PEKANBARU;
137 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
DR. H. NASRUL, S.Pd., M.Pd vs WALIKOTA PEKANBARU;
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota PekanbaruNomor 730 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan atas nama Dr. H. Nasrul, S.Pd.,M.Pd., tanggal 26 Desember 2018;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 730 Tahun2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan atas nama Dr. H. Nasrul, S.Pd., M.Pd.,tanggal 26 Desember 2018;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hakhakPenggugat Dr. H. Nasrul, S.Pd., M.Pd. sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) sebagaimana mestinya;5.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali Dr. H. NASRUL, S.Pd., M.Pd.;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata UsahaNegara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. H.M. HaryDjatmiko, S.H., M.S., HakimHakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisdengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, PaniteraPengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd. ttd.Dr.
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.ttd.Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 139 PK/TUN/2020Panitera Pengganti,ttd.Maftuh EffendiBiayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi PK Rp2.484.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 19540924 198403 1 001 Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 139 PK/TUN/2020
Register : 22-03-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 K/TUN/2021 Tanggal 27 April 2021 — BUPATI SARMI vs Dr. HENDRIK WORUMI, S.Sos., M.Si;
134 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
134 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI SARMI vs Dr. HENDRIK WORUMI, S.Sos., M.Si;
Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiHalaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 149 K/TUN/2021Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan IsSudaryono, S.H.,M.H.
Putus : 26-05-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 03/PID.B/TIPIKOR/2014/PN .BKL(pengadilan negeri bengkulu) Tanggal 26 Mei 2014 — TERDKAWA : DR. FRANS DIONE,S.IP Alias FRANS Bina M. NASIR
309 — 273
309 — 273
Menyatakan terdakwa DR. FRANS DIONE,S.IP Alias FRANS Bina M. NASIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa DR. FRANS DIONE,S.IP Alias FRANS Bina M. NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERLANJUT dalam dakwaan Subsidair;4.
TERDKAWA : DR. FRANS DIONE,S.IP Alias FRANS Bina M. NASIR
Register : 04-01-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 PK/TUN/2021 Tanggal 23 Maret 2021 — DR. Dr. H. DARMAWAN KARTONO, Sp.B,Sp.BA VS MARIA LIESDA GOZALI DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT;
123 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DR. Dr. H. DARMAWAN KARTONO, Sp.B,Sp.BA VS MARIA LIESDA GOZALI DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT;
Register : 10-07-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 376/Pid.B/2014/PN Kag Tanggal 12 Agustus 2014 — ALI HASAN BIN AHMAD DR
17 — 2
17 — 2
ALI HASAN BIN AHMAD DR
palsu.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut :Bahwa bermula terdakwa ALI HASAN BIN AHMAD DRI diajak oleh Lutfi als Oop (DPO)untuk melakukan pencurian di daerah Sepucuk Kelurahan Kotaraya Kecamatan KayuagungKab.OKI selanjutnya Lutfi als Oop pergi ke rumah saksi korban untuk memantau situasi dantidak lama kemudian Lutfi als Oop pulang sambil mengatakan "bahwa rumah milik saksi korbanDedy Steven Arisandy, A.Md bin Baharudin dalam keadaan kosong" selanjutnya terdakwa ALIHASAN BIN AHMAD DR
Register : 18-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 K/TUN/2019 Tanggal 17 Juni 2019 — ABD. SAMAD., DK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN., II. Hj. ANDI NORMA., DKK;
63 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara padatingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr.
Putusan Nomor 232 K/TUN/2019ttd/. ttd/.Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S Dr. H. Yulius, S.H., M.H.Anggota Majelis:ttd/.Dr. Yosran, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,ttd/.Joko A. Sugianto, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi Kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(H. ASHADI, S.H.)NIP. 19540924 198403 1 001Halaman 9 dari 10 halaman.
Register : 12-04-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 157 K/TUN/2021 Tanggal 27 April 2021 — Dr. HARUN DAERU, S.E., M.H VS WALIKOTA BAU-BAU;
78 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dr. HARUN DAERU, S.E., M.H VS WALIKOTA BAU-BAU;
Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Walikota Baubau Nomor298/IV/2019Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru, SE., M.H.,NIP. 19731231 199903 1 033 tanggal 30 April 2019;3.
Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Termohon Kasasi Nomor298/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. Harun Daeru, SE., MHNIP. 19731231 199003 1 033 tanggal 30 April 2019;3.
NIP. 19731231 199003 1 033, tanggal 30 April 2019; Bahwa pertimbangan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalahkarena adanya Putusan Nomor 20/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi, yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap dan menjatuhkan hukuman pidanapenjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dengan amarnyamenyatakan bahwa Dr.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dr. HARUN DAERU,S.E., M.H.;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 157 K/TUN/2021Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.tid.Is Sudaryono, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,tid.M. Usahawan, S.H.Untuk salinanMahkamah Agung RIBiayabiaya: atas nama Panitera1. Meterai Rp 10.000,00 Panitera Muda Tata Usaha Negara,2. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 480.000,00Jumlah Rp 500.000,00Simbar Kristianto, S.H.NIP 19620202 198612 1 001Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 157 K/TUN/2021
Putus : 14-09-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 248 K/TUN/2011 Tanggal 14 September 2011 — Dr. Hj. ANI ROCHANI vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT ; J. FRANS APIT OPOK
32 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dr. Hj. ANI ROCHANI vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT ; J. FRANS APIT OPOK
PUTUSANNo. 248 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :Dr. Hj. ANI ROCHANI, kewarganegaran Indonesia, pekerjanDokter, beralamat di Jalan S. Parman No. 19 A, Pontianak ; Dalamhal ini memberikan kuasa kepada :1 Hadi Suratman, SH., M.Si.2 Sugeng Wahyudi, SH.Keduanya Advokat pada kantor Advokat Hadi Suratman, SH.
Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak MilikNo. 2119/Kelurahan Batu Layang atas nama Dr. Hj. Any Rochani atas tanahseluas 12.145 M? terletak di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan PontianakUtara, Kota Pontianak. Bahwa tanah tersebut dimiliki oleh Penggugatberdasarkan Akte Jual Beli No. 088/8/2000 didepan Pejabat Pembuat AktaTanah/Sementara Kecamatan Pontianak Utara yaitu Drs .
No. 248 K/TUN/2011Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan yangdikeluarkan yaitu Keputusan No. 02 Tahun 2008, tanggal 26 Agustus 2008tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 2119/Kelurahan Batu Layangatas nama Dr. Hj. Any Rochani atas tanah seluas 12.145 M?
Dr. H. Ahmad Sukardja,SH., MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiHal. 13 dari 15 hal. Put. No. 248 K/TUN/201114Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH. HakimHakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota : Ketuattd.
/Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.Panitera Pengganti :ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.Biayabiaya :1. Meterai Rp. 6.000,2. Redaksi Rp. 5.000,3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000.Jumlah Rp. 500.000,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754 15Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 248 K/TUN/2011
Register : 01-04-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 — Dr. ADJI SURADJI MUHAMMAD, M.Si VS PRESIDEN RI;
148 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dr. ADJI SURADJI MUHAMMAD, M.Si VS PRESIDEN RI;
Dr. Muhammad Junaidi, S.HI, M.H.;2. Joko Sutrisno, S.H.
Sistempendidikan tinggi demikian menjadi instrumen yang harus dijalankanterus menerus (keberlanjutan) dan tentunya akan menjadi masalahjika sifat demikian di antaranya pada tenaga pengajar (dosen)digunakan sistem perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu;Bahwa peraturan a quo terbit dan berlaku ditetapkan di Jakarta padatanggal 8 September 2011 oleh Presiden Republik Indonesia, Dr.
H.Susilo Bambang Yudhoyono, sedangkan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaradisahkan di Jakarta, pada tanggal 15 Januari 2014 PresidenRepublik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono.
Kutipan dalam permohonan Pemohondituliskan di bawah ini untuk memberikan kejelasan:Bahwa peraturan a quo terbit dan berlaku ditetapkan di Jakartapada tanggal 8 September 2011 oleh Presiden RepublikIndonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, sedangkanUndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara disahkan di Jakarta, pada tanggal15 Januari 2014 Presiden Republik Indonesia, Dr. H. SusiloBambang Yudhoyono.
Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: Dr. ADJISURADJI MUHAMMAD, M.Si., tersebut;2. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H.
Register : 04-05-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 K/TUN/2021 Tanggal 7 Juni 2021 — REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO VS DR. NISBAH, S.Sos, M.Si;
162 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
162 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO VS DR. NISBAH, S.Sos, M.Si;
Dr. H. Sulbadana, S.H.,M.H., Aparatur Sipil Negara (Dosen Fakultas HukumUniversitas Tadulako), dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 02/UN28/KP/2021, tanggal 4 Januari2021, 2.
Putusan Nomor 170 K/TUN/2021Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas TadulakoNomor 7561/UN28/KP/2019 tentang Pemberhentian Dr. Nisbah, S.sos.
tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar Nomor 178/B/2020/PT.TUN.Mks., tanggal 14 Oktober2020 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor5/G/2020/PTUN.PL., tanggal 3 Juni 2020;Mengadili Sendiri Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semulaPembanding/T ergugat; Menyatakan Sah Keputusan Pemohon Kasasi yaitu Keputusan RektorUniversitas Tadulako Nomor 7561/UN28/KP/2019 TentangPemberhentian Dr
Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H.
,Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd/. ttd/.Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.ttd/.Is Sudaryono, S.H., M.H.Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 170 K/TUN/2021Panitera Pengganti,ttd/.Andi Nur Insaniyah, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 10.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 480.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n.
Register : 14-08-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 18-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 465 K/TUN/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 — Dr. H. ASNAR, M.Si VS SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN;
113 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dr. H. ASNAR, M.Si VS SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN;
Dr. H. Masjaya, M.Si, jabatan Ketua SenatUniversitas Mulawarman;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.
Berita Acara Rapat Senat Unversitas Mulawarman Nomor17/SenatUM/2018 tertanggal 10 Juli 2018 tentang Penetapan 3(Tiga) Calon Rektor Universitas Mulawarman Periode 20182022atas nama:1) Dr. Laode Rijai, M.Si.2) Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.3) Prof. Dr. Susilo, S.Pd., M.Pd.2. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk menundapelaksanaan keputusan tata usaha negara objek sengketa berupa:a.
Berita Acara Rapat Senat Universitas Mulawarman Nomor 17/SenatUM/2018 tertanggal 10 Juli 2018 tentang Penetapan 3 (tiga)Calon Rektor Universitas Mulawarman Periode 20182022 atasnama:1) Dr. Laode Rijai, M.Si.2) Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.3) Prof. Dr. Susilo, S.Pd., M.Pd.3. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk mencabutkeputusan tata usaha negara objek sengketa berupa:a.
Berita Acara Rapat Senat Universitas Mulawarman Nomor 17/SenatUM/2018 tertanggal 10 Juli 2018 tentang Penetapan 3 (tiga)Calon Rektor Universitas Mulawarman Periode 20182022 atasnama:1).Dr. Laode Rijai, M.Si.2).Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.3).Prof. Dr. Susilo, S.Pd., M.Pd.4.
Dr. H.Asnar, M.Si, total suara 0;2). Dr.La Ode Rijai,M.Si, total suara 53). Prof, Dr. H. Masjaya, M.Si, total suara 604). Ir. Sukartiningsih, M.Sc, Ph.D, total suara 0; dan5). Prof. Dr. Susilo, S.Sp.
Register : 14-06-2016 — Putus : 28-10-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 35/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 28 Oktober 2016 — Dr,Ir. H. Herawansyah, SMc, MT Bin Ikram (alm)
129 — 62
129 — 62
Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. H. Herawansyah, SMc, MT Bin Ikram (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair; 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Ir. H. Herawansyah, SMc, MT Bin Ikram (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);5.
Dr,Ir. H. Herawansyah, SMc, MT Bin Ikram (alm)
SR1145/PW06/5/2015, tanggal 9Juni 2015.Perbuatan Terdakwa Dr. Ir .
Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. H. Herwansyah, S. Ars., MSc.
DR. HAZAIRIN,SH.