;Bahwa yang diatur di dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PeraturanPemerintah No.51 tahun 2009 adalah tentang Praktek Kefarmasian dimana di dalampraktek kefarmasian meliputi pembuatan, pengadaan, penggunaan, penyimpanan danpendisribusian dan pelayanan obat;Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat diToko Obat Berkat Yakin di Pasar Balai Tangah Kec.Lintau Buo Utara Kab.Tanah Datar,sewaktu balai Besar POM sedang merazia di toko Berkat Yakin milik

(2) Pekerjaan Kefarmasiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyaikeahlian dan kewenangan untuk itu.Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 angka 3, angka 5 dan 6 PP No.51 tahun 2009 yangdimaksud Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiriatas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, dimana Apoteker adalah sarjana farmasi yang telahlulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.Sedangkan Tenaga TeknisKefarmasian

Peraturan Menteri Kesehatan No 889/Menkes/Per/V/2011 Tahun 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dimanadalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yaitu untuk Apoteker harus memiliki Surat Izin PraktikApoteker, yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untukdapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian maupun Surat IzinKerja Apoteker, yang selanjutnya disebut SIKA adalah surat izin praktik yang diberikankepada

Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi ataufasilitas distribusi atau penyaluran.sdangkan untuk Tenaga Kefarmasian harus memiliki Surat IzinKerja Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disebut SIKTTK adalah surat izin praktik yangdiberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaankefarmasian pada fasilitas kefarmasian.Menimbang, bahwa yang dimaksud Praktik Kefarmasian dalam pasal 108 UU No 36 tahun2009 tentang kesehatan meliputi

maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien yangdidasarkan kepada Standar Profesi , Standar prosedur Operasional dan Standar Kefarmasian;Menimbang, bahwa yang di maksud Standar Profesi adalah pedoman untuk menjalankanpraktik profesi kefarmasian secara baik, Standar Prosedur Operasional adalah prosedur tertulisberupa petunjuk operasional tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Standar Kefarmasian yaitupedoman untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada fasilitas produksi, distribusi

Menyatakan Terdakwa BAHRUM Bin MUNAWIR terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana Dengan Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 198 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dalam dakwaan Ketiga ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHRUM Bin MUNAWIRdengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah),subsidair 2 (dua) bulan kurungan ; 3.

O1, Desa Pengarang, KecamatanJambesari Darusolah, Kabupaten Bondowoso, karena Terdakwatelah menjual obat tanpa memiliki ijin edar dan keahlian sertakewenangan kefarmasian ;Bahwa ketika itu Terdakwa mengakui telah menjual obatobatan,sehingga Saat itu disita barang bukti dari tangan Terdakwa berupa14519 bungkus pil alergi merk Sidowaras yang setiap bungkusnyaberisi 4 butir pil terdiri dari :. 1 (satu) butir pil warna putih bulat tanpa logo ;. 1 (Satu) butir pil warna kuning lonjong berlogo MEF ;1 (

O01, Desa Pengarang,Kecamatan Jambesari Darusollah, Kabupaten Bondowoso, karenaTerdakwa telah menjual obat tanpa memiliki ijin edar dan keahlianserta kewenangan kefarmasian ;Bahwa ketika itu Terdakwa mengakui telah menjual obatobatan,sehingga Saat itu disita barang bukti dari tangan Terdakwa berupa1519 bungkus pil alergi merk Sidowaras yang setiap bungkusnyaberisi 4 butir pil terdiri dari :a. 1 (Satu) butir pil warna putih bulat tanpa logo ;b. 1 (satu) butir pil warna kuning lonjong berlogo MEF ;

Perbuatan Terdakwadimaksud termasuk ruang lingkup praktik kefarmasian, dan Terdakwasendiri tidak mempunyai keahlian serta kewenangan di bidang itu, baik26karena pendidikan maupun atas dasar peraturan perundanganundangan oleh karena pekerjaan Terdakwa hanyalah seorang petanii ; Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapatunsur kedua dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi padaperbuatan Terdakwa ; 02222222 22 nnn e ee Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan tersebutdi atas,

Menyatakan Terdakwa BAHRUM Bin MUNAWIR telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan untukmelakukan Praktik Kefarmasian ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas olehkarena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 750.000, (tujuhratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidanadenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanakurungan selama 1 (Satu) bulan ;3.

terdakwa JARKUNI ALIAS KUNI BINHARUN (Alm) beserta seluruhlampirannya ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa ;Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :1.dirampas untuk dimusnahkan ;Menyatakan terdakwa JARKUNI ALIAS KUNI BIN HARUN (Alm) bersalahmelakukan tindak pidana dengan tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik kefarmasian

ketika saksi telah sampai di rumah terdakwa, obatdextrometrophan dan alkohol tersebut telah berada di teras rumah terdakwa yangpada saat itu diserahkan terdakwa kepada pihak kepolisian ;Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menjual obat dextrometrophan danalkohol namun saksi pernah mendengarnya dari informasi masyarakat ;Bahwa seharihari terdakwa berjualan sembako dan minuman serta makananringan diwarungnya dan pendidikan terdakwa hanya sampai sekolah dasar sajaatau tidak pernah menempuh pendidikan kefarmasian

butir dan alkohol 70 % sebanyak 56(lima puluh enam) botol yang diakui milik terdakwa sendiri yang didapatnyadari seseorang dariBanjarmasin ; e Bahwa obat dextromethorphan tersebut dijual kembali oleh terdakwa denganharga Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) per bungkus yang berisi 15 (limabelas ) butir dan alkohol 70 % dengan harga Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribue Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual obat dextrometrophandan alkohol 70 % tersbeut serta terdakwa tidak mempunyai keahliandibidang kefarmasian

HARUN (Alm), dengan segala identitasdan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pulabahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapatmengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakanpertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu setiap orang telahterpenuhi ; Unsur kedua : Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian

Selain itu ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 mewajibkan seorang tenaga kesehatan harus mempunyaikualifikasi umum yang diatur dalam Peraturan Menteri, ijin dari pemerintah, diaturdalam suatu kode etik standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standarpelayanan, dan standar prosedur operasional yang diatur dalam organisasi profesinya,atau dengan kata lain dalam melakukan praktik kefarmasian haruslah dilakukan olehseseorang yang memiliki keahlian dan

Menyatakan terdakwa YUNITA ANGGELINA MASONG alias YUYUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUNITA ANGGELINA MASONG alias YUYUN oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.7000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

yangbermanfaat untuk mengobati penyakit nyeri otot, nyeri pinggang, tegang pada kepada danradang sendi kronik dan oleh karena obat somadril composetum memiliki efek samping, efektosik dan kontra indikasi yang dapat membahayakan pemakai jika obat Somadril Composetumdikonsumsi tanpa resep dokter maim obat Somadril Composetum digolongkan dalam obat keras(obat daftar G) yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter sehingga terdakwa yang tidakmemiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian

yangbermanfaat untuk mengobati penyakit nyeri otot, nyeri pinggang, tegang pada kepada danradang sendi kronik dan oleh karena obat Somadril Composetum memiliki efek samping, efektosik dan kontra indikasi yang dapat membahayakan pemakai jika obat Somadril Composetumdikonsumsi tanpa resep dokter maim obat Somadril Composetum digolongkan dalam obat keras(obat daftar G) yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter sehingga terdakwa yang tidakmemiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian

Bahwa obat Somadril Composetum digolongkan dalam obat keras (obat daftar G)yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter sehingga terdakwa yang tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dilarang untuk melakukan penyimpanan danpendistribusian obat Somadril Composetum yang termasuk dalam obat keras (obat daftar G) tersebut;Menimbang, bahwa obat daftar G memiliki ciriciri ada lingkaran warna hitam dengan dasarmerah dan ada huruf K atau dapat juga dilihat dari nomor registrasinya

sedangkan sarana mengedarkan oleh terdakwa tidak memilikikewenangan dalam mendistribusikan obat daftar G (obat keras) karena obat keras hanya dapatdidistribusian oleh sarana yang memiliki ijin khusus yaitu Dinas Kesehatan, faktanya terdakwa bukanmerupakan apoteker atau tenaga teknis kefarmasian karena latar belakang pendidikan terdakwa adalahSMU sehingga bukan pendidikan tenaga kefarmasian sehingga tidak mempunyai keahlian dankewenangan untuk mendistribusikan obat keras daftar G;Menimbang, bahwa

Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatandan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undangundang HukumAcara Pidana;MENGADILI1 Menyatakan terdakwa YUNITA ANGGELINA MASONG alias YUYUN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpakeahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUNITA ANGGELINA MASONG aliasYUYUN oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.7000.000, (tujuh jutarupiah), dengan

Menyatakan Terdakwa NUR SUGIYANTO bin MAHRUBbersalahmelakukan tindak pidana Tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalamPasal 108 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 198 juncto Pasal108 Ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 213 K/Pid.Sus/20212.

Nomor 213 K/Pid.Sus/2021Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukanPemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapatsebagai berikut:Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusanjJudex facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan judexfacti/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yangmeliputi penyimpanan dan, pendistribusian

Menyatakan terdakwa MUSLIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian;2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama selama 2 (dua) bulan; 3.

jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Atau : KeduaBahwa ia terdakwa MUSLIH sejak bulan Februari s/d. hari Rabutanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidak tidaknya dalamwaktu lain dalm bulan Juni tahun 2015, bertempat di rumah terapi Tri Sakti,Tanen, Hargobinangun, Pakem, Sleman atau setidak tidaknya pada tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman"setiap orang yang tidak memilikin keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktek kefarmasian

Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108;Menimbang berdasarkan keterangan saksi saksi, keteranganterdakwa dan dengan adanya barang bukti Bahwa terdakwa yang berprofesisebagai tepapis dan pemilik Rumah terapi Tri Saski yang beralamat diTanen ,Hargo Binangun pakem, ketika dilakukan penertiban oleh BPOM DIYpada hari rabu tanggal 10 Juni 2015 di tempat tersebut telah ditemukanobat obat tradisional berupa Obat Tradisional berupa

Menyatakan terdakwa MUSLIH telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahliandan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian;2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama selama 2 (dua) bulan;3.

SUMARTINI HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa memiliki kewenangan dan keahlian melakukan praktek kefarmasian 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;3.

SUMARTINI HARTONO terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa memiliki kewenangan dan keahlianmelakukan praktek kefarmasian sebagaimana dakwaan JaksaPenuntut Umum melanggar Pasal 198 UU RI No. 36 tahun 2009tentang kesehatan .2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp12.000.000, (dua belas juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulankurungan ;3.

RajimanDusun Ngemplak Caban, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten SlemanD..Yogyakarta atau disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sleman, telah melakukan perbuatan Tanpa memilikikewenangan dan keahlian, melakukan praktek kefarmasian perbuatan terdakwatersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :Bermula dari pekerjaan terdakwa sebagai pengelola toko obat ataupenjual obat di Toko Obat Makutodewo yang terletak di Jalan DR.

Sumartini Hartono sebagai penanggung jawab dan/atau pemilik Toko Obat Makutodwo tidak pernah mendapatkan pelatihan khususdibidang kefarmasian, tidak memiliki kewenangan serta keahlian dibidangkefamarsian telah melakukan perbuatan sediaan obat yang bertentangandengan ketentuan perundangundangan sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 198 UU RI No. 39 tahun 2009 tentang Kesehatan .Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penunitut Umum tersebut,terdakwa sudah mengerti dan mengetahui maksud isi dakwaan

Melakukan praktek kefarmasian ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :1.

SUMARTINI HARTONO terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa memilikikewenangan dan keahlian melakukan praktek kefarmasian 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanadenda sebesar Rp 6.000.000, (enam juta rupiah) dengan ketentuanapabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan ;3.

berjualan obat tersebut dengan carapara pembeli datang ketoko terdakwa menyebutkan obat yang dibelinya danjumlahnya selanjutnya terdakwa mengambilkan obat dikotak obat danmenyerahklan kepada pembeli dan pembeli membayarnya, Terdakwa mendapatobat tersaebut dari seorang seles dengan harga Rp.3.000,/ emplek dan dijualterdakwa Rp .3.5.00,/emplek sehingga terdakwa mendapatkan untung/labaRp5.00, Bahwa bedasarkan UU RI No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan yangmempunyai keahlian dalam pekerjaan kefarmasian

berjualan obat tersebut dengan carapara pembeli datang ketoko terdakwa menyebutkan obat yang dibelinya danjumlahnya selanjutnya terdakwa mengambilkan obat dikotak obat danmenyerahklan kepada pembeli dan pembeli membayarnya, Terdakwa mendapatobat tersaebut dari seorang seles dengan harga Rp.3.000,/ emplek dan dijualterdakwa Rp .3.5.00,/emplek sehingga terdakwa mendapatkan untung/labaRp5.00,Bahwa bedasarkan UU RI No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan yangmempunyai keahlian dalam pekerjaan kefarmasian

Bondowoso atau setidak tidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriBondowoso, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktik kefarmasian sebagai mana dimaksud dalam pasal 108 perbuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.:Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saksi OLEF MASHUDA RASYID dansaksi RONY SUGIARTO, SH. mendatangi toko terdakwa diDesa, SumberanyarRt 17. Rw.5 Kec. Jambesari Darusholah Kab.

Bahwa benar berdasarkan Undang Undang RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatanyang mempunyai kewenangan atau keahlian dan kewenangan untuk melakukanpekerjaan kefarmasian. Bahwa benar Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan ada 4Penggolongan.;a. Obat Bebas Yaitu obat yang bebas dijual kepada masyarakat tanpa melalui resepdokter dan kemasan obat terdapat lingklaran hijau.;b.

Bahwa benar 4 macam pil berdasarkan hasil pemeriksaan adalah termasuk obat kerasdalam golongan daftar GyangPendistribusiannya harus dengan izin edar dan harusmemiliki keahlian serta kewenangan kefarmasian penggunaannyaharus dengan resepdokter. Bahwa dalam hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa.

Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa ; Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa yang padapokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dankarena itu menuntut supaya Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1.Menyatakan terdakwa SAMSURI Bin (Alm) BAHTIAR bersalah melakukantindak pidana tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktik kefarmasian

Barito Kuala atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, tanpa adanyamemiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yangmeliputi pendistribusian obat sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 UU RI No.36 Tahun Tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal ketika saksi TAUFIK HIDAYAT Bin TOHIT dan saksi ELIF WIDODOBIN KATIMAN, keduanya adalah anggota kepolisian

, yang menurut pasal 108UU No. 36 Tahun 2009 ditentukan bahwa praktek kefarmasian meliputi perbuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, penyaluran, penyimpanandan pendistribusian obat, pelayanan obat atau resep dokter, pelayanan informasi obatserta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan olehtenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa ini, ternyata

terdakwa hanyalahseorang lulusan Sekolah Dasar yang tidak pernah mendapatkan pendidikan ataupelatinan untuk melakukan praktek kefarmasian ; Menimbang, bahwa demikian juga ternyata warung tempat terdakwa menjual pildextro dan alkohol tidak berijin untuk menjual obatobatan tersebut ;Menimbang, bahwa Dextro berlogo SF adalah sediaan farmasi produk SakaFarma termasuk Golongan Obat Bebas Terbatas sedangkan alkohol adalah termasukgolongan obat bebas dan bebas terbatas ;Menimbang, bahwa manfaat/khasiat

Mengingat ketentuan pasal 198 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan danpasal 193 ayat (1) KUHAP serta ketentuanketentuan lain yang berkaitan dengan itu :MENGADILIe Menyatakan terdakwa SAMSURI Bin (Alm) BAHTIAR telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; TANPA KEAHLIAN DANKEWENANGAN MELAKUKAN PRAKTEK KEFARMASIAN * ; e Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana dendasebesar : Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ; Menetapkan apabila denda tersebut

. : PDM56/N.3.24/Euh.2/11/2014 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2014,Hal. dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2014/PN Mrjyang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara inimemutuskan :1 Menyatakan Terdakwa SUHENDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik kefarmasian, melanggar Pasal 198 jo Pasal 108 ayat(1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;2 Menjatuhkan

Terdakwa dalammelakukan pekerjaan kefarmasian tersebut tidak mempunyai keahlian dan kewenanganuntuk itu;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo.Pasal 108 ayat (1) UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telahmenghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di persidangan telah memberikan keterangan

adalah pembuatan termasuk pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan danpendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atasresep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obatdan obat tradisional;Bahwa pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian yaituApoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian dengan Surat Izin Kerja (SIK);Bahwa pelayanan obat keras harus dengan resep dokter;Bahwa Terdakwa bukan seorang tenaga kefarmasian

yang disebutkan di atas harus dilakukan olehtenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, dan dalam hal tidakada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu seperti dokter dan/atau dokter gigi,bidan, dan perawat dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas yangdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa kemudian peraturan perundangundangan menggariskanlebih lanjut, pekerjaan/praktik kefarmasiaan yang mempunyai keahlian dan

Adanya ketentuan ini juga sejalandengan ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009Tentang Pekerjaan Kefarmasian yang menyebutkan toko obat adalah adalah sarana yangmemiliki izin untuk menyimpan obatobat bebas dan obatobat bebas terbatas untukdijual secara eceran;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka menurut MajelisHakim Terdakwa telah terbukti melakukan praktik kefarmasian yang dilakukan tanpamemiliki keahlian dan kewenangan sehingga dengan demikian unsur

O1, #=KecamatanCurahdami, Kabupaten Bondowoso atau setidak tidaknya padasuatu. tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Bondowoso, yang tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik kefarmasian, yang dilakukan dengancara sebagai berikut Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi OliefMashuda Rasyid dan saksi Wilio Agus Styawan AnggotaPolres Bondowoso mendatangi toko terdakwa lalu berpura pura membeli obat supertetra kepada i terdakwa, laluterdakwa mengambil

Susilastina telah mengedarkan atau10menjual kepada masyarakat umum 5 ( lima ) lembar atausebanyak 140 ( seratus empat puluh ) butir Pil KB IKombinasi adalah tidak dibenarkan karena terdakwatersebut bukan tenaga kesehatan yang berkompeten untukmelakukan pekerjaan kefarmasian dan obat keras tersebutdiatas hanya boleh ada disarana kesehatan yang berijinsedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin.

SUSILASTINA bersalah melakukantindak pidana TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN DANKEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN ~~ PRATIK KEFARMASIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198Undang Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj.SUSILASTINA dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,( satu juta rupiah ) subsidair 2 ( dua ) bulan kurungan.3.

Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian .Menimbang, terhadap unsur ini Majelis Hakimmempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Wilio agusStyawan dan saksi Rofikah Roni, SH. dan keterangan terdakwaHj. Susilastina benar pada hari Jumat, tanggal. 17 Juni 2011sekitar Jam. 17.00 Wib, bertempat di toko terdakwa Hj.Susilastina di Desa Sumbersuko Rt. O02, Rw.

SUSILASTINA tersebut diatastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN DANKEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN . Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana dendasebesar Rp. 1.000.000, ( satu juta rupiah ), Subsidair1 ( satu) bulan kurungan. Memerintahkan barang bukti berupa : 140 ( seratus empat19puluh ) butir pil KBI Kombinasi dimusnahkan.

FAID, tersebuttelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik Kefarmasian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198Undang undang Nomor : 36 Tahun 2009, tentang Kesehatandalam dakwaan Ketiga;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sudarsono alias PP.Faid, dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000, (Satujuta lima ratus ribu rupiah) atau subsidair 1 (satu)bulan kurungan ;3.

Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian .

Tenaga Kefarmasian yang memiliki keahlian dankewenangan dalam bidangnya ;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkapdipersidangan, bahwa terdakwa selain seorang pedagang = yangmenjual sembako, di tokonya adalah juga sebagai kepalakeluarga dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiribahwaterdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidangkefarmasian, namun terdakwa dalam ~melakukan~ kegiatannyasebagai pedagang sembako, di tokonya juga menjual danmelayani pembeli yang membutuhkan berbagai obat obatanseperti

FAID, tersebutterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Tidak memiliki keahlian dan kewenanganseuntuk melakukan praktek kefarmasian ;Dee Memidana Terdakwa : SUDARSONO alias P. FAID, denganpidana Denda sebesar Rp. 1.500.000, ( Satu juta limaratus ribu rupiah ) , dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurungan selama : 1 ( Satu ) Bulan ;143.

FAID, tersebutterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Tidak memiliki keahlian dan kewenanganseuntuk melakukan praktek kefarmasian ;2. Memidana Terdakwa : SUDARSONO alias P. FAID, denganpidana Denda sebesar Rp. 1.500.000, ( Satu juta limaratus ribu rupiah ) , dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurungan selama : 1 ( Satu ) Bulan ;3.

. : PDM57/N.3.24/Euh.2/11/2014 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 11Hal. dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2014/PN MrjDesember 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini memutuskan :1 Menyatakan Terdakwa WIRA PARMANA bersalah melakukan tindak pidanatidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian,melanggar Pasal 198 jo.

Dharmasraya atau setidaktidaknya pada suatutempat di mana Pengadilan Negeri Muaro berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktikkefarmasian, Praktik kefarmasian yang meliputi perbuatan termasuk pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusianobat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat sertapengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional dengan caracara antara lainsebagai

, dan tenaga kesehatan masyarakat;Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentangPekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud dengan tenaga kefarmasian adalahtenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian;Bahwa tenaga kefarmasian terdiri dari Apoteker dan Tenaga TeknisKefarmasian;e Tugas pokok dari tenaga kefarmasian adalah melakukan tugas kefarmasianyaitu pembuatan obat, termasuk pengendalian mutu, pengamanan obat,pengadaan obat, penyimpanan, pendistribusian, pengelolaan obat, pelayananobat

yang disebutkan di atas harus dilakukan olehtenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, dan dalam hal tidakada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu seperti dokter dan/atau dokter gigi,bidan, dan perawat dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa kemudian peraturan perundangundangan menggariskanlebih lanjut, dalam praktik kefarmasiaan, yang mempunyai keahlian dan kewenangandalam pengadaan

melakukan praktik kefarmasian yang dilakukan tanpamemiliki keahlian dan kewenangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimana yangdisebutkan di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 198 jo.

sampaidengan tanggal 1 Juli 2006 ;yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diGampengrejo karena didakwa :Pertama :Bahwa Terdakwa HARI SURAHMANTO Bin PRIYO HARI SANTOSOpada hari Kamis tanggal 13 April 2006 sekitar pukul 13.00 Wib ataupada suatu waktu dalam bulan April 2006 di STM Canda Bhirawa Pare,Kabupaten Kediri atau pada suatu tempat yang masih menjadi daerahhukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Terdakwa tanpa keahliandan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian

Menyatakan Terdakwa HARI SURAHMANTO Bin PRIYO HARI Sterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan,distribusi, dan pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 (1) huruf dUndangUndang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dalam dakwaanPertama ;2.

Surat ljin tersebut dikeluarkan oleh PejabatKesehatan yang berwenang di Kabupaten / Kota tempatPekerjaan Kefarmasian dilakukan ;e Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dalam melakukanpraktik kefarmasian, karena latar belakang pendidikanterdakwa bukan di bidang kefarmasian ;e Bahwa obatobatan yang disita oleh petugas Balai POM diKupang, berupa Ampicillin, Penicillin V, Antalgin, AsamMefenamat, Dexamethasone, Neuralgin, Amoxicillin danNovastan adalah termasuk dalam golongan obat daftar G(obat keras

198 jo Pasal 108 ayat (1) UU No 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, maka pengaturan tentangpelaksanaannya selanjutnya diatur didalam Peraturan PemerintahNo. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian ;Menimbang bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 PP No.51Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyebutkan yangdimaksud Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat,pengelolaan obat, pelayanan obat

atas resep dokter, pelayananinformasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obattradisional ;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 PP No 51 Tahun 2009tentang Kefarmasian menyebutkan (1) Peraturan Pemerintah inimengatur pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi,22distribusi atau penyaluran dan pelayanan sediaan farmasi, (2)Pekerjaan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyaikeahlian dan kewenangan untuk itu ;Menimbang, bahwa di dalam

Farmasi/Asisten Apoteker, dimanadi dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, Apoteker telahmemiliki Sertifikat kompetensi profesi berupa surat tandapengakuan terhadap kompetensi seorang Apoteker untuk dapatmenjalankan pekerjaan/praktik profesinya di seluruh Indonesiasetelah lulus uji kompetensi ;Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Menteri KesehatanNomor : 889/MENKES/PER/V/2011 Tahun 2011 tentang Registrasi,Izin Praktik dan Izin Tenaga Kerja Kefarmasian dimana dalammenjalankan pekerjaan kefarmasian

Standar Kefarmasian ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Standar Profesiadalah pedoman untuk menjalankan praktik profesi kefarmasiansecara baik, Standar Prosedur Operasional adalah prosedurtertulis berupa petunjuk operasional tentang PekerjaanKefarmasian, sedangkan Standar Kefarmasian, yaitu pedomanuntuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada fasilitas produksi,distribusi atau penyaluran dan pelayanan kefarmasian ;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 98 ayat (2) UU No.36Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan

didakwasebagai berikut :Bahwa ia terdakwa ILMI Bin ( Alm ) TANI, pada hari Jum/at, tanggal 14September 2012, sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012,bertempat di rumah Kontrakan terdakwa di Desa Batik RT. 03 Kecamatan BakumpaiKabupaten Barito Kuala atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, tidak memiliki keahlian dankewenangan melakukan praktik kefarmasian

(sepuluh riburupiah) dan terdakwa sekali membeli ke Banjarmasin sebanyak 2 box (1 satu box berisi1000 butir) dan harga setiap box sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)sehingga terdakwa mendapat keuntungan per boxnya sebesar Rp. 165.000,00 (seratuslima puluh ribu rupiah) dan biasanya obat destro habis terjual dalam waktu 3 sampai 4hari dimana terdakwa sudah menjalankan bisnis tersebut selama 5 bulanan ;Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktek kefarmasian

box yangmasingmasing box berisi 1000 (seribu) butir obat dextrometrophan denganharga setiap box sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) danselanjutnya obat dextrometrophan tersebut dijual kembali kepada masyarakat ;Bahwa menurut sepengetahuan saksi obat dextrometrophan tersebut digunakansebagai obat penyembuh batuk karena saksi pernah menggunakannya ketikaBahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual obat dextrometrophantersebut serta terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian

yang di kemasdalam 18 paket yang masingmasing berisi 40 butir dan 1 paket berisi 20 butirdalam plastik klip yang di letakkan di dinding bagian belakang rumah yang digantungkan disebuah paku;e Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik obat dextrometrophan tersebut dansaksi sama sekali tidak mengetahui aktifitas jual beli obat dextrometrophandirumah terdakwatersebut ;e Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual obat dextrometrophantersebut serta terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian

Selain itu ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 mewajibkan seorang tenaga kesehatan harus mempunyaikualifikasi umum yang diatur dalam Peraturan Menteri, ijin dari pemerintah, diaturdalam suatu kode etik standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standarpelayanan, dan standar prosedur operasional yang diatur dalam organisasi profesinya,atau dengan kata lain dalam melakukan praktik kefarmasian haruslah dilakukan olehseseorang yang memiliki keahlian dan