Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
- Surat Kepada Ketua Umum KONI Sulawesi Selatan Nomor : 503/6058/B.Aset tanggal 26 Agustus 2019 hal : Pencabutan Izin Pengelolaan Stadion Mattoanging yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Dr. Abdul Hayat, M.Si.
- Surat Kepada Ketua Umum KONI Sulawesi Selatan Nomor : 1630/VIII2019/B.Aset tanggal 29 Agustus 2019 hal : Pencabutan Surat Keputusan KONI yang ditandatangani Sekretaris Daerah Dr. Abdul Hayat,M.Si.

- Keputusan Nomor : 312/SK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang : Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Memerintahkan Kepada Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
- Surat Kepada Ketua Umum KONI Sulawesi Selatan Nomor : 503/6058/B.Aset tanggal 26 Agustus 2019 hal : Pencabutan Izin Pengelolaan Stadion Mattoanging yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Dr. Abdul Hayat, M.Si.

- Surat Kepada Ketua Umum KONI Sulawesi Selatan Nomor : 1630/VIII2019/B.Aset tanggal 29 Agustus 2019 hal : Pencabutan Surat Keputusan KONI yang ditandatangani Sekretaris Daerah Dr. Abdul Hayat, M.Si.
- Keputusan Nomor : 312/SK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang : Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan.
4.

Penggugat:
YAYASAN OLAHRAGA SULAWESI SELATAN(YOSS)
Tergugat:
1.GUBERNUR SULAWESI SELATAN
2.KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA SULAWESI SELATAN

;Kepala Bagian Bantuan Hukum, Penyuluhandan Tindak Lanjut pada Biro Hukum dan HAMSetda Provinsi Sulawesi Selatan;NAOMI TONAPA, S.H.;Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum danPerlindungan HAM pada Biro Hukum dan HAMSetda Provinsi Sulawesi Selatan;LABELLA NAKANAYA, S.H.;Kepala Sub Bagian Pengamanan Aset padaBiro Pengelolaan Barang dan Aset DaerahSetda Provinsi Sulawesi Selatan;MAULI YADI RAUF, S.H.;Staf Biro Hukum dan HAM Setda ProvinsiSulawesi Selatan;HUSAM, S.H.

GubernurKepala Daerah Sulawesi Selatan;Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari H.

: 84 Tahun2017, tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONIProvinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 20172021, tanggal14 November 2017;Fotokopi dari fotokopi Keputusan Musyawarah OlahragaDaerah keV KONI Sulawesi Selatan Nomor: II Tahun1982, tentang KeputusanKeputusan Komisi;A.

KONI Daerah Sulawesi Selatan menyerahkan Pengelolaan atas StadionMattoanging kepada Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan berdasar SuratKeputusan Ketua Umum KONI Daerah Sulawesi Selatan Nomor 056/X/1984tentang Sarana Olahraga KONI Daerah Sulawesi Selatan tanggal 17November 1984 (vide Bukti P11 = T.I6) ;2.

Surat Keputusan No : 29/I/67 tanggal 23 Januari1967 yang esensinya adalah : Dewan Olahraga RI telah dibubarkan sehinggaperlu segera dibentuk Komisi Olahraga Nasional Indonesia Daerah SulawesiSelatan, maka dari itu dibentuklan KONI Daerah Sulawesi Selatan,membubarkan Dewan Olahraga Dati Sulawesi Selatan, mengadakan serahterima Inventaris Dewan Olahraga RI Dati Sulawesi Selatan kepada KONIDaerah Sulawesi Selatan sesingkat mungkin;Menimbang, bahwa Surat Keputusan No : 29/I/67 tersebut bukanlahSurat

PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN Cq GUBERNUR PROPINSI SULAWESI SELATAN, Dkk vs HASANUDDIN bin ANDI KALIMULLAH,

PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN CqGUBERNUR PROPINSI SULAWESI SELATAN, berkedudukandi Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar, diwakili olehGubernur Sulawesi Selatan, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si.,M.H.;2 KEPALA KANTOR DINAS PETERNAKAN PROPINSISULAWESI SELATAN, berkedudukan di Jalan Daeng NgeppeNomor 12 Makassar, diwakili oleh Kepala Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan, Ir. H. Murtala Ali,MS.

Lopang,S.H., M.H., dan kawankawan, para Pegawai pada SekretariatDaerah Provinsi Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan JenderalUrip Sumaharjo, Nomor 269, Makassar, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 5 Juli 2011;Para Pemohon Kasasi I dahulu Para Tergugat I, IJ dan IJ/ParaTerbanding;Il PARA PENGHUNI YANG MENEMPATI PERUMAHANKANTOR DINAS PETERNAKAN PROPINSI SULAWESISELATAN masingmasing:Drh. J. KADANG, penghuni rumah Nomor 105 A, di lanjutkanoleh anak alm. Andri L. Kadang, ScH., S.H..

Bakko., dan kawankawan, para PenghuniPerumahan Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan,beralamat di Jalan Daeng Ngeppe, Kelurahan Balangbaru,Kecamatan Tamalate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8Agustus 2011;Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Tergugat IV/Para Terbanding;MelawanHASANUDDIN bin ANDI KALIMULLAH, selaku ahli waris darialmarhum Djondjo Kalimullah Karaeng Lembang Parang Aru Barru,bertempat tinggal di Kabupaten Barru, Jalan Pendidikan Nomor 4,Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan

Andi Hasanuddin. gat SULAWESI SELATANTERGUGAT I1 KEPALA KANTOR DINAS PETERNAKAN PROVINSISULAWESI SELATAN TERGUGAT II2 KEPALA RUMAH SAKIT HAJI UMUM DAERAH HAJI MKSPROVINSI SULAWESI SELATAN TERGUGAT III3. PARA PENGHUNI YANG MENEMPATI PERUMAHAN Tergu /PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN cq. GUBERNUR PEMERISULAWkskNF Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan Nomor 3517 K/Pdt/2012 KANTOR DINAS PETERNAKAN PROVINSI SULSEL, 1. DRH.J. KADANG dan seterusnya 24. NY.

SELATAN Cq GUBERNUR PROPINSISULAWESI SELATAN dan kawankawan dan Para Pemohon Kasasi IH: Drh.

GUBERNUR PROPINSI SULAWESI SELATAN/PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I SULAWESISELATAN, dkk VS A.R. PANGLOLI, dkk

PUTUSANNomor 1661 K/Pdt/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.GUBERNUR PROPINSI SULAWESI SELATAN/PEMERINTAH DAERAH TINGKAT SULAWESISELATAN, berkedudukan di Jalan PerintisKemerdekaan Km 4 Makassar;BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN' TANATORAJA, berkedudukan di Jalan Pongtiku Makale,Kabupaten Tana Toraja dalam hal ini memberi kuasakepada: MARTEN BAWAN SIRENDEN,S.H, dan kawankawan,

Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/1992 Gambar Situasi Nomor 35/1991atas nama Pemerintah Daerah Tingkat Sulawesi Selatan (Tergugat 1!)untuk kepentingan Balai Benih Utama Holtikultura (Tergugat V);luas 32.370 m?, dengan batasbatas:Sebelah Utara : jalan pertanian;Sebelah Timur : kebun/sawah rakyat;Sebelah Selatan : kebun/sawah KAMBA dan kebun TULAK;Hal. 2 dari 25 hal. Put. No 1661 K/Pdt/2012Sebelah Barat : perencanaan jalan;Selanjutnya disebut pula Tanah Objek Sengketa A;b.

Sertifikat Hak Pakai Nomor 03/1992 Gambar Situasi Nomor 36/1991atas nama Pemerintah Daerah Tingkat Sulawesi Selatan (Tergugat 1)untuk kepentingan Balai Benih Utama Holtikultura (Tergugat V), luas20.945 m?, dengan batasbatas:Sebelah Utara: persawahan rakyat;Sebelah Timur : persawahan rakyat;Sebelah Selatan : jalan pertanian;Sebelah Barat :SD Negeri dan lumbung;Selanjutnya disebut pula Tanah Obyek Sengketa B;2.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Sulawesi Selatan Nomor 23/I/5309/P/III92 Nomor Urut 1 tanggal 9Mei 1992 dan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Sulawesi Selatan Nomor 23/I/5309/P/III92 Nomor Urut 2 tanggal 9Mei 1992;Di sinilah kesalahan gugatan Para Penggugat yang justru tidak menggugatKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi SulawesiSelatan padahal pejabat/instansi inilah yang memberikan hak secara sahberupa SHP kepada Tergugat ;Demikian

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.GUBERNUR PROPINSI SULAWESI SELATAN/PEMERINTAH DAERAHHal. 23 dari 25 hal. Put. No 1661 K/Pdt/2012TINGKAT SULAWESI SELATAN, 2. BUPATI/KEPALA DAERAHKABUPATEN TANA TORAJA, 3. KEPALA KECAMATAN (CAMAT)SALUPUTTI, 4. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGANKABUPATEN TANA TORAJA, 5. KEPALA BALAI BENIH UTAMAHORTIKULTURA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TANA TORAMJA, 6.CV. TIMBER MAS Corp, 7. KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN TANA TORAJA, tersebut;2.

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Cq.GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN >< Hj. ROMLAH ABN, dkk

PUTUSANNomor 1832 K/Pdt/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Cq.GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN, beralamat diJalan Urip Sumoharjo Nomor 269, Makassar 90231, SulawesiSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Simon S.

., M.H. dan kawankawan, Kepala Biro Hukum dan HAMSetda Provinsi Sulawesi Selatan, berkantor di Jalan JenderalUrip Sumoharjo Nomor 269 Makassar, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 8 Juli 2012.Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding II;Melawan:Hj. ROMLAH ABN.H. SUKIN DJATMIKO, BBA.H.M.

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, Cq.GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Tanggal 27 Februari 2013Nomor 61/Pdt.G/2012/PN.Bgr yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum Pembanding semula Tergugat dan Tergugat II untukmembayar biaya perkara dalam tingkat banding ini secara tanggung rentengyaitu sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat Il/Pembanding II pada tanggal

Selatan).

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PEMERINTAHDAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Cq. GUBERNUR PROVINSISULAWESI SELATAN tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding Il untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusridbu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agungpada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015 oleh Syamsul Mavarif, S.H., LL.M.

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Cq. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN VS HJ. ROMLAH, ABN, DKK

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN,berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269, Makassar,Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepadaH.

., dan kawankawan,masingmasing Para Pejabat dan Para Staff pada Biro Hukumdan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan serta Advokat MitraKerja Gubernur/Pemda Sulawesi Selatan, yang semuanyamemilin domisili hukum di Jalan Jenderal Urip SumoharjoNomor 269 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 25 April 2017;Pemohon Peninjauan Kembali:LawanHJ. ROMLAH, ABN;H. SUKIN DJATMIKO, BBA.;H.M. NOER;KH. MUHAMMAD MUSTOFA, ABN., LC..

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan cg. Gubernur ProvinsiSulawesi Selatan cg. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;semula Tergugat dan Tergugat II:Halaman 6 dari 10 hal. Put.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAHDAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN CQ. GUBERNURPROVINSI SULAWESI SELATAN tersebut;2.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN CQGUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN tersebut:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauankembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 oleh Dr. H.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DKK VS AGUS BUSTAM

PUTUSANNomor 1843 K/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ,MAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:1.GUBERNUR SULAWESI SELATAN, berkedudukan diJalan Jend. Urip Sumohardjo Nomor 269, KelurahanPanaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar,diwakili oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Dr.Sumarsono, M.DM.;SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESISELATAN, berkedudukan di Jalan Jend.

Urip SumohardjoNomor 269, Kelurahan Panaikang, KecamatanPanakkukang, Kota Makassar, diwakili oleh PenjabatSekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. Tautoto,T.R., M.Si.;Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada A. MuhammadReza, S.H., dan kawankawan, Para Pegawai GubernurSulawesi Selatan, berkantor di Jalan Jend. Urip SumohardjoNomor 269, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang,Kota Makasssar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25Juni 2018;3.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGAPROVINSI SULAWESI SELATAN CQ. KEPALA UPTDGOR SUDIANG, berkedudukan di Jalan Pajjaiang Nomor73, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya,Kota Makassar, diwakili oleh Kepala Dinas Kepemudaandan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Sri EndangSukarsih, M.P., dalam hal ini memberi kuasa kepada A.Muhammad Reza, S.H., dan kawankawan, Para PegawaiGubernur Sulawesi Selatan, berkantor di Jalan Jend. UripHalaman 1 dari 8 hal. Put.

Penggugat di dalam gugatannya menempatkan 3 (tiga) jabatansebagai Tergugat yaitu: Gubernur Provinsi Sumatera Selatansebagai Tergugat , Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatansebagai Tergugat Il, dan Kepala Dinas Dinas Kepemudaan danOlahraga Provinsi Sulawesi Selatan cq Kepala UPTD GOR Sudiangsebagai Tergugat Ill dengan objek gugaan pembayaran ganti rugitanah;2. Legal standing Penggugat sebagai ahli waris;3.

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 2. SEKRETARIS DAERAHPROVINSI SULAWESI SELATAN, 3. KEPALA DINAS PEMUDA DANOLAH RAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN CQ. KEPALA UPTDGOR SUDIANG tersebut;2.

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN, cq. KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN VS M. SALEH Bin TULISI, dkk

PUTUSANNomor 3716 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telan memutus sebagai berikutdalam perkara:GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN, cq. KEPALADINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN,diwakili oleh Dr. Ir. H.

KEPALA DINASPERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATENSINJAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor21, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan;2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALABADAN PERTANAHAN KABUPATEN SINJAI,berkedudukan di Jalan Abd. Latief Nomor 5, KabupatenSinjai, Sulawesi Selatan;3.

Hak dan Kewajiban);Oleh karena objek sengketa adalah milik dan dalam penguasaan ProvinsiSulawesi Selatan, maka tidaklah perlu menggugat Kepala DinasPerkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi cukup dengan menggugatGubernur Sulawesi Selatan mewakili Pemerintan Provinsi SulawesiSelatan dan kualitas Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Daerah Otonom(Provinsilah sebagai Badan WHukum PublikPemangku Hak danKewajiban);Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan hanyalah perangkatPemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan, sedangkan objek sengketa adalahmilik/aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan yang mewakiliPemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menurut peraturan perundangundangan adalah Gubernur Sulawesi Selatan dan bukan Kepada SKPD;Penempatan Kepala Dinas Perkebunan sebagai Tergugat pada gugatanini adalah tidak layak sehingga karenanya seharusnya gugatanPenggugat tidak dapat diterima;2.

Oleh karena yang menjadi pemangku hak dan kewajiban atasobjek sengketa adalah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerahotonom maka yang hanya layak digugat adalah Provinsi SulawesiSelatan dalam hal ini diwakili oleh Gubernur berdasarkan undangundang;Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan hanyalahperangkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan bukansubjek hukum maka dengan sendirinya tidaklan layak untukdigugat;c.

Terbanding/Penuntut Umum : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Terbanding/Terdakwa I : PEMERINTAH SULAWESI SELATAN PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI SELATAN

Pembanding/Tergugat I : GUBERNUR SULAWESI SELATAN Diwakili Oleh : GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Pembanding/Tergugat II : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Diwakili Oleh : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pembanding/Tergugat III : KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROPINSI SULAWESI SELATAN CQ. KEPALA UPTD GOR SUDIANG Diwakili Oleh : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Terbanding/Penggugat : AGUS BUSTAM

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,Berkedudukan di Jalan Jend. UripSumohardjo No. 269, Kel. Panaikang, Kec.Panakkukang, Kota Makassar, disebut sebagaiPembanding semula Tergugat ;2. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN,Berkedudukan di kantor Gubernur Sulawesi selatan Jin.Jend. Urip Sumohardjo No. 269 Kel. Panaikang, Kec.Panakkukang, Kota Makassar, disebut sebagaiPembanding II semula Tergugat II ;3.

Perlu ditegaskan kembali bahwaberdasarkan relass pemberitahuan pernyataan banding yang diterimaoleh Terbanding/dahulu Penggugat dan dihubungkan dengan data yangterdapat di dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)Pengadilan Negeri Makassar (http://sipp.pnmakassar.go.id/index.php/detilperkara), diketahui bahwa hanyaTergugat yakni Gubernur Sulawesi Selatan sajalah yang menyatakanBanding terhadap Putusan Pengadilan Makassar a quo.

Itu berartiTergugat Il (Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan) dan Tergugat Ill(Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Cq.Kepala UPTD GOR Sudiang) haruslah diposisikan sebagat TURUTTERBANDING.Namun kenyataannya dalam memori banding a quo,TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill malah diposisikan sebagaiPEMBANDING.

DJUFRI
Termohon:
1.KAPOLDA SULAWESI SELATAN
2.KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
3.DIRRESKRIMUM POLDA SULAWESI SELATAN
4.PT. OLAM

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: GUBERNUR SULAWESI SELATAN tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaanpeninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah);

GUBERNUR SULAWESI SELATAN VS AGUS BUSTAM DAN 1. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESISELATAN, 2. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSISULAWESI SELATAN CQ KEPALA UPTD GORSUDIANG

GUBERNUR SULAWESI SELATAN VS SUDDING BIN NAMBANG, DKK;

PUTUSANNomor 354 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR SULAWESI SELATAN, tempat kedudukan diJalan Urip Sumoharjo Nomor 269, Kota Makassar;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.

SUDDING Bin NAMBANG, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Dusun Malelaya, DesaPunaga, Kecamatan Mangarabombang, KabupatenTakalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Petani;2. MUNTU Bin MAHARABANG, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Dusun Malelaya, DesaPunaga, Kecamatan Mangarabombang, KabupatenTakalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Petani;3.

SAKARANG Bin SONDO, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Dusun Malelaya, Desa Punaga,Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar,Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Petani;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Baron Harahap Saleh, S.H.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, DK VS ANDI PAKENG

ANDI FAUZI B.BASRY VS GUBERNUR SULAWESI SELATAN dkk

ACHMAD SUGIANTO,SE Melawan GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

., dan Nur Falag,SH,.Keduanya warganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor Hukum LBH PAHAM Indonesia,beralamat Jalan Sunu Nomor 32 B Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27Januari 2014, yang selanjutnya disebutSebaQaiPENGGUGAT ;MELAWAN:GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN, berkedudukan diJalan Jend. Urip Sumoharjo Nomor 269Makassar, yang dalam hal ini diwakili olehkuasa hukumnyabernamMa :1. Lutfie Natsir,SH., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAMSetda Prov.

Sulawesi Selatan ;2.M. Abdi Taufan Husni,SH., Jabatan Kepala BagianBantuan Hukum dan Perlindungan HAM pada BiroHukum dan HAM Setda Prov. Sulawesi Selatan ;3. Munadjat, S.E .,.M.M. Jabatan Kabag.Tata Usaha dan TataPemerintahan Daerah Setda Prov. SulawesiSelatan ;4. Marwan Mansyur, SH.,M.H. Jabatan Kasubag. SengketaHukum pada Biro Hukum dan HAM Setda Prov. SulawesiSelatan 22222 n nnn nnn en nnn nn nn nnn ne5. Ratna Idrus, SH.,M.H. Jabatan Staf Biro Hukum dan HAMSetda Prov. SulawesiSelatan ;6.

BUSTAN BIN TAHANG ; GUBERNUR PROPINSI SULAWESI SELATAN, DKK

GUBERNUR PROPINSI SULAWESI SELATAN, berkedudukan di Makassar Jalan Urip Sumoharjo ;2. LURAH LAMATTI RILAU, Kecamatan Sinjai Utara, KabupatenSinjai, berkedudukan di Panreng ;3.

Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apa yang dimaksuddengan izin dan jika yang dimaksud oleh Penggugat dengan izin yangdikeluarkan oleh Tergugat adalah Surat izin Pertambangan Daerah(SIPD), maka jelas gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negerisangat keliru/tidak benar, oleh karena SIPD tersebut adalah keputusan TataUsaha Negara, dimana pengujiannya dapat melalui Banding Administratifatau melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;Di dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No. 7

Dalam memformulirin gugatannya Penggugat mempersoalkan Izin yangdikeluarkan oleh Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan (Tergugat I) dansurat keterangan Lurah Lamatti Rilau (Tergugat Il), namun Tergugat tidakmenjelaskan Izin apa yang dikeluarkan oleh Gubernur Propinsi SulawesiSelatan dan juga tidak menjelaskan tentang surat keterangan apa yangdikeluarkan oleh Lurah Lamatti Rilau ;Bahwa formulasi gugatan tersebut sangat tidak jelas / kabur (obscuurlibel), maka berdasar hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan

Bahwa gugatan Penggugat yang mempersoalkan izin yang dikeluarkan olehGubernur Propinsi Sulawesi Selatan dan Surat Keterangan yang dikeluarkanoleh Lurah Lamatti Rilau bukan Peradilan Umum yang berwenangmemeriksa dan mengadilinya, melainkan merupakan Kompetensi AbsolutPeradilan Tata Usaha Negara, karena surat izin yang dikeluarkan oleh LurahLamatti Rilau, kKeduanya dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sehinggayang berhak menguji kKeabsahannya adalah Peradilan Tata Usaha Negarabukan Peradilan Negeri

Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna / tidak lengkap, karena gugatanPenggugat hanya ditujukan kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan danLurah Lamatti Rilau, padahal menurut hukum semestinya gugatanPenggugat ditujukan kepada Negara Republik Indonesia Cq Menteri DalamNegeri dan Otonomi Daerah Cq Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan CqBupati Kabupaten Sinjai, Cq Camat Sinjai Utara, Cq Lurah Lamatti Rilau ;4.

NURDIN SIMETergugat GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NURDIN SIME, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil, tempat tinggal di Kampung Arokke Desa LiliriattangKecamatan Lappariaja Kabupaten Bone;Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama :ABDUL RAHMAN DALLE, S.H.Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/KonsultanHukum, tempat tinggal di Kompleks Minasa Upa Blok G1Nomor : 18 Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa khusustanggal 30 Agustus 201 7;Selanjutnya disebut sebagai PELAWAN,MELAWAN:GUBERNUR SULAWESI SELATAN, berkedudukan di

Kepala Biro Hukum danHAM Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan..2. MARWAN MANSYUR, S.H. M.H. Kabag. Bantuan Hukum,Penyuluh Dan Tindak Lanjut Pada Biro Hukum Dan HAMSekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. .3. NAOMI TONAPA, S.H. Kasubag Sengketa Hukum DanPerlindungan HAM Sekretariat Daerah Provinsi SulawesiSelatan. 222222 2 o nnn nen nn nn ne ne nn ene4. RATNA IDRUS, S.H. M.H. Staf Biro Hukum Dan HAMSekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. .5. LABELLA NAKANAYA, S.H.

Staf Biro Hukum Dan HAMSekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan..6. HUSAM, S.H. Staf Biro Hukum Dan HAM SekretariatDaerah Provinsi Sulawesi Selatan. Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor: 64/PLW/2017/PTUN.Mks.7. IBRAHIM BANDO, S.H.

Nurdin Sime NIP. 19610504 198601 1 004 PegawaiNegeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Bone;Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bupati Bone kepadaGubernur Sulawesi Selatan cq Kepala BKD ProvinsiSulawesi Selatan tanggal 8 Maret 2017 Nomor800/278/III/BKPSDM/2017 perihal : Usul PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Drs. Nurdin Sime;Fotokopi sesuai dengan fotokopi Salinan PutusanPengadilan Tipikor Makassar tanggal 02 Februari 2017Nomor : 94/Pid.

DRS.H.ANDI MUTAMMAR MATTOTORANGMelawanGUBERNUR SULAWESI SELATAN dkk.

SELATAN, berkedudukan di Jalan Urip SumihardjoNo.269 Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaituH.M.TAUFAN PAWE,S.H.

,Kesemuanya AdvokatKonsultan Hukum dari Kantor Hukum TAUFAN PAWE &ASSOCIATES beralamat di Jalan Lasinrang No.55 D Makassar, berdasarkan SuratKuasa Khusus No.007/TP/I/2013 bertanggal 29 Januari 2013 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan register Nomor : 08/Daf.SK.Pdt.G/2013/PN.BLK pada tanggal 31 Januari 2013, untuk selanjutnya disebutsebagai : TERGUGAT KETUA PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI SULAWESI SELATAN,berkedudukan di Jalan Amanna Gappa Nomor 2 Makassar, yang

Padahal Tergugat I dan Tergugat II dijabat oleh orang yang sama;Bahwa demikian pula dengan Tergugat III sebagai tokoh masyarakat Sulawesi Selatan yangmempunyai kedudukan yang menentukan dalam penaatan hukum yaitu sebagai GubernurSulawesi Selatan, justru juga tidak patuh dan tidak taat pada putusan pengadilan tersebut,sehingga Penggugat meragukan kualitas Tergugat II untuk tampil dan tetap memimpinSulawesi Selatan, sebagai pemimpin yang patuh dan pemimpin yang dapat dijadikanpanutan bagi warga masyarakat

Sulawesi Selatan dalam penaatan terhadap hukum ;Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I yang tidak menaati pengadilan, dan tindakanTergugat II yang memecat Penggugat sebagai anggota Partai Golkar tanpa alasan hukumyang sah, dan Tergugat HI selaku orang yang menjabat posisi Tergugat I dan Tergugat IIyang seharusnya secara pribadi harus menaati putusan Pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam bentuk kerugian materiildan inmateril:1 Kerugian Materil

Selatan, dan diberi tanda T.1.13,T.II.13,T.IIL13,T.IV.13;Foto Copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2220/VIII/TAHUN 2012bertanggal 27 Agustus 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba, dan diberi tandaT.1.14,T.0.14,T 10. 14,T.1V.14;15 Foto Copy Surat Bupati Bulukumba Nomor : 150.2/1965/PemUm bertanggal 04September 2012 Perihal Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kab.Bulukumba, yangditujukan Kepada Gubernur Sulawesi Selatan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN c.q.

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN tersebut;- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 303/PDT/2020/PT MKS., tanggal 4 November 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Mrs., tanggal 25 Juni 2020;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi:- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan absolut;Dalam Pokok Perkara:- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar

GUBERNUR SULAWESI SELATAN c.q. KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN VS MAMBI DG. RANI, DKK

Penggugat:
HERNEST L,SH
Tergugat:
1.Gubernur Sulawesi Selatan
2.Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Makassar