Ditemukan 17963 data
235 — 140
PENETAPANNomor 1120/Pdt.G/2018/PA.Pbr.KFSeeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara wakaf antara:Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaanKaryawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
Nomor : 823 GSU Nomor : 1468/1991 tanggal 10 Agustus1991 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, Kotamadya PekanbaruHIlm 9 dari hlm 9 Penetapan Nomor 1120/Pdt.G/2018/PA.br10.sekarang WAKAF Nomor : 12 SU Nomor : 2166/2016 tanggal 15 Januari 2016 NIB.21851 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;Bahwa MUSHALLA AL AMAL tersebut pada masa orang tua Pemohon masihhidup sering dipergunakan oleh masyarakat terutama masyarakat setempat untukberibadah seperti shalat;Bahwa akan tetapi setelah
untuk mengelola dan mengurus hartabenda wakaf dari orang tua Pemohon karena sudah lanjut usia dan sakitsakitan;Bahwa karena Nadzir yang masih hidup sudah berusia lanjut dan sakit sakitanmaka Nadzir tersebut mengembalilkan Asli Sertipikat Hak Wakaf Nomor : 823 GSUNomor : 1468/1991 tanggal 10 Agustus 1991 Kelurahan Simpang Baru KecamatanTampan, Kotamadya Pekanbaru sekarang WAKAF Nomor : 12 SU Nomor :2166/2016 tanggal 15 Januari 2016 NIB. 21851 Kelurahan Tuah Karya, KecamatanTampan, Kota Pekanbaru
kepada Pemohon selaku ahli waris dariXXXXKXXXXXXKXKXKXKXKKKKKXjBahwa karena berdasarkan keterangan dari 3 (tiga) Nadzir yang masih hiduptersebut mengatakan bahwa tanah bekas bangunan MUSHALLA AL AMAL dahuluyang membelinya adalah orang tua Pemohon maka Pemohon bersedia menerimaAsli Sertipikat Hak Wakaf Nomor : 823 GSU Nomor : 1468/1991 tanggal 10 Agustus1991 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbarusekarang WAKAF Nomor : 12 SU Nomor : 2166/2016 tanggal 15 Januari 2016;Bahwa mengingat
Menyatakan Batal HAK WAKAF dahulu Nomor : 823 GSU Nomor : 1468/1991tanggal 10 Agustus 1991 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, KotamadyaPekanbaru sekarang WAKAF Nomor : 12 SU Nomor : 2166/2016 tanggal 15 Januari2016 NIB. 21851 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atasNama Pemegang Hak yaltu : xxxxXXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSeHagalNADZIR MUSHALLA AL AMAL;3.
274 — 153
206 — 24
209 — 94
, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sebagai berikut:
- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Terbanding sebagian;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI (Ketua Badan Perwakilan Wakaf
Indonesia Kota Tangerang) untuk mengganti dan membentuk kepengurusan nazhir baru atas wakaf dalam perkara ini;
- Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding selebihnya;
- Memerintahkan kepada para Turut Tergugat untuk mentaati isi amar putusan ini;
Dalam Eksepsi:
Dalam pokok perkara:
5.
PUTUSANNomor 0061/Pdt.G/2019/PTA.Btn.ellos Aue DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukumatas Tanah Wakaf antara :PEMBANDING, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, memberikan kuasakepada Arias Rahadian, SH., Advokat/Penasehat Hukum yangberalamat di Banjar
Memerintahkan kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Tangeranguntuk mengganti dan membentuk kepengurusan nazhir baru atas wakafdalam perkara ini;3. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2019/PTA.Btn4. Memerintahkan kepada para Turut Tergugat untuk mentaati isi amarputusan ini;5.
, dan pasal 56 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim TingkatBanding sependapat dan dengan mengambil alin pendapat Majelis HakimTingkat Pertama yang telah memberi pertimbangan bahwa eksepsi yangdiajukan oleh Turut Tergugat I/Pembanding dan Turut Tergugat II/TerbandingIl secara substansial bukan eksepsi yang menyangkut kewenangan relatifmaupun absolut, sehingga diputus
Rogayah;Menimbang, bahwa keberatan Turut Tergugat I/Pembanding tersebuttidak dapat dipertimbangkan, karena perkara a quohanya berkenaan denganperbuatan melawan hukum dan penggantian kepengurusan nazhir baru,bukan berkaitan langsung dengan objek wakaf.
Memerintahkan kepada Turut Tergugat Vl/Turut Terbanding VI (KetuaBadan Perwakilan Wakaf Indonesia Kota Tangerang) untuk menggantidan membentuk kepengurusan nazhir baru atas wakaf dalam perkara ini;3. Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding selebihnya;Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2019/PTA.Btn4. Memerintahkan kepada para Turut Tergugat untuk mentaati isi amarputusan ini;5.
Pembanding/Penggugat II : Drs. H. Humaidi Husen, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat III : Bakat Tya Maya Yogha, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : KH. DJAHURI AMIN
Terbanding/Tergugat II : Drs. Sahwandi Damiri, MM.
280 — 290
dapat diungkap kembali yang menjadi tuntutan permasalahangugatan class action Para Penggugat/Para Pembanding dalam pokok perkaraterhadap tanah wakaf keberatan atas proses terjadi ikrar wakaf dan YayasanMakam Balung, yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terbandingmerupakan perbuatan melawan hukum dan harus dibatalkan.
Dan dalam rangka pemenuhanadministrasi sesuai Pasal 17 s/d Pasal 21 dan 33 UndangUndang Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf, jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,jo.
Pasal 215 ayat (6) dan Pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam KH.Djahuri Amin sebagai Wakif telah melakukan Ikrar Wakaf dihadapan PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanCitangkil, karena ketentuan tersebut mensyaratkan adanya Ikrar Wakaf, AktaIkrar Wakaf dan Salinan Ikrar Wakaf;Menimbang, bahwa dengan dasar Surat Pernyataan Camat CitangkilNomor: 450/2094/Kesos tanggal 7 Juni 2013, menyatakan bahwa CamatCitangkil memberikan Kuasa atau mewakilkan kepada KH.
Menurut Majelis HakimTingkat Banding sudah benar sesuai dengan pendapat Abu Yusuf dalam bukuHukum Perwakafan Kontemporer Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positifhalaman 42 43, Jika Wakif tidak menunjuk Nazhir atau Nazhir telah meninggaldunia maka penerima wakaf berhak untuk mengelola harta benda wakaf.
Tanah yangdijadikan obyek wakaf tersebut berupa hak atas tanah yang sudah maupunbelum terdaftar/tidak tercatatnya tanah Makam Balung sendiri menurutHHHalaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2019/PTA.Btnketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 41 tahun 2004Tentang Wakaf, jo.
169 — 31
100 — 53
166 — 91
Melakukanpengadministrasian harta benda wakaf, b. Mengelola danmengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi danperuntukannya, c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, d.Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Olehkarena itu demi hukum, Penggugat I, III, IV, V dan VI selaku ahli warisalm.Tgk. H. Mahmud tidak lagi mempunyai kepasitas untuk mengajukangugatan perkara ini.
Pendapat Judex Factie tersebut sungguh sangat keliru, karenadalam hal sudah ada kekuatan hukum terhadap objek wakaf, memangsecara otomatis tidak ada gugatan dari siapapun alias tidak ada sengketa.Dengan demikian, demi hukum apabila ada sengketa, maka pemangku10.11.objek wakaf dalam hal ini disebut Nazir Wakaf, maka marekalah yangbertindak keluar untuk menggugat siapa? Guna mempertahankan danmelindungi objek wakaf dari kerusakan dan atau peralihan kepada orang/badan lain.
Oleh karena itu justru yang berkepentingan secara hukumuntuk mempertahankan objek wakaf adalah Nazir Wakaf bukanlah ahliwaris alm. yang mewakafkan. Sungguh naif pendapat yang terlalu sempitdan tidak berdasar telah dibuat oleh Judex Factie.
Mahmud sebagai pihak dalam perkara a quo sesuaiPenjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 angka 3 bahwaprinsip Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang tidak memisahkan antaraWakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untukkaum kerabat (ahli waris) dengan Wakaf khairi yang dimaksudkan untukkepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 tanah terperkaraberupa tanah wakaf yang berasal dari Tgk. H.
Menetapkan, sah wakaf tanah objek perkara milik Tgk. H. Mahmudkepada Meunasah Gampong/DesaLhok Bugeng, Kecamatan Jangka,Kabupaten Bireuen;3. Menetapkan, Akta Pengganti Ikrar Wakaf tertanggal 24 September 1992,Nomor: W.3/5/606/1993berdasarkan Surat Keterangan Wakaftertanggal 6 Juli 1962 mempunyai kekuatan hukum;4.
236 — 134
M E N G A D I L I
DALAM KONVENSI
Dalam Eksepsi
- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
Dalam Pokok Perkara
- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
DALAM REKONVENSI
- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menyatakan tanah wakaf Seluas 3.210 M2
, SHM No. 104dan tanah wakaf seluas 13.100 M2 , SHM.
No.251, atas nama Kadapi Kadiso, yang terletak di Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, sejak tanggal 13 Agustus 2021, sah sebagai tanah wakaf.
- Menyatakan Yayasan Haji Muhammad Cheng hoo Banyuwangi Pengesahan Pendirian Badan Hukum Nomor AHU-0012815.AH.01.04.Tahun 2019 sebagai Nadzir yang sah atas tanah wakafSeluas 3.210 M2, SHM No. 104dan tanah wakaf seluas 13.100 M2 , SHM.
Banyuwangi, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Utara : Sungai
- Timur : Perumahan warga dan Jalan Paving
- selatan : Jalan Umum/Desa
- Barat : Perumahan warga
- Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk mendaftarkan tanah wakaf
152 — 26
155 — 11
Pembanding/Penggugat II : Kamaluddin Bin Ramad
Pembanding/Penggugat V : M. Saleh Bin Harun
Pembanding/Penggugat III : Habibah Binti Ramad
Pembanding/Penggugat I : Jafar Ata bin Ramad
Terbanding/Tergugat VIII : KUA Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah
Terbanding/Tergugat VI : Abdulbar bin M. Jamil
Terbanding/Tergugat IV : M. Taib Aman Zai bin M. Adam
Terbanding/Tergugat II : Dan, S.Ag
Terbanding/Tergugat IX : Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah
Terbanding/Tergugat VII : Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tengah
Terbanding/Tergugat V : Esa Aman Rus bin Benu
Terbanding/Tergugat III : Ali Hasan bin M. Sejuk
Terbanding/Tergugat I : Radiani S.Ag
170 — 99
PUTUSANNomor 91/Pdt.G/2016/MSAcehDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Aceh yang mengadili perkara Wakaf pada tingkatbanding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :Jafar Ata bin Rahmad, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang,beralamat di Dusun Reuleung Manyang Desa Ulee ReuleungKecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, dahuluPenggugat , sekarang Pembanding ;Kamaluddin bin Ramad, umur 55 tahun, agama Islam
yang diajukan oleh para Tergugatsetentang kewenangan Pengadilan dalam hal ini Mahkamah SyariyahTakengon, Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Aceh berpendapat bahwa apayang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah SyariyahTakengon adalah telah sesuai dengan Pasal 49 UndangUndang nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dengandemikian oleh karena subtansi gugatan para Penggugat setentangpermasalahan wakaf
Takengon tersebut,lagi pula Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Aceh yang mengadili perkara iniditingkat banding tidak melihat adanya bukti yang diajukan oleh para Penggugatuntuk melemahkan buktibukti yang diajukan oleh para Tergugat, dengandemikian Putusan Mahkamah Syariyah Takengon Nomor 0410/Pdt.G/2015/MSTkn. tanggal 30 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan1437 Hijriyah dapat dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti para Tergugat dapatmembuktikan tentang kebenaran wakaf
yang terjadi pada tahun 1966 yangdilakukan oleh almarhum Ramad Aman Jafar kepada M.Jamin,S selaku Nazir,selanjutnya dikuatkan dengan Akta Ikrar Wakaf pada tahun 1990 sertaSertipikat Hak Milik Tanah Wakaf Nomor 49 tahun 1994 yang diterbitkan olehBadan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Tengah yangdipergunakan untuk kepentingan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) danMadrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) yang terletak di Desa Pepayungan Asal,serta tatacara dan prosedur maupun pengelolaannya telah sesuai
denganmaksud Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka majelisHakim Mahkamah Syariyah Aceh berpendapat bahwa wakaf tersebut telahsesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan demikianpertimbangan Hukum dan Putusan Mahkamah Syariyah Takengon tersebuttidak salah dalam menerapkan hukum;Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya Putusan Mahkamah SyariyahTakengon Nomor 0410/Pdt.G/2015/MSTkn. tanggal 30 Juni 2016 Miladiyahbertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1437 Hijriyah, maka keberatanHal
128 — 80
195 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
MASRIFATIN, DKK; PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) KEC. DIWEK, DKK
Tanojo dandiubah dengan dasar diwakafkan, untuk menjadi nama Tergugat II berdasarkanIkrar Wakaf Tergugat I/PPAIW, Kecamatan Diwek tanggal 17 Januari 1987 No.K.M. 15.02/78/1987 dan diubah lagi untuk pembetulan nama Tergugat II;Bahwa permohonan sertifikat wakat tersebut seharusnya dilakukan jikatelah terjadi wakaf atas nama pemegang hak kepada Tergugat II di hadapanTergugat sesuai dengan persyaratan perundangundangan yang berlaku dimana tanah yang diwakafkan dalam keadaan kosong, wakif melakukan ikrarsecara
Menyatakan ikrar wakaf yang dibuat Tergugat tertanggal 17 Januari 1987No. K.M. 15.02/78/1987 dan segala surat yang timbul oleh karena wakaftersebut menjadi nama Tergugat II tidak sah menurut hukum;4. Menyatakan oleh karena itu Sertifikat Wakaf No. 241 yang timbul karenaikrar wakaf No. K.M. 15.02/78/1987, tidak mempunyai kekuatan hukum;5.
Menyatakan tanah sengketa tetap seperti sediakala sebelum adanya ikrarwakaf yang dibuat Tergugat menjadi nama Tergugat II/Ikrar Wakaf No.K.M. 15.02/78/1987 adalah hak mutlak para Penggugat;6. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengurus danmengembalikan segala suratsurat yang berhubungan dengan SertifikatNo. 241 khususnya mengenai tanah sengketa untuk menjadi nama paraPenggugat;7.
KM. 15.02/78/1987 tanggal 17 Januari 1987 termasuk keabsahanSertifikat Wakaf No. 241 Desa Cukir yang telah diterbitkan oleh Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Jombang (BPN), maka seharusnya BPN.tersebut juga harus ditarik sebagai pihak sehingga permasalahan menjadi jelas;Eksepsi Tergugat II:Penggugat tidak memenuhi kapasitas sebagai Penggugat sebab tidakmenyebutkan alas haknya sebagai Penggugat, apakah mewakili kepentingansendiri atau sebagai ahli waris dari salah satu pemberi wakaf yakni
tersebut tidak memenuhi prosedur undangundang yang berlakuserta cacat hukum dan tidak sah karena dalam ikrar wakaf identitasChodijah, Surip dan Tamam tidak ditulis, dan luas tanah yang diwakaftidak disebutkan dengan tegas dan batas tanah yang diwakafkan dalamIkrar Wakaf dengan Sertifikat Tanah No. 241 tidak sama dan PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf Termohon Kasasi I/Tergugat dengan sengajamembiarkan dalam keadaan kosong batasbatas tanah yang diwakafkanpada Akta Ikrar Wakaf, (lihat bukti T.1.2 dan
Terbanding/Penggugat I : NURU HASANAH ALIAS HJ. NURHASANAH BINTI ABDUL TASAR Diwakili Oleh : Lalu Azhabuddin T, S.H., dkk.
Terbanding/Penggugat II : JOKO PRATAMA BIN SUDARMIN Diwakili Oleh : Lalu Azhabuddin T, S.H., dkk.
Terbanding/Penggugat III : SULARTI BINTI H.M.SALEH ALIAS H.MUHAMAD SALEH ALIAS HAJI MOH SALEH Diwakili Oleh : Lalu Azhabuddin T, S.H., dkk.
Terbanding/Penggugat IV : ABIMANTARA BIN HARPENDI Diwakili Oleh : Lalu Azhabuddin T, S.H., dkk.
Terbanding/Penggugat V : HERNIATI BINTI H.M.SALEH ALIAS H.MUHAMAD SALEH ALIAS HAJI MOH SALEH Diwakili Oleh : Lalu Azhabuddin T, S.H., dkk.
Terbanding/Penggugat VI : NURUL WARNIATI BINTI H.M.SALEH ALIAS H.MUHAMAD SALEH ALIAS HAJI MOH SALEH Diwakili Oleh : Lalu Azhabuddin T, S.H., dkk.
Terbanding/Penggugat VII : KURNIATUN AINI BINTI H.M.SALEH ALIAS H.MUHAMAD SALEH ALIAS HAJI MOH SALEH Diwakili Oleh : Lalu Azhabuddin T, S.H., dkk.
Terbanding/Penggugat VIII : SYARIFUDIN BIN H.M.SALEH ALIAS H.MHAMAD SALEH ALIAS HAJI MOH SALEH Diwakili Oleh : Lalu Azhabuddin T, S.H., dkk.
Terbanding/Penggugat IX : KHAIRIL SALEH BIN H.M.SALEH ALIAS H.MUHAMAD SALEH ALIAS HAJI MOH SALEH Diwakili Oleh : Lalu Azhabuddin T, S.H., dkk.
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR LURAH KEKALIK JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Diwakili Oleh : Ivan Jaka Marsudi Wibowo, S.H., M.H., Dkk.
Turut Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI KOTA MATARAM Diwakili Oleh : I Komang Asmiarta, S.SIT., Dkk.
248 — 105
139 — 27
251 — 134
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jeumpa selakuPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), beralamatdan berkedudukan di Kecamatan Jeumpa KabupatenBireuen, dahulu sebagai Terlawan VIII SekarangTerbanding VIII;Dalam hal ini Terlawan VI, VII dan VIII telahmemberikan kuasa kepada Abd. Rahman, S.H.,Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LembagaBantuan Hukum Karya Muda Indonesia, alamat JalanTgk. Madsyah No. 101 Bireuen Mns.
Bahwa, judex facti telah memberikan putusan atas perkara perlawananpihak ketiga (derden verzet) dalam perkara harta wakaf tanggal 05 Juli2017, Nomor 112/Pdt.G/2017/MSBir, dengan amarnya: Dalam Eksepsi:Mengabulkan eksepsi Terlawan I, Il, Ill, IV, dan V; Dalam Pokok Perkara:1).Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar; 2).Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet OnVankelijk Verklaard);2.
Tingkat Banding Mahkamah Syariyah Aceh akanmenyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputusoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syarlyah Bireuensebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 112/Pdt.G/2017/MS.Bir. tanggal 5 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Syawal1438 Hijriyah;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo posisi kasus dapatdiringkaskan bahwa Para Pelawan/ Para Pembanding mengajukan gugatanperlawanan (derden verzet) terhadap perkara harta wakaf
dilakukanoleh Para Pelawan/Para Pembanding bukanlah meminta Mahkamah SyariyahBireuen untuk membatalkan putusan tersebut, tetapi dengan mengajukanupaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung RI, makaputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang provisi dengan segalapertimbangannya sudah tepat dan dan benar;Dalam EksepsiMenimbang, bahwa dalil gugatannya Para Pelawan/Para Pembandingadalah sebagai warga masyarakat Gampong .... dan Para Pelawanmenyatakan tanah obyek sengketa merupakan tanah wakaf
197 — 126
291 — 46
238 — 34