Ditemukan 282017 data
41 — 6
Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2ayat(1) huruf a dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai danPasal 301 ayat (2) RBg;Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P.4 (fotokopi akta cerai),merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di KantorPos dan sesuai dengan aslinya.
Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2ayat(1) huruf a dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai danPasal 301 ayat (2) RBg, namun bukti surat tersebut menunjukkan bahwa aktacerai dikeluarkan pada tanggal saat dilangsungkan pernikahan pada tanggal 11September 2020 antara para Pemohon, Pemohon (Mohd Nazar Ali) masihmemiliki ikatan dengan pernikahan sebelumnya atau berstatus sebagai suamiorang;Menimbang, bahwa bukti surat P.5 (asli surat keterangan menikah),merupakan akta autentik
Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2ayat(1) huruf a dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai danPasal 301 ayat (2) RBg;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alatbukti.
35 — 2
terjadi perbuatan yang dilarangoleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4,serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan terhadap alatalat bukti yang diajukan oleh Pemohontersebut;Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk)merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal
Dengan demikian,maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon (Samud), Sarti,Junardi, dan Liza Nurgianti terdapat ikatan kekeluargaan;Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran)merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 TentangBea Meterai), dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata).
Dengan demikian, maka harusdinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON, perempuan, lahir di SumberMulya pada tanggal 25 Januari 2001 adalah anak sah dari Pemohon danSartini;Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan)merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 TentangBea Meterai), dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata).
Bahwa dalam kesehariannya, ANAK PEMOHON rajin dan sukamembantu terhadap orang tuanya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, penolakanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat llir,Kabupaten Bungo untuk mancatat pernikahan antara ANAK PEMOHONdengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah berdasarkan hukum,karena usia ANAK PEMOHON baru berumur 15 tahun 7 bulan (vide: Pasal7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danPasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
Berdasarkan hal tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim,CALON SUAMI ANAK PEMOHON dipandang mampu dari segi materi untukHim 12 dari 15 hlm, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2016/PA.Mabmembiayai keperluan hidup berumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal34 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danPasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
6 — 1
Pasal 1 huruf (f) danPasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai buktibukti tersebut merupakan buktiautentik, oleh karena itu buktibukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalamperkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksisaksi yangbernama SAKSI 1 dan Wahyuni bin Kasdi, telah menerangkan di bawah sumpahnyadan keterangannya tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta ada relevansinyadengan
pokok perkara a quo, maka keterangan saksisaksi tersebut dapat dijadikan alatbukti dalam perkara ini, hal ini telah sesuai dengan Pasal 147, Pasal 171 Ayat (1) danPasal 172 HIR;Hal 5 dari 8 Hal.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 danPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.
9 — 3
dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentangkedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 73 ayat 1undangundang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undangundangnomor 3 tahun 2006 dan undangundang nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama bahwa Penggugat dapat dinyatakan berdomisili di KabupatenBekasi yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) danPasal
mengajukan gugatan aquo, karenaPenggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum(persona standi in judicio) dalam perkara ini; Putusan nomor 94/Padt.G/2017/PA.Ckr.Halaman 6 dari 12Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuanpasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturanpelaksanaan Undangundang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR. jo ketentuanpasal 3 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 danpasal
salahsatu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penyjara yang berkekalandan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwakeadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah mengambil kesimpulanbahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud yang terkandungdalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undangundang nomor 1 tahun 1974 jo.Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) danpasal
hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab AhkamulQuran Juz II halaman 405, yang berbuny/i:w>s pls Usclwell elS> Uo eSl> ol cr& dX Yoal 9>V elllbaggsArtinya : Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangansedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka iatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya .yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) danpasal
13 — 8
Halaman 6 dari 12Peradilan Agama bahwa Penggugat dapat dinyatakan berdomisili di KabupatenBekasi yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) danPasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah danditambah dalam undangundang nomor 3 tahun 2006 dan undangundangnomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.
Oleh sebab ituPenggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan aquo, karenaPenggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum(persona standi in judicio) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuanpasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturanpelaksanaan Undangundang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR. jo ketentuanpasal 3 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 danpasal
salahsatu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalandan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwakeadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah mengambil kesimpulanbahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud yang terkandungdalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undangundang nomor 1 tahun 1974 jo.Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (6) dan huruf (f) danpasal
, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab AhkamulQuran Juz II halaman 405, yang berbunyi:Ad Ga Yall og cin ald Grabucall alsa Gye aSle coll 54 CyArtinya : Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangansedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka tatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya .yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) danpasal
21 — 10
,tanggall15 Agustus 2017,paraPemohonte lahd iberiizinuntukberperkarasecaracumacuma/prodeosesuaidenganketentuanpasal 4 ayat (1), pasal 6 danpasal 8 sertapasal 9ayat (5) Peraturan Mahkamah AgungNomor: Tahun 2014, maka biaya perkaradibebankan kepada Negara melaluiDIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017 ;Mengingat, pasal 49ayat (1) huruf a Undangundang Nomor: 7 tahun 1989 danperubahannya serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI1.
,tanggall5 Agustus 2017,paraPemohonte lahd iberiizinuntukberperkarasecaracumacuma/prodeosesuaidenganketentuanpasal 4 ayat (1), pasal 6 danpasal 8 sertapasal 9ayat (5) Peraturan Mahkamah AgungNomor: Tahun 2014, maka biaya perkaradibebankan kepada Negara melaluiDIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017 ;Mengingat, pasal 49ayat (1) huruf a Undangundang Nomor: 7 tahun 1989 danperubahannya serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI1.
11 — 3
dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentangkedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 73 ayat 1undangundang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undangundangnomor 3 tahun 2006 dan undangundang nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama bahwa Penggugat dapat dinyatakan berdomisili di KabupatenBekasi yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) danPasal
mengajukan gugatan aquo, karena Putusan nomor 160/Pdt.G/2017/PA.Ckr.Halaman 6 dari 13Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum(persona standi in judicio) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuanpasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturanpelaksanaan Undangundang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR. jo ketentuanpasal 3 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 danpasal
salahsatu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalandan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwakeadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah mengambil kesimpulanbahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud yang terkandungdalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undangundang nomor 1 tahun 1974 jo.Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) danpasal
AhkamulQuran Juz II halaman 405, yang berbunyi:w>s els Ysolwoll elS> Uo eSsl> wl cr& id Yoal 9>V elllbggs Putusan nomor 160/Pdt.G/2017/PA.Ckr.Halaman 10 dari 13ooArtinya : Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangansedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka iatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya .yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) danpasal
19 — 9
menyatakan sudah tidakmengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat segala hal ihwal selama persidangan,maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Hal.6 dari 12 halm.Putusan Nomor 0365/Pdt.G/2018/PA.MlgMenimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohondan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 danPasal
buktiberdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2ayat (3) UndangUndang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga NominalYang Dikenakan Bea Meterai;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dibuatoleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalahbersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata danPasal
165 HIR, oleh karenanya terbukti domisili Pemohon berada padayurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang;Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta autentik yang dibuatoleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalahHal.8 dari 12 halm.Putusan Nomor 0365/Pdt.G/2018/PA.Mlgbersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata danPasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon adalah suamiisteri sah yang menikah pada tanggal 06 April 2013;Menimbang, bahwa
alat bukti P.3 merupakan akta autentik yang dibuatoleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalahbersifat Sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata danPasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti dari hasil pernikahan Pemohon danTermohon memiliki seorang anak bernama Eleanor Latisha Dewantara yanglahir pada tanggal 14 Januari 2014;Menimbang bahwa guna menguatkan dalil permohonannya Pemohonselain mengajukan alat bukti berupa suratsurat juga menghadirkan dua orangsaksi
11 — 2
No. 454/2013/PA.Stb.Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telahmemanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimanayang dimaksud oleh Pasal 55 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 danPasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilantersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksudPasal 26 ayat (2)
Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat denganTergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2012 dan telah ada upayamendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yangdidasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;Menimbang, bahwa saksisaksi Penggugat yang berasal dari keluargaPenggugat masingmasing adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadisaksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawahsumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg. danPasal
No. 454/2013/PA.Stb.terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakimberpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islamyang menyatakan bahwa talak yang dijatunkan Pengadilan adalah talak bainshugra, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) danPasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satubain shugra terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnyaTergugat
Pasal 149 ayat (1) Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 danPasal 309 R. Bg.;3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi HukumIslam;MENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan, tidak hadir.2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( ).4.
8 — 1
undangundang nomor 50 tahun 2009tentang Peradilan Agama serta dengan memperhatikan relaas Termohon yangditerima dan ditanda tangani langsung oleh termohon serta tidak menyatakankeberatan, daripadanya dapat dinyatakan Termohon berdomisili di KabupatenBekasi yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang danTermohon tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secararesmi dan patut serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) danPasal
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.Oleh sebab itu Pemohon memiliki /egal standing dalam mengajukanpermohonan aquo, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dankepentingan hukum (persona standi in judicio) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR jo ketentuanpasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 danpasal 82 Undangundang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi HukumIslam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi
Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) danpasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan aquo patut dikabulkan;Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir ke persidangan tanpa alasanyang sah, Termohon dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankanhakhaknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitabAhkamul Quran Juz II halaman 405 yang berbuny!
Islam di dalam persidangansedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka iatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya .serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR. dan ketentuan 117dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon padapetitum point (2) primer dapat dikabulkan secara verstek dan PengadilanAgama Cikarang dapat mengijinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak saturaji Pemohon terhadap Termohon;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) danpasal
12 — 0
dilaksanakan secararesmi dan patut;Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telahdatang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernahhadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya danketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukantangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetapdatang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandangberdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) danpasal
Pasal 1888 KUHPerdata;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bertempat tinggal diwilayah Kota Tangerang, berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yang tidak dibantahsehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870KUH Perdata dan Pasal 165 HIR) telah terbukti Penggugat bertempat tinggal diwilayah Kota Tangerang; dan bukti P.4 yang tidak dibantah sehingga memilikikekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata danPasal 165 HIR), telah terbukti bahwa Tergugat sudah tidak
diketahui tempatkediamannya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a danPasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, jo pasal 132 ayat (1)Him. 8 dari 13 him.
Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) danPasal 90 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1)Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undangundang Nomor 50Him. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 2397/Pat.G/2018 /PA.
28 — 9
Dengan demikian, makaharusdinyatakan terbukti bahwa antara Achmat Subarkah, Sumardiyah, RifaFebriana, dan Ulfah Mufidatul Khoiriyah, terdapat ikatan keluarga;Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda PendudukNomor 3401016302020001) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentukyang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umum yangberwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang
Dengandemikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Rifa Febriana adalahanak sah dari Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Tanda PendudukNomor 3401081809010005) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentukyang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umum yangberwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai juncto
Dengan demikian, maka harus dinyatakanterbukti bahwa Rifa Febriana berpendidikan terakhir Sekolah MenengahAtas (SMA);Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Keterangan KematianNomor 474.3/1956/IX/2020) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentukHal. 19 dari 33 hal., Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Wt.yang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umum yangberwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11
Dengan demikian, maka harus dinyatakanterbukti bahwa Tupin alias Pujo Yatno telah meninggal dunia padatanggal 19 Maret 2019;Menimbang, bahwa bukti P10 (fotokopi Surat KeteranganKematian Nomor 474.3/1935/IX/2020) merupakan akta otentik, dibuatdalam bentuk yang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umumyang berwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985
Dengan demikian, maka harus dinyatakanterbukti bahwa Sarjiyah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret2012;Hal. 20 dari 33 hal., Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Wt.Menimbang, bahwa bukti P12 (fotokopi Surat NomorB.500/Kua.12.05.01/PW.01/08/2020) merupakan akta otentik, dibuatdalam bentuk yang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umumyang berwenang (vide: Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) danPasal 11 ayat (1) huruf
12 — 3
FAIZIN, SH. akan tetapitidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 65 undangundang nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 danpasal 2 ayat ( 4 ) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor tahunMenimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmisebagaimana diatur Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamemerintahkan wakilnya untuk hadir, dan ketidakhadirannya
telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi, Penggugat telah diusirselanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahuialamatnya hingga sekarang + 7 tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernahmemberi nafkah wajib dan membiarkan Penggugat, telahterbukti ;Menimbang, bahwa telah terbukti pula Tergugat sebagai seorang suamitelah melalaikan/meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagaimana diaturdalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 danPasal
,( sepuluh ribu rupiah ) ;Menimbang, bahwa sesuai dalil Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IIhalaman 302, yang berbunyi;Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, makaJatuhlah talak itu dengan adanya sifat tadi sesuai dengan dhohirnyaUCAPAN 3 22 22 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidakmelawan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undangundang No. tahun1974 jo pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 danPasal
22 — 11
,tanggall5 Agustus 2017,paraPemohontelahd iberiizinuntukberperkarasecaracumacuma/prodeosesuaid enganketentuanpasal 4 ayat (1), pasal 6 danpasal 8 sertapasal 9ayat (5) Peraturan Mahkamah AgungNomor: Tahun 2014, maka biaya perkaradibebankan kepada Negara melaluiDIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017 ;Mengingat, pasal 49ayat (1) huruf a Undangundang Nomor: 7 tahun 1989 danperubahannya serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI1.
,tanggall5 Agustus 2017,paraPemohontelahdiberiizinuntukberperkarasecaracumacuma/prodeosesuaidenganketentuanpasal 4 ayat (1), pasal 6 danpasal 8 sertapasal 9ayat (5) Peraturan Mahkamah AgungNomor: Tahun 2014, maka biaya perkaradibebankan kepada Negara melaluiDIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017 ;Mengingat, pasal 49ayat (1) huruf a Undangundang Nomor: 7 tahun 1989 danperubahannya serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI1.
,tanggall5 Agustus 2017,paraPemohontelahd iberiizinuntukberperkarasecaracumacuma/prodeosesuaidenganketentuanpasal 4 ayat (1), pasal 6 danpasal 8 sertapasal 9ayat (5) Peraturan Mahkamah AgungNomor: Tahun 2014, maka biaya perkaradibebankan kepada Negara melaluiDIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017 ;Mengingat, pasal 49ayat (1) huruf a Undangundang Nomor: 7 tahun 1989 danperubahannya serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI1.
10 — 6
tersebut dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohonmengenai status ANAK PEMOHON (anak Pemohon) sebagai perjaka (belumpernah menikah) dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon istri ANAKPEMOHON) sebagai gadis (belum pernah menikah), adalah fakta yangdillhat sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan olehPemohon, oleh karena itu keterangan saksisaksi tersebut telah memenuhisyarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo.Pasal 1906 danPasal
Pasal 1906 danPasal 1907 KUHPerdata, sehingga keterangan saksi tersebut dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohonmengenai antara ANAK PEMOHON (anak Pemohon) dengan CALON ISTRIANAK PEMOHON (calon istri ANAK PEMOHON) tidak ada hubungan nasab,semenda, sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas rencanaperkawinan tersebut dalah fakta yang dilihat sendiri sehingga relevandengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena ituketerangan saksisaksi
Pasal 1906 danPasal 1907 KUHPerdata,sehingga keterangan saksi tersebut dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksisaksi tersebutsaling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkanketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkandalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dari buktibukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka faktafakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut :Hal 9 dari 13 Penetapan No. 0047/Pdt.P/2019/PA.Pkj1
mengambil alih pendapat ulama dalam kitab AlBajuri halaman 19 berbunyi :a Lao) ods cle p ade aw Lact Is 5 >Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambilmaslahatMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telahmemenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang undangNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49ayat 2 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama danPasal
12 — 5
Halaman 6 dari 13Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) danpasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Cikarangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakantelah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikatdalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) danpasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan aquo patut dikabulkan;Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir ke persidangan tanpa alasanyang sah, Termohon dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankanhakhaknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitabAhkamul Quran Juz II halaman 405 yang berbunyi:w>s ess VY solwo)l ls> Uo e Sb us Jl wFi Yoal 92>V ol lLlb99Artinya : Siapapun yang dipanggil oleh
Hakim Islam di dalam persidangansedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka tatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya .serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR., maka permohonanPemohon pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 117 danpasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama Cikarang dapatmengijinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raji Pemohon terhadapTermohon;Menimbang, bahwa
untuk memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) danpasal 72 Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan keduaatas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal84 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 Jo Peraturan Menteri Agama RItahun 1990 jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI nomor 28/TUADAAG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan Agamamemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimmasingmasing 1 (satu) eksemplar salinan penetapan ikrar jika Pemohonsudah
21 — 3
Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK Il, lakilakilahir di tangerang tanggal 6 Oktoeber 2009 dan ANAK IV,perempuan, lahir di jakarta tanggal 16 Agustus 2013 belum berusia12 tahun sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a danPasal 156 huruf a KHI pemeliharaan anak yang belum Mumayyizatau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;2.
Bahwa karena Berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a danPasal 156 huruf a KHI, Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2003 TentangPerlindungan Anak, Yurlsrudensi Mahkamah Agung~ RINo.102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, Yurlsrudensi MahkamahAgung RI No.239K/SIP/1990, anak Penggugat dan Tergugat yangbernama Raffa Adla Adrira dan Sheza Adla Nurayra karena belumberumur 12 tahun, maka setelah perceraian Penggugat danTergugat, pemeliharaan anak/hak asuh atas kedua anak tersebutdipegang oleh Penggugat selaku ibunya,
Bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b danPasal 156 huruf b KHI, pemeliharaan anak yang sudah mumayyizatau sudah berumur 12 tahun diserahkan kepada anak untukmemilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hakpemeliharaannya, namun Penggugat perlu menyampaikan alasanalasan Penggugat memegang hak pemeliharaan anakanak setelahperceraian sebagaimana diuraiakan Penggugat lebih lanjut di bahwaini.Halaman 5 dari 14 Halaman, Putusan No 909/Pdt.G/2019/PA. JB. C.
Hukumnya mencabut perkara ini;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala halyang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian takterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warganegara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama danPasal
11 — 1
uraian putusan inimajelis hakim menunjukhalihwal yang terdapat dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dariputusan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatelah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkaradengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun dan mempertahankan rumahtangganya denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhikehendak Pasal 65 danPasal
seharihari oleh Penggugat Dan sejak saat itu keberadaan Penggugat tidakdiketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia,dan antara Penggugat danTergugat terpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewayjibansebagaimana suami isteri;Menimbang, = bahwa dengan adanya faktafakta tersebut, telahjelassikapTergugattersebutpadadasarnyadapatmenimbulkantekananfisikdanpsikispadaPenggugat, yang padagilirannyaPenggugatmenderitalahirdanbatinsebagaimanamaksudpasal 5huruf (b) danpasal
lamanya;e Bahwa selama Tergugat pergi tidak ada kabar berita, tidak ada mengirimnafkah atau meninggalkan barang sesuatu untuk dijadikan nafkah Penggugat;Menimbang, bahwadenganadanyafaktafaktatersebut,telahjelasantaraPenggugatdanTergugatterjadiperselisihandisebabkanTergugattelahmeninggalkanPenggugatsekitar 1 tahun 8 bulan lamanya,sikapTergugattersebutpadadasarnyadapatmenimbulkantekananfisikdanpsikispadaPenggugat, yang padagilirannyaPenggugatmenderitalahirdanbatinsebagaimanamaksudpasal 5 huruf(b) danpasal
7 UndangUndangNomor 23 tahun 2004tentangPenghapusanKekerasanDalamrumahTangga, dansesuai pula denganmaksudpasal 5huruf od danpasal 9 ayat 1 UndangUndangNomor 23 tahun 2004tentangPenghapusankekerasanDalamRumahTanggabahwasetiap orangdilarangmenelantarkan orang dalamlingkuprumahtangganya, padahalmenuruthukum yangberlakubaginyaataukarenapersetujuanatauperjanjianiawajibmemberikankehidupan,perawatan, ataupemeliharaankepadaorang tersebut,dalamhaliniTergugattelahmeninggalkandanmenelantarkanPenggugatselama
10 — 6
FAIZIN, SH. akan tetapitidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 65 undangundang nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 danpasal 2 ayat ( 4 ) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor tahunMenimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmisebagaimana diatur Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamemerintahkan wakilnya untuk hadir, dan ketidakhadirannya
menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran, selanjutnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri hingga sekarang + 9 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernahmemberi nafkah wajib dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, telahterbukti ;Menimbang, bahwa telah terbukti pula Tergugat sebagai seorang suamitelah melalaikan/meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagaimana diaturdalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 danPasal
sepuluh ribuMenimbang, bahwa sesuai dalil Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IIhalaman 302, yang berbunyi :leo lh JOD JO SoM alo 7949 9a9 JIO2.4, 5l bYSloy9Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, makaJatuhlah talak itu dengan adanya sifat tadi sesuai dengan dhohirnyaucapan.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidakmelawan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undangundang Nomor : 1tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 danPasal
16 — 3
Pasal 1888 KUH perdata dan telah dibubuhimaterai cukup oleh penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) danPasal 10 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1986, jo. SEMA No.
Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) danPasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 130 HIR, jo.
Pasal 80 ayat (1),(2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;Memibang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf g, Pasal 124 danPasal 148 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah diberitahukan oleh majelis hakim,maka pengguggat telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000, (sepuluh riburupiah) kepada majelis hakim sebagai lwadh, maka oleh karena itu patutdipastikan bahwa Syarat Shighat Taklik Talak atas diri penggugat harusdinyatakan telah terjadi karena tergugat telah terbukti melanggar Shighat TaklikTalaknya
dapat mengakibatkan eksesekses yang negatif bagi semuapihak, bahkan bisa menjadi neraka dunia bagi pihakpihak yang bersangkutan,dapat mengakibatkan akumulasi stress (yang berlebihlebihan), misalnya di rumahsudah tidak saling tegur sapa lagi yang dapat menimbulkan stress bagi keduabelah pihak dan atau terhadap keluarga kedua belah pihak, eksesekses tersebutdapat menimbulkan akibat yang patal seperti prustasi bahkan mungkin saja bunuhdiri;Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 danPasal