Ditemukan 50 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : khusus kasus kasusu khusaus khasim khasis khasum khasun khatus
Pengadilan PN KRAKSAAN Pidana Umum
Register : 23-01-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 52/Pid.B/2019/PN Krs
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
RETNO ESTUNINGSIH, SH.
Terdakwa:
SATON bin SUTIRJO
57 — 21
  • Tulang telapak kaki lengkap.Tulang paha kiri, otot masih ada melekat, tempurung tidak ditemukanpada tulang kering dan fibula berwarna putih kekuningan. 25 cm dibawahlutut ditemukan kelainan tulang berupa khasus dari riwayat patah tulangyang tidak sembuh dengan sempurna.
Pengadilan PN KRAKSAAN Pidana Umum
Register : 23-01-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 47/Pid.B/2019/PN Krs
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
RETNO ESTUNINGSIH, S.H.
Terdakwa:
SUGI bin MUNITAM
72 — 12
  • Tulang paha kiri, otot masihada melekat, tempurung tidak ditemukan pada tulang kering dan fibulaberwarna putih kekuningan. 25 cm dibawah lutut ditemukan kelainan tulangberupa khasus dari riwayat patah tulang yang tidak sembuh dengansempurna.
Pengadilan PN KRAKSAAN Pidana Umum
Register : 23-01-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 45/Pid.B/2019/PN Krs
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
RETNO ESTUNINGSIH, S.H.
Terdakwa:
AMIN al P ROS bin P NOTI
81 — 15
  • Tulang paha kiri,otot masih ada melekat, tempurung tidak ditemukan pada tulang kering danfibula berwarna putin kekuningan. 25 cm dibawah lutut ditemukan kelainantulang berupa khasus dari riwayat patah tulang yang tidak sembuh dengansempurna.
Pengadilan PT PADANG Perdata
Putus : 25-10-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PT PADANG Nomor 148/PDT/2017/PT PDG
Tanggal 25 Oktober 2017 — Amsar, CS LAWAN YULIATAR, CS
49 — 16
  • Yahya, hukum acara perdata tentang gugatan persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakart, 2005,Halaman 527) ;Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Nomor 148/PDT/2017/PT PDG.Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum telah diperluas melaluiHOGE RAAD dalam khasus LINDERBAUM COHEM yang mengkwalifikasikankriteria Perouatan Melawan hukum meliputi ; Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; Melanggar hak subjektif orang lain ; Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 05-09-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 24/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 21 Desember 2016 — Hj. IDA RIANIE, S.Pt., MP., Melawan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
134 — 53
  • permasalahan hukum dari Penggugat dihubungkandengan tugas pokok saksi adalah bahwa salah satu dari tugas pokokfungsi saksi adalah untuk menentukan kedudukan hukum keterkaitandengan masalah terjadinya tindak pidana maka akan ditentukan statushukum yang bersangkutan ;Halaman 30 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.Bahwa terkait dengan putusan Pengadilan Negeri dari Penggugat padaawalnya saksi tidak mengetahui dan baru mengetahui setelah membacaberita di Koran serta mendengar dari temanteman ada khasus
Pengadilan PN BATUSANGKAR Pidana Umum Pemerasan dan Pengancaman
Register : 01-09-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 05-06-2015
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 85/Pid.B/2014/PN.BSK.
Tanggal 20 Nopember 2014 — RIO ANTONI Pgl RIO Bin ASLI
81 — 18
  • Pili tidak baik mulai tahun 2003 ;Bahwa saksi tidak ada mendengar katakata dari terdakwa Den rambahwaang sadonyo biko ( saya babat kamu sumuanya ) maupun kata kata Den bunuah waang sadonyo biko ( saya bunuh kamu sumuanya ) ;Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam khasus pencemarannama baik ;Bahwa sehari sebelum kejadian sudah ada juga pertengkaran di Parak ;Bahwa sepengetahuan saksi cara saksi Hafnilis Pgl.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 14-12-2020 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Amb
Tanggal 1 April 2021 — Penuntut Umum:
1.ARSITO DJOHAR,SH
2.ROZALI AFIFUDIN, SH
3.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
Terdakwa:
KALVIN TOMALUWENG alias KEVIN
315 — 188
  • Nasabah BAKRI NAWAWI sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah);

    2 (dua) lembar fotocopy Formulir pemindabukuan yang sudah di legalisir sesuai asli biaya sebesar Rp. 26.000.000, dengan keterangan kerugian khasus BRI Kanca Ambon an. KALVIN TOMALUWENG (BAKRI NAWAWI : Pick Up service) tertanggal 22 Juni 2020;

    1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari nasabah BAKRI NAWAWI terkait pergantian dana yang telah disalah gunakan oleh oknum pekerja an.

    KALVINTOMALUWENG tertanggal 18 Maret 2020 yang menyatakan bahwaSdr.KALVIN TOMALUWENG telah menggelapkan setoran Pick Up an.Nasabah BAKRI NAWAWI sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua jutarupiah);2 (dua) lembar fotocopy Formulir pemindabukuan yang sudah dilegalisir sesuai asli biaya sebesar Rp. 26.000.000, dengan keterangankerugian khasus BRI Kanca Ambon an.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 21-03-2013 — Putus : 02-09-2013 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 4/PID.SUS/TPK/2013/PN.KDI
Tanggal 2 September 2013 — Jaksa Penuntut:
ANDAR PERDANA WIDIASTONO,SH,.MH
Terdakwa:
Dr. H. BUHARI MATTA, SE.,Msi
773 — 485
  • Perkara dalam Nota Kesepakatan ini adalah penyimpangan yang yangberindikasi.Lebih lanjutnya dalam hal nota kesepakatan sebagaimana tersebut diatas juga diaturtentang mekanisme penanganan yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut :e Dalam hal suatu informasi diputuskan sebagai masalah maka penanganandilakukan oleh BPKP;Dalam hal suatu informasi diputuskan sebagai khasus atau perkara , maka penangananyang dilakukan oleh instansi penyidik dengan dukungan BPKP.Menimbang, bahwa berdasarkan hal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
444 — 1074
  • menegetahui dasar hukum dari pelaksaan otonomi khususyang berlaku di Aceh, yaitu diatur dalam UU No. 11 tahun 2006tentang Pemerintahan Aceh, dan pelaksanaan lebih alnjut akandiatur dalam bentuk Qanun, Bahwa dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang PemerintahanAceh tersebut mengamanatkan adanya kewajiban daripemerintah pusat untuk memberikan dana otonomi khususkepada pemerintahn aceh, sehubungan dengan adanyaperdamaian Helsinki maka disepakati bahwa Aceh akan diberikandana otonomi khusus, dan dana otonomi khasus
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
473 — 2300
  • bahwasaya sebagai wakil ketua, BPKAD nya sebagai salah satu koordinator ;Bahwa yang ditugaskan kepala BPKAD dalam proses perencanaan anggaranbelanja daerah saudara Tobing sebagai BPKAD itu tugasnya menyusunbelanja non pembangunan secara umum ;Bahwa dalam anggaran yang diusulkan oleh BPKAD dalam perkara ini saksimengetahui, belanja hibah jadi di rapat TAPD itu dibahas plafonnya danjumlah plafonnya saksi lupa;Bahwa untuk tahun 2013 belanja hiba itu 2 kali di APBD induk dan APBDperubahan ;Bahwa didalam khasus