RUSLI HABIBIE, M.AP alias RUSLI

Rusli Habibie, M.Ap alias Rusli bersalahmelakukan tindak pidana Pengaduan fitnah sebagaimana diatur dandiancam pidana menurut ketentuan Pasal 317 Ayat (1) KUHP;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. RUSLI HABIBIE, M.AP aliasRUSLI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudianhari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena TerdakwaHal. 7 dari 26 hal. Put.

RUSLI HABIBIE, M.AP alias RUSLI., telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengadu Secara Fitnah Kepada Penguasa, sebagaimana dalam DakwaanPrimair;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. RUSLI HABIBIE, M.AP aliasRUSLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;3.

Rusli Habibie, M.AP. alias Rusli, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Mengadu Secara Fitnah Kepada Penguasa";2.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjaraselama 5 (lima) bulan;2.3.

RUSLI HABIBIE, M.AP alias RUSLI mengajukan permohonankasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2015 dariTerdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 21 Desember 2015;Hal. 11 dari 26 hal. Put.

RUSLI HABIBIE, M.AP alias RUSLI., telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengadu Secara Fitnah Kepada Penguasa, sebagaimana dalamDakwaan Primair;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. RUSLI HABIBIE, M.APalias RUSLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun;3.

,M.AP Binti RUSLI

Rusdiati Rusli,SE, M.AP selaku Kasubbag Keuangan Dinas PPKADKabupaten Jeneponto yang secara ex officio sebagai PejabatPenatausaha Keuangan (PPK), maupun Drs.

RusdiatyRusli, S.E., M.Ap sangatlah tidak tepat seseorang yang secara materil tidakterbukti kesalahannya. Jikalaupun TerdakwaTerbanding Hj. Rusdiaty Rusli,S.E., M.Ap terdapat kesalahan administrasi maka hukuman TerdakwaTerbanding adalah berupa sanksi administratif sesuai saran dan petunjukdalam LHP BPK, sebagai pertimbangan hukumnya TerdakwaTerbandingHj.

., M.Ap atasperbuatannya sangat tidak tidak patut dikatakan meresahkan masyarakatJeneponto apalagi pemerintah daerah Jeneponto, karena hingga saat initidak...51tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan apalagi keberatan, sebabsosok seorang TerdakwaTerbanding Hj. Rusdiaty Rusli, S.E., M.Ap justrubanyak disenangi oleh masyarakat oleh masyarakat pada umumnya danmasyarakat Jeneponto khususnya karena TerdakwaTerbandingHj.

., M.Ap adalah termasuk tipe orang yang disiplin,bahwa TerdakwaTerbanding Hj.

Rudiaty Rusli, S.E., M.Ap pada tanggal28 Juni 2012 melalui BPD ke Kas Daerah Jeneponto sebesarRp. 20.000.000, dan bukti surat nomor 15 tentang bukti penyetoran yag79dilakukan oleh TerdakwaPembanding Hj. Rudiaty Rusli, S.E., M.Ap padatanggal 27 Desember 2012 melalui BPD ke Kas Daerah Jeneponto sebesarRp. 404.842.000, pembayaran pengembalian pinjaman sementara tersebutdilakukan oleh TerdakwaPembanding Hj.

EFAN TOLANI, M.AP Bin DAMSIK

EFAN TOLANI, M.AP Bin DAMSIK;Tempat lahir > Krui;Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 05 Desember 1969;Jenis Kelamin > Laki laki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Puri Maera Kaca Blok H No.6 Lk.III Rt.018Kelurahan Perumnas Way Halim, KecamatanKedaton, Bandar Lampung;Agama > Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Pendidikan : 2.Terdakwa tidak ditahan;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: NITARIA ANGKASASH., MH., SUKRIADI SIREGAR, SH., MH., dan GONINYU SI, SH., MH. yangberdomisili pada Kantor Advokat

EFAN TOLANI, M.AP BinDAMSIK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masapercobaan selama 9 (sembilan) bulan dan denda Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) Sub. 3 (tiga) bulan kurungan.. Menyatakan barang bukti berupa :e 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000, (lima puluh riburupiah).Dirampas untuk negara.e 4 (empat) lembar kalender 2014 yang bergambar Ir. EFAN TOLANI,M.AP, Caleg DPRD propinsi Lampung No.

EFAN TOLANI, M.AP,Caleg DPRD propinsi Lampung No. Urut 3 Partai Keadilan Sejahtera.e 4 (empat) lembar form relawan keluarga, caleg Ir. EFAN TOLANI,M.AP.Dirampas untuk dimusnahkan.. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (pleidooi) tertanggal 06 Maret 2014 yang berkesimpulansebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa Ir.

Efan Tolani M.AP bin Damsik tidak terbuktisecara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakanjaksa penuntut umum;Menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan (Vrijpraak vanGewisde);Memulihkan harkat dan martabat terdakwa sesuai dengan undangundang yang berlaku;4.

EFAN TOLANI, M.AP. ;dikembalikan kepada terdakwa Ir. EFAN TOLANI, M. AP Bin DAMSIK;7.

., M.AP.

PENETAPANNomor 142/Pdt.P/2019/PN LboDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telahmenjatuhkan penetapan dalam Perkara Permohonan Pemohon dibawah ini:Nama : Hirawati Labara Karim Usman, S.Pd, M.Ap;Tempat/Tgl.

Menyatakan Terdakwa ASRI DJAFRI, S.Sos M.AP Bin MUH DJAFRI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan kesatu primair; 2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASRI DJAFRI, S.Sos M.AP Bin MUH DJAFRI tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat ) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 ( empat ) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;5.

ASRI DJAFRI, S.Sos M.AP Bin MUH DJAFRI

PUTUSANNomor :03/Pid.Sus/2014/PN.MUDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama LengkapTempat/Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaan/KewarganegaraanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikan ASRI DJAFRI, S.Sos M.AP Bin MUHDJAFRIMamuju / 24 April

Perbuatan Terdakwa ASRI DJAFRI S.Sos M.AP Bin MUH DJAFRI melanggardan diancam dengan pidana penjara dalam Pasal 12 B Ayat (1) huruf a Jo Pasal 18ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ATAUKELIMAwon nnn nnn n= Bahwa ia terdakwa ASRI DJAFRI S.Sos M.AP Bin MUH DJAFRIbersama dengan

ASRIDJAFRI S.Sos, M.AP yang saat itu menjabat selaku Kabid Keolahragaan padaDinas Pemuda dan Olahraga Prov.

M.AP untukmembuat proposal dan stempel komite Revitalisasi lapangan kel. Galung kec.Tapalang dan saksi selaku ketua Komite tinggal bertanda tangan dalam proposaltersebut ;Bahwa Adapun mekanisme penyerahan dana bantuan Revitalisasi prasaranaolahraga masyarakat dari Kemenpora sejumlah Rp 300.000.000, (tiga ratusjuta) ke Komite Revitalisasi lapangan Kel.

Tapalang akan tetapi dari jumlah dana tersebut yang dipergunakanoleh komite untuk kegiatan Revitalisasi hanya sejumlah Rp 190.000.000,(seratus Sembilan puluh juta rupiah) sedangkan dana sejumlah Rp.110.000.000, ( seratus sepuluh juta rupiah) itu diserahkan kepada Asri DJafri,S.Sos, M.AP (Kabid pada Dispora Prov.

., M.AP;VsHARIYADI S.P., M.P.;

Ahmad Sulhan, M.AP, Drs. Ahmad Sulhan S, Ahmad Sulhan, Drs. Ahmad Sulhan, Drs. Ahmad Sulhan, M.AP maupun Drs. Ahmad Sulhan Sitompul adalah milik orang yang sama dan 1 (satu) orang yaitu Pemohon sendiri;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

AHMAD SULHAN, M.AP

Menyatakan Terdakwa Ir.TALIB,M.AP Bin H.TENOR NAIM (Alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.2. Membebaskan terdakwa Ir.TALIB,M.AP Bin H.TENOR NAIM (Alm) dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut. 3. Menyatakan Terdakwa Ir.TALIB,M.AP Bin H.TENOR NAIM (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dakwaan subsidair.4.

ABDUL KADIR, S.Sos, M.AP NIP. 19620310 198503 1 023;14. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana nomor 5987/SP2D-LS/DKP tanggal 10 Desember 2014 dengan No. SPM 170/PPK/LS.PT/DKP/2014 tanggal 8 Desember 2014, SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan, cap stempel dan tandatangan Bendahara Umum Daerah Pemkab. Kotabaru a.n. H. ABDUL KADIR, S.Sos, M.AP NIP. 19620310 198503 1 023;15. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana nomor 7031/SP2D-LS/DKP tanggal 24 Desember 2014 dengan No.

TALIB, M.AP NIP. 19621005 199403 1 003, jabatan Kepala Dinas, Kotabaru 1 September 2014 mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah a.n. HAIRUL ASWANDI, SE, M.Si NIP. 19690726 199603 1 001, yang ditandatangani sesuai aslinya pada tanggal 28 April 2015 oleh RUSTAM ACONG, S.Pi,M.P.

TALIB, M.AP. dengan pihak kedua MUHAMMAD HERIANOR, SE dengan masa kontrak satu tahun yang ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kotabaru a.n. Ir.

TALIB, M.AP, beserta 1 (satu) lembar Lampiran Nama Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2014, Nama FACHRUDIN RIFANI, S.Pi, M.AP Jabatan Struktural Sekretaris Tempat Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan ditetapkan di Kotabaru Pada Tanggal 02 Januari 2014, ditandatangani Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kotabaru Ir.

TALIB,M.AP Bin (Alm) H. TENOR NAIM.

TALIB,M.AP. dengan pihak kedua MUHAMMAD HERIANOR, SE dengan masakontrak satu tahun yang ditandatangani oleh pihak pertama KepalaDinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kotabaru a.n. Ir.

TALIB, M.AP Bin (Alm) H. TENOR NAIMsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.

TALIB, M.AP Bin(Am) H.

Menyatakan Terdakwa Ir.TALIB,M.AP Bin H.TENOR NAIM (Alm) tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaanPrimair Penuntut Umum.2. Membebaskan terdakwa Ir.TALIB,M.AP Bin H.TENOR NAIM (Alm) daridakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.Putusan Nomor 01/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.140 dari.1603. Menyatakan Terdakwa Ir.TALIB,M.AP Bin H.TENOR NAIM (Alm), telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindakpidana KORUPSIsebagaimana dakwaan subsidair.4.

TALIB, M.AP, beserta 1(satu) lembar Lampiran Nama Pejabat Penatausahaan Keuangan DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2014,Nama FACHRUDIN RIFANI, S.Pi, M.AP Jabatan Struktural SekretarisTempat Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan ditetapkan di KotabaruPada Tanggal 02 Januari 2014, ditandatangani Pengguna AnggaranDinas Kelautan dan Perikanan Kotabaru Ir.

SHAFRUDDIN, M.AP. bin H.ISMAIL

SHAFRUDDIN, M.AP. bin H. ISMAILtersebut

SHAFRUDDIN, M.AP. bin H. ISMAIL

Cahairil Muchlis, M.AP.26. 1 (satu) lembar Surat DPRD Kabupaten Tapin Nomor:170/448/DPRD-TPN/2006 tanggal 22 Juni 2006 perihal Mohon Bantuan Iuran wajib ADKASI.27. 1 (satu) lembar copy Telaahan Staf Nomor:450/410/Kesra tanggal 7 Oktober 2008 Perihal Mohon Bantuan Dana.28. 1 (satu) Bundel SPM Permintaan Pembayaran Penunjang Operasional KDH dan Wakil KDH untuk bulan Nopember dan Desember 2008.29. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor: 22 tahun 2007 tentang Pejabat Yang diserahi

CHAIRIL MUCHLIS ,M.AP Bin H.HAMRANI

CHAIRIL MUCHLIS ,M.AP Bin H.HAMRANI.Rantau.59 Tahun/ 25 Februari 1954.Lakilaki.Indonesia.Jalan Jenderal Sudirman Komplek Haur KuningPermai Rt.10 Kelurahan Rangda MalingkungKec.

CHAIRIL MUCHLIS, M.AP Bin H.HAMRANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) 6 (enam) bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana dendasebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan .3.

,M.Ap.

Chairil Muchlis, M.AP.) berdasarkan Keputusan Bupati TapinNomor 75 tahun 2008;Bahwa saksi tidak tahu tentang ketekoran anggara pada tahun 2006, 2007, dan2008 di Kab. Tapin;Bahwa untuk tahun 2008 bagian Pemerintahan menerima anggaran APBDdengan rincian sebagai berikut :a.

Syamsuni, M.AP sebagai pejabat yang diberi wewenangmenandatangani surat penyediaan dana (SPD) untuk tahun anggaran 2008.108Bahwa Terdakwa mengetahui ketekoran kas setelah membaca hasil laporanBKP tertanggal 28 Januari 2009 nomor 03.A/SLHP/XIX.BJM/01/2009 dansebab terjadi ketekoran kas tersebut adalah :a. Bendahara pengeluaran tidak menyelenggarakan buku kas umum (BKU)untuk mencatat seluruh transaksi keuangan yang dikelolanya.

,M.AP Binti RUSLI;

Rusdiati Rusli, SE, M.AP selaku Kasubbag Keuangan DinasPPKAD Kabupaten Jeneponto yang secara ex officio sebagai PejabatPenatausaha Keuangan (PPK), maupun Drs.

Rusdiati Rusli, SE, M.AP dalam kapasitasnyaselaku Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK), seharusnya melakukanpengendalian terhadap Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan yakniSjafruddin, S.Sos dengan melaksanakan cash opname secara berkala(rutin), namun bukan saja telah sengaja melalaikan/tidak melaksanakankewajiban itu, Terdakwa Hj. Rusdiati Rusli SE, M.AP malah bekerja samadan saling melengkapi satu sama lain termasuk juga dengan Drs. SalehAburaera selaku Kepala Dinas PPKAD.

Rusdiati Rusli, SE, M.Ap lakukanbersama Drs. Saleh Aburaera dan Sjafruddin, S.Sos untuk jenis kegiatanmakan dan minum tamutamu Pemkab.

Rusdiaty Rusli, SE, M.AP dalam 6 (enam) tahap adalah sebesarRp424.824.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratusempat puluh dua ribu rupiah); Oleh Terdakwa Hj. Rusdiaty Rusli, SE.M.AP dan Drs.

RUSMINA,SH,M.Ap Binti NAWAWI HAMI

RUSMINA, SH, M.Ap Binti NAWAWI HAMIdalam kedudukan sebagai Camat Muara Badak selaku Pengguna Anggaran, bersamasama dengan QORINA KODARIAH Binti H.

M.Ap (Pengguna Anggaran SKPDKecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama, yangmenyatakan bahwa sesuai dengan Surat PerjanjianPemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 %. ;Berita Acara Pembayaran Fisik No. 600 44.f/BAP/PAKMB/CL.I/VII/2008 yang ditanda tangani olehTerdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna20Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selakuPihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV.

M.Ap (Pengguna Anggaran SKPDKecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama, yangmenyatakan bahwa sesuai dengan Surat PerjanjianPemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 % ;Berita Acara Pembayaran Fisik No. 600 44.f/BAP/PAKMB/CL.I/ VUI/2008 yang ditanda tangani oleh TerdakwaHj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPDKecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr.SANUSI (Direktur CV.

sebagaimana didakwakan dalamdakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa Hj.RUSMINA,SH,M.Ap Binti NAWAWI HAMIdengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana turut serta melakukan korupsi ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj.RUSMINA,SH,M.Ap.

., M.Ap. Binti NAWAWI HAMI

RUSMINA, SH, M.Ap Binti NAWAWI HAMI dalamkedudukan sebagai Camat Muara Badak selaku Pengguna Anggaran, bersamasama dengan QORINA KODARIAH Binti H.

RUSMINA, SH, M.Ap selakuCamat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menerbitkan Surat No.600/PA/APBD/KMB/193/V/2008 yang menetapkan CV.

RUSMINA, S.H., M.Ap. Binti NAWAWI HAMIdengan identitas tersebutdi atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan1.bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;Hal.33 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014Menyatakan Terdakwa Hj. RUSMINA, S.H., M.Ap.

RUSMINA, S.H., M.Ap.

M.AP., bin TABRI

SYAM SUMARNO, M.AP VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;

SYAM SUMARNO, M.AP., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal Jalan Karya Bakti, Lingkungan ,Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, KabupatenLangkat, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil padaSekretariat Daerah Kabupaten Langkat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad Yuni Nasution,S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, para Advokatpada Kantor Hukum Ahmad Yuni Nst S.H. & Rekan,beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 22 Maret 2018;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA,

Syam Sumarno, M.AP.;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/647/2017 tanggal6 Februari 2017 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Drs. Syam Sumarno, M.AP.;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabatPenggugat pada keadaan semula sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku;5.

SYAMSUMARNO, M.AP.;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 411 K/TUN/2018Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

., M.AP vs WALIKOTA BATU

., M.AP., Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di JI. Raya Wendit Barat No.55, RT. 003 / RW. 004, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis,Kabupaten Malang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. SUMARDHAN, S.H. 5 2722" 292 22 eee one eee2. ARI HARIADI, S.H.5 = 27+ 22222 222 222 3. JUMADHI ARAHAB, S.HL.;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ParaAdvokat pada KANTOR EDAN LAW, ADVOKAT &KONSULTAN HUKUM, beralamat di JI.

M.Ap

., M.AP VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG., II. PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA., III. ACHMAD IRWAN PRAMUDIA., IV. ERTI SUMIATI., V. AJENG RATNA SUMIRAT., VI. EJA SEPTYASARI., VII. FICKY DIYASTA AGASSI., VIII. DRS. H. EMA SUMARNA, M.Si;;

PENGGUGAT :Indra Wardana, S,STP, M.APTERGUGAT :ISTIQOMAH

PUTUSANNOMOR 29/Pdt.G/2017/PN PBUDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:INDRA WARDANA, S.STP, M.AP, pekerjaan Sekretaris Camat Arut UtaraISTIQOMAH, pekerjaan(Pegawai Negeri Sipil Pemkab Kobar), bertempat tinggaldi Jl. H.M. Rafii, BTN Kemuning Permai Blok E No. 5, Rt.23,Kel. Madurejo, Pangkalan Bun.

Jadi bapak sayamenjaminkan sertifikat sebagai kepercayaan saja dan secara lisan bukantulisan apalagi di atas materai dan di kwitansi bermaterai serta disahkan KepalaDesa kami bisa membuktikan perihal tersebut;Saya menerima surat peringatan satu rangkap pada tanggal 3 Juli 2016 dariatas nama Indra Wardana S.STP, M.AP sebagai General Manager CV.KAUTSAR PROPERTY yang isinya akan membuat laporan pidana danmembuat laporan kepada pihak kepolisian sebagai perbuatan melawan hukumHal 6 Putusan Perkara No.29

/Pdt.G/2017/PN.PBUyang menurutnya dan saya juga mendapatkan SMS dari Indra Wardana S,STP,M.AP yang tercetak di salah satu surat kabar diterbitkan pada tanggal 23 Mei2016 yang isinya sepulang saya dari malang saya akan ke polres dan polsekuntuk dilakukan penangkapan kasus penyerobotan lahan.

MenurutBapak tanah itu sengketa mengapa berani mengizinkan membuat bangunandan mengapling ngaplingkannya;Bapak Indra Wardana S.STP, M.AP sendiri menyatakannya lahan itu sengketa.Tapi mengapa Bapak terlebih dahulu mengadakan aktivitas di lahan tersebutdan mengizinkan pembeli mendirikan sebuah bangunan terlebih dahulu, apakahkami semua para ahli waris yang sah tidak boleh memasuki lahan tersebut danmengelolanya dan atas dasar apa tanah sengketa menurut Bapak beranimembeli apalagi dengan dokumen dokumen