Ditemukan 7321 data
Tergugat:
1.ISMAUNAH
2.BUDIONO
30 — 11
BPR MAHKOTA REKSAGUNA ARTHA BANK MAHKOTA
Tergugat:
1.ISMAUNAH
2.BUDIONOHerman Sapto Adi Suryo,SE, Kepala Bagian Kredit PT.BPR MahkotaReksa Guna Artha (Bank Mahkota)Banyuwangi;2.
Goenanto,SE Auditor Internal PT.BPR MahkotaReksaGuna Artha (Bank Mahkota)Banyuwangi.Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT.BPRMahkota Reksa Guna Artha (Bank Mahkota), berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor.011/MRASK/VII/2018 tanggal 29 Juli 2018 dari Hj.Siti Komariah selakuDirektur Utama PT.BPR Mahkota Reksa Guna Artha yang berkedudukan diJalan.Jember No.54 Genteng Banyuwangi ,untuk selanjutnya di sebut sebagaiPENGGUGATLAWANIl. TERGUGAT ( Istri dan Suami )1.
450 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MAHKOTA INDONESIA
PUTUSANNomor 2519/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190:Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4553/PJ/2019, tanggal 18 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MAHKOTA INDONESIA
15 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117162.15/2014/PP/M.XA Tahun 2019, tanggal 29 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01206/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 11Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Nomor 00056/406/14/052/16 tanggal 25 April 2016Tahun Pajak 2014, atas nama: PT Mahkota
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP01206/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 11 Juli 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Nomor: 00056/406/14/052/16 tanggal 25April 2016 Tahun Pajak 2013, atas nama: PT Mahkota Indonesia,NPWP: 01.000.090.9052.000, beralamat di Jalan Raya BekasiKM 21, Pulogadung, Jakarta 14250, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Nomor: 00056/406/14/052/16 tanggal 25 April 2016Tahun Pajak 2013, atas nama: PT Mahkota Indonesia, NPWP:Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 251 9/B/PK/Pjk/202001.000.090.9052.000, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 21,Pulogadung, Jakarta 14250, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.
84 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
MAHKOTA ACCESSORIES
38 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
MAHKOTA BARAT
MAHKOTA BARAT, beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 34.5Cimanggis, Depok;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36983/PP/M.VI/16/2012, tanggal 01 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan
Mahkota Barat, NPWP.01.569.843.4412.000,tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangandalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuaidengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;4 Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan olehMajelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyatanyatatersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan
Mahkota Barat (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) dan dikirimkan kepada PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak melalui suratSekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.186/SP.33/2012 tanggal 08 Maret 2012perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 15 Maret 2012sesuai dengan surat tanda
Mahkota Barat Laporan Keuangan Tahun 2007 yang dinotariskan,diketahui terdapat adanya kesepakatan dalam PT. Mahkota Barat untukmengalihkan piutang kepada PT. Nissin Biscuit Indonesia sebesarRp6.263.992.627,28 dan hal tersebut diperkuat dengan data berupa danSurat Kesepakatan Bersama antara PT. Mahkota Barat dengan PT. NissinBiscuit Indonesia yang dinotariskan, yang menunjukkan adanyakesepakatan pengalihan piutang Pemohon Banding kepada PT.
Mahkota Barat, NPWP.01.569.843.4412.000, beralamat di Jalan RayaBogor Km. 34.5 Cimanggis, Depok dengan perhitungan menjadi sebagaimanaperhitungan di atas:adalah tidak benar serta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak
28 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
ELUAN MAHKOTA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
172 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
ELUAN MAHKOTA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 3569/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutusdalamperkara:PT ELUAN MAHKOTA, beralamat di Jalan OKM JamilNomor 1 RTO2 RW01, Kota Pekanbaru, yang diwakili olehHarry Hermawan, jabatanDirektur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia
Nomor 3569/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84053/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017,yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1343/WPJ.02/2014, tanggal 4 November 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00136/207/11/218/13, tanggal29 Agustus 2013 Masa Pajak Juni 2011, atas nama PT Eluan Mahkota
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT ELUAN MAHKOTA:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84053/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT ELUANMAHKOTA;2.
96 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT MAHKOTASENTOSA UTAMA tersebut;
PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA VS YENNY PRIHAPSARI
587 — 181
MAHKOTA SENTOSA UTAMA
MAHKOTA SENTOSA UTAMA, beralamat di Meikarta Management Officelantai 3, District 1 Meikarta Blok 52022, JI.
133 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
ELUAN MAHKOTA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 3567/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutusdalamperkara:PT ELUAN MAHKOTA, beralamat di Jalan OKM JamilNomor 1 RTO2 RW01, Kota Pekanbaru, yang diwakili olehHarry Hermawan, jabatanDirektur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia
bandingtanggal 20 Maret 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84051/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017,yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1341/WPJ.02/2014, tanggal 4 November 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00134/207/11/218/13, tanggal29 Agustus 2013 Masa Pajak April 2011, atas namaPT Eluan Mahkota
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT ELUAN MAHKOTA:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84051/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT ELUANMAHKOTA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 7 dari 8 halaman.
192 — 153
Yenny Prihapsari Vs PT Mahkota Sentosa Utama
Berdasarkan surat kuasaNomor : 60/G/PNC/JS&A/X/2020 tertanggal 5September 2020, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;Lawan:PT Mahkota Sentosa Utama, bertempat tinggal di Easton CommercialCenter JI. GN Panderman Kav.05 Cibatu, CikarangSelatan, Bekasi., Cibatu, Cikarang Selatan, Kab.Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasakepada 1. RETNO PURWANINGSIH, SH., 2. JERRYBERNARD MARPAUNG, SH., 3. STEPHANUSRANDY GUNAWAN, SH., dan/atau MH., ALFI RULLYRUCHIYAT, SH., dan 4.
tentunya seluruh proses perkara perdataharuslah dihentikan atau setidaktidaknya ditangguhkan sampai proses PKPUtersebut dicabut atau dinyatakan selesai;Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan tersebut diatas yang tidaktermasuk dalam pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkannyasebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat telahmengajukan bukti T 6 berupa Putusan PKPU Nomor 328/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan amar mengabulkan permohonan PKPUterhadap PT Mahkota
Mahkota Sentosa Utama No. 01 tertanggal 05November 2019, bukti T2 merupakan fotocopi Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHUAH.01 .030363946Tahun 2019, bukti T3 merupakan fotocopi Penegasan dan PersetujuanPemesanan Unit (P3U) No. 001079/PPPU/MSU/09/2017 tertanggal 3September 2017, Bukti T3a merupakan Konfirmasi Pesanan No.: LKOB0031222 tertanggal 3 September 2017, bukti T3b merupakan KEYPLANdan FLOOR Plan, bukti T8c merupakan Spesifikasi Unit, dan bukti T3dmerupakan
27 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
ELUAN MAHKOTA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
123 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
ELUAN MAHKOTA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 3568/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutusdalamperkara:PT ELUAN MAHKOTA, beralamat di Jalan OKM JamilNomor 1 RTO2 RW01, Kota Pekanbaru, yang diwakili olehHarry Hermawan, jabatanDirektur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia
bandingtanggal 20 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84052/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017,yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1342/WPJ.02/2014, tanggal 4 November 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00135/207/11/218/13, tanggal29 Agustus 2013 Masa Pajak Mei 2011, atas namaPT Eluan Mahkota
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT ELUAN MAHKOTA:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84052/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT ELUANMAHKOTA;2.
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
MAHKOTA BARAT;
MAHKOTA BARAT, tempat kedudukan di JI.
Mahkota BaratNo.27/SPD/MB/XII/2007 tanggal 6 Desember 2007,dan SuratPersetujuan pemberian diskon dari PT.
Mahkota BaratNo.01/SPD/MB/XI/2007 tanggal 21 November 2007 danberdasarkan penelitian Majelis terhadap data yang disampaikanTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding), Majelisberkesimpulan bahwa terdapat adanya pemberian diskon olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)kepadaHendro sebesar Rp.396.958.613,00 dan kepada Ridwan sebesarRp 346.421.758,00 atau dengan jumlah total pemberian diskonsebesar Rp 743.380.371,00.
Mahkota Barat LaporanKeuangan Tahun 2007 yang dinotariskan diketahui terdapat adanyakesepakatan dalam PT. Mahkota Barat untuk mengalihkan piutangkepada PT. Nissin Biscuit Indonesia sebesar Rp 6.263.992.627,28 danhal tersebut diperkuat dengan data berupa Surat Kesepakatan Bersamaantara PT. Mahkota Barat dengan PT.
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
ELUAN MAHKOTA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
ELUAN MAHKOTA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
75 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT ELUAN MAHKOTA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
182 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANDI YOSUA VS PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA
,M.H. dan kawan, Para Advokat dan/atau Konsultan Hukumpada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Avya Attorneys at Law, beralamat di Jalan Sungai Sambas IV/10,Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019;Pemohon Kasasi:LawanPT MAHKOTA SENTOSA UTAMA, yang diwakili oleh PresidenDirektur dan Direktur Reza Jazwin Chatab dan Indryanarum,berkedudukan di Easton Commercial Centre, Jalan GunungPanderman Kav. 05, Lippo Cikarang, Bekasi sekarang dikenalberkedudukan
110 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ADIKENCANA MAHKOTA BUANA tersebut;
PT ADIKENCANA MAHKOTA BUANA VS TATIK SUNARTI
163 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT ELUAN MAHKOTA;
PT ELUAN MAHKOTA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 2728/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ELUAN MAHKOTA, beralamat di Jalan OKM Jamil,Nomor 1, RT 02.
RW 01, Kota Pekanbaru, yang diwakili olehHarry Hermawan, jabatan Direktur PT Eluan Mahkota;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU524/PJ/2020, tanggal 30 Januari 2020;Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada TutunRahmanto, jabatan Penelaan
Banding tanggal 18 Maret 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84054/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1334/WPJ.02/2014 tanggal 4 November 2014 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00137/207/11/218/13 tanggal 29 Agustus 2013 MasaPajak Juli 2011, atas nama PT Eluan Mahkota
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT ELUAN MAHKOTA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84054/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT ELUANMAHKOTA;2.
34 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
WIWIEK SARWONO VS PT MAHKOTA RATU TAXI, DK
PT MAHKOTA RATU TAXI, berkedudukan di Jalan SungaiSambar Nomor 15 Sangkrah Solo;2.
Bahwa pendirian PT Mahkota Ratu Taxi tersebut tertuang dalam AktaPendirian Perseroan Terbatas PT Mahkota Ratu Taxi Nomor 54 yang dibuatdi depan notaris Silviani Tri Budi Esti, S.H., pada hari Kamis tanggal 27 Juni2002 dengan susunan :Direktur Utama : Tuan Suyatno (Tergugat II);Direktur : Tuan Tri Raharjo;Direktur II : Nyonya Doctoranda Purwani Tri Maryanti;Direktur III : Tuan Boedi Margono Hadi Saputra;Komisaris Utama : Tuan Surono;Komisaris : Tuan Wiwiek Sarwono (Penggugat);Halaman 1 dari 16 hal
Bahwa dalam perkembangannya PI Mahkota Ratu Taxi mengalamipertumbuhan usaha dengan memiliki inventaris perusahaan yang berupa:Kantor Operasional beralamat di Jalan Sungai Sambas Nomor 15 SangkrahHalaman 2 dari 16 hal. Put.
Bahwa sejak 27 Juni 2002 Para Tergugat tidak pernah menyusun laporantahunan sebagaimana yang diatur sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) AktaPendirian PT Mahkota Ratu Taxi Nomor 56 tahun 2007;9.
Nomor 2385 K/Pat/2014Kerugian immateriil berupa:Tidak diakuinya sebagai salah satu pemegang saham PT Mahkota RatuTaxi dan rasa malu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);7.