Ditemukan 125429 data
ABDUL HASAN
Termohon:
KAPOLRI Cq, KAPOLDASU Cq, KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
17 — 10
M E N G A D I L I :
- Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
- Menyatakan Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.Sidik/855.a/IV/RES.1.9/2018/RESKRIM tanggal 11 April 2018 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/935.b//IV/RES.1.9
1.Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI
2.Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia LPHI
Termohon:
1.Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
2.Pimpinan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
72 — 53
MULYADI
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
3.KAPOLRI CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
4.KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN CQ. KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN
5.KANIT PIDUM POLRESTABES. MEDAN
6.KANIT TIPITER POLRESTABES MEDAN CQ. PENYIDIK PEMBANTU UNIT PIDUM ATAS NAMA BRIPKA ERWIN MANULLANG,SH
93 — 21
Drs. H. Budi Irawanto, M.Pd
Termohon:
Kepala Keplosisan Daerah Jawa Timur
48 — 13
SUNAILA IBRAHIM
Termohon:
Polres Halmahera Barat
53 — 10
MASTASIA TAGA
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sulut Cq. Kapolres Tomohon
34 — 0
Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI
Termohon:
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
73 — 49
KARNO WIDJAJA
Termohon:
DITRESKRIMUM POLRESTA BANYUWANGI
80 — 18
ERIANTO GURNING
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT LABUHANBATU
11 — 0
AMRA
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR CIPAYUNG
2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR
3.DIREKTUR KEPALA RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA
4.DIREKTUR KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT I R. SAID SUKANTO
134 — 59
114 — 10
BUDI SANTOSO SAROYO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA METRO JAYA
43 — 8
- Menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah secara hukum.
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
ISWANDI
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia
2.Cq Presiden Republik Indonesia
3.Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia
4.Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat
5.Cq Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA SUMBAR
55 — 20
M. RIVAI, MS
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASUCq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
70 — 43
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Ketetapan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor SP.Tap/293.b/VIII/2019/Ditreskrimum tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penghentian Penyidikan atas nama M.RIVAI, MS;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh Termohon atas diri Pemohon yang berkaitan dengan Laporan
A LIEN
Termohon:
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR KOTA MEDAN
12 — 0
- Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan No : SPPP/1620.a/VI/2014/Reskrim, tangal Juni 2014 Jo. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. : S.Tap/629.b/VI/2014/reskrim tanggal Juni 2014.
- Memerintahkan Kepada Termohon Praperadilan untuk mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan No : SPPP/1620.a/VI/2014/Reskrim, tangal Juni 2014 Jo.
Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. : S.Tap/629.b/VI/2014/reskrim tanggal Juni 2014, serta menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan.
NURIWATI SIANIPAR
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu
66 — 14
Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/2283/XII/2016/SU/RES LBH Penyidik meningkatkan pemeriksaan tersebut menjadi Penyidikan danPasal yang di gunakan dalam kerangka Penyidikan daiatur sebagaimanadimaksud Pasal 378 dan Pasal 372 KUHPidana;Halaman 9.PUTUSAN Nomor 23/Pid.Prap/2018/PNRap6.
Bahwa Lin Khariyetni Lase telah diperiksa sebagai saksi Terlapor olehTermohon dalam Penyidikan;.
Lidik/2834.a/XII/2016/Reskrim tanggal 9 Desember2016, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPSidik / 2093 /XII/ 2016 / Reskrim,tanggal 9 Desember 2016, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SPSidik/ 2093.a / VII / 2017/Reskrim, tanggal 17 Juli 2017 dan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/934/VII/2017/Reskrim, tanggal 11 Juli2017, dimana upaya yang dilakukan adalah untuk mencari dan mengumpulkanbukti untuk membuat terang tindak pidana serta guna menemukan pelakunya,antara lain melakukan
Tap /434.d/VI /2018/ Reskrim,tanggal 27 Juni 2018, adalah tidak sah, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 7ayat (1) huruf (i) dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP telah diatur bahwa penyidikberwenang melakukan penghentian penyidikan dengan alasan tidak terdapatcukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dan penyidikandihentikan demi hukum, dimana apabila penghentian penyidikan dilakukanmaka syarat formal yang harus dilengkapi oleh penyidik adalah menerbitkanSurat Ketetapan Penghentian Penyidikan
telah dibantah olen Termohon yangmenyatakan bahwa Penghentian Penyidikan tersebut adalah sah dikarenakantelah melalui serangkaian penyelidikan yang dimulai dari Laporan Polisi NomorLP/2283/XII/2016/SU/RESLBH tanggal 9 Desember 2016 atas nama pelaporNuriwati Sianipar, Kemudian Termohon menindaklanjuti laporan dimaksud denganmenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPSidik/2093/XII/2016/Reskrimtanggal 9 Desember 2016 dan menerbitkan serta mengirimkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (
DEDI KRISNA
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Ditreserse Polda Sumsel Kota Palembang
86 — 18
WIDYA FANGNI
Termohon:
1.KASATRESKRIM POLRESTABES MEDAN
2.KASIPIDUM KEJARI MEDAN
111 — 26
PERKUMPULAN MASYARAKAT PEDULI HUKUM MPH
Termohon:
1.Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat Cq AIPTU SUTIKNO
2.Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat C.q IPTU PONIRAN
3.Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat Cq AKP Jaya Subrata
4.Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat Cq KOMPOL NIKO PURBA
5.KAPOLRES METRO JAKARTA BARAT
6.MUJANI
7.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
8.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
9.KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI
10.KARO WASSIDIK POLRI
11.IRWASUM POLRI
12.KOMISI III DPR R.I
73 — 11
BUDHI SANTOSO
Termohon:
Kepala Keplosisan Daerah Jawa Timur
194 — 68
M E N G A D I L I;
I.DALAM EKSEPSI :
- Menyatakan eksepsi Termohon tidak relevan dan ditolak ;
II.DALAM POKOK PERKARA :
- Menolak permohonan pra peradilan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa tindakan Termohon dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/292.A./XI/RES.1.11 /2020 Ditreskrimum tanggal 18 November 2020 Jo.
Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap /177/XI/RES.1.11/2020 /Ditreskrimum tanggal 18 November 2020 , adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum ;
- Memulihkan hak Tersangka dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);