PERUM PERHUTANI,Cs.

AMIN TUKIRNO, S.Mn, MPA sebagai Penggugatlawan :Perum Perhutani sebagai Tergugat

ESA.Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkarapada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:XAMIN TUKIRNO, S.Mn, MPA , Pekerjaan,Ketua Koperasi SerbaUsaha ( KSU) JUGJUGAN, alamat, Blok sukajadi, RT 24,RW 09, Desa Sukajati, Haurgeulis, Indramayu danberdomisili di Blok Ganda mulya RT 27 R 38Desa Haurgeulis, Kecamatan Haurg@ulis mayu,untuk selanjutnya disebut seb ANDINGsemula PENGGUGAT; SSLawan: wePERUSAHAAN UMUM (PE mK UTANAN NEGARA(PERUM PERHUTANI

) y ukan di Jakarta, dalam hal inidiwakili oleh DIRE NX AHAAN UMUM /(PERUM)KEHUTANAN AY (PERUM PERHUTANI) = Cq.PERUSAHAA (PERUM) KEHUTANAN NEGARA(PERUM NN, NI) UNIT II JAWA BARAT dan BANTEN,dalam wakili oleh KEPALA PERUSAHAAN UMUM( EHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI)Sen JAWA BARAT dan BANTEN yang berkedudukan di Jl.karnoHatta No.628 Km 14 Kotak Pos 1116 Bandung Cq,.PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA(PERUM PERHUTANI) KPH.

INDRAMAYU, dalam hal inidiwakill oleh ADMINISTRATUR PERUSAHAAN UMUM(PERUM) KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI)/KKPH INDRAMAYU, yang berkedudukan di Jalan Gatot SubrotoNo. 27 Kabupaten Indramayu, Nomor Telepon (0234)271866, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING semula TERGUGAT;Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 199/PDT/2015/PT.BDG.PengadilanTinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara berikut suratsurat yang berhubungandengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan NegeriIndramayu

yang terletak clean sesuai dengan batasbatas yang telah ditentukani oleh PIHAK KEDUA dalam waktu setelah perjanjianad(PKS) ditandatangani oleh para pihak;sesuai dengan keputusan direksi perum perhutani Nomor:400/Kpts/Dir/2007 tentang pedoman umum pengembangan usaha perumperhutani BAB Pasal 1 poin 39; yang dimaksud dengan Aset Clear andClean adalah aset yang dimanfaatkan langsung atau tidak langsung dalamkegiatan perusahaan, jelas statusnya dan tidak dalam persengketaan atautidak dalam tuntutan pihak

Bambang Setiabudiselaku Kepala Perum PERHUTANI (perusahaan umum kehutanan negara)Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 199/PDT/2015/PT.BDG.Unit Ill Jawa Barat dan banten dalam suratnya yang bernomor80/044.3/PAP/III tertanggal 13 Agustus 2010;Bahwa PIHAK TERGUGAT tidak menyediakan lahan tersebut dalamkeadaan yang diperjanjikan dalam pasal 4 poin(1) (wanprestasi) sejakditandatanganinya perjanjian tersebut hingga berakhirnya perjanjian pertanggal 30 November 2012.

ASWANTARI, dk vs KEPALA PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH

Nomor 2213 K/Pdt/2016Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sampai dengan XXX/Pembanding sampai dengan XXX;LawanKEPALA PERUM PERHUTANI DIVIS! REGIONAL JAWATENGAH, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1517Semarang, dalam hal ini adalah S.R.

Slamet Wibowo, Jabatan/Pekerjaan Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah,bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum KehutananNegara (Perum Perhutani) berdasarkan Surat Kuasa KhususDirektur Utama Perum Perhutani Nomor 12/SKK/KUM/ DIR/2014,yang selanjutnya memberikan Surat Kuasa Khusus dengan HakSubstitusi kepada Shirley Sumuan, S.H., M.H., Jabatan/PekerjaanKepala Kejaksaan Negeri Brebes, alamat Jalan Gajah MadaNomor 66 Brebes berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16Mei 2014, yang selanjutnya

selaku Penggugat berdasarkan pada PeraturanPemerintah Nomor 72 Tahun 2010, merupakan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang mempunyai tugas untuk mengusahakan pelayanan bagikemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsippengelolaan perusahaan;Perhutani dalam hal ini Direktur Utama Perum Perhutani telahmemberikan Kuasa kepada Kepala Perum Perhutani Divisi Regional JawaTengah untuk menyelesaikan masalah tenurial kKawasan hutan pada blokKalenrembet RPH Larangan dan RPH Wlahar, BKPH Larangan

Penggugat merupakan pemangku yang mempunyai hak otoritas yangdiberikan kepada Negara untuk mengelola kawasan hutan pada wilayahJawa, dimana pada pokok permasalahan ini adalah hutan yang ada padaKesatuan Pemangku Hutan (KPH) ~ Balapulang, yang wilayahpengelolaannya ada pada wilayah administrasi Kabupaten Tegal danKabupaten Brebes, sedangkan Tergugat sampai dengan Tergugat XXXadalan warga masyarakat yang mengelola tanah negara di bawahpengelolaan perhutani tanpa ada jjin dari pihak Perhutani:2.

Perhutani;Di samping RPKH, Perum Perhutani juga mempunyai Surat Keputusan yangmencantumkan luas wilayah kerja berikut peta yang diperbaharui setiap 10(sepuluh) tahun sekali, dimana yang terbaru adalah Keputusan KepalaPerum Perhutani Unit Jawa Tengah, Nomor 2889/KPTS/I/2013, tanggal 21Oktober 2013, tentang Luas Kawasan Hutan Masingmasing KesatuanPemangku Hutan (KPH) Perum Perhutani Unit Jawa Tengah.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI Cq. KEPALA UNIT II PERUM PERHUTANI JAWA TIMUR, Cq. ADMINISTRATUR PERUM PERHUTANI / KEPALA KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KKPH) NGAWI,

., Kepala Biro Hukum danKepatuhan, berkedudukan di Kantor PusatPerum Perhutani, Gedung ManggalaWanabakti Blok VII Lantai 911, Jalan GatotSubroto Senayan Jakarta;SIT ROCHANI, S.H., CN, Kepala SeksiHukum Kantor Perum Perhutani DivisiRegional Jawa Timur, Jalan GentengkaliNo. 49 Surabaya;ETY ERMAWATI, S.H., Petugas KhususHukum Kantor Pusat Perum Perhutani,berkedudukan di Kantor Pusat PerumPerhutani, Gedung Manggala WanabaktiBlok VII Lantai 911, Jalan Gatot SubrotoSenayan Jakarta;INDIANTO SUHARDI, S.H

Kepala Unit Il Perum Perhutani Jawa Timur Cq.

Menyatakan bahwa tanah beserta tanaman Jati yang menjadi obyeksengketa adalah kawasan hutan Negara yang dikelola oleh TERGUGAT(Perum Perhutani). Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

62 Putusan Nomor 11/Padt.G/2016/PN Blatersebut telah dikuasai oleh Perhutani sejak tahun 1945, namun padatahun 2000 telah dikembalikan kepada pemiliknya lagi;Bahwa Patok 39 tersebut menunjukkan tapal batas antara hutan dan tidakhutan, yang dibuat dari bahan semen (beton) diameter 20 Cm, yangmenanam patok tersebut adalah Perhutani mpada tahun 1960, dan patokseperti itu sekarang sudah tidak diproduksi lagi;Bahwa setahu Ahli patok 39 berupakan batas milik Perhutani dengantanah Inklaver yang ditanam

adalah milik SOEMOLOSO berdasarkan data yang ada berupa SPPT, Leter D;Bahwa setahu ahli ditanah obyek sengketa ada bekas tebangan pohon jatiberupa tunggak, namun sekarang telah ditanam oleh Perhutani pohon jatilagi yang sekarang umurnya sekitar antara 1 sampai 10 tahun;Bahwa ahli tidak tahu pada waktu Perhutani melakukan penebanganpohon jati tersebut dan hanya mendengar saja bahwa pohon jati tersebutditebang secara basah yang tidak biasanya dilakukan oleh Perhutani;Bahwa apabila pihak Perhutani

Direktur Utama Perum Perhutani Cq. Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Cq. Administratur Perum Perhutani Ngawi / Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan ( KPPH ) Ngawi

Penggugat:
SUPRIANTO
Tergugat:
PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT Cq PERUM PERHUTANI KPH KABUPATEN INDRAMAYU
Turut Tergugat:
PEMERINTAHAN DESA SUKASELAMET KABUPATEN INDRAMAYU

Penggugat:
YUDI
Tergugat:
1.ASISTEN PERHUTANI/ KBKPH MADURA BARAT
2.ADMINISTRATUR/ KKPH PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR KPH MADURA

PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKU HUTAN KPH TELAWA VS IGNATIUS GOGOT CAHYANTO DKK

PERUM PERHUTANI, dkk

Perum Perhutani selaku Tergugat ;3....Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Kehutanan RepublikIndonesia cq. Perum Perhutani (dahulu PT Perhutani (Persero)cq. Direksi Perum Perhutani selaku Tergugat III;4....Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Kehutanan RepublikIndonesia cq. Perum Perhutani (dahulu PT Perhutani Persero)cq.

Perum Perhutani selaku Tergugat 1;3. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Badan Usaha MilikNegara Republik Indonesia cq. Perum Perhutani (dahulu PTPerhutani Persero) cq. Direksi Perum Perhutani, selaku TergugatIII;4. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Badan Usaha MilikNegara Republik Indonesia cq. Perum Perhutani (dahulu PTPerhutani Persero) cq. Dewan Pengawas (dahulu DewanKomisaris) selaku Tergugat IV;Bukan:1. Pemerintah Republik Indonesia cq.

Perum Perhutani selaku Tergugat ;3. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Kehutanan RepublikIndonesia cq. Perum Perhutani (dahulu PT Perhutani Persero) cq.Direksi Perum Perhutani selaku Tergugat III;4. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Kehutanan RepublikHal. 38 dari 119 hal. Put. Nomor 271 K/Pdt/2015C.ll.Indonesia cq. Perum Perhutani (dahulu PT Perhutani Persero) cq.Dewan Pengawas (dahulu Dewan Komisaris) selaku.

Perum Perhutani (dahulu PT.Perhutani Persero) dalam hal ini Direksi Perum Perhutani ......selaku Tergugat III;3. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini? Menteri Badan UsahaMilik Negara Republik Indonesia cq. Perum Perhutani (dahulu PTPerhutani Persero) dalam hal ini? Dewan Pengawas (dahulu DewanKomisaris) selaku ......... Tergugat IV;.

Perum Perhutani ... selaku Tergugat ;Hal. 82 dari 119 hal. Put. Nomor 271 K/Pdt/20152. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Kehutanan RepublikIndonesia cq. Perum Perhutani (dahulu PT Perhutani Persero)cq. Direksi Perum Perhutani.... selaku ... Tergugat III;3. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Kehutanan RepublikIndonesia cq. Perum Perhutani (dahulu PT Perhutani Persero)cq.

PERUM PERHUTANI, DKK

Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Kehutanan cq Perum Perhutani (dahuluPT. Perhutani Persero) cq. Direksi PERUM PERHUTANI, berkedudukan di JakartaPusat, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok Vil Lantai 10, Jakarta Pusat,selaku Tergugat Ill;4. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Kehutanan cq. Perum Perhutani(dahulu PT. Perhutani Persero) cq.

(Anggaran Dasar Perhutani Yang Baru).Berikut akan TERGUGAT KONPENSI, TERGUGAT Ill KONPENSI dan TERGUGAT IVKONPENSI kutip beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perhutani Yang Lama danAnggaran Dasar Perhutani Yang Baru yang relevan dengan posisi TERGUGAT IllKONPENSI dan TERGUGAT IV KONPENSI, sebagai berikut: a.

Perum Perhutani (dahulu PT Perhutani Persero) cq.DIREKSI PERUM PERHUTANI selaku TERGUGAT4. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri KehutananRepublik Indonesia cg.

PerumPerhutani (dahulu PT Perhutani Persero) cq.DIREKSI PERUM PERHUTANTI. . SCIAKU crssssssnssseeeessssnnesHal 32 dari 189 hal Putman No.480/PDT. G/2012/PN.JktPstTERGUGAT E4. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Kehutanan RepublikIndonesia cq. Perum Perhutani (dahulu PT Perhutani Persero) cq.

Perum Perhutani (dahulu PT Perhutani Persero) cq.DIREKSIPERUM PERHUTAN....selaku .. .TERGUGATIII;3. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Kehutanan RepublikIndonesia cq.

PT.PERHUTANI WAHANA INDUSTRI DAN PEM.RI CQ MENKEHUT CQ PERUM PERHUTANI CS

PERUM PERHUTANI., berkedudukan di Jakarta Pusat, GedungManggala Wanabakti Blok VII Lantai 10, Jakarta Pusat ;2. MARSANTO MATLAB SASTROWIDJOJO., beralamat di JalanMedokan Ayu MA II/41, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI KEHUTANANCq PERUM PERHUTANI ( dahulu PT.

PERHUTANI (Persero) ) CqDIREKSI PERUM PERHUTANI., berkedudukan di Jakarta Pusat,beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 10, JakartaHal. 1 dari 7 Halaman Putusan No. 386/PDT/2009/PT.DKI4.3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEHUTANAN Cq. PERUM PERHUTANI ( dahulu PT. PERHUTANI (Persero) ) Cq.

SIMA AGUNGTergugat:PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA atau PERUM PERHUTANI

MOEHADI SYAFEI), dk vs DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI, dk

Bahwa Para Penggugat adalah jandajanda pensiunan dan pensiunanpegawai Perhutani yang telah menempati Rumah Dinas Perhutani di jalanPulosari nomor 1 Jalan Telomoyo 9 dan 3 lebih kurang (+) seperempatabad lebih yakni sejak Penggugat (suami Penggugat dan Il masih dinas diPerhutani) mulai tahun 1978.

Penggugat telah mengajukan PermohonanPembelian Rumah dinas Perhutani di lingkungan Perum Perhutani didaerah Perum Perhutani "Taman liman " yakni Rumah di Jalan Pulosari 1,Jalan Telomoyo 9 dan Jalan Telomoyo 3 (objek sengketa) sudah berkalikali, yaitu Penggugat sudah 5 kali (Lihat bukti P3) , Penggugat Il sudah 5kali (linat bukti P4) dan Penggugat Ill sudah 8 kali (linat bukti P5), namundemikian usaha Penggugat tidak ada tanggapan Positif seperti ParaPemohon lainnya yang telah dikabulkan oleh Tergugat

Rumah dinas Asisten Perhutani di Jalan Telomoyo 5 luas tanah+ 300 m? dibeli An. Marsahid;3. Rumah dinas TU di Jalan Telomoyo 7 luas tanah + 300 m? dibeliAn.

Bahwa Perumahan Perhutani di Jalan Buring 19 luas 800 m? juga telahterjual, demikian pula Perumahan Perhutani di Komplek Taman Liman(82 %) juga telah terjual. (lihat bukti P9, P17 dan P18) sebagaimanarumahrumah Perhutani diantaranya:3.1. Rumah Perhutani dijual di Jalan Taman Liman Nomor: 1, 3, 5, 7,9, 11 dan 11a sebagai berikut:3.1.1. Rumah dinas TU terletak di Jl. Taman Liman Nomor 1 Luastanah 300 m? di beli An. Ruslan;Hal. 16 dari 19 hal. Put. Nomor 20 PK/Padt/20143.1.2.

Rumah Perhutani terjual terletak di JI. Telomoyo Nomor 1, 5, dan7 sebagai berikut:3.3.1. Rumah Dinas TU di Jalan Telomoyo Nomor 1 luas tanah 400m? dibeli An. Danu;3.3.2. Rumah Jabatan Assisten Perhutani di Jalan Telomoyo Nomor5 luas tanah 300 m? dibeli An. Marsahid;3.3.3. Rumah Dinas TU di Jalan Telomoyo Nomor 7 luas tanah300 m? dibeli An.

Pembanding/Tergugat : Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara disingkat Perum Perhutani Diwakili Oleh : Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara disingkat Perum Perhutani
Terbanding/Penggugat : PT Visi Investama Properti

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI) tersebut;

PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI) VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG

PUTUSANNomor 76 PK/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUMPERHUTANI), Badan Hukum (Badan Usaha Milik Negara)Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh BAMBANGSUKMANANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan DirekturUtama Perum Perhutani, beralamat di Gedung ManggalaWanabakti Blok VII, Lantai 911, Jalan Gatot Subroto, Senayan,Jakarta

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kompetensi untuk menggugat,karena tidak termasuk sebagai Badan Hukum Perdata yang dapatmenggugat, tetapi Penggugat termasuk Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang tidak dapat menggugat Keputusan Tata UsahaNegara, hal ini ternyata bahwa Penggugat/Perusahaan UmumKehutanan Negara (Perum Perhutani) adalah Badan Hukum MilikNegara dan ternyata juga dalam Surat Kuasa Dr. Ir.

Upik RosalinaWasrin Dea Direktur Utama Perusahaan Umum Kehutanan NegaraHalaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 76 PK/TUN/2012(Perum Perhutani) Nomor 26/SKK/KUM/DIR/2008 tanggal 22September 2008 kepada:1. Tardi, S.H., M.H., selaku Kepala Biro Hukum dan Agraria PerumPerhutani;2. Bambang Eko Supriyadi, S.H., M.H., selaku Kepala SeksiHukum Perum Perhutani;3. Yuniar Permadi, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Hukum danAgraria Perum Perhutani Unit Ill Jawa Barat dan Banten;4.

., selaku Kepala Sub Seksi HukumPerum Perhutani Unit Ill Jawa Barat dan Banten;5.

Bahwa berdasarkan Surat Direktur Utama Perum Perhutani denganNomor 301.044.9/Kim/Dit, tertanggal 10 Agustus 2007, PerihalKonfirmasi Sertifikat;2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi ke Polres Karawang denganNomor Pol. LP/B1242/V/2008/Res.Krw, tanggal 09 Mei 2008 yangdilakukan oleh Otong Fathoni bin U.S.

KEPALA KANTOR PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR, KEPALA KANTOR PERUM KEHUTANAN PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR, ; Ny. LILIK YUNIWATI (dahulu bernama TING BWI NIO), KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PASURUAN,

dengan batasbatas, sebagai berikut:sebelah Utara : tanah milik Perhutani;sebelah Selatan : jalan raya Trawas;sebelah Barat : tanah milik Suntoro;Hal 4 dari 32 hal.

segala hal dan segala kejadian, denganpembatasan sebagaimana diaiur dalam ketentuan peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar, dan/atau peraturan Menteri;Bahwa Perum Perhutani Unit Il Jawa Timur dan Kantor KPH Pasuruanadalah satu kesatuan dengan Direksi Perum Perhutani dan merupakanbagian organisasi serta merupakan wilayah kerja dari Perum Perhutani(Tergugat) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara,sehingga bukan

Tanah hak milik kepbunyaan Penggugattersebut dalam perkara ini beradadi dalam Kawasan Hutan Negara yang dikuasai dan dikelola olehTergugat dan Il (Perum Perhutani);Hal 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 2511 K/Pdt/2012.c. Bahwa Tanah yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan,Kecamatan Prigen, Desa Lumbangrejo, statusnya dikenal sebagaiKawasan Hutan Negara telah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat danIl (Perum Perhutani) berdasarkan:1.

Perhutani(Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat dan Il)sebagaimana diaturdalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, sehinggabukan merupakan subjek hukum tersendiri;Bahwa dari ketentuan di atas, jelaslah bahwa, yang memiliki persona standin judicio dalam perkara ini Direksi Perum Perhutani yang berkedudukan diJakarta, oleh karena itu seharusnya gugatan diajukan ditempat di manaDireksi Perum Perhutani berkedudukan dan berkantor

Kepala Kantor Perum Perhutani Unit Il Jawa TimurDan 2.

Direktur Utama Perum Perhutani

terletak di Blok Ramok Salengka DesaBatu Putih Kec.Kangayan Kabupaten Sumenep, dengan batasbatas:Sebelah Utara : tanah Tombes/tanah Tadjib Buasan;Sebelah Selatan : tanah Kawasan Perhutani;Sebelah Timur : tanah Kawasan Perhutani;Sebelah Barat : tanah kawasan Perhutani;Sebidang tanah ex. Tanah GG dikuasai dan digarap Penggugat III dikenal PersilNomor 142 Klas IV Luas 1,720 Ha (17.200 M7?)

terletak di Desa Batu PutihKec.Kangayan (ex Arjasa) Kabupaten Sumenep, dengan batasbatas:Sebelah Utara : tanah Kawasan Perhutani;Sebelah Selatan : tanah Tadjib Buasan;Sebelah Timur : tanah Kawasan Perhutani;Sebelah Barat : tanah kawasan Perhutani;Selanjutnya tanahtanah tersebut agar disebut sebagai tanahtanah sengketa;4 Bahwa sebidang tanah sengketa sub.3.1. di atas, yakni sebidang tanah sawahyang dikenal dengan Kohir/Petok D Nomor 277 Persil Nomor 141 Klas IVLuas 2,220 Ha (22.200 Mz?)

Kepala Perum Perhutani unit II Jawa Timur di Surabaya cq.Administrator Perum Perhutani KPH Madura di Pamekasan cq. Asper BKPH KangeanBarat di Arjasa cq.

Pasal 3 ayat (4) PP Nomor 72 Tahun2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara bahwa kewenanganPerum Perhutani dalam melakukan pengelolaan hutan tidak termasuk kewenanganpublik.

/Tergugat karena Perum Perhutani/Tergugathanya sebatas pengelola hutan yang kewenangannya terbatas;Oleh karena itu gugatan salah alamat, seharusnya yang digugat adalah Pemerintahcq.

Penggugat:
UNTUNG SUROPATI bin ARIMBI
Tergugat:
Pimpinan Perum PERHUTANI JEMBER

KOESNADI
2.ISKANDAR
3.KARTANA
4.ADANG
5.PAHRUDIN WIATNA MEGANTARA
Tergugat:
1.PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT BANTEN
2.PERUM PERHUTANI

KOESNADI S, pekerjaan exkaryawan Perum Perhutani, beralamat diJI.

Perhutani, beralamat diDusun Wadongirang, RT 005/002, Desa Wado, Kecamatan Wado,Kabupaten Sumedang;DEDI KUSWENDI, pekerjaan exkaryawan Perum Perhutani, beralamat diJl.

Pasal 66 ayat (1) a PKB Perum Perhutani PeriodeTahun 20122014.Il.

Program Pensiun.a Dana pensiun yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan DireksiNomor 856/Kpts/Dir/2001 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari DanaPensiun Perhutani sebagaimana telah diubah dengan KeputusanDireksi Perum Perhutani Nomor 446/Kpts/Dir/2011 tentang PeraturanDana Pensiun Dari Dana Pensiun Perhutani. Dengan perhitunganpremi dasar iuran sebesar 17% dari gaji pokok, dengan rincian 12%(70% dibebankan Perhutani) dan 5% (30 % dibebankan padakaryawan).b.

Dana pensiun yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan DireksiNomor 856/Kpts/Dir/2001 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari DanaPensiun Perhutani sebagaimana telah diubah dengan KeputusanDireksi Perum Perhutani Nomor 446/Kpts/Dir/2011 tentang PeraturanDana Pensiun Dari Dana Pensiun Perhutani. Dengan perhitunganpremi dasar iuran sebesar 17% dari gaji pokok, dengan rincian 12%(70% dibebankan Perhutani) dan 5% (30 % dibebankan padakaryawan).b.

DIREKTURJENDERAL PERHUTANI Cq. KANTOR WILAYAHKEHUTANAN PROPINSI DATI I JAWA BARAT Cq. KANTORPERHUTANI PURWAKARTA, dk

DIREKTURJENDERAL PERHUTANI Cq. KANTOR WILAYAHKEHUTANAN PROPINSI DATI JAWA BARAT Cq. KANTORPERHUTANI PURWAKARTA, yang diwakili oleh DirekturUtama Perum Perhutani: Mustoha Iskandar, dalam hal iniHalaman 4 dari 32 hal. Put. Nomor 2930 K/Pdt/2016memberikan kuasa kepada:1.

.,6) Varian Rama Yudhantara;7) Dadang Kusmana;Biro Hukum Kantor Pusat Perum Perhutani, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2016;3. Bambang Setyowahyudi, S.H., M.H., Jaksa Agung MudaPerdata dan Tata Usaha Negara, berkantor di JalanSultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2016;ll. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERIPERTAMBANGAN DAN ENERGI RI Cq. PT PLN (PERSERO)PROYEK INDUK PEMBANGKIT JAWA BARATJAKARTARAYA Cq.

1933;Peta Wilayah Kerja Kesatuan Pemangkuan Hutan PurwakartaBagian Hutan Cantayan Kelompok Hutan Plered Barat danCantayan Timur, Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat(sebagai lampiran RPKH dalam jangka waktu 1 Januari 1996s/d 31 Desember 2005;Instalasi objek vital nasional Pembangkit Listrik Tenaga Air(PLTA) Cirata, yang dapat dibuktikan berdasarkan:a.Pasal 5 Berita Acara Perjanjian Serah Terima Fisik/De FactoTukar Menukar Tanah Antara PLN Proyek Induk PembangkitHidro Jawa Barat Dengan Perum Perhutani

pemerintahmelanjutkan penugasan kepada perusahaan untuk melakukanpengelolaan hutan di hutan Negara yang berada di propinsi JawaTengah, propinsi Jawa Timur, propinsi Jawa Barat dan propinsi Bantenkecuali hutan konservasi berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestaridan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;Berdasarkan urian dan peraturan perundangundangan tersebut di atasjelas bahwa objek penetapan a quo adalah berstatus kawasan hutanNegara yang dikuasai oleh Kementerian Kehutanan dan dikelola olehPerum Perhutani