Ditemukan 6787 data
Pembanding/Turut Tergugat : Pengawas Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat Diwakili Oleh : RAHMAT WARTIRA, SH. Dkk.
Terbanding/Penggugat : H. YASDI, SP
16 — 13
Menyatakan Surat Keputusan Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 26/I-13/PKP.RI-SB/VIII-2022 Tentang pemberhentian Saudara H. Yasdi, SP sebagai Sekretaris Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Propinsi Sumatera Barat periode 2021 2025 adalah cacat hukum dan tidak sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;
3.
Pembanding/Tergugat : Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat Diwakili Oleh : RAHMAT WARTIRA, SH. Dkk.
Pembanding/Turut Tergugat : Pengawas Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat Diwakili Oleh : RAHMAT WARTIRA, SH. Dkk.
Terbanding/Penggugat : H. YASDI, SP
DAVID BOSIMALI DUHA ALIAS AMA ARCHEL
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) periode 2023-2025 dengan Ketua Umum: Aslizar Nurdin Tanjung, Ph.D
2.Dewan Pimpinan Provinsi Sumatera Utara Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Periode 2021-2026, dengan Ketua: Ir.
12 — 16
Penggugat:
DAVID BOSIMALI DUHA ALIAS AMA ARCHEL
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) periode 2023-2025 dengan Ketua Umum: Aslizar Nurdin Tanjung, Ph.D
2.Dewan Pimpinan Provinsi Sumatera Utara Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Periode 2021-2026, dengan Ketua: Ir.Juliski Simorangkir, MM
3.Dewan Pimpinan Kabupaten Nias Selatan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) periode 2023-2025 dengan Ketua Umum: Yohana Duha dan Sekretaris atas nama: Novita Permatasari Yanawua Duha
Turut Tergugat:
1.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Selatan
2.Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan
3.Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) periode 2023-2026 dengan Ketua Umum: Dr. H.,Ph.D
4.Dewan Pimpinan Provinsi Sumatera Utara Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) periode 2023-2026 dengan Ketua: Eko Mihardi, SH
64 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA), DKK
DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DANPERSATUAN INDONESIA (DPP PKP INDONESIA) ProvinsiSumatera Utara, berkedudukan di Jalan Gunung KrakatauNomor 199 Medan Kode Pos 20235, diwakili oleh Haryanto,S.H., Ketua DPP PKP Indonesia Sumatera Utara dan Dra. F.Adla Hasibuan, Sekretaris DPP PKP Indonesia ProvinsiSumatera Utara, Jalan Bilal Nomor 8A Medan, dalam hal inimemberi kuasa kepada Darwin TSP Nababan, S.H., Advokat,berkantor di Jalan Kpt. Muslim Gg.
Sekjend DPN PKP Indonesia tertanggal 4Agustus 2014 kepada Penggugat, bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 DPNPKP Indonesia tidak ada melakukan rapat karena pada hari itu KetuaUmum DPN PKP Indonesia (Bapak Sutiyoso) sepanjang harimendampingi Bapak Ir.
Joko Widodo pada saat Pengumumanperhitungan suara Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terpilih;Bahwa demikian juga Surat Tergugat II dan Tergugat Ill yang masingmasing nomor dan tanggal yang sama yaitu Nomor 035/DPP PKP IND/SU/VI/2014 tentang Permohonan Pencabutan Status Keanggotaan Sdr.Andi Lumban Gaol, S.H., dari Keanggotaan PKP Indonesia dan SuratDPK PKP Indonesia Kota Medan Nomor 035/DPKPKPIND/MDN/V1/2014 masingmasing tanggal 8 Juli 2014 adalah Fitnah,Prematur dan melanggar ART PKP Indonesia
Status Keanggotaan PKP Indonesia an.
Kementerian hingga saat ini;Bahwa akan tetapi sebelum Mahkamah Partai PKP Indonesia dibentuk, ParaTergugat/Para Termohon Kasasi telah melakukan Pelanggaran Hukumterhadap Penggugat/Pemohon Kasasi berupa Pemberhentian/Pemecatansebagai Anggota PKP Indonesia sebagaimana surat Keputusan Tergugat Nomor 19/KEP/DPNPKP IND/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentangpemberhentian status anggota PKP Indonesia atas nama Andi LumbanGaol, S.H.
NUR RACHMANSYAH, S.H.,M.H.
Terdakwa:
MUCHAMAD SUHARTO,SE
223 — 65
.-12.00000345 tanggal 06 Desember 2012 identitas PKP CV Wahyu Mitra Sejati dan Pembeli PT.
PKP CV Wahyu Mitra Sejati dan Pembeli PT.
beserta lampirannya (identitas PKP CV Wahyu Mitra Sejati dan Pembeli PT.
lampirannya (identitas PKP CV Wahyu Mitra Sejati dan Pembeli PT.
398 — 147
Menyatakan sah bank garansi pelaksanaan Nomor 348.1556/PKP/III/GP/ 2012 tertanggal 17 Juli 2012.3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian bank garansi Nomor 348.1556/PKP/III/GP/2012 tertanggal 17 Juli 2012.4.
Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban pencairan dana berdasarkan bank garansi pelaksanaan Nomor 348.1556/PKP/III/GP/2012 tertanggal 17 Juli 2012 kepada Penggugat sebesar USD 399.681,00. ( tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu dollar US)5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah); 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
Menyatakan sah Bank Garansi Pelaksanaan Nomor : 345.1556/PKP/IIl/GP/2012 tertanggal 17 Juli 2012.3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi berdasarkan BankGaransi Pelaksanaan Nomor : 345.1556/PKP/IIVGP/2012 tertanggal 17Juli 2012.4.
berdasarkan Bank Garansi16Pelaksanaan Nomor:345.1556/PKP/IIVGP/2012, tertanggal 17 Juli2012 ("Bank Garansi Pelaksanaan;Bahwa apabila Penggugat mendasarkan hubungan hukum padaBank Garansi Pelaksanaan Nomor345.1556/PKP/II/VGP/2012, tertanggal 17 Juli 2012 maka sesungguhnya tidak pernah adahubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugattidak pernah mengeluarkan/rnenerbitkan Bank Garansi PelaksanaanNomor: 345.1556/PKP/IVGP/2012, tertanggal 17 Juli 2012, danoleh karena tidak pernah ada
Bank Garansi Pelaksanaan Nomor 345.1556/PKP/IIVGP/2012tertanggal 17 Juli 2012 (Bank Garansi Pelaksanaan).Bahwa apabila Penggugat mendasarkan hubungan hukum pada Bank GaransiPelaksanaan Nomor Nomor 345.1556/PKP/IIVGP/2012 tertanggal 17 Juli 2012maka sesungguhnya tidak pernah ada hubungan hukum antara Penggugatdengan Tergugat.Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat dalamrepliknya mendalilkan bahwa hal tersebut hanyalah kesalahan pengetikandimana tertulis Nomor 345.1556/PKP/IIVGP/2012 tertanggal
Bank Garansi PelaksanaanNomor 345.1556/PKP/IIVGP/2012 tertanggal 17 Juli 2012 dan menyatakanTergugat telah melakukan wanprestasi berdasarkan Bank Garansi PelaksanaanNomor 345.1556/PKP/IIVGP/2012 tertanggal 17 Juli 2012 dan menghukumTergugat melaksanakan kewajiban pencairan dana berdasarkan Bank GaransiPelaksanaan Nomor 345.1556/PKP/IIVGP/2012 tertanggal 17 Juli 2012Bahwa Penggugat telah membantah eksepsi tersebut dengan menyatakanbahwa hal tersebut hanya kesalahan pengetikan dimana tertulis Nomor345.1556
Menyatakan sah bank garansi pelaksanaan Nomor 348.1556/PKP/II/VGP/2012 tertanggal 17 Juli 2012.3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dalamperjanjian bank garansi Nomor 348.1556/PKP/IVGP/2012 tertanggal 17Juli 2012.4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban pencairan danaberdasarkan bank garansi pelaksanaan Nomor 348.1556/PKP/II/VGP/2012tertanggal 17 Juli 2012 kepada Penggugat sebesar USD 399.681 ,00.
33 — 59
PKP, yang dimintakan banding tersebut
PKR:PDM67/PKP/Ep.1/04/2011, Terdakwa dihadapkan kepersidangan atas dakwaanJaksa Penuntut Umum, sebagai berikut :PERTAMABahwa ia terdakwa Masdaria Simbolon alias Butet pada hari:e Senin tanggal 27 April 2009 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaktidaknya dalam bulan april 2009 atau setidaktidaknya dalam tahun2009 di JI. Usma Ambon No. 28 RT 03 RW O1 Kec.
Pid/2011/ PN..PKP;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding, tertanggal 26 Juli2011, yang diterima Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalpinangtanggal 26 Juli 2011, berdasarkan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 28/Akta.
PKP, yang dimintakan bandingtersebut ;11e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari RABU, tanggal 07 September2011, oleh kami: SABAR TARIGAN SIBERO, SH, sebagai Hakim Ketua, ISMAIL,SH, dan SITI FARIDA, MT., SH., MH, masingmasing sebagai Hakim Anggota,Putusan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua tersebut, dengan
151 — 38
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 47/Pid.B/2013/PN PKP
dengan perbaikan kwalifikasisehingga amarnya berbunyi sebagai disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat pasal 351 ayat 1 KUHP , Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKUHAP dan ketentuanketentuan hukum lainnya;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 47/Pid.B/2013/PN PKP
109 — 22
Term Of Reference (TOR) Kerangka Acuan Kerja pekerjaan pengadaan Mobil PKP-PK Type II tanggal Oktober 20087. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal Oktober 20088. Standar Biaya Khusus Kendaraan Pertolongan kecelakaan pesawat dan pemadam kebakaran (PKP-PK) dan Ambulance tanggal 19 Juni 2007 9. Pengadaan mobil PKP-PK belum dilengkapi dengan komponen yang lengkap sesuai kontrak tanggal Desember 200910. Surat Pengantar Kiriman barang No. 006/AJU/JKT/MEI/2010 dari CV.
Bill Of Quantity pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 Unit. 16. Spesifikasi teknis kendaraan PKP-PK Type II.17. Bill Of Quantity (BOQ) Penawaran dari PT. Puandarika Atma Semesta.18. Surat penawaran Harga kendaraan PKP-PK type II No. QA-0215 dari PT. MATRA Perkasa Utama kepada panitia / pejabat pembuat kemitmen Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam.19. Surat penawaran Harga kendaraan PKP-PK type II dari PT. Prima Usaha Mitra abadi tanggal 24 Januari 2011.20.
GSA/A.1/1.5/531/2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 unit 27. Addendum kontrak No. GSA/A.1/1.5/579/2009 tanggal 17 Nopember 2009 tentang Addendum pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 unit diBandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru.28. Lampiran Berita acara pemeriksaan barang. 29. Berita acara Site Acceptance Test mobil PKP-PK Type II tanggal 09 Desember 2009.30. Berita acara pemeriksaan pekerjaan No.GSA/A.1/1.5/618/2009.31.
Berita acara serah terima barang pengadaan mobil PKP-PK type II 1 Unit No GSA/A.1/1.5/619/2009 tanggal 09 Desember 2009.32. Berita acara pembayaran No GSA/A.1/1.5/620/2009 tanggal 14 Desember 2009 33. Surat perintah pencairan dana No. 00005/SPM/BU.GSA/2009 tanggal 16 Desember 2009.34. Dokumen harga perkiraan sendiri pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 Unit Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru tahun 2009 (Fotocopy)35.
Surat pernyataan pembayaran pekerjaan kendaraan PKP-PK Type II 1 Unit nomor : 007 tanggal 16 desember 2009 (Asli) 38. Buku kas umum (BKU) bendahara pengeluaran DIPA BABUN T.A 2009 Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru (Asli) 39. Surat keputusan Menteri perhubungan Nomor : KM.24 tahun 2005 tentang pemberlakuaan Standar Nasional (SNI) 03-7067-2005 mengenai fasilitas PKP-PK dibandar Udara sebagai standar wajib (Fotocopy).40.
Tugino.Bahwa susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam proyekPengadaan Mobil PKP PK Type Il Tahun Anggaran 2009 :1) Saya sendiri (Donny Suryana Harris, S. Sos) sebagai Ketua;2) Aulia Mukti N, A. Md., sebagai Sekretaris;3) M.
Kotabaru.Bahwa selaku ketua panitia lelang, saksi pernah menyusun HPS bersamasama dengan anggota panitia pengadaan barang dan jasa yang lain, danyang harus diperhatikan dalam penyusunan HPS adalah : sumber data yangberhubungan dengan pekerjaan yang dilelangkan sesuai dengan ketentuanyang ada dalam Keppres No. 80 tahun 2003 dimana disebutkan beberapaitem sebagai dasar untuk penyusunan HPS, diantaranya adalah harga daripabrik dan kontrak sejenis.26 Bahwa proses penyusunan HPS dalam pengadaan Mobil PKP
AULIA MUKTI NEGARA,A.Md, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi bekerja di Bandara Gusti Syamsir Alam Kabupaten Kotabarusebagai Teknisi Listrik, selain itu saksi juga menjadi panitia lelang pengadaanbarang dan jasa Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (PKP/PK2) TahunAnggaran 2009 di Bandara Gusti Syamsir Alam Kabupaten Kotabaru.
Mulai aktif sejak bulan Januari 2008 dan sebagai PanitiaLelang pengadaan barang dan jasa Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran(PKP/PK2) Tahun Anggaran 2009 di Bandara Syamsir Alam Kotabaru sejakbulan Januari 2009 berdasarkan SK dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)yaitu Bapak TUGINO, S.T, M.T. yang merupakan Kepala Bandar UdaraSyamsir Alam Kotabaru saat itu.
sebesar kurang lebih Rp2.000.000, dan diumumkan di kedua koran tersebut tanggal 24 September2009 dalam pengumuman tersebut diumumkan bahwa akan diadakanpendaftaran untuk lelang dari tanggal 24 September sampai dengan 2 oktober2009 dan tempat pendaftaran di Kantor bandara Gusti syamsir alam kotabaru.Bahwa proses lelang untuk pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran tersebutyaitu pada tanggal 24 September 2009, diadakan pengumuman adanya lelangpengadaan barang dan jasa Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran(PKP
EDI GUNNIAWAN
65 — 25
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Edi Gunawan dalam Akta Kelahiran Nomor 1355/DISP-785/PKP/2004 diubah dengan nama Edi Gunniawan;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor
1355/DISP-785/PKP/2004 mengenai perubahan nama Pemohon tersebut;
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
Bahwa Pemohon lahir di Desa Terak, Pada Tanggal 06 Juni 1991,sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1355/DUSP785/PKP/2004yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan SipilKota Pangkal Pinang, Tanggal 25 Juni 2004.Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 37/Padt.P/2020/PN Kba.3. Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tersebut telah terdapat kesalahantentang penulisan nama Pemohon dimana didalam akta kelahiranPemohon tersebut tertulis dan terbaca nama EDI GUNAWAN.4.
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1355/DISP785/PKP/2004 daridaftar Kelahiran istimewa tentang kelahiran menurut Stbld 1920 No. 751Jo. 1927 No. 564 atas nama Edi Gunawan, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal25 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P2;3.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3)UU Administrasi Kependudukan, yang pada pokonya mewajibkan Pemohonuntuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada InstansiPelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, dalam hal iniKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah KabupatenBangka Tengah, untuk membuat catatan pinggir pada register Akta KelahiranNomor 1355/DISP785/PKP
Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan namaPemohon yang semula tertulis dan terbaca Edi Gunawan dalam AktaKelahiran Nomor 1355/DISP785/PKP/2004 diubah dengan nama EdiGunniawan;Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 37/Padt.P/2020/PN Kba.3.
Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepadaKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah KabupatenBangka Tengah untuk membuat catatan pinggir pada register AktaKelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1355/DISP785/PKP/2004mengenai perubahan nama Pemohon tersebut;4.
1.LAI A TET
2.TJEN MUK SUN
103 — 32
- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan anak-anak para Pemohon yang bernama:
- Mie Tjhoi, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Pangkalpinang tanggal lahir 25 September 1963, sesuai akte kelahiran NO. 988/1963;
- Fut Loi, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Pangkalpinang tanggal lahir 31 Mei 1967 sesuai akte kelahiran No. 479/1967 (sekarang berganti nama Joseph Hermanto Hadi Tjen berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 207/PDT.P/1991/PN PKP
);
- Sak Po, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Pangkalpinang, tanggal lahir 24 September 1970 sesuai akte kelahiran No. 414/1970 (sekarang berganti nama Andreas Gunadi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 399/Pdt.P/1996/PN PKP);
- Mie Sian, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Pangkalpinang tanggal lahir 15 Oktober 1973 sesuai akte kelahiran No. 365/1973 (sekarang berganti nama Visiansia Oktaviani berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 207/PDT.P/1991/PN PKP
Nomor: 399/Pdt.P/1996/PN PKP);
- Fuk An, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Pangkalpinang, tanggal lahir 09 Mei 1978 sesuai akte kelahiran No. 156/1978 (sekarang berganti nama Fukkendi Gunadi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 652/Pdt.P/1991/PN PKP);
Merupakan anak sah dari para Pemohon;
3.
Fotocopy Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata Nomor:207/PDT.P/1991/PN PKP, yang diberi tanda P.23;24. Fotocopy Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata Nomor:399/Pdt.P/1996/PN PKP, yang diberi tanda P.24;25.
Fotocopy Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata Nomor:652/Pdt.P/1996/PN PKP, yang diberi tanda P.25;Menimbang, bahwa buktibukti surat tersebut telah disesuaikan denganaslinya dan diperlihatkan di persidangan dan telah diberi materai cukup;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat, para Pemohon juga telahmengajukan saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:Saksi 1.
Menyatakan anakanak para Pemohon yang bernama: Mie Tjhoi, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Pangkalpinang tanggallahir 25 September 1963, sesuai akte kelahiran NO. 988/1963; Fut Loi, jenis kelamin lakilaki, tempat lahir Pangkalpinang tanggal lahir31 Mei 1967 sesuai akte kelahiran No. 479/1967 (Sekarang bergantinama Joseph Hermanto Hadi Tjen berdasarkan Penetapan PengadilanNegeri Nomor: 207/PDT.P/1991/PN PKP); Sak Po, Jenis kelamin lakilaki, tempat lahir Pangkalpinang, tanggal lahir24 September
1970 sesuai akte kelahiran No. 414/1970 (sekarangHalaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pat.P/2019/PN Pgpberganti nama Andreas Gunadi berdasarkan Penetapan PengadilanNegeri Nomor: 399/Pdt.P/1996/PN PKP); Mile Sian, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Pangkalpinang tanggallahir 15 Oktober 1973 sesuai akte kelahiran No. 365/1973 (sekarangberganti nama Visiansia Oktaviani berdasarkan Penetapan PengadilanNegeri Nomor: 207/PDT.P/1991/PN PKP Nomor: 399/Pdt.P/1996/PNPKP); FukAn, jenis
kelamin lakilaki, tempat lahir Pangkalpinang, tanggal lahir09 Mei 1978 sesuai akte kelahiran No. 156/1978 (Sekarang bergantinama Fukkendi Gunadi berdasarkan Penetapan Pengadilan NegeriNomor: 652/Pdt.P/1991/PN PKP);Merupakan anak sah dari para Pemohon;3.
FARDHIYAN AFFANDI, S.H.,M.H.
Terdakwa:
RAMADHAN als. RAMA als. MADAN Bin AMSIR
61 — 10
tanggal 12-07-2018 A.n Bangka Motor;
- 1 (satu) lembar Invoice No : SLP/MMA/18/07/00051 tanggal 05-07-2018 A.n Toko Adii;
- 1 (satu) lembar Invoioe No : SLP/MMA/18/07/0005Q tanggal 05-07-2018 A.n Toko Adii;
- 1 (satu) lembar Invoice No : SLP/MMA/18/07/00075 tanggal 07-07-2018 A.n Toko Adii
- 1 (satu) lembar Invoice No : SLP/MMA/18/07/00076 tanggal 07-07-2018 A.n Toko Adii;
- 1 (satu) lembar Invoice No : SLP/MMA/18/06/00373 tanggal 30-06-2018 A.n Mitra Motor Pkp
;
- 1 (satu) lembar Invoice No : SLP/MMA/18/07/00129 tanggal 11-07-2018 A.n Mitra Motor Pkp;
- 1 (satu) lembar Invoioe No : SLP/MMA/18/07/0Q2Q8 tanggal 14-07-2018 A.n Mitra Motor Pkp;
- 1 (satu) lembar Invoice No : SLP/MMA/18/06/00374 tanggal 30-06-2018 A.n Mitra Motor Pkp;
- 1 (satu) lembar Invoice No : SLP/MMA/18/07/00015 tanggal 04-07-2018 A.n Mitra Motor Pkp;
- 1 (satu) lembar Invoice No : SLP/MMA/18/07/00016 tanggal 04-07-2018 A.n Mitra Motor Pkp;
- 1 (satu) lembar Invoice No : SLP/MMA/18/07/00014 tanggal 04-07-2018 A.n Mitra Motor Pkp;
- 1 (satu) lembar Invoioe No : SUP/MMA/18/07/Q0Q6Q tanggal 06-07-2018 A.n Mitra Motor Pkp;
- 1 (satu) lembar Invoice No : SLP/MMA/18/07/00059 tanggal 06-07-2018 A.n Mitra Motor Pkp;
- 1 (satu) lembar Invoice No : SLP/MMA/18/07/00128 tanggal 11-07-2018 A.n Mitra Motor Pkp;
- 1 (satu) lembar Invoice No : SLP/MMA/18/07/00157 tanggal 11-07-2018 A.n Mitra Motor Pkp;
- 1 (satu) lembar Invoioe No : SLP/MMA/18/07/00201 tanggal 14-07-2018 A.n Asen BMS;
- 1 (satu) lembar Invoice No : SLP/MMA/18/07/00251 tanggal 21-07-2018 A.n Asen BMS;
- 1 (satu) lembar Invoice No : SLP/MMA/18/07/00250 tanggal 21-07-2018 A.n Asen BMS;
- 1 (satu) lembar Celana merk Afril Jeans wama abu-abu;
- 1 (satu) lembar Celana merk Afril Jeans wana hitam;
1 (satu) lembar Invoice No : SLP/MMA/18/07/00152 tanggal 11-07-2018 A.n Mitra Motor Pkp;
1.TRI HARTANTO
2.ROMIATI
67 — 13
Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan / perbaikan dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yaitu :
Akta Kelahiran Nomor 279/DISP/PKP/2011 tanggal 05 Januari 2011 atas nama Anugrah Al Hafidz yang semula tertulis anak ke empat, laki-laki dari suami isteri Tri Harto dan Romi, dirubah/diperbaiki menjadi anak ke satu, laki-laki dari suami isteri Tri Hartanto dan Romiati,
Akta Kelahiran Nomor 278/DISP/PKP/2011 tanggal 05 Januari 2011 atas nama Azril Habib Dirgantara
Memerintahkan Para Pemohon segera setelah menerima penetapan ini untuk melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang agar diberikan catatan pinggir tentang perubahan/perbaikan tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 279/DISP/PKP/2011 tanggal 05 Januari 2011 dan Akta Kelahiran Nomor 278/DISP/PKP/2011 tanggal 05 Januari 2011 serta pada Register yang diperuntukkan untuk itu pada tahun berjalan, sekaligus dapat menerbitkan perbaikan Kutipan
12 — 9
Pkp, dicabut;
- Membebankan kepada Penggugatuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah);
MUSTOFA
Terdakwa:
EDY WIBOWO RENCONG
151 — 79
MADILAR LOK KENCANA NPWP 02.838.569.0-024.000 dan Voucher sebanyak 3 (tiga) lembar dalam 1 (satu) set;
14
Fotokopi Faktur Pajak nomor 010.000.12.00000009 tanggal 10 Januari 2012 dengan PKP Penjual PT.
MADILAR LOK KENCANA NPWP 02.838.569.0-024.000 dan Voucher sebanyak 3 (tiga) lembar dalam 1 (satu) set;
16
Fotokopi Faktur Pajak nomor 010.000.12.00000026 tanggal 06 Februari 2012 dengan PKP Penjual PT.
MADILAR LOK KENCANA NPWP 02.838.569.0-024.000 dan Voucher sebanyak 2 (dua) lembar dalam 1 (satu) set;
17
Fotokopi Faktur Pajak nomor 010.000.12.00000041 tanggal 12 Maret 2012 dengan PKP Penjual PT.
MADILAR LOK KENCANA NPWP 02.838.569.0-024.000 beserta Invoice dan Voucher sebanyak 3 (tiga) lembar dalam 1 (satu) set;
18
Fotokopi Faktur Pajak nomor 010.000.12.00000042 tanggal 12 Maret 2012 dengan PKP Penjual PT.
MADILAR LOK KENCANA NPWP 02.838.569.0;
25
Fotokopi Faktur Pajak nomor 010.000.12.00000156 tanggal 05 September 2012 dan nomor 010.000.12.00000157 tanggal 05 September 2012 dengan PKP Penjual PT.
Fotokopi Faktur Pajak nomor 010.000.15.97317585 tanggalO1April 2015 dengan PKP Penjual PT. ANUGRAH NIAGAPERKASA NPWP 03.040.0.4.5041.000 beserta CommercialInvoice dan Surat Jalan sebanyak 3 (tiga) lembar dalam 1 (Satu)set. Fotokopi Faktur Pajak nomor 010.000.15.97317586 tanggal 03April 2015 dengan PKP Penjual PT.
Utr 35Fotokopi Faktur Pajak nomor 010.00010.00000109 tanggal 22April 2010 dengan PKP Penjual PT. MADILAR LOK KENCANANPWP 02.838.569.0024.000 beserta bukti pengeluaran kas, cekbank Mandiri, kwitansi, invoice, surat jalan sebanyak 6 (enam)lembar 36Fotokopi Faktur Pajak nomor 010.00010.00000113 tanggal 4Mei 2010 dengan PKP Penjual PT.
2012 dengan PKP Penjual PT. MADILAR LOK KENCANA NPWP02.838.569.0024.000 dan Voucher sebanyak 3 (tiga) lembardalam 1 (satu) set; 16Fotokopi Faktur Pajak nomor 010.000.12.00000026 tanggal 06Februari 2012 dengan PKP Penjual PT. MADILAR LOKKENCANA NPWP 02.838.569.0024.000 dan Voucher sebanyak2 (dua) lembar dalam 1 (Satu) set; 17Fotokopi Faktur Pajak nomor 010.000.12.00000041 tanggal 12Maret 2012 dengan PKP Penjual PT.
Register : 17-07-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 25-10-2019Putusan PTUN MATARAM Nomor 52/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat:
ADRIAN PUTRA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PRAYA
194 — 246Hal ini dikarenakan kewenangan Tergugat untukmengukuhkan PKP secara jabatan, baru dapat dilakukan apabila wajibpajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk memohonkan sendiri. Jadiketika Wajib Pajak telah mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP,maka Tergugat tidak dapat lagi mengukuhkan PKP secara Jabatan;8.
Bahwa dengan demikian antara Surat Pengukuhan PKP nomor :S55PKP/WPJ.31/KP.0703/2018 tanggal 25 Mei 2018 dengan SuratPengukuhan PKP no. : S230 PKP/WPJ.31/KP.0703/2019 tanggal 17 Mei2019 (obyek sengketa), terdapat perbedaan yang sangat prinsip, baikdari aspek dasar penerbitan maupun implikasi hukumnya, yaitu :a.
Implikasi hukum dari kedua surat PKP tersebut berbanding terbalik,yaitu Surat Pengukuhan PKP nomor : S55 PKP/WPJ.31/KP.0703/2019tanggal 25 Mei 2018 berimplikasi pada berlakunya kewajiban pajakPenggugat sebagai PKP berlaku kedepan sejak tanggal 25 Mei 2018.Halaman 14 dari 49 halaman.
Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN MtrSedangkan obyek sengketa (Surat Pengukuhan PKP nomor : S230PKP/WPJ.31/KP.0703/2019 tanggal 17 Mei 2019) berimplikasipada kewajiban Pajak Penggugat sebagai PKP dapat diperlakukanmundur hingga 5 tahun sebelum ditetapkan sebagai PKP, sehinggasangat merugikan Penggugat;11.
memungut dan melaporkan PPN atas penjualan barang sejakditetapbkan sebagai PKP.
Register : 20-08-2024 — Putus : 27-08-2024 — Upload : 27-08-2024Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Pkp
Tanggal 27 Agustus 2024 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 5Pkp, dicabut;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp163.000,00(seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
Putus : 28-10-2014 — Upload : 04-08-2017Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 42 / Pid.Sus - TPK / 2014 / PN.Bjm.
Tanggal 28 Oktober 2014 — TUGINO,ST,MT Bin HADI WIHARJO.
79 — 15Term Of Reference (TOR) Kerangka Acuan Kerja pekerjaan pengadaan Mobil PKP-PK Type II tanggal Oktober 2008 ;7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal Oktober 2008 ;8. Standar Biaya Khusus Kendaraan Pertolongan kecelakaan pesawat dan pemadam kebakaran (PKP-PK) dan Ambulance tanggal 19 Juni 2007 ;9. Pengadaan mobil PKP-PK belum dilengkapi dengan komponen yang lengkap sesuai kontrak tanggal Desember 2009 ;10. Surat Pengantar Kiriman barang No. 006/AJU/JKT/MEI/2010 dari CV.
Bill Of Quantity pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 Unit ;16. Spesifikasi teknis kendaraan PKP-PK Type II ;17. Bill Of Quantity (BOQ) Penawaran dari PT. Puandarika Atma Semesta ;18. Surat penawaran Harga kendaraan PKP-PK type II No. QA-0215 dari PT. MATRA Perkasa Utama kepada panitia / pejabat pembuat kemitmen Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam ;19. Surat penawaran Harga kendaraan PKP-PK type II dari PT. Prima Usaha Mitra abadi tanggal 24 Januari 2011 ;20.
GSA/A.1/1.5/531/2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 unit ;27. Addendum kontrak No. GSA/A.1/1.5/579/2009 tanggal 17 Nopember 2009 tentang Addendum pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 unit diBandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru ;28. Lampiran Berita acara pemeriksaan barang ; 29. Berita acara Site Acceptance Test mobil PKP-PK Type II tanggal 09 Desember 2009 ;30. Berita acara pemeriksaan pekerjaan No.GSA/A.1/1.5/618/2009 ;31.
Berita acara serah terima barang pengadaan mobil PKP-PK type II 1 Unit No GSA/A.1/1.5/619/2009 tanggal 09 Desember 2009 ;32. Berita acara pembayaran No GSA/A.1/1.5/620/2009 tanggal 14 Desember 2009 ;33. Surat perintah pencairan dana No. 00005/SPM/BU.GSA/2009 tanggal 16 Desember 2009 ;34. Dokumen harga perkiraan sendiri pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 Unit Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru tahun 2009 (Fotocopy) ;35.
Surat pernyataan pembayaran pekerjaan kendaraan PKP-PK Type II 1 Unit nomor : 007 tanggal 16 desember 2009 (Asli) ;38. Buku kas umum (BKU) bendahara pengeluaran DIPA BABUN T.A 2009 Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru (Asli) ;39. Surat keputusan Menteri perhubungan Nomor : KM.24 tahun 2005 tentang pemberlakuaan Standar Nasional (SNI) 03-7067-2005 mengenai fasilitas PKP-PK dibandar Udara sebagai standar wajib (Fotocopy) ;40.
Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Ketua Panitia PengadaanBarang dan Jasa dalam proyek Pengadaan Mobil PKP PK Type Il TahunAnggaran 2009 di Bandara Gusti Syamsir Alam Kabupaten Kotabaru adalahMelaksanakan proses kegiatan barang dan jasa di Bandara Gusti Saymsir23alam Kabupaten Kotabaru yang bersifat kontraktual sesuai dengan perosedurdan ketentuan yang berlaku yakni Keppres No. 80 tahun 2003.Bahwa benar dasar saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan mobilpemadam kebakaran Bandara Gusti
Tugino/ terdakwa.Bahwa benar susunan Panitia Pengadaan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 3orang anggota.Bahwa susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam proyekPengadaan Mobil PKP PK Type II Tahun Anggaran 2009 :1) Saya sendiri (Donny Suryana Harris, S. Sos) sebagai Ketua;2) Aulia Mukti N, A. Md., sebagai Sekretaris;3) M.
AULIA MUKTI NEGARA,A.Md, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja di Bandara Gusti Syamsir Alam Kabupaten Kotabarusebagai Teknisi Listrik, selain itu saksi juga menjadi panitia lelang pengadaanbarang dan jasa Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (PKP/PK2) TahunAnggaran 2009 di Bandara Gusti Syamsir Alam Kabupaten Kotabaru.Bahwa Saya menjadi PNS di Bandara Syamsir Alam sejak tahun sejak 01Desember 2007 sebagai CPNS dan pada tanggal 01 Januari 2009 diangkatsebagai PNS
Mulai aktif sejak bulan Januari 2008 dan sebagai PanitiaLelang pengadaan barang dan jasa Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran(PKP/PK2) Tahun Anggaran 2009 di Bandara Syamsir Alam Kotabaru sejakbulan Januari 2009 berdasarkan SK dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)yaitu Bapak TUGINO, S.T, M.T. yang merupakan Kepala Bandar UdaraSyamsir Alam Kotabaru saat itu.Bahwa dasar saksi menjabat selaku panitia dalam Pengadaan mobilpemadam kebakaran Pada bandara Gusti syamsir alam Kotabaru Ta 2009adalah Surat Keputusan
sebesar kurang lebih Rp2.000.000, dan diumumkan di kedua koran tersebut tanggal 24 September2009 dalam pengumuman tersebut diumumkan bahwa akan diadakanpendaftaran untuk lelang dari tanggal 24 September sampai dengan 2 oktober2009 dan tempat pendaftaran di Kantor bandara Gusti syamsir alam kotabaru.Bahwa proses lelang untuk pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran tersebutyaitu pada tanggal 24 September 2009, diadakan pengumuman adanya lelangpengadaan barang dan jasa Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran(PKP
Register : 27-07-2018 — Putus : 27-07-2018 — Upload : 09-08-2018Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Pgp
Tanggal 27 Juli 2018 — Pemohon:
Paryati
23 — 3M E N E T A P K A N :
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1906/DISP-785/PKP/2006 tanggal 10 Juni 2006 atas nama SASKIA RAHMA MULYANA tersebut dari Yanti menjadi Paryati;
- Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk dicatatkan penggantian nama Pemohon
dari Yanti menjadi Paryati dalam catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1906/DISP-785/PKP/2006 tanggal 10 Juni 2006 atas nama SASKIA RAHMA MULYANA;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah);
Register : 05-04-2013 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 28-08-2014Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50401/PP/M.XIIIA/16/2014
Tanggal 11 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
119 — 29Ini berarti PKP Penjual tidak pernah mengakui bahwa telah melakukan penyerahan BKP/JKPkepada Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak Pembeli;bahwa menurut Terbanding atas jawaban konfirmasi yang menyatakan "tidak ada", disimpulkanbahwa Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding tidak pernah diakui/dilaporkan oleh PKP Penjual dalam SPT Masa PPNnya.
Lampiran I Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP754/PJ./2001,tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistim InformasiPerpajakan dalam angka 1.4.2.1.dinyatakan bahwa Dalam hal Faktur Pajak tidak atau belumdipertanggungjawabkan sebagai Pajak Keluaran oleh PKP Penjual maka segera diterbitkan surattegoran kepada PKP Penjual agar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggalsurat tegoran PKP segera melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yangberlaku
Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada surat tegoran PKP Penjual tidakmempertanggungjawabkannya, maka KPP wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;bahwa dalam angka 1.4.1.3.2.nya dinyatakan bahwa Apabila jawaban klarifikasi menyatakan :"tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjualdan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belumdilaporkan PKP Penjual
Jangka waktu I (satu)bulan tersebut sudah termasuk dengan jangka waktu pengiriman himbauan dan penerbitan SKPKB/SKPKBT kepada PKP Penjual.Jawaban atas permintaan klarifikasi harus disertai dengan penjelasan;bahwa menurut Majelis berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila sampai batas waktu yangditetapkan pada surat tegoran PKP Penjual tidak mempertanggungjawabkan kewajibanperpajakannya, maka SKPKB/SKPKBT wajib diterbitkan oleh Terbanding kepada PKP penjualdalam jangka waktu paling lambat satu
bulan sejak tanggal pengiriman surat permintaan klarifikasi,hal tersebut dimaksudkan agar Pemohon Banding dapat mengkreditkan Faktur Pajak Masukannya;bahwa terhadap konfirmasi dengan jawaban tidak ada tersebut ternyata Terbanding tidakmendapat informasi tindak lanjut dari KPP penjual, dimana seharusnya Terbanding dalam hal iniKPP penjual, menerbitkan surat tegoran kepada PKP Penjual agar dalam jangka waktu palinglambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tegoran PKP segera melaksanakan kewajibanperpajakannya
Register : 02-11-2023 — Putus : 30-11-2023 — Upload : 30-11-2023Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Pkp
Tanggal 30 Nopember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 14Menyatakan permohonan No. 419/Pdt.P/2023/PA Pkp di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);