KARYA MANDIRIPERKASA ;Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAIDIN, SH. selaku KuasaPengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmendalam pekerjaan urugan dan perataan tanah shoulderBandara Brang Biji tahun anggaran 2008 beberapa item pekerjaan yang tidak dilakukanseperti : e 1(satu) buah pembuatan papannama; e Pekerjaan Dereksi Kit24M2 ;e Pekerjaan pengukuran 44.352M2 ;e Pekerjaan Stripping 20.451,26M2 ; 1212puluh sen) antara lain :e Pekerjaan urugan dan pemadatan tanah 6.652.

0796.2/02205.0/XXI/2008 tanggal 31 Desember 2007 danDIPA Nomor 0796.1/02205.0/XXI/2008 tanggal 31 Juli 2008,Bandar Udara Brang Biji mendapat dana APBN programKegiatan Pekerjaan urugan dan perataan tanah shoulderBandar Udara Brang Biji Sumbawa Besar Tahun Anggaran2008 luas 44.352M3 sebesar Rp. 559.908.000, (lima ratus1818lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu rupiah)yang pekerjaannya meliputi pembuatan papan nama,pekerjaan Direksi Kit 24 M2, pekerjaan Pengukuran 44.352M2, pekerjaan stripping

KARYAMANDIRI PERKASA dengan direktur saksi RAHMAWATIIBRAHIM mulai melaksanakan pekerjaannya danberdasarkan kontrak pekerjaan menggunakan sistem LumpSum Price dimana item pekerjaan yang harus dilaksanakansaat itu adalah membuat 1 buah papan nama, pekerjaanDireksi Kit 24M2, melakukan Pengukuran 44.352M2,pekerjaan stripping (pengupasan tanah) 20.451,26 M2 sertaurugan dan pemadatan tanah 6.652 M3 sedangkan padaSaat anweijzing yang dihadiri oleh panitia pengadaan danCV.

KARYA MANDIRIPERKASA ;Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAIDIN, SH. selaku KuasaPengguna Anggara dan selaku Pejabat Pembuatat Komitmendalam pekerjaan urugan dan perataan tanah shoulderBandara Brang Biji Tahun Anggaran 2008 beberapa item pekerjaan yang tidak dilakukanseperti : e 1(satu) buah pembuatan papan nama.e Pekerjaan Direksi Kit24M2 ;e Pekerjaan pengukuran 44.352M2 ;e Pekerjaan Stripping 20.451,26M2 ; 23e Pekerjaan urugan dan pemadatan tanah 6.652.Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan urugan dan perataantanah

Untuk lebih lengkapnyadikutip dari Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Permen ESDM Nomor 24/2012 sebagai berikut:(1) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakansendiri kegiatan penambangan;(2) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkankegiatan Penambangan kepada perusahaan Usaha JasaPertambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stripping)batuan/tanah penutup; (L5);9.

Pengupasan lapisan (stripping) batuan penutup; dan2. Pengangkutan mineral atau batubara;13. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2012, Permen ESDM NomorHalaman 23 dari 32 hal. Put. Nomor 2949 K/Pdt/201724/2012 mengubah sebagian Permen ESDM Nomor 28/2009.

Permen ESDM Nomor 24/2012 jugamewajibkan Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi melaksanakansendiri kegiatan penambangan, pengolahan, dan pemurniansebagaimana dikutip dari Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Permen ESDMNomor 24/2012 sebagai berikut:(1) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakansendiri kegiatan penambangan;(2) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkankegiatan Penambangan kepada perusahaan Usaha JasaPertambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan(stripping

Kegiatan yang dapat diserahkan kepadaperusahaan usaha jasa pertambangan hanya terbatas pada kegiatanpengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup;15. Bahwa dengan berlakunya Permen ESDM Nomor 28/2009 junctoPermen ESDM Nomor 24/2012, MSA tidak memenuhi syarat obyektifsebuah perjanjian, yaitu causa yang halal, yang mengakibatkan MSAbatal demi hukum, sebagaimana ditegaskan Pasal 1320 juncto Pasal1335 juncto Pasal 1337 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPer), sebagai berikut:a. Pasal 1320:b.

demikian olehkarena terhadap biayabiaya tersebut yang seharusnya adalah kewajiban dan bebanPenggugat akan tetapi faktanya yang menyelesaikan adalah Tergugat I maka adalahberdasar menurut hukum terhadap segala biayabiaya yang dikeluarkan Tergugat I13harus dibayar/diganti Penggugat kepada Para Tergugat yang dapat dirinci sebagaiberikut: THC US$ 145X2 unit = US$ 290.00 Demurage 22/07/2006 s/d 03/05/07x2 unit = US$ 31,890,00 Cleaning Fee = US$ 16.00Total = US$ 32,196,00 D/O Fee Rp100,000,00e Biaya stripping

saat Bea Cukai meminta Tergugat I untuk mengosongkancontainer, termasuk pemulangan empaty ke depot setelah stripping sebesar Rp8,000,000/container x 2 unit = Rp16,000,000,005.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:1 Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya;2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materillkepada Penggugat Rekonvensi yang dirinci sebagai berikut: THC US$ 145X2 unit =US$ 290,00Demurage 22/07/2006 s/d 03/05/07x2 unit = US$ 31,890,00Cleaning Fee = US$ 16.00Total = US$ 32,196,00 D/O Fee = Rp100,000,00 Biaya stripping

saat Bea Cukai meminta Tergugat I untuk mengosongkancontainer, termasuk pemulangan empaty ke depot setelah stripping sebesarRp8,000,000,00/container x 2 unit = Rp16,000,000,00Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat II dan TurutTergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagaiberikut:Eksepsi Turut Tergugat II:Gugatan Penggugat error in persona:1 Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawanhukum dengan memasukkan Turut Tergugat II sebagai

beli sepeda motor Trail tersebut disepakati dengan hargaRp. 9000.000, (sembilan juta rupiah) dengan cara ditukar tambah dengan (satu) unitsepeda motor Honda Beat Pop Tahun 2015 warna Hitam milik terdakwa (sepeda motorHonda Beat Pop Tahun 2015 warna Hitam tersebut merupakan sepeda motor Kredit Macet)dan terdakwa masih menambah uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ;Kemudian setelah transaksi dilakukan, sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibawa pulangdan dibawa ke bengkel untuk merubah Stripping

sepeda motor Kawasaki trail tersebut dariwarna biru menjadi stripping modif warna hitam kombinasi orange;Hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 28Nopember 2016 sekira pukul 12.00 wib di bengkel yang terletak di Desa BantaranKecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;Bahwa (satu) Unit sepeda motor merk Kawasaki jenis Trail tahun 2012 warna biru tanpaPlat Nomor dengan Nomor rangka: JKALX250VCDA06901, Nomor MesinLX250DEA5894 tersebut merupakan sepeda motor

Karanganyar;

• 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih stripping biru tahun 2013 Nopol : AE 5302 N Nomor Rangka : MH1JFB128DK082515, Nomor Mesin : JFB1E2034831, 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario warna putih stripping biru tahun 2013 Nopol : AE 5302 N Nomor Rangka : MH1JFB128DK082515, Nomor Mesin : JFB1E2034831, atas nama ENDANG WINARTIANA alamat Dsn. Tawang Rt. 02 Rw. 01 Ds. Ngaglik Kec. Parang, Kab. Magetan;

Dipergunakan dalam perkara lain.

yang diketahui Tergugat II dengan baik dari ManagerTergugat I maupun dari Tergugat I sendiri walaupun mengetahui hal tersebut tetapiTergugat II menggunakan jasa Tergugat I sebagai salah satu pemain (actor) dalamsinetron yang diproduksi oleh Tergugat II yang berjudul "Mimo ketemu Poscha"sekitar bulan Desember 2009 pada saat itu Tergugat I masih terikat PerjanjianEksklusif dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian No. 218/PEAR/MDE/V/ 09tertanggal 06 Mei 2006 tentang Produksi Sinetron/Serial TV program stripping

uitvoorbaar bij voorraad);Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara iniberkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Primair:1.2sMengabulkan dalildalil dan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kerjasama Eksklusif antara Penggugatdengan Tergugat I tanggal 06 Mei 2009 No. 218/PEAR/MDE/ V/09 tertanggal 06Mei 2009 tentang Produksi Sinetron/Serial TV program stripping

No. 2786 K/Pdt/20121414Sinetron/Serial TV Stripping, sedangkan Tergugat I belum melaksanakankewajibannya. Kerugian yang dialami Penggugat tersebut terinci sebagai berikut:A. Kerugian Materiil:a.

yangsangat merugikan Pemohon Kasasi, sebagai pihak yang sudah susah payahmelakukan investasi dalam rangka mengorbitkan dan mempopulerkan TermohonKasasi I dan dengan adanya penolakan pelaksanaan kewajiban oleh TermohonKasasi I yang didukung oleh Termohon Kasasi II tersebut, Pemohon Kasasi telahmengalami kerugian baik materil maupun immaterial;Bahwa atas perjanjian ekslusif tersebut telah dibuat Perjanjian KerjasamaEksklusif No. 218/PE6AR/MDE/V/09, khususnya terhadap Pasal dan Pasal 2dengan konsep stripping

No. 2786 K/Pdt/20125354Pemohon Kasasi berdasarkan Perjanjian No. 218/PEAR/MDE/V/09 tertanggal06 Mei 2006 tentang Produksi Sinetron/Serial TV program stripping;Bahwa atas kejadian pelanggaran kontrak (wanprestasi) yang dilakukan olehTermohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II pada saat Perjanjian Eksklusif antaraPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I berlangsung, Kuasa Hukum PemohonKasasi yaitu Ibu DR. Hj.

Sby.e Tarif stripping, berupa kontainer ukuran 20 feet Rp 450.000,00 (empat ratuslima puluh ribu rupiah) dan container ukuran 40 feet Rp 750.000,00 (tujuhratus lima puluh ribu rupiah)Bahwa berdasarkan Pasal 70 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentangKepelabuhan menyatakan kegiatan pengelolaan depo instalasi karantina bolehdiusahakan oleh orang perorangan atau pihak swasta namun berdasarkan pasal69 PP No. 61 Tahun 2009 secara tegas mengatur untuk penyediaan dan ataupelayanan jasa kapal, penumpang

Adapun tarifpelayanan jasa barang dibedakan untuk kegiatan ekspor dan impor sertaantarpulau antara lain: tarif pelayanan jasa petikemas di terminal peti kemasantara lain berupa kegiatan operasi lapangan terdiri dari: lift on/ lift off; danOperasi container freight station terdiri dari: stripping/stuffing dan penumpukandimana kegiatan ini harus dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan.Bahwa dalam perjanjian antara terdakwa PT TPS dengan PT AMK hanyadiperjanjikan tentang besaran tarif paket pemeriksaan

AMK seharusnya telahberakhir pada tanggal 31 Oktober 2015 namun Terdakwa PT TPS tetapmembiarkan PT AMK melakukan pemungutan terhadap para pengguna jasadengan mengenakan tarif lift on/ lift off; dan stripping/stuffing dan penumpukanyang seharusnya dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan sehingga perbuatanyang dilakukan oleh PT AMK bertentangan dengan Pasal 91 ayat (1) UU No 17Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 69 ayat (2) PP No 61 Tahun 2009 junctoPP No 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhan serta Peraturan

Tarif stripping, berupa kontainer ukuran 20 feet Rp 450.000,00 (empat ratuslima puluh ribu rupiah) dan container ukuran 40 feet Rp 750.000,00 (tujuhratus lima puluh ribu rupiah)Bahwa berdasarkan Pasal 70 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentangKepelabuhan menyatakan kegiatan pengelolaan depo instalasi karantina bolehdiusahakan oleh orang perorangan atau pihak swasta namun berdasarkan pasal69 PP No. 61 Tahun 2009 secara tegas mengatur untuk penyediaan dan ataupelayanan jasa kapal, penumpang

TerminalPetikemas Surabaya;Bahwa tarif stripping saksi tidak tahu;Bahwa saksi belum pernah melihat secara fisik;Bahwa yang menentukan tarif stripping, handling dan on chasis adalah PT.Akara Multi Karya;Bahwa tim Subdit Dittipideksus Bareskrim Polri hanya menerima informasikalau importir membayar ke PT. Akara Multi Karya;Halaman 26 Putusan No.3361/Pid.Sus/2018/PN. Sby.Bahwa saksi masuk sebagai anggota tim Subdit Dittipideksus BareskrimPolri;Bahwa tim yang ke lapangan adanya pungutan bayar ke PT.

H.ANIK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit Bok, warna hitam stripping merah dan tanpa plat nomor, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa SUWADI ALS. P. Tutik 1 (satu) unit sepeda motor Gaza Model Supra NO. POL. P-5097 KH, dikembalikan kepada peny yaitu Terdakwa TOSAN Als. P. NUR6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

ANIKe 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Fit Bok, warna hitam stripping merah dantanpa plat nomor, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu TerdakwaSUWADI ALS. P. Tutike 1 (satu) unit sepeda motor Gaza Model Supra NO. POL. P5097 KH,dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa TOSAN Als. P. NUR4.

H.ANIKe 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Fit Bok, warna hitam stripping merah dantanpa plat nomor, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu TerdakwaSUWADI ALS. P. Tutike 1 (satu) unit sepeda motor Gaza Model Supra NO. POL. P5097 KH,dikembalikan kepada peny yaitu Terdakwa TOSAN Als. P.

(2) Peraturan Menteri Energi dan SumberDaya Mineral Nomor: 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 28Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha JasaPertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan:(1) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajibmelaksanakan sendiri kegiatan Penambangan.(2) Pemegang IUP atau UPK Operasi Produksi dapat menyerahkankegiatan Penambangan kepada Perusahaan Usaha JasaPertambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan(stripping

; ------------------------------DALAM POKOK PERKARA : ---------------------------------------------------------------------------- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; --------------------------------------------- Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kerjasama Eksklusif antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, tanggal 06 Mei 2009 No. 218/PE- AR/MDEA//09 tertanggal 06 Mei 2009 tentang Produksi Sinetron / Serial TV Program stripping

; -------------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama Eksklusif antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I , tanggal 06 Mei 2009 No.218/PE-AR/MDEA//09 tertanggal 06 Mei 2009 tentang Produksi Sinetron / Serial TV Program stripping dengan segala akibat hukumnya ; ----------------------

Bahwa dari Pemeriksaan lebih lanjut TERDAKWA mengajak Saksi Budi , SaksiYusdianto dan Saksi Fitriadi untuk bekerja kepada TERDAKWA untuk melakukankegiatan Penambangan Inkonvensional jenis Rajuk untuk mencari Pasir Timahkemudian kegiatan penambangan dilakukan di Bekas Galian Timah di Dusuncerucuk Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dan pada saatTERDAKWA bersamasama dengan Saksi Budi , Saksi Yusdianto dan Saksi Fitriadisedang melakukan kegiatan fisik penambangan pengupasan tanah penutup(STRIPPING

benar yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yangterbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta Susunan14tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentukbatuan, baik dalam bentuk lepas atau padu sedangkan yang dimaksud batu baraadalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah darisisa tumbuhtumbuhan.Bahwa benar kegiatan fisik yang dilakukan oleh saudara IWAN bin SALIESYARIF merupakan kegiatan pengupasan tanah penutup ( STRIPPING

strong> Penggelapan ;

dilakukanoleh terdakwa dengan menggunakan excavator di TanjungYenpintereu, Kampung Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, KabupatenRaja Ampat (Pulau Batanta) merupakan kegiatan penambangansebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) PeraturanMenteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 25 Tahun 2018Halaman 9 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.SonTentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara yangmenyatakan bahwa kegiatan penambangan terdiri atas : a.pengupasan lapisan (stripping

terdakwa dengan menggunakan Excavator di TanjungYenpintereu, Kampung Arefi Selatan, Distrik Batanta Utara, KabupatenRaja Ampat (Pulau Batanta) merupakan kegiatan penambangansebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) PeraturanMenteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral DanBatubara yang menyatakan bahwa kegiatan penambangan terdiriHalaman 15 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Sonatas : a. pengupasan lapisan (stripping

tidak adadi dalam Usaha Pertambangan dan tidak ada di dalam Kegiatan usahaPertambangan, jadi Stripping yang dimaksud di dalam dakwaan tersebutlebin kepada Usaha Penataan Tanah dan tidak melakukan ProduksiHalaman 76 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.SonMineral dan Batubara, namun itu masuk di dalam Kegiatan Pertambangankalau yang digusur itu adalah kayu atau Hutan yang tadinya lebat menjaditandus; Bahwaa Stripping tersebut apakah dipermukaan Bahwa kalau kita berbicara mengenai 2 (dua) undangundang

Pengangkutan Mineral atau Batubara.Bahwa benar pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/ataubatuan penutup bukan hanya dilakukan begitu saja karena seharusnyaada cadangan barang tambang dibawahnya sebelum dilakukanStripping yang mana sebelumnya didahului dengan kegiatan observasimaupun penelitian yang akurat guna menentukan cadangan barangtambang di bawahnya;Bahwa kegiatan pembangunan Raja Resort yang dilakukan olehterdakwa di kawasan hutan lindung berdasarkan pada :4) Surat Rekomendasi dari

MH tersebut diatas, pengeriian stripping sendiri adalahPekerjaan Pengupasan dan pemindahan lapisan penutup endapan bahan galianlayak tambang pada metoda tambang terbuka, sehingga pengerusan ataupengerukan tanah pada bukit di bagian belakang dari pembangunan Raja Resorttersebut bukan merupakan pekerjaan yang dikategorikan sebagai Stripping haltersebut dapat dilihat pada pengertian Aquo dimana ada indikasi bahwa bahantersebut atau hasil dari bagian yang di gusur atau dikeruk tersebut merupakanbarang

Bedugul No. 1 Sidakarya Denpasar untuk membuat plat paisu,kemudian terdakwa menuju ke tempat pembuatan kunci dupilkat J Bedugu No. 43Sidakarya Denpasar untuk membuat kunci kontak sepeda motor, lalu setelah plat palsuselesai...... 33selesai, terdakwa langsung mengganti plat sepeda motor yang telah terdakwa ambil denganplat palsu dengan Nornor Polisi DK 39681Q sedangkan plat aslinya terdakwa buang,kemudian terdakwa melepas us stripping sepeda motor tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya; Bahwa

. 28/2009, mengatur bahwaPemegang IUP atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (selanjutnyadisebut IUPK) Operasi Produksi, wajib melaksanakan sendirikegiatan penambangan, pengolahan, dan pemurnian yangselengkapnya dikutip sebagai berikut:(1) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan sendirikegiatan penambangan, pengolahan, dan pemurnian.(2) Pemegang IUP atau UPK Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatanpenambangan kepada usaha jasa pertambangan terbatas pada:a. pengupasan lapisan (stripping

Untuklebih lengkapnya dikutip dari Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) PermenESDM No. 24/2012 sebagai berikut:(1)Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan sendirikegiatan penambangan.(2) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatanPenambangan kepada perusahaan Usaha Jasa Pertambangan terbataspada kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup(LS)4. Bahwa dengan berlakunya Permen ESDM No. 28/2009 jo.

melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian sebagimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

• 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih stripping

No mesin ;JB51E 1917593 ).Bahwa , atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanketerangan saksi tersebut ;SRIYONO ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadengan terdakwa.Bahwa BAP saksi yang diberikan di penyidik adalah benar.Bahwa saksi pernah menjual sepeda motor merk Honda Supra X 125,warna hitam stripping merah, tahun 2007, nopol : AD 5903 VY berikutSTNK kepada terdakwa.Bahwa saksi tidak ingat kapan menjual kepada terdakwa, seingat saksibulan September 2015.Bahwa

kemudianSAKSI berboncengan dengan salah seorang korban menuju ke potongrambut ke Pasar Mojosongo Surakarta, lalu SAKSI tukar posisi SAKSIyang di depan setelah itu kami ke pasar Mojosongo di Debegan laluorang tersebut SAKSI turunkan dan SAKSI suruh potong rambut laluSAKSI suruh nunggu di tempat tersebut dan SAKSI pergi dengan alasanSAKSI mau beli celana dan SAKSI pergi menggunakan sepeda motorSupra X125 tersebut beserta STNKnya.e Bahwa Maksud dan tujuan SAKSI membawa Honda Supra X 125, warnahitam stripping

NYOMAN MUDRA belum memiliki izin dariPemerintah;Dan ahli berpendapat bahwa:1) sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri ESDMNo. 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral danBatubara, kegiatan penambangan terdiri atas:a. pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuanpenutup;b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; danc.

Untuk memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan,pemohon harus mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM.hal 16 dari 20 halaman putusan pidana nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Dps Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri ESDMNo. 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral danBatubara, kegiatan penambangan terdiri atas:a. pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuanpenutup;b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; danc.

terdakwa membuat dan menandatangai laporanharian, mingguan dan bulanan' prestasi pekerjaan yangdilaksanakan rekanan secara fiktif demikian juga dengan beritaacara hasil pemeriksaan pekerjaan pengadaan barang/jasa danmenyampaikan kepada kuaSa pengguna anggaran juga dibuatsecara fiktif ;e Bahwa dalam pekerjaan urugan dan perataan tanahshoulder Bandar Udara Brang Biji Sumbawa Besar tahunanggaran 2008 pekerjaan terdiri dari pembuatan papannama proyek, pembuatan' direksi kit, pekerjaanpengukuran, pekerjaan stripping

membuat dan menandatangani laporanharian, mingguan dan bulanan' prestasi pekerjaan yangdilaksanakan rekanan secara fiktif demikian juga dengan beritaacara hasil pemeriksaan pekerjaan pengadaan barang/jasa danmenyampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran juga dibuatsecara fiktif ;e Bahwa dalam pekerjaan urugan dan perataan tanahshoulder Bandar Udara Brang Biji Sumbawa Besar TahunAnggaran 2008 pekerjaan terdiri dari pembuatan papannama proyek, pembuatan' direksi kit, pekerjaanpengukuran, pekerjaan stripping

2018 yang telahdiberikan oleh TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT dihitung dengansekema prorata ;Bahwa kinerja PT BRITMINDO JASA UTAMA in casu TERGUGATselama bekerjasama dengan PT ANZAWARA SATRIA in casuPENGGUGAT terhitung sejak bulan Januari 2016 hingga bulanNovember 2018 sangat tidak profesional dan mengecewakan, sehinggatelah menyebabkan kerugian material bagi PENGGUGAT yang setelahditeliti kembali ditemukan kerugian sebagai berikut ; Kelalaian dalam menjalankan supervise penambangan pada seamC dimana Stripping

Dari hasilbatubara actual dibandingkan dengan rencana Stripping Ratio makaterdapat kelebihan penggalian (over digging) tanah penutupsebanyak : 1,028,436,59 (54.424,11 x 6.97 ) = 649,100.54 BcmSehingga over payment karena kelalaian pengawasan mineoperation dan data bor adalah sebesar :649,100.54 Bom x $ 1.95 = $ 1,265,746,06Hal 8 dari 23 Hal Putusan No. 14/Pat.G/2019/PN.Jkt.SelDimana di dalam PreProduction And Mine Management ServiceProposal yang dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGATpada tanggal