Ditemukan 45 data
15 — 4
Ngalimun Bin Tarmidjan , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaankaur Kesra , bertempat tinggal di Desa Kadengan RT.01 RW. 03 ,Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora , Saksi telah memberikanketerangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut : Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal Penggugatdan Tergugat sebagai suami istri, kKeduanya menikah pada bulanMaret 2012 Bahwa setahu saksi setelah menikah telah Penggugat danTergugat tinggal bersama rumah dirumah bersama di selama 4tahun , belum dikaruniai
18 — 0
Tarmidjan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Badiyah Sismayanti binti Abd.
195 — 90
atas nama Yasri) yangSelama ini digarap atau dikerjakan oleh Mardi dan Yasri dengan batasbatasnya :> Utara : Tanah Tompo> Timur : TanahTaslim> Selatan : Tanah Ngasri / Tarmidjan> Barat : Tanah NyonoB. WARNO bin SAMI, umur 63 tahun, agama Islam, akilaki, pekerjaan tani,beralamat didesa Sendangrejo, RT. 04, RW.
atas nama Yasri)yang Selama ini digarap atau dikerjakan oleh Mardi dan Yasri dengan batasbatasnya :> Utara : Tanah Tompo> Timur : Tanah Taslim> Selatan : Tanah Ngasri / Tarmidjan> Barat : Tanah Nyono46 Saksi mengetahui status tanah Putuk yang digarap atau dikerjakan oleh Mardidan Yasri tersebut adalah pemberian dari Man (Kasman) orang tuanya sendiribukan pemberian dari Kasiran.
37 — 1
Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (TARMIDJAN bin DJOMO)terhadap Penggugat (Penggugat) ;3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirimkanSalinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencacat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander, KabupatenBojonegoro untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;4.
50 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tarmidjan membuat laporan ke Polda Metro Jaya atas tindak pidanaPenipuan dan atau Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh DirekturKeuangan dan Direktur Usaha sehubungan dengan Jamsostek (P101) (buktiterlampir) yang berakibat adanya penggantian Direktur Utama yang baru,sehingga Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia(DPPGRASHI) segera mengirim surat Audensi pada tanggal 10 Maret 2009(P102) (bukti terlampir) dan untuk menyelesaikan pembayaran hakhakpekerja yang belum diberikan