Ditemukan 1022106 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Usaha ilegal
Izin usaha
Persaingan usaha
- persaingan usaha
Perikatanpersaingan usaha
Register : 13-09-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN-Lsm Tanggal 25 Oktober 2017 — ZULKIFLI ALIAS APADON BIN A. THALEB
94 — 16
94 — 16
Thaleb terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kegiatan usaha minyak bumi tanpa izin usaha;4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulandan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);5. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;6.
Thaleb terbukti secaransah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukankegiatan usaha niaga minyak bumi tanpa izin usaha niaga sebagaimanadiatur dan diancam pidana melanggar Pasal 53 Huruf d Jo Pasal 23 ayat (2)huruf d UndangUndang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi;2.
Banda Sakti Kota Lhoseumawe atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriLhokseumawe, melakukan kegiatan usaha pengolahan Minyak BumiHalaman 2 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Lsmdan/atau kegiatan usaha Gas Bumi tanpa izin usaha pengolahan.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal saat anggota Polres Lhokseumawe mendapat informasi darimasyarakat bahwa didaerah pusong Lhokseumawe ada penjualan bahan bakarminyak (BBM
Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaktidaknya pada suatutempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe,melakukan kegiatan usaha penyimpanan Minyak Bumi dan/atau kegiatanusaha Gas Bumi tanpa izin usaha penyimpanan.
Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaktidaknya pada suatutempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe,melakukan kegiatan usaha perniagaan Minyak Bumi dan/atau kegiatanusaha Gas Bumi tanpa izin usaha niaga.
Setiap orang;2. melakukan niaga tanpa izin usaha;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. tentang unsur setiap orang;Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN LsmMenimbang, bahwa tentang unsur setiap orang dakwaan Subsidair inimajelis mengambil alin pertimbangan unsur setiap orang dakwaan primair,sehingga demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;Ad 2 Tentang unsur melakukan niaga tanpa izin usaha;Menimbang, bahwa yang
Putus : 06-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5278 B/PK/PJK/2022 Tanggal 6 Desember 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TINTIN BOYOK SAWIT MAKMUR
156 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
156 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-05-2008 — Upload : 12-08-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 04K/KPPU/2007 Tanggal 14 Mei 2008 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) ; PT. MITRA BUANA WIDYASAKTI ; Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBN Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (DIPA 2005), Dkk
185 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
185 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) ; PT. MITRA BUANA WIDYASAKTI ; Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBN Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (DIPA 2005), Dkk
Putus : 22-02-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017 Tanggal 22 Februari 2017 — Vaswani VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), yang diwakili oleh Dr. Ir. Benny Pasaribu, M. Ec., Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha DAN 1. Prof. Dr. RUSADI KANTAPRAWIRA, S.H., Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004, DKK.
384 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
384 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
Vaswani VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), yang diwakili oleh Dr. Ir. Benny Pasaribu, M. Ec., Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha DAN 1. Prof. Dr. RUSADI KANTAPRAWIRA, S.H., Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004, DKK.
perjanjian menyelenggarakan kegiatanberbagai usaha dalam bidang ekonomi;Istilah persekongkolan dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 5/199,harus diartikan sebagai mana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8, yangmenyatakan: persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha laindengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagikepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;7.
Bahwa istilah pihak lain dalam undangundang ini apakah menunjuk padapelaku Usaha atau pada perorangan yang bukan pelaku usaha?
Apakah menunjuk pada pelaku usaha juga atau pihak lain ini menunjuk padaperseorangan yang bukan pelaku usaha? dalam penjelasan terhadap PasalHalaman 40 dari 114 hal. Put.
Bahwa Judex Facti Khilaf Dalam Menerapkan Hukum Dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli DanPersaingan Usaha Tidak Sehat;1. Bahwa Judex Facti keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 1 angka 8Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi: "Persekongkolanatau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan olehpelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untukmenguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yangbersekongkol".
Putus : 04-05-2021 — Upload : 07-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 283 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 Tanggal 4 Mei 2021 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) lawan I. PT. NIKE JAYA ABADI, II. PT. YULIA JAYA
484 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
484 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 190/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN Smr, tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI SENDIRI:1. Menolak permohonan keberatan Para Pemohon Keberatan;2.
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) lawan I. PT. NIKE JAYA ABADI, II. PT. YULIA JAYA
Upload : 19-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2815 K/PDT/2009 HERRY GUNAWAN DK; RAJAMIN KURNIAWAN (DIRUT PT. WIRAS NIAGA SEMESTA)
215 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
215 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian cukup alasan menurut hukum jikapengadilan menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untukmengembalikan uang milik para Penggugat tersebut secara tunai dan seketika ;Bahwa uang milik para Penggugat sejumlah Rp 2.879.129.200, (duamiliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribudua ratus rupiah) tersebut jika disertakan di dalam perputaran modal usaha paraPenggugat, akan memperoleh keuntungan riil sebesar 4 % (empat persen) perbulan.
Register : 25-07-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 185/Pid.Sus/2013/PN.Btl Tanggal 29 Agustus 2013 — Ir. ETO AMIRUDDIN Bin AMIRUDDIN JUSUF
105 — 90
105 — 90
tentang Pemberian Izin pengoperasian pelabuhan khusus PTKGS, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.329 tahun 2010 tanggal 21 Juli2010 tentang pemberian izin operasi kepada PT KGS untuk mengoperasikanterminal khusus pertambangan batubara ditepian sungai Satui Barat, dan untukbidang pertambangan legalitas yang dimiliki oleh terdakwa selaku Direktur UtamaPT KGS adalah Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 188.45/181/Distamben/2012 tanggal 10 April 2012 tentang Perubahan batas dan luas wilayahizin usaha
Register : 29-08-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 167/Pid.Sus/2013/PN.Btl Tanggal 29 Agustus 2013 — RATU CAHYANINGRAT, SE binti ELANG SATRIA
96 — 71
96 — 71
Tanah Bumbu berdasarkan keputusan Bupati Tanah Bumbu nomor545/002/IUPOP/D.PE/2010 tentang Persetujuan izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada CV. Hidup Hifayah Ilahi seluas 58,1 HA.Dalam melakukan usaha pertambangan batubara PT. MSTB memilikiperjanjian berikut : Keputusan Bupati Tanah Bumbu nomor 545/034/IUPOP/D.PE/2009tanggal 26 Oktober 2009 tentang Persetujuan PemberianPerpanjangan Pertama dan Penggabungan Wilayah Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada PT.
Terminalkhusus dibangun dan dioperasikan dengan pertimbangan bahwa pelabuhanterdekat tidak lagi dapat menampung kegiatan pokok suatu badan usaha atayberdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektifdan efisien serta menjamin keselamatan pelayaran.Menurut PP Nomor 61 tahun 2009 dan PM 51 tahun 2011, izin pembangunandan pengoperasian terminal khusus diajukan oleh pengelola terminal khususyaitu badan usaha tertentu sesuai dengan usaha pokoknya.
pokokbadan usaha atau perusahaan yang mengajukan izin.
Terminal khusus sebagaimanadimaksud dapat juga di gunakan untuk menunjang usaha anakperusahaan pemegang izin sesuai dengan usaha pokok yangsejenis dan pemasok bahan baku danperalatan penunjangproduksi untuk keperluan badan usaha yang bersangkutan.Dalam memohon izin pembangunan terminal khusus pemohonharus melengkapi persyaratan yang salah satunya memuatlokasi terminal khusus tersebut.Secara umum badan usaha harus mampu memenuhipersyaratan untuk diberikan izin pembangunan danpengoperasian terminal
KSA.e Surat Petikan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 503/070/ITU/2013 tanggal 05 Februari 2013 tentang Izin Tempat Usaha an.PT. KSA.e Bahwa PT.
Putus : 08-01-2007 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 527K/TUN/2004 Tanggal 8 Januari 2007 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (PERSERO) ; KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ; vs. KOPERASI KARYAWAN PERKEBUNAN MANDALA WANGI
583 — 593 — Berkekuatan Hukum Tetap
583 — 593 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 17-04-2013 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN SERANG Nomor 55 / Pdt.G / 2012 / PN.SRG Tanggal 17 April 2013 — AHMAD ALWAN
I W A N
J I R J I S
L A W A N
PANITIAPANWAS BOJONEGARA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA MARGAGIRI
H. RUHUL AMBPD
BPD DESA MARGAGIRI
CAMAT KECAMATAN BOJONEGARA
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SERANG
BUPATI KABUPATEN SERANG
523 — 229
523 — 229
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakanhukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan dan Final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; 4.
Sengkata Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tatausaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, BupatiKabupaten Serang beralamat Jalan Veteran No. 1 Serang Provinsi Banten, dalamhal ini disebut sebagai
Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor :5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : (1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KeputusanTata Usaha Negara
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;b.
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik ;Menimbang, bahwa bahwa oleh karena objek gugatan Para Penggugatsebagaimana petitum gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara didasarkanterhadap Keputusan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV, dalam perkara a quoBupati Kabupaten Serang adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara,sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan
Putus : 17-03-2008 — Upload : 22-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398PK/PDT/2007 Tanggal 17 Maret 2008 — H. MUHAMMAD SAID BIN SARONI ; H. MENTENG
246 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
246 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding dengan positaperkara sebagai berikut :Bahwa pada tahun 1974 sekembalinya Penggugat dari tanah suci danberdomisili di Jakarta, kembali ke kampung halaman di Lahua, KecamatanKajuara, Kabupaten Bone untuk tujuan silaturahmi keluarga, berselangbeberapa hari Tergugat memanggil untuk bersilaturahmi ke rumahnya yangpada saat itu berdomisili di Jalan Sungai Tangka, Desa Balangnipa, KecamatanSinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;Bahwa di kediaman Tergugat timbullah pembicaraan yang intinyaperencanaan usaha
yangselama ini diusahakan oleh Tergugat, pihak Tergugat senantiasamemperlihatkan itikad buruk dan emosional serta melakukan pelanggaranwanprestasi yang berakibat merugikan Penggugat ;Bahwa Tergugat sejak Tahun 1979 sampai diajukannya permohonangugatan ini, Tergugat telah mengingkari dan merugikan Penggugat sebesarRp.1.099.332.300, (satu milyar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tigapuluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan perhitungan : Modal dan hasil usaha sebesar Rp.34.531.375, (tiga puluh
Menetapkan bahwa Tergugat segera mengembalikan modal usaha dankeuntungannya selama ini kepada Penggugat sebesar Rp.1.099.332.300,(satu milyar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tigaratus rupiah) ;Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 398 PK/Pdt/20073. Menetapkan sita jaminan terhadap Toko Sama Karya yang terletak di JalanPramuka No. 9, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, KabupatenSinjai ;4.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;Atau : Jika Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/TermohonKasasi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut :Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan sengaja direncanakan matangsecara licik telah melakukan rekayasa palsu yakni fitnah yang menuduhPenggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan hukum usaha
Baru kali ini PenggugatRekonvensi yang merasa keberatan hukum atas tuduhantuduhan palsu yangdikategorikan fitnah tersebut dan karena itu melakukan gugatan balik(rekonvensi), agar Tergugat Rekonvensi diberi pelajaran/pendidikan hukumyakni ganjaran hukuman ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum karenadengan sengaja dan direncanakan matang telah melakukan rekayasa palsu(fitnah) yang menuduh Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatanhukum usaha kerja sama dagang dan usaha kerja sama perkebunan
Putus : 28-03-2006 — Upload : 25-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150PK/PDT/2005 Tanggal 28 Maret 2006 —
40 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Meletakkan sita jaminan atas tanah berikut bangunan Ruko 4 % (empatsetengah) lantai berikut isinya, luas tanah + 1000 M2, luas bangunan 1000M2 yang digunakan sebagai tempat usaha Toko Kertas & Repro Kemenangansetempat dikenal : Toko Kemenangan Jalan Baru No.3 Kebayoran Lama,Jakarta Selatan dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : Jalan Baru / rel Kereta Api ;Sebelah Selatan : Rumah Penduduk setempat ;Sebelah ..............Sebelah Timur : Bengkel mebel (milik Hamdani) ;Sebelah Barat : Gang
Register : 15-04-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 175/Pdt.G/2014/PN.Mdn Tanggal 12 Juni 2014 — PT LINTAS SAMUDERA JAYA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XIII;
M e l a w a n
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), Selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan ;
536 — 125
536 — 125
PT LINTAS SAMUDERA JAYA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XIII; M e l a w a nKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), Selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan ;
Pasal 10 ayat (1) : Pelaku usaha yang membuatperjanjian yang dapat menghalangi Pelaku Usaha lainuntuk melakukan usaha yang sama ;Ayat (2) : Pelaku usaha yang membuat perjanjian untukmenolak untuk menjual setiap barang dan/atau jasa daripelaku usaha lainnya ;C.3.6.
Satuan KerjaKomisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintahdengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan DendaPelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);1.
DEFINIS PELAKU USAHA BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 19991.
Satuan Kerja Komisi PengawasPersaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran diBidang Persaingan Usaha) ;.
oleh para pelaku usaha;Menimbang, bahwa kata harus dalam pasal tersebut menunjukkan tidakadanya pilinan lain bagi konsumen untuk memilih harga yang terbaikmenurutnya sehingga mau tidak mau konsumen terbebani oleh suatu hargatertentu yang telah dipatok sedemikian rupa oleh para pelaku usaha, padahal didalam persaingan usaha pelaku usaha harus berbuat sebaik mungkin bagikonsumen dan konsumen pun tidak dirugikan, karena dapat memilih harga danpelayanan yang terbaik dari pelaku usaha, karena hakekat
Putus : 28-11-2011 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 326 K/TUN/2011 Tanggal 28 Nopember 2011 — LEKAN AJANG VS BUPATI KUTAI TIMUR
606 — 461 — Berkekuatan Hukum Tetap
606 — 461 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut Lekan Ajang dalamKapasitas sebagai Kepala Desa Lung Melah tidak mempunyai /egal standingsebagai Penggugat, dengan demikian tidak terpenuhinya salah satu unsursengketa tata usaha Negara adalah subyek pihak penggugat adalah orangatau badan hukum perdata ;5.
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkatpertama sebesar Rp.476.000, (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No.24/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 16 Juni 2011 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 15 Juli 2011 kemudian terhadapnya
Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dimana PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan tingkat bandingdalam pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan bahwa ; *bahwa untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulangi kembalipertinbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, secaramutatis mutandis dianggap tertuang kembali dan sebagai dasar74pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara banding a quoHalaman 9 dari 12 halaman.
Putusan Nomor.326 K/TUN/201 12.sedangkan dalam tingkat banding adalah mengadili ulang baik mengenaifaktafakta hukum ( Judex Facti ) maupun mengenai penerapan hukum.Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilantingkat banding tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalammengadili perkara a quo, baik pertimbangan hukum mengenai faktafaktahukum ( Judex Facti ), maupun mengenai penerapan hukumnya, dan olehkarena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memberikanpertimbangan
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor.326 K/TUN/201 1
Putus : 02-08-2007 — Upload : 08-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 712K/PID/2003 Tanggal 2 Agustus 2007 — CIPTADI
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-05-2018 — Upload : 06-07-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 95/Pid.Sus/2018/PT SMG Tanggal 18 Mei 2018 — ISWAHYUNOTO, S.H
360 — 37
360 — 37
Menyatakan Terdakwa ISWAHYUNOTO, S.H. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha penambangan tanpa ijin Usaha Pertambangan (IUP);2.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan;2.3.
Bahwa Terdakwamengetahui usaha penambang pasir harus memiliki fjinUsaha Pertambangan (IUP)dari pihak yang berwenang dan terdakwa selakuDirektur Utama PT. CEMARA TUJUH BELAS dalam usaha penambanganpasir di Dusun Gunung Lemah, Desa Gondowangi, Kecamatan Sawangan,Kabupaten Magelang, tidak memiliki ijin usaha penambangan yang manaberdasarkan keterangan saksi Ponco Rahardjo dari Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.
Jawa Tengah berdasarkan hasilpengecekan di rekapitulasi data perijinan tambang tidak pernah memprosesIzin Usaha Pertambangan atas nama lswahyunoto di Dusun Gunung Lemah,Desa Gondowangi, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Prov.
Cemara Tujuh Belas yang terletak diJalan MagelangYogyakarta Km. 23, Gulon Salam, Kecamatan SalamKabupaten Magelang.Bahwa Terdakwa mengetahui usaha penambang pasir harus memiliki jinUsaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang dan terdakwa selakuDirektur Utama PT.
CEMARA TUJUH BELAS dalam usaha penambanganpasir di Dusun Gunung Lemah, Desa Gondowangi, Kecamatan Sawangan,Kabupaten Magelang, tidak memiliki ijin usaha penambangan yang manaberdasarkan keterangan saksi Ponco Rahardjo dari Dinas Penanaman ModalHalaman 6, Putusan nomor 95/Pid.Sus/2018/PT SMGdan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.
Menyatakan Terdakwa ISWAHYUNOTO, S.H. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan UsahaPenambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), sebagaimana diaturdan diancam pidanadalam Pasal 158 Undangundang Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubarasebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;2.
Putus : 08-07-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN.Slw Tanggal 8 Juli 2015 — H. SAEFUDIN ZUHRI Bin H. ABDUL LATIF
42 — 21
42 — 21
IUP (Izin Usaha Pertambangan)b. IPR (Izin Pertambangan Rakyat)c.
IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang sudah tidak berlaku tidakdapat digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan.
legalitas perizinanpenambangan sehingga bukti pembayaran pajak bukan sebagaipengganti IUP (Izin Usaha Penambangan).
Tegalbaru akan memberhentikan kegiatan Terdakwa tersebut jikaTerdakwa tidak membayar pajak atas usaha minerba kepadaPemerintah Kab.
Slw.Angka 11 menyebutkan: Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnyadisebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayahizin usaha pertambangan khusus.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas:Bahwa benar Terdakwa selaku perorangan memiliki ijin usahapenambangan SIPD (Surat Ijin Pertambangan Daerah) No.503/05/C/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan Dan EnergiProvinsi Jawa Tengah dan berlaku 5 tahun sejak tanggal 5 Maret2008 sampai dengan tanggal
Putus : 20-02-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 53/Pid.Sus/2013/PN.TSM Tanggal 20 Februari 2013 — YAN CHRISTOFFEL bin LINO
413 — 23
413 — 23
Menyatakan Terdakwa YAN CHRISTOFFEL bin LINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA IJIN MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YAN CHRISTOFFEL bin LINO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4.
Menetapkan barang bukti berupa :o 2 (dua) berkas peprmohonan Ijin Usaha Penambangan (IUP) operasi produksi an. Cv. Indo Asia Ebggenering (asli) ;o 1 (satu) berkas profile company an. Cv.
Indo Asia Ebggenering (asli) ;o 1 (satu) lembar surat penerimaan berkas tanggal 12 Januari 2012 dan surat jawaban perihal penangguhan proses Ijin Usaha Penambangan tertanggal 13 Januari 2012 (asli) ;o 1 (satu) lembar surat penerimaan berkas tertanggal 16 Januari 2012 dan surat jawaban perihal penangguhan proses Ijin Usaha Penambangan tertanggal 30 Januari 2012 (asli) ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 7.
Terdakwatidak mempunyai ijin usaha pertambangan ;Bahwa majelis telah memperhatikan foto foto pertambangan yangdilakukan terdakwa;Bahwa dari fakta diatas maka disimpulkan terdakwa telahmembeli tanah kemudian mengangkutnya pakai truck untuk diolahmenjadi pasir besi dan hasilnya ditumpuk namun bellum sempatdijual, hal ini menunjukkan adanya usaha pertambangan mineral /pasir besi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 No. 04Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara, olehkarenanya unsur kedua
telah dibuktikan oleh perbuatan terdakwa;Unsur ketiga : tanpa IUPRIPR atau IUPK sebagaimana dimaksuddalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1),Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Bahwa arti : Izin Usaha Pertambangan (IUP),adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambanganBahwa arti : Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), adalah izinuntuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usahapertambangan khusus.Bahwa arti Izin Pertambangan Rakyat (IPR), adalah izin untukmelaksanakan
Indo Asia Angeneringpada bulan April sampai dengan bulan Juni 2011 telah melakukanpenambangan pasir besi tanpa memiliki Izin Usaha Penambangan(IUP) dari Pejabat yang berwenang ;Bahwa, benar terdakwa selaku Direktur CV. Indo Asia Angeneringsempat mengajukan permohon Izin Usaha Penambangan (IUP)kepada Dinas yang berwenang akan tetapi permohonan tersebutditangguhkan oleh Dinas Pertambangan ;Bahwa, benar penambangan yang dilakukan oleh terdakwaselaku Direktur CV.
Menetapkan barang bukti berupa :2 (dua) berkas peprmohonan ljin Usaha Penambangan(IUP) operasi produksi an. Cv. Indo Asia Ebggenering(asli) ;1 (satu) berkas profile company an. Cv.
Indo AsiaEbggenering (asli) ;1 (satu) lembar surat penerimaan berkas tanggal 12Januari 2012 dan surat jawaban perihal penangguhanproses ljin Usaha Penambangan tertanggal 13 Januari2012 (asli) ;1 (satu) lembar surat penerimaan berkas tertanggal 16Januari 2012 dan surat jawaban perihal penangguhanproses ljin Usaha Penambangan tertanggal 30 Januari2012 (asli) ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;7.
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3041 B/PK/PJK/2018 Tanggal 10 Desember 2018 — SATYA KISMA USAHA;
42 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
SATYA KISMA USAHA;
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto,kewarganegaraan Indonesia jabatan, Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2170/PJ/2016 tanggal 17 Juni 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SATYA KISMA USAHA
Satya Kisma Usaha, NPWP:01.002.743.1332.001, alamat: Desa Bukit Kemang, Bukit Kemang Baru,Tanah Tumbuh, Bungo, Jambi, Alamat Korespondensi: Sinar Mas LandPlaza Menara 2 Lt.30, JI. M.H. Thamrin No.51, Gondangdia, Menteng,Jakarta Pusat 10350, sehingga penghitungan pajak yang masih harusdibayar menjadi sebagai berikut :Halaman 3 dari 10 halaman.
Satya Kisma Usaha,NPWP: 01.002.743.1332.001, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, SHNIP : 195409241984031001 Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3041/B/PK/Pjk/2018
Putus : 04-04-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 804/PID.SUS/2015/PN RAP Tanggal 4 April 2016 — Pidana
- H. SYAMSUL BAHRI DAMANIK
67 — 24
67 — 24
SYAMSUL BAHRI DAMANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu yang tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana Dalam dakwaan Ketiga Primair;2.
dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan denganluasan tanah tertentu dan / atau usaha industri pengolahan hasilperkebunan dengan kapasitas tertentu. tidak memiliki izin usahaHalaman 5 dari 33 Putusan Nomor 718/Pid.B/2015/PN Rapperkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) UU No 18Tahun 2004 tentang perkebunan ?, perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagal DeriKutt : =