Ditemukan 671 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pemilihan Penyelenggara ibadah haji Pemilihan gubernur Pemilihan umum Penyelenggara negara Pegawai negeri Pemilihan walikota Surakarta Pemilu
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 01-10-2019 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 19/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 6 Februari 2020 — Penggugat:
HAMSIR, BE
Tergugat:
1.KPU KOTA PALU
2.GUBERNUR SULAWESI TENGAH
410 — 475
  • Bahwa Surat keputusan TERGUGAT dan TERGUGAT II aquo, bersifatFinal karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari istansi tertentu, baikbersifat horizontal maupun vertikal.Bahwa Subjek Gugatan yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Palu adalahBadan atau Pejabat penyelenggara Pemilihan Umum ditingkat Kabupaten/Kota,sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Umum dan Gubernur SulawesiTengah adalah Badan atau Pejabat penyelenggara pemerintahan
Pengadilan PN Parigi Perdata
Register : 05-08-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN Parigi Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Prg
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
DJONI KANDOLLA
Tergugat:
1.Desmon Palari
2.Oktier Abersata
3.Yorri Matindas
4.Yatrin Eirene
5.Jefri Lamani
6.Taufik
7.Hikma Jafar
8.Yohanes Rumoroy
9.David Pulungan,SE
10.Olga Manembu
11.NINING
12.Arnold Legi atau Arnold
13.Pelaksana Tugas Kepala Desa Olobaru PLT
14.Kepala Kecamatan Parigi Selatan
15.Bupati Kabupaten Parigi Moutong
170 — 97
  • Moutong tahun 2019, khususnya pemilihan kepala desa yangdilaksanakan di Desa Olobaru Kecamatan Parigi Selatan olehpara penyelenggara pemilihan kepala desa merupakan prosedurhukum yang bersifat administratif sebagaimana diatur dandidasarkan serta berpedoman pada ketentuan peraturanHalaman 17 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Prgperundangundangan sebagaimana tersebut pada huruf a angka2 di atas, sehingga segala akibat hukum yang ditimbulkan dariprosedur hukum administratif tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 29-08-2013 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 298 K/TUN/2013
Tanggal 29 Agustus 2013 — JOHN P. ASMURUF, SP., M.Si, dkk VS MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, dkk
60 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 6 huruf c dan e Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 TentangPemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah yang juga telah menegaskan sebagai berikut :KPUD sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban :c.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 09-11-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PTUN JAMBI Nomor 31/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 6 Januari 2022 — Penggugat:
Budi Hermawan
Tergugat:
Bupati Kerinci
350 — 229
  • keluarga dari calon nomor urut 3 (tiga) ke dalam DPTdan memaksakan masuk menjadi DPT pemilih ganda, serta DPTbermasalah lainnya sampai dengan keterlibatan aparat BPD sertaPanitia penyelenggara yang kesemuanya telah melanggararperaturan perundangundangan yang berlaku, maka Penggugatdapat menyimpulakan bahwa Tergugat melalui Panitia, dalam hal inipanitia Desa Belui Tinggi telah melakukan suatu kecurangan yangterstruktur, sistematis dan masif, yang dikuatkan dengan saat initelah diangkatnya Panitia Penyelenggara
    Pemilihan Kepala DesaBelui Tinggi serta keluarga dari Aparat BPD menjadi Perangkat Desaoleh calon kepala desa terpilin nomor urut 3 (tiga) JON HERI;21.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 08-03-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 07-01-2022
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 16/G/2021/PTUN.PBR
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
Sanimar, S.Pd
Tergugat:
1.Bupati Rokan Hilir
2.Panitia Pemilihan Penghulu Sintong
Intervensi:
YUSRIADI
251 — 117
  • Dalam hal ini seharusnya sikap dari Penggugat tidakseharusnya mengikuti pertarungan dalam Pemilihan Penghulu Sintongdikarenakan sikap dari Penggugat tidak menunjukkan sikap lapang dadadan menerima atas kekalahan dan bahkan mempermasalakan hampirseluruh Panitia Penyelenggara Pemilihan Pemilu Sintong, dalam hal iniHalaman 33 dari 81 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.PBRTergugat Il sangat menyayangkan sikap Penggugat yang Tidak siapuntuk kala hanya siap untuk menang ;3.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 14-12-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 56/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
1.HIDAYAT
2.SUDIRMAN, SE
Tergugat:
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
94 — 40
  • sengketa;Menimbang, bahwaterlebin = dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan ObjekSengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (5) UndangUndang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diatur:Anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPUdan diresmikan oleh bupati/walikota;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 16 ayat (5) QanunAceh Nomor 6 tahun 2006 tentang Penyelenggara
    Pemilihan Umum dan Pemilihandi Aceh diatur: DPRK menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas calon terpilihanggota KIP Kabupaten/Kota dan 5 (lima) nama peringkat berikutnya sebagaicadangan calon dengan Keputusan DPRk;Menimbang, bahwa setelah mencermati kedua objek sengketa, ditemukanfakta hukum bahwa kedua objek sengketa merupakan Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara yang ditandatangani olehKetua DPRK Aceh Tenggara in casu Tergugat, tentang Penetapan Calon AnggotaKomisi
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 12-12-2017 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 28/G/2017/PTUN.TPI
Tanggal 16 April 2018 — 1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, DEWAN PENGURUS WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 2. Dr. H. FAUZI BAHAR, M.Si. Melawan 1. KETUA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU, H. ISDIANTO, S.Sos., M.M.
186 — 95
  • Dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yaitu keputusan badandan/ atau pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif,dan penyelenggara negara lainnya; dalam perkara ini yaitu;Objek sengketa (bukti P 1) adalah penetapan yang diterbitkanoleh Tergugat , selaku Penyelenggara Pemilihan WakilGubernur Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 176 ayat (1), dan ayat (2) UndangUndang Nomor 10Tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1tahun 2015 tentang Penetapan
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pilkada
Register : 05-03-2018 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 03-04-2018
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 4/G/PILKADA/2018/PTTUN-MDN
Tanggal 27 Maret 2018 — Drs. H. SULISTIANTO, MSi.,Cs VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT
311 — 376
  • Halaman 76 dariv81 Halaman.Formul02/Proksi01/Kimyang ada pada KPU Kabupaten Langkat selaku penyelenggara Pemilihan Bupati danWakil Bupati, maka karenanya pokok sengketa tentang proses verifikasi faktualtersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku telahdibuktikan dalam perkara ini; Menimbang, bahwa apabila proses pelaksanaan verifikasi faktual telahdilakukan sesuai amanat peraturan perundangundangan, maka menurut MajelisHakim hasil rekapitulasi dukungan perbaikan bakal pasangan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Partai Politik
Register : 15-10-2012 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 20-01-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 66/G/2012/PTUN-MDN
Tanggal 16 Januari 2013 — SYAMSUL BAHRI, ST : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PADANGSIDIMPUAN
150 — 69
  • Foto copy UndangUndang Republik Indonesia Nomor 15 tahun2011 tentang penyelenggara pemilihan umum, ( BuktiP55); 56. Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan UmumProvinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Bukti P 56); 57. Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13tahun 2010 tentang pedoman teknis tata carapencalonan pemilihan umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah ( Bukti P 57 ) ; 58.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 08-03-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 16/G/2021/PTUN.PBR
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
Sanimar, S.Pd
Tergugat:
1.Bupati Rokan Hilir
2.Panitia Pemilihan Penghulu Sintong
Intervensi:
YUSRIADI
401 — 226
  • Dalam hal ini seharusnya sikap dari Penggugat tidakseharusnya mengikuti pertarungan dalam Pemilihan Penghulu Sintongdikarenakan sikap dari Penggugat tidak menunjukkan sikap lapang dadadan menerima atas kekalahan dan bahkan mempermasalakan hampirseluruh Panitia Penyelenggara Pemilihan Pemilu Sintong, dalam hal iniHalaman 33 dari 81 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.PBRTergugat Il sangat menyayangkan sikap Penggugat yang Tidak siapuntuk kala hanya siap untuk menang ;3.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-03-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 83/Pdt.G/2015/PN Gpr
Tanggal 8 Maret 2016 — Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Rakyat Menuju Kediri lebih Baik (Ormas GR-MKLB)
MELAWAN
1. REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA Cq. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,Dkk
63 — 21
  • Penggugat menyebutkan UU 22 Tahun 2007Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah Undangundangyang sudah tidak berlaku, karena telah diganti dengan UU 15 Tahun 2011Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang didalilkan olehpenggugat;Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 83/Pat.G/2015/PN.Gpr6.
Pengadilan PN BUOL Pidana Khusus Pemilu
Register : 14-03-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 19-06-2017
Putusan PN BUOL Nomor Nomor 18 / Pid.Sus / 2017 / PN.Bul
Tanggal 22 Maret 2017 — Israwati alias Isra
225 — 54
  • untuk menindak lanjuti pelanggaran tersebut kepada Kepolisian NegaraRepublik Indonesia;Menimbang, bahwa terkait dengan telah diadakannya pemungutan suaraulang pada tanggal 19 Pebruari 2017, maka pemungutan suara pada tanggal 15Pebruari 2017 tersebut dinyatakan tidak sah, sehingga apabila dibatalakan atau tidaksah, maka tidak ada perobuatan melawan hukum yang dilanggar oleh terdakwa,menurut hemat Majelis Hakim bahwa setiap ada pelanggaran administrasi yangdilakukan oleh seorang pemilih maupun oleh penyelenggara
    pemilihan, dan telahdilakukan klarifikasi tentang pelanggaran tersebut serta diteruskan dan ditindak lanjutioleh Panwasli dan KPU untuk dilakukan pemungutan suara ulang, maka unsurpidana terhadap pelanggaran tersebut tetap dapat diproses atau diteruskan kepadaKepolisian Negara Republik Indonesia, dengan kata lain penjatuhan sanksiadministrasi tidak menghapuskan perbuatan pidananya;Menimbang bahwa Pertanggungjawaban dalam perkara pidana merupakanpertanggungjawaban pribadi dari pelaku yang bersangkutan
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Pilkada
Register : 01-03-2018 — Putus : 23-03-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 8/G/Pilkada/2018/PTTUN.MKS
Tanggal 23 Maret 2018 — YULIUS KAYAME. DK MELAWAN KPU PANIAI
163 — 78
  • juga melakukan Pendaftaran diKPU Paniai pada periode Pendaftaran 8 Januari 2018 s/d 10 Januari2018 dan diduga terdapat kKecurangan dalam pemenuhan syaratminimal dukungan dalam pengumpulan EKTP, yaitu sebagai berikut:a) Pasangan calon Yehuda Gobai, S.Th, M.Si dan Yan Tebai, S.Th;b) Pasangan calon Naftali Yogi, S.Sos dan Marthen Mote, SE;c) Pasangan calon Yunus Gobai, S.Sos dan Markus Boma, S.Pd.Tergugat Tidak Cermat, Tidak Teliti Dan Tidak Profesional DalamMenjalankan Tugas Dan Kewajibannya Sebagai Penyelenggara
    Pemilihan ;10.Bahwa setelah proses pendaftaran selesai dilakukan, Tergugat yangtelah menerima pendaftaran Pasangan Calon dan juga telahmelakukan verifikasi Persyaratan Pencalonan dari Pasangan CalonBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2018, makatahapan selanjutnya adalah Pemeriksaan kesehatan di Jayapuralbukota Provinsi Papua kepada setiap Bakal Pasangan Calon Bupatidan Wakil Bupati yang telah melakukan Pendaftaran ;halaman 10 dari 60 halaman.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 3 Mei 2017 — -RIFA’I Bin ROFI’I -KAERUL HUDA Alias ELUNG Bin SOLIKIN -H. HASANUDIN Alias JABRIG Bin AHMAD
70 — 17
  • Bahwa untuk masalah pembuatan SPU fiktif saksi tidak mengetahuinyakarena masalah anggaran ada dibagian UmumTanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi diatas : TerdakwamembenarkannyaSaksiIiSKANDAR EFENDI, telah memberikan keterangannya di depanpersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa tugas dan wewenang saya berdasarkan UU RI No. 15 tahun 2011tentang penyelenggara pemilihan umum, adalahsebagai berikut :1.
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang KodeEtik Penyelenggara Pemilihan Umum KPU, Pasal 14 huruf d yangberbunyi mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaankeuangan sesual dengan peraturan perundanganundangan atau aturantertentu yang diberlakukan oleh sumber dana.5.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 18-01-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 30 Mei 2018 — Nama : ISKANDAR LITTE; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Tani; Tempat tinggal : Jl. Raya Waci RT.07/RW.04, Dusun II, Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2018 memberikan kuasa kepada: 1) MUHJIR NABIU, S.H., M.H.; 2) JUNAIDI, S.H.; Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yayasan Bantuan Hukum Justice Maluku Utara, beralamat di Jl. Yos Sudarso, RT.08/RW.04 Kelurahan Kampung Pisang, Kota Ternate, Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWAN: 1. Nama Jabatan : BUPATI HALMAHERA TIMUR; Tempat Kedudukan : di Kompleks Pemerintahan Jl. Trans Halmahera Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa 495/29/03/2018, tanggal 9 Februari 2018 memberikan Kuasa kepada ARDIANSYAH MADJID, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Kantor Bupati Halmahera Timur Pusat Kawasan Pemerintahan, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : ISMUNANDAR HASAN; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Jalan Abbas Men RT.004/RW.002, Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II INTERVENSI;
281 — 95
  • Sehingga sangattidak rasional jika penggugat mendalilkan menderita kerugian tanpamenjelaskan unsureunsur perbuatan melanggar hukum yang patutdipersalahkan kepada penyelenggara pemilihan atau kepada pihaklain sebagai alasan menuntut pembatalan objek sengketa;Padahal unsur perbuatan melawan hukum merupakan salah satualasan diajukannya gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 53UndangUndang Nomor 9 tahun 2004.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 10-02-2014 — Putus : 26-08-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 07/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 26 Agustus 2014 — KARLAN VS BUPATI MUSI BANYUASIN; WIRDAN ALI HAZ
89 — 36
  • Rota dengan nomor urut 5.Bahwa Panitia Penyelenggara Pemilihan Kades itu diketuai oleh ISHARSINATRA, yang dibentuk oleh Badan Permusyawaran Desa (BPD) BabatBanyuasin yang diketuai oleh Harjono, sebagaimana ditentukan dalam PPNo. 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 35 huruf d, yang berbunyi BPDmempunyai wewenang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.Bahwa surat suara yang telah dicoblos sebagai hasil pemilihan dikumpulkandi Balai Desa yang berasal dari 11 Tempat pemungutan Suara (TPS), masingmasing
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-09-2014 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 41/Pdt.G/2014/PN Mpw
Tanggal 8 Juni 2015 — APAT alias PAK RINTANG LAWAN SELUS, Dkk
165 — 38
  • Penggugat telah juga menyerahkan Surat Penyataan dari Pimpinan Pusat KegiatanBelajar Masyarakat (PKBM) DURIAN Anjungan yang ditujukan kepadaKetua Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Sepahat dikeluarkan tanggal 4 April2014 dan ditunjukan kepada Tergugat III namun tetap saja tidak menjadiperhatian;6.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 03-04-2014 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 72/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 2 September 2014 — 1.BRENMARD DODI TUHULERUW,2.SIMON BENONY LARATMASE, DKK;1.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,2.Ir. SAID ASSAGAFF
116 — 38
  • Sebagai pasangan calon yang terpilih hasil daripemungutan suara yang dilakukan di Provinsi Maluku; Bahwa tindakan KPU Provinsi Maluku yang mengabaikan Putusan PTUN telahterbukti merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sebagaimanaPutusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) No. 7,8,9,10/DKPPPKEIII/2014 dimana Teradu I (Ketua KPU Provinsi Maluku), II (AnggotaKPU Provinsi Maluku), HI (Anggota KPU Provinsi Maluku), IV (Anggota KPUProvinsi Maluku), V (Anggota KPU Provinsi
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 09-04-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 35/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 19 Agustus 2020 — Penggugat:
ANWAR
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA SALASSAE KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA (PPKD)
Intervensi:
GITO SUKAMDANI
187 — 90
  • ,Bahwa saksi bertugas di Dinas Pemerintahan Desa sejak tahun1991 Jabatansaat ini sebagai Kabid Pemerintahan Desa, sebelum di PMD saya berdinas diBapeda dan menjadi PNS Sejak tahun 2004;Bahwa Tupoksi sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa;Bahwa saksi menjabat sebagai anggota di PPK;Bahwa ada aturan acuan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bulukumba nomor 20 Tahun 2016Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenBulukumba Nomor
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 28-07-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN SITUBONDO Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.
Tanggal 23 Oktober 2017 — - SUNARDI, - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat
117 — 16
  • UU RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan UmumPasal 7;(1) Ketua KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:a. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota;b. bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota bertanggungjawab kepada rapat pleno.Pasal 8;Halaman 55 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.