Banding uraikan di atas sesuai dengan ketentuanketentuanyang berlaku, apabila, Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat berpendapatlain, Pemohon Banding memohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 April 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001025.15/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 14 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

Putusan Nomor 2770/B/PK/Pjk/2020Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00091/KEB/WPVJ.27/2017 tanggal 24 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan membatalkan SKPKB PPNMasa Pajak September 2013 Nomor 00004/207/13/332/16 tanggal 12 Mei2016, atas nama CV Delkhlas, NPWP 02.693.917.3332.000, beralamat diJalan Sudirman Km. 0 RT 008 RW 002 Pasar Muara Bungo, Kab.

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 5 Februari 2020 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Panitera Pengadilan Negeri Batam agarmengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalamamar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan,maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimanaditentukan dalam amar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonanPemohon dapat dikabulkan untuk selurunhnya

Soeradji Tirtonegoro No.211, Tegalsari, Trunuh, Klaten Selatan,Klaten dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP pengadilan negeri yang di dalamdaerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yangdipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja danmelawan hukum memiliki barang sesuatu yang selurunhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara

hukum yang berlaku perbuatan terdakwa tersebutdilarang karena BPKB dan STNK Mobil Grand Livina tersebut bukanlah milik terdakwaakan tetapi milik Saksi Noor Sudiarto karena sudah terjadi jual beli antara Terdakwadengan saksi Noor Sudiarto sehingga Hak Milik atas mobil Grand Livina tersebut telahberalin kepada Saksi Noor Sudiarto, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak atas BPKBdan STNK tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Unsur dengan sengaja danmelawan hukum memiliki barang sesuatu yang selurunhnya

Menyatakan barang bukti berupa : 32 (tiga puluh dua) bungkus kertaskoran masingmasing berisikan narkotika jenis ganja dengan berat nettoseluruhnya 84 gram, (sisa hasil lab barat netto selurunhnya 83 gram).Dirampas untuk dimusnahkan.6. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).Setelahn mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

TebetJakarta Selatan karena kedapatan memeiliki narkoba jenis ganja ; Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalahanggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Pancoran Jakarta Selatan yaitusaksi RAJA DARMA P, SH, saksi ANDREAS AGUS dan saksi SARJIYONO; Bahwa dari hasil penangkapan ditemukan ditemukan 32 (tiga puluh dua)bungkus kertas masingmasing berisikan narkotika jenis ganja dengan beratbrutto selurunhnya 250 gram yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa didalam tas gitar yang ada di ruang

patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggildengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidakternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidakdatang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebuttelah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 ayat(1) jo. 126 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 15 November 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Putusan Nomor 84/B/PK/Pjk/2020mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00092/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 16 Februari2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2010Nomor: 00005/245/10/091/15 tanggal 18 Desember 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.000.333.3091.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp52.729.211,00; adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan

Singaparna Kab.Tasikmalaya, Pemohon sering merantautetapi ia sering pulang; Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon ingin memperbaiki namanya karenanama Pemohon ingin disesuaikan dengan nama yang sudah tertulisdidalam dokumen/suratsurat lainnya seperti Kartu Penduduk, KartuKeuarga dan Sertipikat;Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yang terjadidi persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkaraini dianggap telah termuat selurunhnya dalam Penetapan ini ;Menimbang, bahwa

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan Peninjauan Kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan

Putusan Nomor 5188/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP01460/KEB/WPUJ.07/2018, tanggal 30Mei 2018, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor 00006/

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 08 November 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

1.005.928.816,00Penyesuaian Fiskal Negatif Rp. 2.904.376.760,00Penghasilan Kena Pajak (Rp. 4.058.760.7371 ,00)PPh Terutang 0,00Kredit Pajak Rp. 927.634.619,00PPh Kurang (Lebih) dibayar (Rp. 927.634.619,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.114595.15/2014/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 5 Maret 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

Pasal 13 (3) KUP 0Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001317.16/2018/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP02186/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 29 Desember2017 tentang Keberatan Wajib

kepada pegawai pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Bandung dimana Pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisilldan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung tempat kelahiranPemohon dicatat, untuk selanjutnya oleh pegawai pencatat pada kantor dinasKependudukan dan catatan sipil tersebut diberi catatan pinggir pada register aktakelahiran pada Pencatatan Sipil dan kutipan akta kelahiran Pemohon;Menimbang oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkanuntuk selurunhnya

patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggildengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidakternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidakdatang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebuttelah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 ayat(1) jo. 126 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan selurunhnya

patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggildengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidakternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidakdatang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebuttelah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 ayat(1) jo. 126 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan selurunhnya

hukum;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Atau: Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa danmengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya ( ex aequo et bono );Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

1.843.283.620,00 Lainlain Rp 843.409,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 3.177.697.973,00PPN Kurang Bayar Rp (48.031.827,00)Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp (48.031.827,00) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 11 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116137.16/2011/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya