Membatalkan isi Anjuran Disnaker Nomor 383/Disnaker.02/PHI/XII/2019 tertanggal 17 Desember 2019;3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan pemutusan hubungankerja secara melawan hukum;4.

Bahwa telah diakui dengan benar dan sangat jelas oleh Tergugat Melalui HRDManager sdr Widiyatmoko dan juga dibenarkan oleh Pegawai Disnaker kotaYogyakarta selaku Mediator yaitu ibu Niken Setiawati, SH, M.Hum, bahwaPenggugat adalah karyawan tetap/ PKWTT berdasarkan surat pengangkatandengan No: M/01/HK/II/2010 tertanggal 28 Februari 2010 ;.

Bahwa dalam sidang mediasi, Tergugat yang diwakili olen sdr Widiyatmokoselaku HR Manager dihadapan mediator mengakui jika Penggugat adalahkaryawan yang baik yang tidak punya kesalahan berat/fatal selama bekerja;10.Bahwa oleh karena tidak tercapai kKesepakatan dalam Mediasi tersebut, olehkarenanya Mediator mengeluarkan surat anjuran dengan No: 565/338tertanggal 27 september 2018 yang isi anjuran dari DISNAKER KOTAYOGYAKARTA tersebut adalah antara lain sebagai berikut:1.

September 2018 sebesar Rp.12.600.000, (dua belas juta enam ratus).Putusan No.41/Pdt.SusPHI/2019/PN.Yyk halaman 19 dari 58 halaman18.Bahwa pada saat Mediasi oleh DISNAKER KOTA Yogyakarta, PARA PIHAKtelah menyampaikan pendapatnya termasuk PIHAK TERGUGATmenyatakan alasan pemutusan hubungan kerja karena kinerja PENGGUGATyang buruk dan tidak sesuai klasifikasi/kompetensi sebagai Front Office danMediator menyatakan untuk membayar Uang Pesangon sebanyak 1 (satu)kali kepada PENGGUGAT.

Hal ini tentunyaparadoks karena fakta tersebut sama sekali tidak dinyatakan dan sangatberbeda isinya dengan Surat Anjura DISNAKER Kota Yogyakarta tersebut.Sehingga hal ini sangat mengherankan bagi kami dan kami menyatakanmenolak Surat Anjuran tersebut karena tidak sesuai dengan fakta saatmediasi yang tertuang dalam surat tersebut.19.Bahwa TERGUGAT menolak dalil Posita No.13.

Bukti T8 : berupa kopi dari kopi Surat Anjuran DISNAKER KotaYogyakarta No. 565/338 perihal Anjuran kepada Pimpinan HotelKristina dan Sadr. Asrori tertanggal 27 September 2018;9. Bukti T9 : berupa kopi dari asli Risalah Penyelesaian Hubungan IndustrialDISNAKER Kota Yogyakarta tertanggal 5 November 2018;10.Bukti T10: berupa kopi dari asli Laporan Laba Rugi Keuangan PerusahaanUntuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018;11.

Nomor 167 K/Pdt.SusPHI/201611.12,13.14.Industrial Nomor 560/882/Disnaker/2014), serta hak atas Tunjangan HariRaya (THR) tahun 2014;Bahwa penolakan yang Penggugat lakukan atas pemecatan/pemberhentianoleh Tergugat dengan hanya memberikan uang pesangon 4 bulan gaji sajasebagaimana yang dijelaskan pada point (9) di atas adalah hal yang wajar,karena itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yangmengatur tentang tata cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) danpemberian uang pesangon;Bahwa masa kerja

bipartit pada Kantor Dinas Ketenagakerjaan di KotaPalembang, tetapi tidak tercapai kesepakatan, sehingga akhirnyaPenggugat mengajukan gugatan kepada Lembaga Peradilan PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial di dalam lingkungan Pengadilan NegeriPalembang ini;Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara bipartit gagal membuatpersetujuan bersama atau tidak tercapai kata sepakat, oleh karenanya pihakmediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palembangmengeluarkan Surat Nomor 560/882/Disnaker

;Bahwa terhadap surat Nomor 560/882/Disnaker/2014, tanggal 20 Oktober2014, Perihal: Anjuran tersebut, yang dikeluarkan oleh pihak Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Palembang) yang bertindak selaku mediatordalam perkara ini, Penggugat (Herrynaldo) menerima anjuran tersebut,tetapi pihak Tergugat (PT Thamrin Brothers) hingga surat gugatan inididaftarkan, tidak memberikan jawaban atau tanggapan;Bahwa oleh karena berbagai upaya yang ditempuh Penggugatsebagaimana yang diatur dalam Peraturan Ketenagakerjaan

harian,dan dibayar seminggu sekali, meski tidak ada kerjaan kami digaji olehTergugat;Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Karyawan lain tidak adadiberi Tanda pengenal (bed) dan juga baju seragam;Bahwa sepengetahuan saksi yang membayar gaji kernek adalahPerusahaan;Diperlihatkan kepada saksi bukti P2, dan membenarkan bahwaPengumuman itu ada ditempel di Perusahaan;Bahwa sepengetahuan saksi di Perusahaan tidak ada Training sebelummasuk kerja;Bahwa sepengetahuan saksi, rincian gaji yang tertera dari Disnaker

tidakbenar;Bahwa saksi tidak ikut waktu mediasi di disnaker, dan saksi tidak tau siapayang buat Pengumuman di Pintu masuk CV.

Maju Jaya tidak adamemakai lamaran kerja:Bahwa sepengetahuan' saksi di Perusahaan ada absen dan juga adadiberikan THR;Bahwa benar menurut saksi ada melihat pengumuman Perusahaan tidakberoperasi lagi dan Pengumuman itu ada sejak Mediasi di Disnaker ;Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat hadir pada saat Mediasi, danPengusaha diwakili olen Thamrin hadir saat itu;Bahwa benar saksi dan Penggugat serta teman teman ada melakukanunjuk rasa di CV.

Maju Jaya sebanyak 3 kali dan jumlahnya sekitar 20orang;Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat perincian gaji dari Penggugatadalah pihak Disnaker atas keterangan dari Penggugat;Bahwa sepengetahuan saksi Mobil yang dibawa Penggugat di CV.

uang lembur, jika Penggugatmenderek Mobil rusak diatas jam 17.00 Wib ;Bahwa setahu saksi Tergugat ada memberi uang makan kepadaPenggugat sebesar Rp. 10.000, per hari, dan di Perusahaan juga adadiberi uang THR;Bahwa setahu saksi Penggugat juga ikut minta naik gaji pada waktu itu;25Bahwa Gaji saksi pada waktu itu sebesar Rp. 43.000, per hari termasukuang makan;Bahwa saksi tidak mengetahui ada Pengumuman tidak menerima karyawanyang dibuat Tergugat;Bahwa saksi tidak ikut pada waktu Mediasi di Kantor Disnaker

memberikan tenggang waktu minimal 1bulan kepada Tergugat untuk mendapatkan penggantinya sedangkanPenggugat memutuskan ikatan dinas dengan Tergugat secara sepihaktanpa persetujuan dari Penggugat oleh karenanya Tergugat memintaagar Penggugat tetap bekerja di Perusahaan Tergugat namunPenggugat tetap tidak bersedia dengan alasan mau pensiun.Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlebin dahulumelakukan penyelesaian pemutusan hubungan kerja secara bipartidmelainkan Penggugat langsung melapor ke Disnaker

kota samarindatanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga Tergugat kaget ada masalahapa Tergugat di panggil oleh Disnaker ?

ternyata Penggugat yang maumenuntut hak haknya karena mau pensiun, dengan demikianPenggugat telah menyalahi prosedur' penyelesaian masalahketenagakerjaan, yakni tidak melalui bipartid terlebin dahulu melainkanlangsung secara tripartid di Disnaker kota Samarinda.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlebih dahulumelakukan penyelesaian pemutusan hubungan kerja secarabipartidmelainkan Penggugat langsung melapor ke Disnaker kota samarinda tanpasepengetahuan Tergugat, sehingga Tergugat kaget ada masalah apaTergugat di panggil oleh Disnaker ?

Hakim Pidanayang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;Bahwa untuk memenuhi bunyi Pasal 3 ayat (1) UndangUndang No.2Tahun 2003 kuasa Penggugat telah mengundang Tergugat sesuai dengansurat tanggal 04 Mei 2009 No.01/ADVCHJ/PHK/V/2009 untuk mengadakanperundingan bipartit pada tanggal 11 Mei 2009, akan tetapi ternyata pihakTergugat tidak menghadirinya;Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Juni 2009 telah mengajukanpermohonan penyelesaian secara mediasi tentang PHK Penggugat yangdilakukan Tergugat kepada Disnaker

Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta)dan oleh Disnaker Kabupaten Paluta telah dikeluarkan anjuran tanggal 06 Juli2009 sebagai berikut :Menganiurkan : Agar pihak perusahaan membayarkan kepada Sdr.

jawaban atas anjuran tersebutdi atas selambatlambatnya dalam jangka wakiu 10 (sepuluh) hari setelahmenerima surat ini; Apabila anjuran ini salah satu) pihak merasa keberatan supayamenyelesaikan PHK ini diteruskan ke Pengadilan Hubungan Indusirial diMedan;Bahwa anjuran tersebut Penggugat menyatakan keberatan, makaPenggugat lanjutkan dengan mengajukan gugatan ini;Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat merupakan pemutusan sepihak dan tanpa ada izin dari ataupenetapan Disnaker

tahun 2014 bertempat di Jalan Samsung Segitiga EmasKawasan Jababeka Blok B1 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kab.Bekasi setidaktidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum PengadilanNegeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telahmelakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat perbuatan tersebutdilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 YOO HEUNG SANGsedang mengadakan rapat dengan pihak pengawas dari Disnaker

KabupatenBekasi di ruang utama sedangkan terdakwa selaku Quality Control Advisor jugaberada diruangan tersebut duduk dibelakang Yoo Heung Sang, tidak lamakemudian datang teman terdakwa dan langsung masuk ke ruang rapat lalu YooHeung Sang menegur agar teman terdakwa tersebut untuk keluar dari ruangrapat karena sedang ada rapat dengan pihak Disnaker (dinas tenaga kerja) laluteman terdakwa langsung keluar namun terdakwa tidak terima temannyadisuruh keluar dan marahmarah kemudian Yoo Heung Sang mengajakterdakwa

BdgControl Advisor juga berada diruangan tersebut dan duduk dibelakang YooHeung Sang, tidak lama kemudian datang teman terdakwa dan langsung masukkeruang rapat lalu Yoo Heung Sang menegur agar teman terdakwa tersebutuntuk keluar dari ruang rapat karena sedang ada rapat dengan pihak Disnaker( DinasTenaga Kerja) lalu teman terdakwa lansgung keluar namun terdakwatidak terima temannya disuruh keluar dan marah marah kemudian Yoo HeungSang mengajak terdakwa untuk keluar dari rapat dan Yoo Heung Sang kembalikeruangan

Akan tetapipenggugat tidak terima karena merasa jumlah yang diberikan tidaksebanding dengan pengabdiannya selama bekerja.Bahwa oleh karena tidak menemukan kata sepakat, maka penggugatakhirnya mencatatkan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut ke SukuDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi kota administrasi Jakarta Barat(DISNAKER JAK BAR) yang beralamat di JI. Raya Kembangan No.2 BlokB Lt.

VI Jakarta Barat, Pada Tanggal 15 Januari 2018.Bahwa menindak lanjuti pencatatan Perselisihan Hubungan Industrialtersebut, DISNAKER JAK BAR telah melakukan klarifikasi denganmemanggil penggugat dan tergugat kekantor DISNAKER JAK BAR, Dankemudian beberapa kali melakukan sidang mediasi.Bahwa atas pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut padatanggal 15 Januari 2018, DISNAKER JAK BAR telah mengeluarkananjuran atas Perselisihan Hubungan Industrial tersebut yang pada intinyamenganjurkan bahwa

Maret2018.Bahwa atas anjuran tersebut penggugat dengan tegas menyatakanpenolakannya atas penawaran bekerja kembali di perusahaan Tergugat.Karena Tergugat sudah memutuskan pemutusan kerja dengan tidakdiperpanjang lagi kontrak kerjanya dengan dikeluarkannya SURATPACKLARING atau SURAT KETERANGAN KERJA..Halaman 3 Putusan Nomor : 113/Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PST.13.14.15.16.17.Bahwa penggugat mengklarifikasi keterangan bidang pekerjaan yangdilampirkan dalam surat anjuran dari pihak perusahaan dan pihak disnaker

JamsostekKesehatan, BPJS Kesehatan terbaru dan NPWP atas namPenggugat ;: Foto copy sesuai dengan aslinya luran BPJSKetenagakerjaan Penggugat ;: Foto copy sesuai dengan aslinya Trasfer Gaji melalui via ATMke Rekening Penggugat tiap bulannya ;: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kontrak PerjanjianKerja Penggugat ;: Foto copy sesuai dengan aslinya Kronologi PekerjaanPenggugat Kepada Pihak DISNAKER JAKARTA BARAT,tertanggal 13 Pebruari 2017 ;: Frind Out Lowongan Kerja Terbaru Via Online StaffAdministrasi

Dan dengan itikat baikPenggugat ingin menyelesikan masalah ini dengan baikbaik yaituPenggugat meminta pihak tergugat dapat memberikan hakhak Penggugatsesuai dengan kemampuan Tergugat, tetapi Tergugat tidak ada tanggapanuntuk menyelesaikan masalah ini ;6 Bahwa Tergugat sengaja mencaricari kesalahan Penggugat dan menuduhPenggugat tanpa bukti karena tidak senang kepada Penggugat yang ketikaitu sedang ingin mejalankan hasil mediasi dari Disnaker Kabupaten Bekasidengan PUK , PT.Hijau Daun Electronika

Indonesia pada tanggal 25Januari 2013 ;Adapun isi tuntutan telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu tentang :a Surat Pengangkatan Karyawan Tetap ;b Kepesertaan Jamsostek ;Namun dalam hal ini tergugat telah melakukan kebohongan hanya berupajanjijanji saja dengan tidak menjalankan apa yang telah disepakati dalammediasi Disnaker Kabupaten Bekasi;47 Bahwa Tergugat dalam masalah ini telah melakukan penghinaan,pelecahan harga diri Penggugat, mengancam dan mencemarkan nama baikPenggugat, yang mana

,selanjutnya diberi tanda bukti P1. ;2 Foto copy sesuai dengan asli Slip bukti pembayaran gaji Pengugat untuk bulanFebruari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P2. ;3 Foto copy sesuai dengan asli dari Disnaker Kabuoaten bekasi Nomor :4567/2167HISyaker/VI/2013 tertanggal 11 Juni 2013, selanjutnya diberitanda bukti P3. ;Foto copy sesuai dengan asli slip gaji Penggugat untuk bulan Januari 2013,selanjutnya diberi tanda bukti P4.

tidak boleh bekerja sampai berakhirnya kontrak kerja;Bahwa Tergugat pada hari yang sama telah melakukan penghinaan terhadapPenggugat dengan mengusir Penggugat dari ruang tempat bekerja dan ruangkantin serta hanya memperbolehkan Penggugat untuk berdiri di depan ruangkeamanan (Security) di lokasi perusahaan Tergugat ;Bahwa Penggugat telah keberatan dan menolak tindakan tergugat tersebut, dansetelah berunding dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan, Penggugatmengajukan permohonan mediasi kepada Disnaker

Kabupaten Bekasi padatanggal 04 Maret 2013 ;Bahwa berdasarkan hasil mediasi, Mediator di Disnaker Kabupaten Bekasitelah mengeluarkan Surat Anjuran No. 567/2167/HISyaker/VI/2013 padatanggal 11 September 2013 ;bahwa, menurut Penggugat, Tergugat telah melanggar isi PKWT dan jugatelah melanggar Pasal 169 ayat (1) Undangundang No.13 Tahun 2003 yangberbunyi sebagai berikut :211 Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerjakepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Bahwa SP 1 dan pemotongan upah sehari diberikan dengan alasan lisan,yakni:1) Akibat mogok kerja tidak sah disertai dengan cedera janji2) Adanya surat edaran bupati Bekasi 560/SE59/DISNAKER/X1/2015 terkaitmogok nasional.3) Pemberian SP diberikan juga pekerja nonserikat yang ikut mogok4) Ada anggota serikat yang tidak dikenakan sangsi karena tidak mengikuti aks!mogok.5) Mogok dilakukan bertepatan dengan kegiatan produksi ekspor ke Myanmarsehingga menyebabkan kerugian.5.

Bahwa para penggugat yang diwakili oleh organisasinya yaitu GabunganSerikat Buruh Mandiri (GSBM) pada tanggal 26 Mei 2016 menghadiri sidangmediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan kesimpulansidang mediasi belum ada titik temu kKedua pihak dan menunggu anjuran daripihak disnaker.22.

Dalam perkara ini yang menjadi dasar pemberian sanksi baik13surat peringatan dan pemotongan upah adalah Pasal 145 UU No.13 Tahun2003, Peraturan Perusahaan 20142016, Bab IX tentang Tindakan Disiplinpasal 35, 36, dan Pasal 33 ayat (9) huruf c serta SE Bupati No.560/SE59/DISNAKER/XI/2015 tentang Unjuk Rasa.

Bahwa oleh karena memorandum intern tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat,maka hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan UndangundangNo.13 Tahun 2003, Kepmenakertrans Nomor : Kep. 232/Men/2003 TentangAkibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, Peraturan Perusahaan 20142016, dan Surat Edaran Bupati Bekasi No.560/SE59/DISNAKER/X1/2015tentang Unjuk Rasa, karena melakukan mogok kerja tidak sah;4.

Surat Edaran Bupati Bekasi No.560/SE59/DISNAKER/XI/2015 tentang unjukrasa butir7.5.Bahwa PAP 2015 merupakan kebijakan perusahaan yang diatur dalammemorandum intern No.PD021/01/2016/MEMO tanggal 25 Januari 2016perihal PAP tahun 2015, dimana dalam memorandum tersebut disebutkanpemberian PAP 2015 didasarkan pada hasil kinerja selama tahun 2015 artinyakebijakan tidak bersifat tetap dan terus menerus karena apabila kinerjaperusahaan tidak baik maka PAP tidak akan diberikan.

huruf a dengan tegas berbunyi: Suratsurat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkaradapat ditunjukkan kepada Hakim apabila dianggap perlu kecuali suratsuratyang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan sant prejudice, danhuruf b yang berbunyi : Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangkaupaya perdamaian antar advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkanuntuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan ;Bahwa mengenai upaya pemanggilan, sejak awal di tingkat Disnaker

Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) tidak pernah melakukanpemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para Termohon Kasasi (dahuluPenggugat), karena sejak awal di tingkat Disnaker Jakarta Pusat pada tahun2002, sesuai dengan Surat Anjuran No. 1145/1.838.8, tertanggal 13 Juni2002, Pemohon Kasasi telah melakukan upaya pemanggilan kepada paraTermohon Kasasi untuk bekerja kembali sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :Surat panggilan untuk bekerja kembali kepada Manzur Nasrul (vide bukti P4); Panggilan : No. 01/VI02

Bahwa berdasarkan surat panggilan yang telah diberikan kepada paraTermohon Kasasi dari mulai pemeriksaan di tingkat DISNAKER JakartaPusat dan sesuai putusan P4P No. 1809/714/1048/IX/PHK/092003, padatanggal 23 September 2003, terbukti tidak ada niat dari Pemohon Kasasiuntuk melakukan PHK kepada para Termohon Kasasi ;9.

KTHCikarang mengadukan Perselisihan yang terjadi untuk di mediasikan keBidang HlSyaker Disnaker Kab. Bekasi.Bahwa untuk menindak lanjuti permohonan mediasi para penggugat yangdiwakili PUK FKI PT. Kartika Tirta Hema Cikarang, Pejabat Mediator padaDisnaker Kab.

Bekasi untuk kembali memanggil tergugat pada tanggal 9 Agustus2016.Bahwa sesuai kesepakatan antara para penggugat melalui PUK FKI PT.Kartika Tirta Hema Cikarang dengan pejabat mediator pada tanggal 14Juli, maka Mediasi ke dua dilakukan pada tanggal 21 Juli 2016, akantetapi Tergugat kembali tidak hadir di ruang Mediasi Disnaker Kab.Bekasi, tetap dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.Sehingga Para penggugat dan Pejabat Mediator pada Disnaker Kab.Bekasi bersepakat untuk sekali lagi melakukan

KartikaHema Cikarang melaporkan tindakan tergugat yang melakukan penutupanperusahaan (lock out) yang tidak prosedural atau tidak sah pada bidangPengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, yang ditindak lanjutisampai 2 kali pemanggilan sampai dengan dikeluarkannya NotaPemeriksaan Nomor 700/2355/WAS/V/22016 oleh Disnaker Kab.

Bekasi.Bahwa Nota pemeriksaan yang dikeluarkan oleh bidang Pengawasanketenagakerjaan pada Disnaker Kab.

Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik Tergugat untuk melaksanakanketentuanUndangundang yang berlakuterkaitprosedurPenutupanperusahaan/Lock out, termasuk pemenuhan kewajiban Tergugat, walaupuntelah diperingatkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dalam hal iniBidang Pengawasan Disnaker Kab.

Bahwa upaya Mediasi melalui Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassartidak tercapai kesepakatan, sehingga Mediator mengeluarkan Surat AnjuranNomor : 1605/Disnaker/565/X/2020, tertanggal 8 Agustus 2020, yangmenganjurkan agar PT.

Foto copy Surat Anjuran Mediator Disnaker Kota Makassar No.1601/Disnaker/565/X/2020 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P3;4. Foto copy, Formulir Perubahan Status Karyawan yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P4;Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalildalilbantahannya telah mengajukan bukti Surat yang kemudian diberi tanda Bukti T 1sampai dengan T3, dengan uraian;1.

Foto copy, Surat Anjuran dari Disnaker tanggal 8 Agustus 2020, yangselanjutnya pada foto copy bukti, tersebut diberi tanda T2;3.

Foto copy, Tanggapan terhadap Surat Anjuran dari Disnaker tanggal 23Oktober 2020, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T3;Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukankesimpulannya pada tanggal O1 Juli 2021, dan keduanya menyatakan sudahtidak akan mengajukan apaapa lagi melainkan mohon putusan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalampersidangan telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan guna untuk menyingkaturaian putusan ini maka Berita

Pemerintah KotaMakassar Nomor : 1608//Disnaker / 565/ X/2020 , serta petunjuk yang dilampirkandalam berkas gugatan Para Penggugat yaitu Penetapan Pegawai PengawasKetenagakerjaan telah menetapkan perhitungan kekurangan upah tahun 2018, 2019dan 2020 dengan Penetapan Nomor 560/1181/Disnakertrans/2020, dalampenetapan tersebut tertulis sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang karyawan , yangtermasuk didalamnya nama dan nama nama Para Penggugat tersebu yaitu padanomor urut 1,3,6, 8, 10,1618 , 22 dan nomor

Bahwa setelah tanggal 20 September 2014 tidak ada kejelasan sikap dari Tergugat untukmemanggil bekerja kembali para PenggugatAnton DKK (21 Orang) dan Tergugat tidakmembayar upah selama di liburkan yang menjadi hak para Penggugat, sehingga dilakukanlahupaya penyelesaian melalui:2.22 ~Perundingan bipartite pertama pada tanggal 01 Oktober 2014;2.23 Perundingan bipartit kedua tanggal 08 Oktober 2014;Hasil perundingan atau kesimpulan :Belum ada kesepakatan dan akan dilanjutkan ke Mediasi Disnaker.2.24

Kemudian penyelesaian dilanjutkan pada ditingkat Mediasi, yakni di Dinas Tenagakerja Kota bekasi, namun tidak tercapai penyelesaian karena pihak Tergugat tidakpernah hadir walaupun telah diundang secara patut;Hal 10 No : 239/PDT.SusPHI/2015/PN.Bdg2.25 Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2014, Pegawai Mediator Dinas Tenagakerja Kota Bekasi telah mengeluarkan surat anjuran Nomor: 567/13087 Disnaker. 4.7.

karyawan Produksiyang diliburkan mulai dad 15 September 2014 yakni Anton,DKK (21 Orang Penggugat);Risalah Kesepakatan Bersama tanggal 01 Oktober 2014Yang dilampirkan dan daftar hadir perundingan bipartite ke (satu) tentang Upah pekerja yang diliburkan (21 OrangPenggugat);Risalah Kesepakatan Bersama tanggal 08 Oktober 2014Yang dilampirkan dan daftar hadir perundingan bipartite keIl (dua) tentang Upah pekerja yang diliburkan (21 OrangPenggugat); Kesimpulan dad Perundingan ini sepakatlanjut Mediasi Disnaker

;Surat ANJURAN Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Nomor567/3087 Disnaker 4 tanggal 24 Desember 2014;Hal 22 No : 239/PDT.SusPHI/2015/PN.Bdg5.

keberatan dengan cara mengembalikan kepada Tergugatsesuai dengan ketentuan Pasal 1360 KUHPerdata menyiratkan apabilapara penggugat keberatan terhadap sesuatu yang diterimanya diwajibkanmengembalikan uang yang sudah diterima, sehingga secara hukum parapenggugat telah menyetujui bukti P11= bukti T4 secara diamdiamsebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1327 KUHPerdata;Hal 34 No : 239/PDT.SusPHI/2015/PN.BdgMenimbang, bahwa terhadap bukti surat anjuran Dinas TenagaKerja Kota Bekasi No: 567/3087/Disnaker

HC;Bahwa Penggugat dan Tergugat untuk permasalahan PemutusanHubungan Kerja (PHK), dimaksudsudah diupayakan penyelesaianmelalui Mediasi di Disnaker Kabupaten Tabalong, pada tanggal31Januari dan 21 Februari 2019;.

Bahwa Penyelesaian melalui Mediasi di Disnaker Kabupaten Tabalong,pada fTanggal 31 Januari dan 21 Februari 2019, PihakTergugat/Pengusaha diwakili oleh YACOB RAHADI Jabatan Officer HCDdan BOMART D.H Jabatan Officer HCD sesuai dengan Surat Kuasatertanggal 28 Januari 2019, dan sebagai Pemberi Kuasa dalam SuratKuasa tersebut dan ditandatangani oleh A. RIZAQ FUADI Jabatan DeputiSenior PM HCA..

BahwaPemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja telah mengeluarkan anjurandengan Nomor : 167/Disnaker/HI & Jamsos/III/2019, pada tanggal 11 Maret2019, yang isi Anjuran menyatakan : Bahwa apabila PHK tidak bisadihindarkan, agar Perusahaan PT. Saptaindra Sejati membayar UangPesangon sesuai Pasal 161 ayat (3 ) Undang Undang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dan hakhak lainnya yang diatur oleh PKB PT,Saptaindra Sejati Periode 2018 2020.a.

Menyatakan Isi AnjuranNomor : 167/Disnaker/HI & Jamsos/III/2019, tanggal11 Maret 2019, tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat.6.

yangdilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah sah secara hukum, makapetitum angka 3 tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkanpetitumangka 4yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan jabatan ataupekerjaan Penggugat kembali seperti semula karena petitum tersebut tidakberalasan menuruthukum;Menimbang,bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkanPetitumangka 5 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Isi AnjuranNomor : 167/disnaker

oleh Penggugat pihakTergugat tanpa ada iktikad baik tidak menghadiri undangan dan juga tidakmemberikan konfirmasi ketidakhadiran kepada Penggugat pada perundinganBipartit Il (kedua) yang seharusnya diselenggarakan pada tanggal 14September 2015 dan perundingan Bipartit ll (ketiga) yang seharusnyadiselenggarakan pada tanggal 21 September 2015;14.Bahwa oleh karena tidak menemukan kata sepakat maka Penggugatakhirnya mencatatkan perselisihnan hubungan industrial kepada DinasTenaga Kerja Kota Batam (Disnaker

Kota Batam) yang beralamat di JalanKartini Nomor 2930 Sekupang pada tanggal 21 September 2015;15.Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebutDisnaker Kota Batam telah melakukan klarifikasi dengan memanggilPenggugat dan Tergugat ke kantor Disnaker Kota Batam;16.Bahwa Disnaker Kota Batam telah 3 kali melakukan upaya Mediasi namunpihak Tergugat hanya 1 kali menghadiri mediasi yaitu pada mediasi Il(Kedua);17.Bahwa pada pertemuan mediasi II pihak Tergugat telah mengeluarkan

Bahwa yang melakukan pengaduan ke Disnaker adalah Federasi SerikatBuruh Independen (FSBI), bukan Termohon Kasasi/ Penggugatsebagaimana bukti T 4 ; Bahwa justru dalam undangan Disnaker, FSBIyang melakukan pengaduan tidak turut serta di undang;b. Bahwa Termohon Kasasi/ Penggugat diberitahu oleh FSBI lewat teleponsehari sebelumnya yaitu tanggal 3 Desember 2009 sore untuk menghadiriundangan Disnaker tanggal 4 Desember 2009;c.

Bahwa ternyata yang diundang oleh Disnakertrans Kota Semarang adalahdiantaranya Termohon Kasasi/Penggugat selaku Pengurus SBI Holi KaryaSakti yang tidak melakukan pengaduan, sedangkan FSBI yang melakukanpengaduan ke Disnaker tidak turut serta diundang sehingga PemohonKasasi/ Tergugat merasa keberatan dan menyampaikan suratpemberitahuan kepada Disnakertrans dengan tembusan FSBI, tidakmengijinkan Termohon Kasasi/ Penggugat selaku Pengurus SBI Holi KaryaSakti untuk hadir karena Serikat Buruh Holi Karya

Atas surat dari kuasa pekerja selanjutnya Dinas Tenaga Kerjamemanggil perusahaan untuk menghadap akan tetapi karenaperusahaan sedang mengalami pasokan order, dan memandangmasalah pekerja dari awal diketahui bahwa bila ada order adapekerjaan bila tidak maka tidak ada kerjaan hal itu bagiperusahaan dan pekerja telah jelas, mengapa mesti diperpanjangke Disnaker karena sebenarnya masalah ini telah selesai antarapekerja dan pengusaha karena sifat pekerjaan yang dihadapibersama, karena hal itu pengusaha

berpendapat atas panggilanDisnaker tidak perlu datang, hal ini akhirnya sebagai bahan dalampertimbangan Disnaker bahwa surat dari kuasa para pekerjadianggap benar, yang akhirnya Disnaker memberikan anjuransebagai berikut:e Pemutusan Hubungan Kerja antara para SaudaraDumyati, dan kawankawan (35 orang) denganperusahaan PT.

Bahwa selanjutnya dengan dasar Anjuran Disnaker pengusahamengajukan masalah tersebut ke P4 Pusat supaya AnjuranDisnaker ditinjau ulang dengan disertai buktibukti dari pengusahadengan adanya bukti Surat Kesepakatan Kerja Antar WaktuTertentu (Bukti P2), yang mana hal tersebut dianggap oleh P4Pusat tidak dapat digunakan, kemudian P4 Pusat selanjutnyamengeluarkan putusan sebagai berikut:MEMUTUSKAN. Menyatakan hubungan kerja antara pengusaha PT.

peundingan Bipartit tidak berhasil (gagal) maka pada tanggal30 Oktober 2008, Penggugat melaui Kuasa Hukumnya dari Pengurus Serikat BuruhPerjuangan Sejahtera Indonesia melaporkan Tergugat kepada Pegawai PengawasDisnaker Kota Surabaya atas Pelanggaran Pasal, 4 ayat (1) Pasal.18 ayat (3) UU No. 3Tahun 1992, Tentang Jamsostek, bahwa dari hasil Pemeriksaan Pegawai PengawasDisnaker Kota Surabaya di Tempat Tergugat di Jalan Tunjungan No. 98100 Surabaya,sebagaimana Surat keterangan dari Pegawai Pengawas Disnaker

Kota Surabaya,tanggal. 19 Maret 2009 No.560/1621/436.5. 10/2009, bahwa Tergugat terbuktimelakukan beberapa Pelanggaran Peraturan Perundangundangan Ketenagakerjaan,termasuk Penggugat tidak diikut sertakan dalam Program Jaminan PemliharanKesehatan (JPK) maka pada point 4 Surat Pegawai Pengawas Disnaker Kota Surabayatersebut bahwa Tergugat diharuskan menanggung biaya pengobatan Penggugatselama dirawat Inap di Rumah Sakit, sesuai ketentuan Peraturan Perundangundanganyang berlaku, ( UU No. 3 Tahun 1992

Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan beberapa pelanggaranPeraturan Perundangundangan ketenagakerjaan, berdasarkan hasil PemeriksaanPegawai Pengawas Disnaker Kota Surabaya di Tempat Tergugat Jalan Tunjungan No.98100, Surabaya tanggal 19 Maret 2009, termasuk tidak mengikut sertakan Penggugatdalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) oleh karena Tergugatmelanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Pasal 18 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1992tentang JAMSOSTEK, maka Tergugat haruslah dihukum

laluPenggugat menanyakan haknya sesuai UndangUndangKetenagakerjaan jika keluar dari perusahaan, namun bagian HRD (lbuYeska) mengatakan Penggugat tidak memperolah hak apa apa jikaPenggugat Mengundurkan diri;Penggugat tidak ada niatan untuk mengundurkan diri dan tidakbersedia membuat pengunduran diri, dari bagian HRD (lbu Yeska)mengatakan jika Penggugat di pecat akan bertambah panjangurusannya, lalu Penggugat menjawab akan konsultasi dahulu keDISNAKER;Pada 6 Juni 2016 Penggugat mendatangi kantor DISNAKER

Provinsidan menemui petugas dinas (Bapak Dasril) dan menjelaskanpermasalaham Penggugat, dalam pada itu petugas' dinasmenghubungi ibu) Yeska melalui telepon seluler menanyakanpermasalahan Penggugat dengan pihak HRD menjawab tidak mauberurusan ke DISNAKER Provinsi, lalu petugas dinas menyarankanPenggugat untuk ke DISNAKER Kabupaten Kampar;Dan pada akhirnya Penggugat mendatangi kantor LSM PenjaraIndonesia DPC Kabupaten Kampar dan Penggugat mengkuasakanpenuh kepada LSM untuk membantu Penggugat dalam